Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan belum menahan tersangka kasus tata niaga timah, Hendry Lie belum karena sedang menjalani perawatan di Singapura.

Perlu diketahui, Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka kasus tata niaga timah pada Jumat (26/4/2024). Namun, hingga kini bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air itu masih belum dilakukan penahanan.

"Kan belum dilakukan penahanan, karena sakit [dirawat di Singapura] dan sakit itu kan sudah ada pemberitahuan dari kuasanya," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat di Kejagung, dikutip Kamis (3/10/2024).

Harli menekankan bahwa pihaknya sejauh ini belum menetapkan status DPO terhadap Hendri Lie.

Sebagai informasi, Hendry Lie bukan satu-satunya petinggi Sriwijaya Air yang ditetapkan sebagai tersangka. Seba

Disclaimer: ...

b, bos Sriwijaya Air lainnya yakni Fandy Lingga turut menjadi tersangka kasus timah.

Dalam kaitannya dengan kasus ini, Hendry Lie merupakan beneficiary owner dan Fandy Lingga (FL) sebagai marketing di PT Tinindo Internusa (TIN).

Keduannya diduga berperan dalam pengkondisian pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduannya membentuk dua perusahaan boneka.

Adapun, dalam sidang dakwaan kasus tata niaga timah di IUP PT Timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan Hendry Lie diduga menerima uang korupsi sebesar Rp1,05 triliun.

"Memperkaya Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19," dalam dakwaan yang dibacakan JPU.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita satu satu unit vila senilai Rp20 miliar milik tersangka Hendry Lie di kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar menyampaikan villa yang telah disita itu memiliki luar 1.800 meter persegi.

"Dalam kegiatan tersebut, tim berhasil menemukan 1 unit vila yang dibangun di atas tanah seluas 1.800m2 dengan estimasi saat ini bernilai Rp20 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).

Hanya saja, dia menjelaskan lokasi vila yang telah disita tersebut. Namun demikian, kata Harli, uang pembelian vila itu diduga bersumber dari tindak pidana kasus timah.

"Villa tersebut dibeli tersangka sekira tahun 2022 dan diatasnamakan istri Tersangka HL, dimana uang yang digunakan untuk membeli Villa tersebut diduga bersumber atau terkait dengan tindak pidana a quo," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, tim penyidik Kejagung RI tengah mempersiapkan langkah administrasi yang untuk melakukan penyitaan terhadap vila tersebut.

"Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi pemulihan kerugian negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menduga Hendry Lie turut menerima uang korupsi sebesar Rp1,05 triliun.

"Memperkaya Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa setidak tidaknya Rp1.059.577.589.599,19," dalam dakwaan yang dibacakan JPU.

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) memerinci dugaan aliran dana dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. (TINS) ke-11 pihak.

Hal tersebut disampaikan oleh JPU dari Kejagung pada sidang dakwaan terhadap tiga tersangka kasus tata niaga timah di IUP PT Timah di PN Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Tiga tersangka itu di antaranya, Amir Syahbana (AS) selaku eks Kabid Pertambangan Mineral Logam, Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung (Babel); eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel Suranto Wibowo (SW); dan eks Kepala Dinas ESDM Kepulauan Babel, Rusbani (BN).

Perinciannya, JPU menyampaikan Amir Syahbana diduga telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp325 juta; Tamron (TN) alias Aon selaku Beneficiary Owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) sebesar Rp3,6 triliun; dan Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) sebesar Rp1,9 triliun.

Selanjutnya, Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) diduga menerima Rp2,2 triliun; Hendry Lie selaku beneficiary ownership atau pemilik manfaat PT Tinindo Internusa (TIN) Rp1,05 triliun; dan Emil Emindra selaku mantan Direktur Keuangan PT Timah Tbk sebesar Rp986 juta.

Kemudian, Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT) diduga menerima paling banyak sebesar Rp4,5 triliun; Harvey Moeis dan Helena Lim sebesar Rp420 miliar.

Adapun, 375 Mitra Jasa Usaha Pertambangan atau pemilik IUJP seperti CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama diduga menerima Rp10,3 triliun; dan CV Indo Metal Asia dan CV Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) sebesar Rp4,1 triliun.

"Merugikan keuangan negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah IUP di PT Timah, Tbk Tahun 2015-2022," dalam dakwaan yang dibacakan JPU.

Berikut perincian 11 pihak yang diduga terima aliran dana kasus timah :

1. Amir Syahbana sebesar Rp325.999.998,00

2. Suparta melalui PT Refined Bangka Tin sebesar Rp4.571.438.592.561,56

3. Tamron alias AON melalui CV VIP sebesar Rp3.660.991.640.663,67

4. Robert Indarto melalui PT SBS sebesar Rp1.920.273.791.788,36

5. Suwito Gunawan alias AWI melalui PT SIP sebesar Rp2.200.704.628.766,06

6. Hendry Lie melalui PT Tinindo Internusa sebesar Rp1.059.577.589.599,19

7. 375 Mitra Jasa Usaha Pertambangan (CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, PT Agung Dinamika Teknik Utama) sebesar Rp10.387.091.224.913,00

8. CV. Indo Metal Asia dan CV. Koperasi Karyawan Mitra Mandiri (KKMM) sebesar Rp4.146.699.042.396,00

9. Emil Ermindra melalui CV Salsabila sebesar Rp986.799.408.690,00

10. Harvey Moeis dan Helena Lim sebesar Rp420.000.000.000,00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) sampai kini belum juga melakukan penahanan terhadap tersangka Hendry Lie (HL) terkait dengan penyidikan korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menerangkan, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tak melakukan penahanan terhadap salah-satu pendiri maskapai Sriwijaya Air itu lantaran kemanusian.

Harli menjelaskan, penyidik dalam proses hukum terhadap tersangka memang berwenang melakukan penahanan. Tetapi penyidik, dalam kewenangannya itu juga memiliki pertimbangan objektif untuk tak melakukan penahanan, ataupun sebaliknya. Terhadap tersangka Hendry Lie kata Harli, penyidik mempertimbangkan alasan kemanusian.

“Jadi memang terhadap yang bersangkutan (Hendry Lie) tidak ditahan karena sakit. Penyidik mempertimbangkan alasan kemanusian,” kata Harli, Jumat (12/7/2024).

Meskipun tak ditahan, kata Harli, penyidik percaya Hendry Lie dengan status hukumnya itu, tak melarikan diri. Pun tak berusaha menghilangkan barang bukti, juga memengaruhi saksi.

“Tetap dalam pemantauan penyidik juga kan. Kalau penyidik punya pertimbangan untuk nanti dilakukan penahanan, pastinya akan dilakukan,” ujar Harli.

Namun begitu, kata Harli, tim penyidik Jampidsus, sampai saat ini masih terus okus dalam perampungan berkas perkara yang akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hendry Lie, adalah satu dari total 22 tersangka terkait dalam pengusutan korupsi penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk.

Kasus tersebut terkait dengan kerugian negara senilai Rp 300 triliun sepanjang periode 2015-2022. Hendry Lie, ditetapkan tersangka bersamaan dengan penyidik Jampidsus mengumumkan status hukum yang sama terhadap adiknya, Fandy Lingga (FLN), pada April 2024 lalu. Hendry Lie dan Fandy Lingga adalah bersaudara pendiri maskapai penerbangan swasta Sriwijaya Air.

Di kasus korupsi timah ini, kedua kakak-beradik itu dijerat tersangka terkait perannya di PT Tinindo Internusa (TIN). Perusahaan tersebut, adalah satu dari enam perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT Timah Tbk yang melakukan penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk.

Dari penanganan kasus tersebut, saat ini, tim penyidikan sudah menyidangkan satu terdakwa terkait obstruction of justice. Sedangkan 15 tersangka menyangkut pidana pokok, berkas perkaranya sudah diimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU untuk segera disorongkan ke pengadilan.

Enam tersangka yang berkas penyidikannya belum dilimpahkan, termasuk tersangka Hendry Lie, dan juga Fandy Lingga. Selain itu, kata Harli melanjutkan, berkas perkara tersangka Harvey Moeis (HM), dan Helena Lim (HLM) juga belum diserahkan kepada JPU.

“Sisa enam berkas tersangka lagi yang secara teknis, ini masih dalam perampungan di penyidikan. Dan akan secepatnya kita limpahkan ke JPU, untuk segera dilimpahkan ke pengadilan,” ujar Harli.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan alasan pihaknya belum melakukan penahanan terhadap pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air Hendry Lie.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Kejagung RI Harli Siregar mengatakan bahwa penahanan itu belum dilakukan lantaran Hendry Lie masih dalam kondisi tidak sehat.

"Sampai saat ini karena posisi yang bersangkutan [Hendry Lie] masih dalam kondisi sakit, penyidik belum melihat urgensinya ke arah itu [penahanan]," ujar Harli saat ditemui di Kejagung, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Perlu diketahui, Kejagung sempat memanggil Hendry Lie untuk ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. (TINS). Hanya saja, bos Sriwijaya Air tidak ditahan karena terkait kondisi kesehatannya yang kurang baik.

"Saya kira itu menjadi kebutuhannya penyidik, jadi kita harus hormati bagaimana penyidik mengambil langkah-langkah terhadap itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, Hendry Lie ditetapkan sebagai tersangka kasus tata niaga timah pada Jumat (26/4/2024). Selain Hendry, bos Sriwijaya Air lainnya yakni Fandy Lingga turut menjadi tersangka kasus timah.

Dalam kasus timah, Hendry Lie merupakan beneficiary owner dan Fandy Lingga (FL) sebagai marketing di PT Tinindo Internusa (TIN).

Keduannya diduga berperan dalam pengkondisian pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduannya membentuk dua perusahaan boneka.