Harga tiket pesawat yang mahal merugikan masyarakat. Hingga saat ini pemerintah dan pemangku masih sebatas sibuk mencari masalah inti penyebab tiket mahal. [53] url asal
Bisnis.com, JAKARTA - Harga tiket pesawat yang mahal membuat masyarakat tercekik. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berupaya mengatasi persoalan ini dengan mencari sumber masalah.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai penyebab tiket mahal karena avtur, bahan bakar pesawat, saat ini dimonopoli. Budi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untuk monopoli penjualan avtur.
CEO Capital A Berhard, Tony Fernandes, berikan alasan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) perihal mahalnya harga tiket domestik. [473] url asal
CEO Capital A Berhard, perusahaan induk maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, berikan alasan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) perihal mahalnya harga tiket domestik.
Masukan itu dibeberkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang tergabung dalam Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.
"Kami telah menerima masukan dari Tony Fernandes dari media, dan masukan itu sendiri menjadi temuan kami," ungkap Sandiaga, Selasa (10/9/2024), dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjabarkan ada tiga faktor yang membebani industri penerbangan dan menyebabkan tiket domestik mahal, yakni pajak, bea masuk, dan avtur. Ia menyoroti perlunya upaya lintas kementerian untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia agar lebih terjangkau pada Oktober mendatang.
"Pada akhir Oktober ini, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau. Paling tidak 10 persen adalah target awal kami," katanya.
Sebelumnya, Fernandes menyoroti beberapa kendala yang dihadapi maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket penerbangan domestik yang terjangkau di Indonesia. Salah satunya harga avtur yang mencapai 28 persen lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
"Harga avtur di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, yaitu sekitar 28 persen lebih tinggi," ujarnya.
Bahkan, Ia mengatakan bahwa tarif avtur di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, kurangnya persaingan antar maskapai penerbangan di Indonesia juga menjadi salah satu faktornya.
Beban itu ditambah pajak ganda yang dikenakan pada penerbangan domestik, yakni pajak pada bahan bakar pesawat dan pada harga tiket penumpang.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan untuk menyetop bea masuk bagi suku cadang pesawat agar dapat mengurangi biaya operasional maskapai secara signifikan.
Fernandes juga meminta Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan tarif batas atas untuk tiket penerbangan domestik. Menurutnya, peninjauan ulang tarif batas atas dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi maskapai penerbangan untuk menentukan harga berdasarkan permintaan dan biaya operasional yang dinamis serta mendorong persaingan yang sehat di industri penerbangan.
ASITA DIY menilai harga tiket ke Jogja masih lebih mahal ketimbang ke luar negeri. Hal ini berdampak pada penurunan kunjungan pariwisata. [576] url asal
Plh Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DIY Edwin Ismedi Himna menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik. Hal ini dinilai membuat para wisatawan lebih memilih liburan ke luar negeri.
Awalnya, Edwin mengkritik soal kinerja satgas penurunan harga tiket yang belum menunjukkan hasilnya. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata belum dilibatkan di dalamnya.
"Sudah dibentuk satgas, tapi kami di ASITA baik DPD maupun DPP belum dilibatkan dalam Tim Satgas ini. Kebetulan saya di Wasekjen DPP ASITA dan saya belum dengar salah satu dari kami belum masuk dalam tim satgas ini," jelas Edwin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (18/8/2024).
Edwin menilai langkah pembentukan satgas oleh Pemerintah tak efektif. Menurutnya, tanpa melibatkan pelaku wisata tim satgas tak bisa memahami kondisi di lapangan.
Di satu sisi Edwin berharap agar pembentukan satgas ini benar-benar solutif. Terlebih masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal menghitung hari.
"Padahal ini terdampak dan mengerti masalah di lapangan kan industri. Sampai di mana satgas melakukan evaluasi maupun berkaitan dengan kinerja satgas ini sendiri kita belum dapatkan update-nya," katanya.
Edwin menuturkan tingginya harga tiket pesawat domestik justru bertentangan dengan visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang meningkatkan kunjungan wisata. Sedangkan, dengan harga tiket mahal, wisatawan dipastikan akan memilih berlibur ke luar negeri daripada di Nusantara.
"Dari Sumatera mau ke Jogja lewat Batam harga satu jalan Rp 1,6 juta dan Rp 3 juta sekian kalau PP. Lebih memilih Rp 4 juta sekian sudah paket tur ke luar negeri, bisa ke Singapura atau Kuala Lumpur," ujar Wakil Sekjen DPP ASITA ini.
Menurutnya, kondisi ini mulai terlihat usai pandemi COVID-19 berakhir. Kala itu pemerintah menggiatkan wisata domestik, namun di sisi lain hal itu justru membuat kenaikan harga tiket secara serentak di semua maskapai penerbangan.
"Pergerakan wisatawan domestik pascapandemi ini jadi lemah, terutama dari Sumatera. Ya karena lebih memilih ke luar negeri, Singapura dan Kuala Lumpur tujuannya," katanya.
Okupansi DIY Saat Agustus Anjlok
Terpisah, Ketua DPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut okupansi di Jogja anjlok semenjak awal Agustus ini. Tercatat rata-rata tingkat hunian di hotel kisaran 20 persen hingga 40 persen.
"Pesawat adalah salah satu akses untuk ke DIY bagi wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan darat yang cepat. Anjlok, okupansi Agustus ini rata-rata hanya 20 sampai 40 persen se-DIY," ujar Deddy saat dihubungi via telepon, hari ini.
Deddy pun berharap ada evaluasi soal ini. Dia berharap pelaku pariwisata turut dilibatkan dalam pembentukan kebijakan.
"Memang masih ada transportasi darat, tapi bukan berarti tiket pesawat naiknya bisa tinggi. Pelaku pariwisata perlu diajak diskusi sebelum kebijakan muncul, jangan seperti ini terus," harap dia.