Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat tidak berubah.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," ujar Airlangga.

Sebelumnya, satgas penurunan harga tiket pesawat dibentuk pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dengan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Terkait dengan satgas (penurunan harga tiket pesawat) akan terus berlanjut, terutama mengenai tarif penerbangan domestik," kata Airlangga dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait dalam satgas, termasuk kementerian perhubungan," sambung dia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat pertama kali diumumkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Juli 2024 lalu.

• Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, Jadi PR Menteri Pariwisata Baru
• 8 Cara Mendapatkan Kursi Terbaik Kelas Ekonomi di Pesawat
• Etika Saat Naik Pesawat, Apa yang Harus dan Jangan Dilakukan

Dalam berita Kompas.com, Sandiaga menyebut pembentukan satgas ini menjadi upaya penting demi menciptakan harga tiket pesawat domestik yang lebih efisien.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, Minggu (14/7/2024).

Selain tugas tiap-tiap kementerian, satgas ini juga membentuk tim di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Sayangnya, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto tak lagi membentuk Kemenkomarves sehingga ada keterlibatan satu kementerian baru dari Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Semangatnya bahwa tadi ada Satgas penurunan tiket pesawat itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dikutip dari Kompas.com.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Untuk menangani harga tiket pesawat yang mahal, pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mendirikan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat tetap ada. Artinya, satgas itu tidak dibubarkan meski pimpinan satgas, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Merah Putih sudah tidak ada.

"Terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tarif penerbangan domestik. Tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait," jelas Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, mahalnya tiket pesawat berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berpotensi menyebabkan Indonesia kehilangan miliaran dolar devisa dari pariwisata.

Pakar Strategi Pariwisata Nasional Taufan Rahmadi menyampaikan, mahalnya tiket pesawat berdampak langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus).

“Kenaikan harga tiket pesawat, terutama pada rute internasional dan destinasi wisata domestik yang dekat maupun jauh, hal ini semakin menyulitkan Indonesia dalam menarik wisatawan,” kata Taufan dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Menurut simulasi yang dilakukan Taufan, potensi kehilangan devisa dari wisman diperkirakan mencapai US$1,8 miliar atau sekitar Rp28,3 triliun. Taufan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, total wisman yang datang berkunjung ke Indonesia mencapai 15 juta kunjungan pada 2019.

Setiap wisman rata-rata menghabiskan sekitar US$1.200 per kunjungan di Indonesia, yang mencakup akomodasi, makanan, belanja, dan transportasi lokal. Artinya, total devisa yang diraup mencapai sekitar US$18 miliar per tahun.

Namun, tingginya harga tiket pesawat menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Jika penurunan wisman akibat kenaikan harga tiket diasumsikan sebesar 10%, dia menyebut bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1,5 juta wisman.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisman sebesar US$1.200 per kunjungan, Indonesia berpotensi kehilangan devisa sebesar US$1,8 miliar per tahun atau sekitar Rp28,3 triliun.

Selain wisman, mahalnya harga tiket pesawat juga berdampak terhadap wisnus. Masih merujuk data BPS, Taufan menuturkan bahwa rata-rata pengeluaran wisnus di destinasi wisata mencapai Rp2 juta per perjalanan.

“Jika mahalnya tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah wisatawan domestik sebesar 5%, potensi kerugian pada ekonomi domestik juga cukup signifikan,” ungkapnya.

Dalam simulasi yang dilakukan Taufan, jika jumlah penurunan wisatawan domestik 5% dari sekitar 100 juta perjalanan, Indonesia bakal kehilangan sekitar 5 juta perjalanan.

Dengan demikian, jika dikalikan dengan rata-rata pengeluaran wisnus yang mencapai Rp2 juta per perjalanan, Indonesia berpotensi kehilangan kontribusi ekonomi sebesar Rp10 triliun per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai perubahan kebijakan di industri perlu dilakukan untuk menekan harga tiket pesawat yang melambung.

Tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi persoalan di Indonesia. Apalagi, ini menjadi salah satu tantangan dalam memajukan industri pariwisata dalam negeri.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk menekan harga tiket pesawat.

“Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan, pasti aturannya, policynya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas,” kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas mengenai persoalan tersebut. Kendati begitu, dia belum bisa membeberkan secara rinci ihwal upaya pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat domestik

Sementara itu, Erick bersama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sepakat membentuk tim Tim Project Management Office (PMO) dalam rangka meningkatkan pariwisata Indonesia. Tiket pesawat menjadi salah satu poin yang bakal dibahas dalam tim tersebut.

“Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Adapun, tim PMO diperkirakan bakal terbentuk dalam satu hingga dua minggu ke depan. Dia mengharapkan, adanya tim tersebut dapat membantu dalam mereviu segala kebijakan yang ada, sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hari ini, Kamis (31/10/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat membentuk Tim PMO untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pembentukan tim ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, di mana pariwisata merupakan salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berdiskusi dan kami bersepakat kita akan membuat tim project management officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, pariwisata Indonesia sudah terlalu lama tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pihaknya menilai, penting untuk mendukung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana guna mensukseskan program Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN terus mengintegrasikan seluruh komponen yang dapat dilakukan oleh kedua kementerian. “Apakah integrasi tadi, transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain,” ujarnya.

Harga tiket pesawat yang mahal masih terus jadi sorotan. Persoalan ini ikut jadi tantangan bagi sektor pariwisata.

Bicara mengenai harga tiket pesawat mahal, Menteri BUMN Erick Thohir bilang, ada sejumlah aturan yang juga harus mendukung penyelesaian diskursus ini.

"Kompleksitasnya tidak bisa dilihat se-simple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas," kata Erick di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Erick mengatakan, pariwisata menjadi perhatian pemerintah. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi belum lama ini, sektor pariwisata juga dibahas.

Terkait dengan pertemuannya dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, hari ini, Erick mengatakan, akan membentuk tim bersama yang bertujuan mencari solusi bersama.

"Bahwa kita bersepakat, kemarin makanya saya kunjungan juga ke Pak Menteri Perhubungan, salah satu statement saya juga mengenai pariwisata. Sesuai dengan diskusi yang kita jalankan hari ini. Kita akan membentuk tim bersama untuk memberikan solusi," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, solusi yang dimaksud untuk berbagai masalah, termasuk pada harga tiket pesawat yang mahal.

"Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO itu sama saja tujuannya. Untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi termasuk tadi mengenai harga tiket. Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri," paparnya.

KOMPAS.com - Keluhan mahalnya harga tiket pesawat domestik terdengar selama beberapa tahun belakangan.

Hal itu bisa dilihat dari kata kunci "tiket pesawat mahal" di media sosial. Contohnya, X (Twitter). Warganet berkali-kali mengeluhkan harga tiket pesawat domestik yang mahal mencapai Rp 4 jutaan untuk sekali jalan.

Menurut pantauan Kompas.com di situs online travel agent (OTA) Tiket.com pada Jumat (18/10/2024) malam, harga tiket pesawat Jakarta-Sorong mencapai Rp 4,2 juta sekali jalan. Ada juga rute Jakarta-Manado berkisar mulai dari Rp 2,7 juta sekali jalan.

Sementara itu, harga tiket pesawat internasional lebih murah. Misalnya, rute penerbangan Jakarta-Bangkok dijual mulai Rp 1,7 juta.

Adapun rute Jakarta-Malaysia (Penang) mulai dari Rp 1 jutaan untuk penerbangan pada hari yang sama di satu OTA.

• Wacana Kemenparekraf Turunkan Harga Tiket Pesawat hingga 10 Persen pada Akhir Oktober 2024
• Efek Bola Salju Harga Tiket Pesawat: Mengguncang Fondasi Pariwisata Indonesia

Penyebab harga tiket pesawat mahal

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio pernah menjelaskan alasan di balik mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Ia menuturkan, sebenarnya Kementerian Perhubungan sudah menetapkan tarif batas atas maskapai penerbangan.

Tarif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

"Semua maskapai (penerbangan) tidak boleh melebihi tarif batas atas, sekarang sudah banyak yang melebih tapi tidak ada tindakan dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan)," kata Agus melalui sambungan telepon, dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/3/2024).

Peraturan tarif batas atas tersebut ditetapkan lima tahun silam, tepatnya pada 2019. Jadi, menurut Agus, tarif tersebut tak lagi cocok diterapkan pada tahun ini.

Pasalnya, nilai tokar dollar Amerika Serikat (ASK) ke rupiah masih Rp 13.000 pada 2019, sedangkan saat ini nilainya melemah hingga Rp 16.000 per dollar.

Hanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang berhak mengubah aturan tersebut, seperti disampaikan Agus.

• Update Harga Tiket Pesawat Domestik, Maskapai Baru Diharapkan Bantu Turunkan Harga
• Kenapa Harga Tiket Pesawat Last Minute Lebih Mahal? Ini Penjelasannya

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ilustrasi wisatawan di Indonesia.

"Sesuai dengan keputusan Presiden terhadap menteri perhubungan, tugasnya adalah mengurus transportasi umum dan mengawasi. Kalau tarif, itu tidak diatur oleh Kemenhub, kecuali penyesuaian tarif batas atas," jelas dia.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lie juga menyampaikan hal serupa. Menurut dia, tarif batas atas tiket pesawat seharusnya ditinjau setiap enam sampai 12 bulan sekali.

Hal itu sebenarnya tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 Bab V Pasal 23 Ayat 1 huruf a, ditulis bahwa Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan dengan ketentuan: dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan.

Sementara itu, pada Pasal 23 Ayat 1 huruf b ditulis bahwa evaluasi tarif ditetapkan jika sewaktu waktu terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan badan usaha angkutan udara.

Pasal 23 Ayat 2 dijelaskan, adapun perubahan signifikan yang dimaksud yaitu perubahan yang menyebabkan kenaikan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10 persen yang disebabkan adanya perubahan.

Perubahan tersebut meliputi harga avtur, nilai tukar rupiah, dan biaya komponen lainnya.

Lebih lanjut, Alvin menuturkan, harga tiket pesawat yang dibayar oleh penumpang bukanlah sepenuhnya murni harga penerbangan, melainkan sudah termasuk retribusi pesawat di bandara.

Misalnya, biaya retribusi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setiap kali keberangkatan pesawat, setiap penumpang dikenai biaya retribusi sekitar Rp 170.000.

"Jadi kalau harga tiketnya Rp 800.000, itu sudah termasuk yang Rp 170.000 (biaya retribusi), bukan harga tiket saja," ujar Alvin.

• Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat Dibentuk, Sudah Ada Penugasan
• Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun Sebelum Oktober 2024

Jumlah pesawat minim

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Menteri Pariwisata dah Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat ditemui awak media usai kegiatan The Final Episode of Weekly Brief with Sandi Uno di Balairung Soesilo Soedirman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Penyebab tiket pesawat domestik mahal, juga disebut-sebut berasal dari minimnya jumlah pesawat setelah pandemi Covid-19.

Alasan ini disebut berulang kali oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno setiap ditanya soal harga tiket pesawat domestik yang mahal.

"Sebelum pandemi, kita punya 700 pesawat, sekarang di angka 400 lebih. Kita ada di sekitar 65 persen," kata Sandiaga di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/3/2024).

Menurut Sandiaga, jumlah pesawat di Indonesia per 2024 semestinya sudah mencapat 70 persen dari total pesawat sebelum pandemi.

"Sementara di kawasan (negara) lain, sudah 90-100 persen (jumlah pesawat). Malah sudah ada yang melebihi angka sebelum pandemi. Jadi PR (pekerjaan rumah) kita besar, menjawab pertanyaan kenapa harga tiket pesawat mahal," terangnya.

• Tiket Pesawat Masih Mahal, Sandiaga Sebut Tambahan Penerbangan Belum Tuntas
• Jumlah Pesawat Indonesia Masih Belum Bertambah sejak Pandemi Covid-19

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

Langkah penambahan jumlah pesawat juga mulai terlihat. Misalnya, saat maskapai penerbangan baru, BBN Airlines Indonesia, muncul pada September 2024.

"Paling tidak, kalau suplainya semakin banyak, pilihan (pesawatnya) juga semakin banyak," kata Adyatama Kepariwisataan & Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Nia Niscaya, dikutip dari Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Dikutip dari laman resmi BBN Airlines Indonesia, ada rencana mendatangkan 40 pesawat pada 2027 mendatang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan di Indonesia.

Satgas penurunan harga tiket pesawat

Saking seriusnya masalah harga tiket pesawat domestik, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat pada Juli 2024.

"Itu (satgas) sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat," kata Sandiaga, dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Nia menambahkan, satgas penurunan harga tiket pesawat ini berada di bawah koordinasi Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) dan melibatkan berbagai stakeholders (pemangku kepentingan) yang terlibat.

Dalam bulan yang sama, Juli 2024, Sandiaga juga menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebelum Oktober 2024.

"Kalau semuanya bisa kita lakukan cepat, perkiraaan dua (hingga) tiga bulan ke depan mudah-mudahan sebelum bulan Oktober, akhir pemerintahan (Jokowi-Ma'ruf) juga bisa (turun harga tiket pesawat)," kata Sandiaga.

Setidaknya, ia menargetkan penurunan harga tiket pesawat 10 persen sampai akhir Oktober 2024 lewat pengurangan biaya pajak.

"Termasuk mengenai (mengurangi) pajak, bea, dan juga avtur. Harapannya ini bisa menurunkan tiket di akhir Oktober sekitar 10 persen," kata Sandiaga dalam berita Kompas.com, Sabtu (21/9/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Tantangan menteri pariwisata baru

Harga tiket pesawat mahal menjadi tantangan baru bagi pengganti Sandiaga Uno nantinya alias menteri pariwisata baru.

Pasalnya, harga tiket pesawat domestik akan berdampak pada pergerakan wisatawan dalam negeri.

Dilaporkan Kompas.com, Senin (15/7/2024), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, harga tiket pesawat di Indonesia termahal kedua di dunia.

Hal tersebut disampaikan lewat akun instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Minggu (14/7/2024).

Kemenparekraf pun mendorong transportasi selain pesawat demi mencapai target jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 1,4 miliar-1,5 miliar pada 2024.

"Kalau dari Kemenparekraf tentunya akan terus mendorong untuk promosi destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi lain yang bisa didatangi tidak hanya melalui penerbangan," kata Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf, Wisnu Sindhustrisno.

"Misalnya, lewat jalan darat menggunakan kereta atau kalau di Bintan, Batam, Lombok, dan Bali, bisa memakai kapal feri," tambah dia dalam berita Kompas.com, Senin (23/9/2024).

• Efek Bola Salju Harga Tiket Pesawat: Mengguncang Fondasi Pariwisata Indonesia
• Tiket Pesawat Mahal, Kemenparekraf Dorong Transportasi Laut dan Darat

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat lewat penurunan harga avtur.

Dia mengungkapkan pemerintah saat ini sedang proses membicarakan isu-isu utama yang membuat harga tiket pesawat, terutama di dalam negeri menjadi mahal.

"Update terbaru, kita akan selesaikan dalam beberapa hari ke depan tiga isu utama, yaitu pajak, bea, dan avtur. Kita harapkan [harga tiket pesawat] akan turun menjelang libur Natal dan Tahun Baru," ujarnya saat ditemui di vOffice, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Namun, Sandiaga mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, harga tiket pesawat dana perjalanan wisata secara umum juga sudah mulai melandai, dengan inflasi umumnya terjadi pada pangan dan perawatan kesehatan.

"Kalau inflasi inti kita beberapa angka yang kita lihat itu adalah di biaya perawatan kesehatan dan perawatan kecantikan, itu justru meningkat. Tapi di pariwisata saya melihat ada melandai untuk biaya perjalanan wisata. Tapi ini seasonal ya, nanti di akhir tahun mungkin juga akan meningkat karena demand naik," imbuhnya.

Sebelumnya, berdasarkan catatan Bisnis, CEO Capital A Berhad Tony Fernandes telag mengungkapkan penyebab tarif angkutan umum udara itu melambung tinggi, mulai dari harga avtur hingga pajak yang dikenakan lebih dari satu kali.

Terkait dengan bahan bakar atau avtur, Tony menyebutkan jika harga di Indonesia bahkan lebih tinggi 28% dibandingkan dengan negara lain.

“[Avtur] 28% lebih mahal dibandingkan dengan Malaysia atau Singapura. Jika di Malaysia harga berubah setiap hari, tapi di Indonesia [Pertamina] punya mekanisme yang berbeda yang kami tidak pahami,” kata Tony kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Masalah harga tiket pesawat mahal di Indonesia seperti tak pernah menemui jalan keluarnya. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang efisien untuk berpergian di tengah kondisi geografis Indonesia yang ekstrem, luas dan berpulau-pulau.

Beragam hal dalam praktik bisnis penerbangan dituding menjadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan tata kelola penyediaan avtur menjadi salah satu biang kerok harga tiket pesawat mahal. Isunya ada dua, harganya yang mahal dan distribusi yang kental dengan perilaku monopoli.

Dalam faktor pembentukan harga avtur, pihaknya menyoroti soal formulasi perhitungan harga avtur di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Dalam pemberitaan detikcom sebelumnya, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Avtur diakuinya menjadi salah satu penyusun harga yang tinggi. Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon dalam keterangannya Juli lalu.

Klaim Denon juga diamini oleh CEO Capital A Berhad (AirAsia Group), Tony Fernandes. Bos maskapai asal Malaysia itu menilai harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan, sehingga harga avtur bisa jadi lebih kompetitif dan murah.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9/2024) yang lalu.

Selain avtur, Denon dan Tony juga punya pendapat yang sama soal satu hal lain yang membuat harga tiket pesawat mahal. Hal tersebut adalah pengenaan pajak yang besar dan berganda bagi maskapai.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur hingga pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. Ini menjadi biaya operasional yang besar dan pada akhirnya membuat harga jual tiket pun mahal.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

PPN juga diberikan pada pembelian tiket bagi masyarakat sebagai penumpang. Hal ini membuat biaya tambahan pada saat pembelian tiket dan membuat harga tiket jadi mahal.

Sementara itu, Tony Fernandes juga sudah mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan agar pajak impor suku cadang pesawat bisa dihapuskan.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor spare part," sebut Tony.

Solusi dari Pemerintah

Pemerintah pun putar otak untuk mengatasi masalah ini. Bahkan, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional pun dibentuk dan sudah menyiapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Satgas dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang masuk dalam Satgas itu menjelaskan ada tiga kebijakan yang mau dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Pertama, adalah menghapus pajak suku cadang pesawat. Pajak ini dinilai berkontribusi ke mahalnya harga tiket pesawat.

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, kata Budi Karya, sudah menyetujui usulan penghapusan pajak suku cadang pesawat.

Budi Karya bilang, pajak suku cadang pesawat jika dihapus bisa memberikan efek ganda ke sektor lain. Bila pajak ini dihapuskan maka harga tiket bisa turun. Di sisi lain, industri suku cadang dan bengkel pesawat di tanah air juga bisa untung karena beban usahanya turun. Alhasil, ekspansi bisa dilakukan perusahaan dan membuka lapangan kerja.

"Yang mestinya sudah bisa dieksekusi yang pertama berkaitan dengan pajak atas suku cadang, karena pajak suku cadang itu memiliki multiplier effect. Satu sisi menurunkan harga tiket, kedua adalah memberikan lapangan pekerjaan di Indonesia," ujar Budi Karya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) yang lalu.

Kedua, Budi Karya mengusulkan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) avtur dan PPN tiket pesawat. Menurutnya, pembebanan PPN pada sektor penerbangan ini cuma terjadi di Indonesia. PPN diyakini juga menjadi biang kerok harga tiket pesawat mahal karena memberikan biaya tambahan bagi maskapai dan juga penumpang.

Bila PPN dihapus pasti akan memberikan potensi kehilangan pendapatan pada negara. Namun, menurut Budi Karya hal ini terpaksa dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga layanan penerbangan bagi masyarakat.

Kebijakan ketiga yang bakal dilakukan pemerintah adalah mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia. Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur di Indonesia.

Pemerintah ingin ada kompetisi pada penyediaan avtur dengan mengundang pemain lain atau yang disebut multi provider, sehingga harga bahan bakar pesawat kompetitif. Dengan begitu, beban maskapai berkurang dan harga tiket pesawat bisa turun.

"Avtur dengan multi provider sudah dibahas dalam rapat dengan pak Menko. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kalau bisa diperbaiki akan ada penurunan avtur yang besar dan berdampak ke penurunan tiket," beber Budi Karya.

Ampuh Turunkan Harga Tiket?

Analis Independen Bisnis Penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan kebijakan-kebijakan yang dipaparkan Budi Karya bisa optimal menekan harga tiket apabila implementasinya segera dilakukan dalam waktu dekat dan berbarengan.

"Kalau semua itu dilakukan memang bisa langsung menurunkan harga tiket. Tapi harus semuanya ya. Soalnya kalau satu per satu tetap saja tidak akan berpengaruh banyak," ungkap Gatot ketika dihubungi detikcom, Minggu kemarin.

Gatot menekankan yang akan paling berdampak untuk menekan harga tiket adalah kebijakan penghapusan PPN tiket pesawat. Sebab, pajak yang satu ini diterapkan langsung kepada masyarakat yang mau membeli tiket pesawat.

Catatan dari Gatot adalah pemerintah harus mempunyai komitmen politik atau political will untuk menyelenggarakan semua kebijakan yang dimaksud. Untuk kebijakan penghapusan bea masuk suku cadang saja misalnya, sudah 10 tahun kebijakan ini dibahas dan didiskusikan, tapi tak ada satupun kebijakan yang dikeluarkan.

Masih ada satu isu lagi yang belum tersentuh dalam pembahasan penurunan tiket belakangan ini menurut Gatot. Hal itu adalah dugaan monopoli di rute dan slot penerbangan yang dipegang oleh satu grup maskapai tertentu saja.

Masalah ini harus diurai dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator utama penerbangan seharusnya bisa turun tangan soal masalah ini tanpa perlu berkoordinasi lintas sektoral.

"Kalau masih ada monopoli dan tidak ada persaingan yang sehat, maka harga tiket tetap akan di batas atas. Dan soal monopoli ini sebenarnya aturannya ada di Menteri Perhubungan, harusnya lebih gampang," sebut Gatot.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie bicara banyak soal tata kelola penyediaan avtur di Indonesia. Dia mengatakan seharusnya pemerintah tak usah bicara soal membuka pasar avtur untuk pemain swasta. Karena selama ini, menurut Alvin memang tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk ke sektor penyediaan bahan bakar pesawat.

Yang jadi masalah adalah banyak persyaratan yang membuat pemain swasta ogah masuk dan berdiri sendiri pada pasar penyediaan avtur di Indonesia. Kebanyakan ujungnya hanya bekerja sama dengan Pertamina atau bahkan tak mau membuka usaha penyediaan avtur di Indonesia.

"Selama ini tidak ada aturan yang melarang pemain swasta untuk masuk, tidak ada larangan. Kenapa nggak ada pemain swasta masuk? Karena ada persyaratan untuk main di bidang avtur, misalnya kewajiban penyediaan infrastruktur yang biayanya tidak kecil," beber Alvin Lie kepada detikcom.

Masalah berikutnya adalah ada sederet biaya tambahan yang harus dibayarkan pemain avtur bila mau menjajakan bensin pesawat di Indonesia. Dari cerita yang didapat Alvin dari Pertamina, biaya melakukan bisnis jual avtur memang besar sejak awal.

Pertama harus menyediakan biaya investasi untuk membangun infrastruktur avtur di sekitar bandara. Lahannya saja harus menyewa dari pihak bandara dan membuat sebuah biaya tambahan baru.

Kedua, untuk tiap avtur yang dijual harus ada biaya throughput fee yang harus dikeluarkan. Ketiga, masih ada pungutan dari BPH Migas senilai 0,25% dari total harga setiap liter avtur yang dijual. Belum lagi masih harus ada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan untuk jual beli avtur.

Menurut Alvin meskipun ada banyak pemain swasta yang menjajakan avtur di Indonesia, bila banyak beban tambahan seperti yang dia paparkan nampaknya akan sama saja. Avtur tetap tinggi dan biaya produksi pun tak menurun, artinya kebijakan itu tak memberikan dampak besar ke penurunan harga tiket pesawat.

"Kalau dibuka ke swasta tapi biaya serupa yang banyak itu masih ada, ya rasanya tidak akan berubah begini-begini saja adanya," pungkas Alvin.

Harga tiket pesawat yang terlampau mahal di Indonesia jadi sorotan. Padahal, transportasi udara menjadi salah satu transportasi yang efisien untuk berpergian di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas.

Sederet hal dituding jadi biang kerok mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso mengatakan mahalnya harga dan kurang baiknya tata kelola distribusi avtur menjadi salah satu biang kerok utama harga tiket pesawat di Indonesia mahal.

Dalam faktor pembentukan harga avtur, pihaknya menyoroti soal formulasi perhitungan harga avtur di Indonesia. Hal itu tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

Dia menilai ada beberapa perhitungan yang sudah tidak relevan dalam menentukan harga avtur. Perhitungan ini menurutnya harus ditinjau kembali. Saran ini, kata Budi sudah disampaikan ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku pemimpin Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara yang mengarah pada monopoli oleh Pertamina.

Dia menyebut dalam aturan itu pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina. Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar. Pada ujungnya biaya produksi turun dan harga tiket pun bisa jadi lebih murah.

Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket. Apalagi selama ini banyak sekali komponen suku cadang yang harus dikenai pajak berganda.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Penyebab Tiket Mahal Menurut Pengusaha

Sebelumnya, Juli lalu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) pernah memaparkan beberapa hal yang jadi biang kerok tiket pesawat mahal. Beberapa yang disebutkan KPPU juga masuk dalam catatan INACA.

Dalam catatan detikcom, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menilai tingginya harga tiket pesawat yang tinggi, menurut Denon terjadi karena berbagai komponen penyusun harga tiket yang tinggi. Avtur diakuinya menjadi salah satu penyusun harga yang tinggi. Denon bilang saat ini harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain.

"Harga avtur saat ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga," kata Denon dalam keterangannya Juli lalu.

Klaim Denon juga diamini oleh CEO Capital A Berhad (AirAsia Group), Tony Fernandes. Bos maskapai asal Malaysia itu menilai harga bahan bakar atau avtur di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

"Harga bahan bakar di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, sekitar 28% lebih tinggi," kata Tony kepada wartawan di Fairmont Jakarta, Kamis (5/9/2024) yang lalu.

Menurut Tony, Indonesia harus memiliki pesaing pemasok avtur agar harga bisa lebih kompetitif. Di Malaysia, ada dua atau tiga perusahaan, sehingga harga avtur bisa jadi lebih kompetitif dan murah.

"Di sebagian besar negara, ada pilihan. Jika hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan. (Jadi) kompetisi diperlukan," sebut Tony.

Selain avtur, Denon dan Tony juga satu suara soal satu hal lain yang membuat harga tiket pesawat mahal. Hal tersebut adalah pengenaan pajak yang besar dan berganda bagi maskapai.

Denon menjelaskan selama ini pengusaha maskapai dibebankan pada pajak untuk avtur hingga pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya. Untuk suku cadang saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk membayar PPN dan PPNBM-nya.

Kemudian, PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat yang dijual ke masyarakat. Denon menilai sederet pajak berganda ini cuma dirasakan pengusaha maskapai di Indonesia saja. Ini menjadi biaya operasional yang besar dan pada akhirnya membuat harga jual tiket pun mahal.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," kata Denon.

PPN juga diberikan pada pembelian tiket bagi masyarakat sebagai penumpang. Hal ini membuat biaya tambahan pada saat pembelian tiket dan membuat harga tiket jadi mahal.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi. Biaya PSC sendiri tidak masuk kantong pengusaha maskapai, namun masuk ke pengelola bandara. Sifatnya seperti 'pajak' yang dibebankan kepada penumpang untuk pengelola bandara.

Sementara itu, Tony Fernandes juga sudah mengatakan pihaknya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan agar pajak impor suku cadang pesawat bisa dihapuskan.

"Kita telah berbicara dengan Kementerian Keuangan selama beberapa tahun untuk menghapus pajak impor sparepart," sebut Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap penyebab mengapa harga tiket pesawat mahal.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengungkapkan, faktor utama penyebab harga tiket pesawat mahal adalah karena mahalnya harga avtur di Indnesia.

“Avtur sendiri berkontribusi 40 persen dalam pembentukan harga tiket pesawat sehingga ketika harga avtur mahal besar efeknya ke harga tiket pesawat,” ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (20/8/2024).

SHUTTERSTOCK/ANDREW ANGELOV Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

Faktor kedua adalah distribusi avtur yang masih belum membuka ruang untuk pihak swasta ikut masuk.

Sejauh ini PT Pertamina Patraniaga menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapatkan mandat untuk menyalurkan dan menyediakan avtur di Tanah Air.

Oleh sebab itu, pihaknya sudah merekomendasikan ke pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk menggunakan sistem Multi Provider dalam penyediaan bahan bakar avtur.

"Upaya ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir monopoli dalan penyediaan atau distribusi avtur,” katanya.

"Nah untuk impor komponen pesawat masih ada biaya masuknya antara sekitar 22 persen sampai 25 persen," katanya.

Oleh sebab itu, KPPU berharap pemerintah bisa memetakan secara logis soal kebijakan penurunan harga tiket pesawat. Terlebih lagi pemerintah sudah resmi membentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Kami sesuai dengan fungsi KPPU memberikan saran ke pemerintah agar dievaluasi kebijakan terkait ini," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap penyebab mengapa harga tiket pesawat mahal.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengungkapkan, faktor utama penyebab harga tiket pesawat mahal adalah karena mahalnya harga avtur di Indnesia.

“Avtur sendiri berkontribusi 40 persen dalam pembentukan harga tiket pesawat sehingga ketika harga avtur mahal besar efeknya ke harga tiket pesawat,” ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (20/8/2024).

SHUTTERSTOCK/ANDREW ANGELOV Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

Faktor kedua adalah distribusi avtur yang masih belum membuka ruang untuk pihak swasta ikut masuk.

Sejauh ini PT Pertamina Patraniaga menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapatkan mandat untuk menyalurkan dan menyediakan avtur di Tanah Air.

Oleh sebab itu, pihaknya sudah merekomendasikan ke pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk menggunakan sistem Multi Provider dalam penyediaan bahan bakar avtur.

"Upaya ini juga bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir monopoli dalan penyediaan atau distribusi avtur,” katanya.

"Nah untuk impor komponen pesawat masih ada biaya masuknya antara sekitar 22 persen sampai 25 persen," katanya.