Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," ujar Airlangga.

Sebelumnya, satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dengan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terkait dengan satgas (penurunan harga tiket pesawat) akan terus berlanjut, terutama mengenai tarif penerbangan domestik," kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait dalam satgas, termasuk kementerian perhubungan," sambung dia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat pertama kali diumumkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Juli 2024 lalu.

• Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Jadi PR Menteri Pariwisata Baru
• 8 Cara Mendapatkan Kursi Terbaik Kelas Ekonomi di Pesawat
• Etika Saat Naik Pesawat, Apa yang Harus dan Jangan Dilakukan

Dalam berita Kompas.com, Sandiaga menyebut pembentukan satgas ini menjadi upaya penting demi menciptakan harga tiket pesawat domestik yang lebih efisien.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, Minggu (14/7/2024).

Selain tugas tiap-tiap kementerian, satgas ini juga membentuk tim di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Sayangnya, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto tak lagi membentuk Kemenkomarves sehingga ada keterlibatan satu kementerian baru dari Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip dari Kompas.com.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Untuk menangani harga tiket pesawat yang mahal, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendirikan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada. Artinya, satgas itu tidak dibubarkan meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih sudah tidak ada.

"Terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait," jelas Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, mahalnya tiket pesawat berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas penurunan harga tiket pesawat tetap akan berjalan meski tak ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih Prabowo.

Untuk diketahui sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat yang di dalamnya adalah Kemenkomarves.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Dan ini akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam Satgas,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun Satgas ini dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut sebelumnya terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Namun karena Kemenkomarves sudah tidak ada lagi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai kementerian yang baru dalam Kabinet Merah Putih, ikut dilibatkan dalam Satgas itu.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Satgas penurunan harga tiket pesawat tetap akan berjalan meski tak ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih Prabowo.

Untuk diketahui sebelumnya, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat yang di dalamnya adalah Kemenkomarves.

“Terkait dengan Satgas itu akan terus berlanjut terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Dan ini akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam Satgas,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Adapun Satgas ini dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Satgas tersebut sebelumnya terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Namun karena Kemenkomarves sudah tidak ada lagi, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai kementerian yang baru dalam Kabinet Merah Putih, ikut dilibatkan dalam Satgas itu.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat terus melakukan rapat terkait mahalnya tiket pesawat domestik.

Hal itu disampaikan Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan & Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Dalam rapat satgas tersebut, sudah ada beberapa komponen yang dibahas dan ada beberapa di antaranya yang harus dilakukan pengkajian," ujar Nia.

Permasalahan soal mahalnya tiket pesawat domestik tak hanya dikaji oleh Kemenparekraf, melainkan melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemekeu).

"Targetnya akhir Oktober nanti sudah bisa disampaikan (hasil kajian) dari komponen tersebut," tutur dia.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Lebih lanjut, ketika ditemui wartawan usai konferensi pers mingguan tersebut, Nia menyebut setidaknya ada sembilan komponen penyebab harga tiket pesawat mahal yang sudah dikenali dan akan dikaji.

Salah satu komponen tersebut adalah penyedia avtur yang disebut-sebut sebagai penyebab harga tiket pesawat mahal.

"Lalu yang kedua, seandainya PPN pelanggan dihilangkan, nanti bakal seperti apa? Apakah ada insentif dari pemerintah terkait bebas pajak ini? Masih akan dikaji," lanjut Nia.

Bila melirik pada pemangkasan PPN dalam harga tiket pesawat, Nia menuturkan, perkiraan Sandiaga Uno, Menteri Kemenparekraf, akan ada penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

Maskapai baru

Selain avtur dan pajak, minimnya jumlah pesawat juga menjadi penyebab harga tiket pesawat domestik yang kian tak masuk akal.

Jumlah pesawat berkurang dan angkanya tidak lagi sebanyak lima tahun silam atau sebelum pandemi Covid-19.

Kompas.com/Krisda Tiofani travel - Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Menparekraf Sandiaga Uno, doorstop Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (30/9/2024).

Baru-baru ini, muncul maskapai penerbangan baru, BBN Airlines Indonesia, yang diharapkan bisa menyediakan lebih banyak opsi maskapai bagi pelanggan.

"Paling tidak, kalau suplainya semakin banyak, pilihan (pesawatnya) juga semakin banyak," kata Nia.

"Kompetisi kan tidak selalu buruk ya. Untuk customer, kadang kompetensi itu memberikan pilihan yang lebih baik dan pasti supplier juga akan memberikan gimik-gimik supaya orang memilih dia," tambah Nia.

Namun demikian, Nia menyatakan belum tahu lebih banyak soal BBN Airlines Indonesia yang sudah berdiri sejak 2022 silam.

Ia masih berkomunikasi dengan pihak maskapai tersebut untuk memastikan rute penerbangan sampai jumlah pesawat.

Dikutip dari laman resmi BBN Airlines Indonesia, ada rencana mendatangkan 40 pesawat pada 20027 mendatang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan di Indonesia.

Plh Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) DIY Edwin Ismedi Himna menyoroti mahalnya harga tiket pesawat domestik. Hal ini dinilai membuat para wisatawan lebih memilih liburan ke luar negeri.

Awalnya, Edwin mengkritik soal kinerja satgas penurunan harga tiket yang belum menunjukkan hasilnya. Di sisi lain, pelaku industri pariwisata belum dilibatkan di dalamnya.

"Sudah dibentuk satgas, tapi kami di ASITA baik DPD maupun DPP belum dilibatkan dalam Tim Satgas ini. Kebetulan saya di Wasekjen DPP ASITA dan saya belum dengar salah satu dari kami belum masuk dalam tim satgas ini," jelas Edwin saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (18/8/2024).

Edwin menilai langkah pembentukan satgas oleh Pemerintah tak efektif. Menurutnya, tanpa melibatkan pelaku wisata tim satgas tak bisa memahami kondisi di lapangan.

Di satu sisi Edwin berharap agar pembentukan satgas ini benar-benar solutif. Terlebih masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal menghitung hari.

"Padahal ini terdampak dan mengerti masalah di lapangan kan industri. Sampai di mana satgas melakukan evaluasi maupun berkaitan dengan kinerja satgas ini sendiri kita belum dapatkan update-nya," katanya.

Edwin menuturkan tingginya harga tiket pesawat domestik justru bertentangan dengan visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang meningkatkan kunjungan wisata. Sedangkan, dengan harga tiket mahal, wisatawan dipastikan akan memilih berlibur ke luar negeri daripada di Nusantara.

"Dari Sumatera mau ke Jogja lewat Batam harga satu jalan Rp 1,6 juta dan Rp 3 juta sekian kalau PP. Lebih memilih Rp 4 juta sekian sudah paket tur ke luar negeri, bisa ke Singapura atau Kuala Lumpur," ujar Wakil Sekjen DPP ASITA ini.

Menurutnya, kondisi ini mulai terlihat usai pandemi COVID-19 berakhir. Kala itu pemerintah menggiatkan wisata domestik, namun di sisi lain hal itu justru membuat kenaikan harga tiket secara serentak di semua maskapai penerbangan.

"Pergerakan wisatawan domestik pascapandemi ini jadi lemah, terutama dari Sumatera. Ya karena lebih memilih ke luar negeri, Singapura dan Kuala Lumpur tujuannya," katanya.

Okupansi DIY Saat Agustus Anjlok

Terpisah, Ketua DPD PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono menyebut okupansi di Jogja anjlok semenjak awal Agustus ini. Tercatat rata-rata tingkat hunian di hotel kisaran 20 persen hingga 40 persen.

"Pesawat adalah salah satu akses untuk ke DIY bagi wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan darat yang cepat. Anjlok, okupansi Agustus ini rata-rata hanya 20 sampai 40 persen se-DIY," ujar Deddy saat dihubungi via telepon, hari ini.

Deddy pun berharap ada evaluasi soal ini. Dia berharap pelaku pariwisata turut dilibatkan dalam pembentukan kebijakan.

"Memang masih ada transportasi darat, tapi bukan berarti tiket pesawat naiknya bisa tinggi. Pelaku pariwisata perlu diajak diskusi sebelum kebijakan muncul, jangan seperti ini terus," harap dia.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan rencana kerja satgas penurunan harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat ditargetkan turun di angka 10% pada Oktober mendatang.