JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, beberapa waktu lalu menyampaikan target penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen pada akhir Oktober 2024.

"Termasuk mengenai (mengurangi) pajak, bea, dan juga avtur. Harapannya ini bisa menurunkan tiket di akhir Oktober sekitar 10 persen," ujar Menparekraf, dikutip dari berita Kompas.comyang tayang pada Sabtu (21/9/2024).

Sementara itu, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf, Wisnu Sindhutrisno menuturkan, rencana penurunan harga tiket pesawat hingga 75 persen pada 2025 mendatang.

"Paling tidak (turun) 60-75 persen dari harga yang sekarang. Kalau kembali seperti harga sebelum pandemi, tentunya tidak bisa dengan berbagai komponen harga naik," kata Wisnu ketika ditemui media di Kompas Travel Fair 2024, Jumat (20/9/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Menurut Wisnu, realistisnya, wacana penurunan tiket pesawat itu ditargetkan terjadi pada semester pertama 2025.

"Mudah-mudahan dalam paruh keempat tahun ini harga tiket pesawat sudah bisa turun atau paling tidak first quarter 2025 kalau harga tiket pesawat sudah mulai turun, pergerakan wisnusnya akan menyebar," ujar Wisnu.

Adapun alasan harga tiket pesawat domestik mahal adalah biaya avtur dan pengenaan biaya pajak.

Ia mengungkapkan, harga avtur di Indonesia masih lebih mahal Rp 4.000-5.000 dibandingkan dengan avtur di Singapura.

PEXELS/JEFFRY SURIANTO Ilustrasi pesawat Garuda Indonesia.

"Sehingga harga tiket ke Singapura lebih murah tuh daripada tiket pesawat Jakarta ke Bali," tutur Wisnu.

Selain itu, minimnya jumlah pesawat aktif dan tingginya minat berwisata masyarakat Indonesia, juga disebut menjadi dampak harga tiket pesawat mahal.

Sekitar 800-1.000 pesawat tersedia sebelum pandemi Covid-19, tetapi tersisa 600 pesawat yang saat ini dipakai untuk rute domestik.

"Sementara traveler yang akan berwisata sudah 100 persen, tetapi transportasi penerbangannya masih berkurang ya," pungkas dia.

Akhirnya, jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama paruh pertama 2024 juga masih jauh dari target.

Baru ada 598,72 juta perjalanan wisnus yang tercatat selama Januari-Juli 2024, sementara targetnya 1,4 miliar pergerakan dalam setahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), menargetkan 1,4-1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) selama 2024.

Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pergerakan wisnus masih sebanyak 598,72 juta perjalanan selama Januari-Juli 2024.

• Pergerakan Wisnus Turun per Juli 2024, Pulau Jawa Masih Jadi Favorit
• Pemerintah Targetkan 1,5 Miliar Pergerakan Wisatawan Nusantara 2024

Rendahnya angka pergerakan wisnus, menurut Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf, Wisnu Sindhutrisno, salah satunya disebabkan oleh mahalnya tiket pesawat.

"Saat ini memang masih segmented ya. Jadi masih wisata di pulau (masing-masing) istilahnya. Kalau yang tinggal di pulau Jawa, (berlibur) di pulau Jawa," ujar Wisnu saat ditemui media di Kompas Travel Fair 2024, Jumat (20/9/2024).

"(Orang) Sumatera juga (berlibur) di sekitar Sumatera saja gitu. Ya karena bisa (ditempuh) tidak hanya lewat penerbangan, tetapi juga lewat jalan darat," tambahnya.

• Hindari Macet Saat Liburan, Wisatawan Diimbau Naik Transportasi Umum
• Turunkan Tiket Pesawat Jadi Upaya Capai 1,5 Miliar Pergerakan Wisnus 2024

Dok. PT KAI Kereta api (KA) Logawa relasi Purwokerto-Jember new generation. KA Logawa rangkaian new generation per 18 September 2024.

Wisnu menjelaskan, ada beberapa penyebab tiket pesawat mahal, dari harga avtur yang mahal sampai komponen pajak.

Penurunan harga tiket pesawat, kata Wisnu, masih dalam proses. Targetnya, harga tiket pesawat direncanakan turun mulai Oktober 2024 hingga awal 2025.

"Kalau dari Kemenparekraf tentunya akan terus mendorong untuk promosi destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi lain yang bisa didatangi tidak hanya melalui penerbangan," terang Wisnu.

"Misalnya, lewat jalan darat menggunakan kereta atau kalau di Bintan, Batam, Lombok, dan Bali, bisa memakai kapal feri," tambah dia.

• Kapal Pinisi Kita Nusantara Susur Teluk Balikpapan ke IKN, Sekian Tarifnya
• BBM Langka di Labuan Bajo, Banyak Kapal Wisata Gagal Berlayar

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

CEO Capital A Berhard, perusahaan induk maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, berikan alasan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) perihal mahalnya harga tiket domestik.

Masukan itu dibeberkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang tergabung dalam Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Kami telah menerima masukan dari Tony Fernandes dari media, dan masukan itu sendiri menjadi temuan kami," ungkap Sandiaga, Selasa (10/9/2024), dikutip dari Antara.

Ia menjabarkan ada tiga faktor yang membebani industri penerbangan dan menyebabkan tiket domestik mahal, yakni pajak, bea masuk, dan avtur. Ia menyoroti perlunya upaya lintas kementerian untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia agar lebih terjangkau pada Oktober mendatang.

"Pada akhir Oktober ini, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau. Paling tidak 10 persen adalah target awal kami," katanya.

Sebelumnya, Fernandes menyoroti beberapa kendala yang dihadapi maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket penerbangan domestik yang terjangkau di Indonesia. Salah satunya harga avtur yang mencapai 28 persen lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

"Harga avtur di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, yaitu sekitar 28 persen lebih tinggi," ujarnya.

Bahkan, Ia mengatakan bahwa tarif avtur di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, kurangnya persaingan antar maskapai penerbangan di Indonesia juga menjadi salah satu faktornya.

Beban itu ditambah pajak ganda yang dikenakan pada penerbangan domestik, yakni pajak pada bahan bakar pesawat dan pada harga tiket penumpang.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan untuk menyetop bea masuk bagi suku cadang pesawat agar dapat mengurangi biaya operasional maskapai secara signifikan.

Fernandes juga meminta Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan tarif batas atas untuk tiket penerbangan domestik. Menurutnya, peninjauan ulang tarif batas atas dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi maskapai penerbangan untuk menentukan harga berdasarkan permintaan dan biaya operasional yang dinamis serta mendorong persaingan yang sehat di industri penerbangan.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

IDXChannel - Menteri Pariwisata Ekonomi Dan Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Uno, membentuk satgas khusus untuk mengatasi mahalnya tiket pesawat domestik.

Sebab, Sandiaga menilai mahalnya tiket pesawat domestik di Indonesia secara tidak langsung bisa mempengaruhi kemajuan pariwisata di tanah air

“Mahalnya harga tiket pesawat domestik tentunya membawa dampak pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah segera membentuk satuan tugas khusus,” ujar Sandiaga, melansir dari postingan di akun Instagram-nya, @sandiuno.

Sandiaga juga memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi harga tiket pesawat rute domestik yang dinilai mahal.

“Kami telah melakukan koordinasi yang menghasilkan beberapa langkah untuk mengatasi harga tiket pesawat, terutama rute domestik yang mahal,” ujarnya.

Dia melanjutkan, langkah-langkah tersebut tengah dikaji oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenparekraf, Kemenhub, Kemenko Perekonomian, Kemenkomarves, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Kajian tersebut dilakukan untuk membuat komponen harga tiket pesawat domestik lebih efisien. “Sehingga harga tiket pesawat bisa kembali turun dan terjangkau,” tuturnya.

Sebelumnya, Sandi juga berharap harga tiket pesawat sudah turun sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Karena itu ia mengklaim Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat sudah bekerja.

“Satgas sudah mulai bekerja dan nanti akan disampaikan pada Agustus hasil kerja bulan pertama,” ujar Sandi di sela kunjungan ke Desa Wisata Jatimulyo, Kulonprogo dalam rangkaian Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, Jumat (19/7/2024).

Satgas ini kata Sandi telah melaksanakan beberapa kegiatan. Mulai dari membedah harga avtur, berbagai jenis pajak dan bea yang selama ini dibebankan pada industri penerbangan termasuk biaya perawatan pesawat.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai soal isu terkait harga tiket pesawat domestik lebih mahal daripada harga tiket pesawat ke luar negeri atau internasional.

Bahkan, harga tiket pesawat di Indonesia disebut-sebut menjadi yang termahal kedua di Dunia, setelah Brazil di peringkat pertama.

(FRI)

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons keluhan masyarakat soal tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.

Melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024), Luhut menyebutkan, kenaikan tarif tiket pesawat kemungkinan akibat aktivitas penerbangan global yang 90 persen telah pulih dari kondisi sebelum pandemi.

Hal itu merujuk pada data IATA yang memprediksi tahun 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta orang lebih banyak dari 2019.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," paparnya.

Untuk itu, Luhut mengaku pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi demi menurunkan harga tiket penerbangan.

Adanya batas tarif atas dan bawah

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie menilai, tiket penerbangan domestik cenderung mahal karena memiliki ketentuan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019.

Tarif batas atas ditentukan oleh tarif jarak penerbangan. Sementara, tarif batas bawah ditentukan oleh 35 persen dari batas atas masing-masing kelompok pelayanan.

Penetapan batas tarif itu bertujuan agar tidak terjadi perang tarif antarmaskapai.

Hal ini berbeda dengan tiket internasional yang tidak dikenai pembatasan tarif oleh pemerintah.

Tak jarang, ketika momentumnya sedang sepi, maskapai bisa membanting harga menjadi semurah mungkin.

"Bahkan dijual rugi tidak masalah, yang penting pesawat terisi mengurang, karena kalau airline tidak menerbangi rute tertentu, izin rute akan dicabut," kata Alvin saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

Selain itu, mahalnya tiket domestik juga dipengaruhi oleh harga avtur yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga membuat tarif penerbangan dalam dan luar negeri selisih 11 persen.

Tarif tiket terdiri dari banyak komponen

Selain batas tarif atas dan batas tarif bawah, Alvin menerangkan jika penetapan harga tiket pesawat juga dipengaruhi oleh momentum low season (sepi) dan high season (ramai).

Oleh karena itu, ia sempat mempertanyakan data yang digunakan oleh Luhut.

"Saya penasaran, Pak Luhut menggunakan data apa sehingga dapat menyimpulkan demikian. Saya khawatir Pak Luhut hanya melihat harga akhir yang dibayar penumpang," ujarnya.

Pasalnya, tarif pesawat mencakup banyak komponen, antara lain harga tiket, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat (PJP2U) atau retribusi bandara sebesar 30-40 persen dari harga tiket, PPN 11 persen, iuran wajib Jasa Raharja, dan fuel surcharge yang telah diberlakukan sejak 2022.

Jadi, harga akhir yang dibayar penumpang mencakup berbagai komponen, termasuk pembayaran pajak kepada pemerintah dan pengelola bandara.

Ia menambahkan, pemerintah perlu meneliti dengan cermat penyebab mahalnya tiket pesawat di Indonesia.

Salah satu hal yang diperhatikan adalah desain gedung terminal bandara yang mewah dan megah, tanpa perhitungan biaya operasi. Ini berujung pada tingginya PJP2u yang dibebankan pada penumpang.

Selain itu, ada juga biaya titipan avtur, seperti Throughput Fee oleh pengelola bandara, PNBP 0,25 persen oleh BPH Migas, dan PPN 11 persen.

Adanya biaya ganda yang dipungut TNI karena landasan udaranya digunakan untuk penerbangan sipil, juga bisa menambah komponen harga tiket pesawat.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhitungkan pajak, bea masuk, dan proses impor komponen serta suku cadang pesawat.

Menparekraf siapkan satgas penurunan harga tiket pesawat

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat.

Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta dan kementerian atau lembaga lainnya.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ungkapnya di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2024).

Ia menambahkan, pemerintah akan mengkaji seluruh aspek penyebab mahalnya tiket pesawat Indonesia, mulai dari harga avtur hingga biaya operasioanal dan beban pajak.