CEO Capital A Berhard, perusahaan induk maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, berikan alasan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) perihal mahalnya harga tiket domestik.

Masukan itu dibeberkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno yang tergabung dalam Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Kami telah menerima masukan dari Tony Fernandes dari media, dan masukan itu sendiri menjadi temuan kami," ungkap Sandiaga, Selasa (10/9/2024), dikutip dari Antara.

Ia menjabarkan ada tiga faktor yang membebani industri penerbangan dan menyebabkan tiket domestik mahal, yakni pajak, bea masuk, dan avtur. Ia menyoroti perlunya upaya lintas kementerian untuk menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia agar lebih terjangkau pada Oktober mendatang.

"Pada akhir Oktober ini, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau. Paling tidak 10 persen adalah target awal kami," katanya.

Sebelumnya, Fernandes menyoroti beberapa kendala yang dihadapi maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket penerbangan domestik yang terjangkau di Indonesia. Salah satunya harga avtur yang mencapai 28 persen lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

"Harga avtur di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, yaitu sekitar 28 persen lebih tinggi," ujarnya.

Bahkan, Ia mengatakan bahwa tarif avtur di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, kurangnya persaingan antar maskapai penerbangan di Indonesia juga menjadi salah satu faktornya.

Beban itu ditambah pajak ganda yang dikenakan pada penerbangan domestik, yakni pajak pada bahan bakar pesawat dan pada harga tiket penumpang.

Selain itu, pihaknya juga menyarankan untuk menyetop bea masuk bagi suku cadang pesawat agar dapat mengurangi biaya operasional maskapai secara signifikan.

Fernandes juga meminta Pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan tarif batas atas untuk tiket penerbangan domestik. Menurutnya, peninjauan ulang tarif batas atas dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi maskapai penerbangan untuk menentukan harga berdasarkan permintaan dan biaya operasional yang dinamis serta mendorong persaingan yang sehat di industri penerbangan.

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

Harga Tiket Pesawat Ditargetkan Turun 10% Oktober Mendatang

IDXChannel – Baru-baru ini warganet diramaikan dengan perdebatan harga tiket pesawat internasional atau rute ke luar negeri lebih murah dari tiket pesawat domestik.

Menanggapi hal itu, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) buka suara dan meluruskan mengenai harga tiket pesawat. Sehingga masyarakat tidak salah kaprah dengan penetapan harga tiket pesawat internasional dan domestik.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, mengatakan mahal murahnya tiket pesawat tidak dipengaruhi oleh perjalanan domestik ataupun internasional.

Menurutnya, baik perjalanan domestik maupun internasional, harga tiket pesawat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga bahan avtur hingga waktu pembelian tiket.

“Ketika berbicara tiket ya ke luar negeri murah atau mahal, itu sebetulnya kalau kita jadi konsumen, satu, untuk tahu tiket mahal murah itu yang menentukan selain tadi ya, komponen harga avtur, harga apa, tapi kita harus lihat harga itu akan variasi, satu, kalau kita belinya kapan,” ujar Nia, saat diwawancara di Kantor Kemenparekraf RI, Senin, (12/8/2024).

“Mau makin dekat pasti lebih mahal. Beli di big season pasti lebih mahal, kemudian juga kelas, ada kelas. (Kelas) ekonomi sendiri ada kelasnya. Jadi ya nggak bisa one to all,” sambungnya.

Selain itu, Nia menyebut, ketersediaan jadwal penerbangan dan jumlah pesawat yang terbatas, jumlah kursi penumpang yang terbatas, harga tiket yang tidak merata, hingga biaya bahan penunjang lainnya juga bisa menjadi faktor pendukung murah atau mahalnya tiket pesawat.

“Jadi itu ikut menentukan harga tiket. Waktu beli, kemudian waktu berlibur, dan kelas yang dibeli, kemudian belinya apakah grup atau individu. Itulah kenapa harga tiket luar negeri variatif,” ujar dia.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Kontras dengan yang terjadi di industri perjalanan dalam negeri, sejumlah maskapai penerbangan asing telah mulai menebar diskon tiket pesawat seiring pulihnya jumlah penerbangan dari masa pandemi.

Menurut catatan Flight Centre Group, harga tiket internasional secara global turun 6% dalam enam bulan pertama 2024 dibandingkan periode tahun lalu. Penerbangan dari Australia 13% lebih murah, sementara harga tiket ke Bali, salah satu destinasi liburan favorit Australia, anjlok 18%.

Harga tiket pesawat domestik melalui Bandara Kualanamu masih mahal. Terpantau, rata-rata kenaikan mencapai Rp 200 ribu-Rp 300 ribuan per tiket.

Berdasarkan pantauan detikSumut, Jumat (12/7/2024) harga tiket pesawat Medan-Jakarta terpantau seharga Rp 1,6 juta jelang akhir pekan ini. Padahal, rata-rata harga tiket normal untuk rute ini dipatok seharga Rp 1,3 jutaan per tiket.

Sementara itu, harga tiket pesawat untuk rute ini pada pekan depan dipatok seharga Rp 1,55 juta per tiket.

Tak hanya Jakarta, harga tiket pesawat untuk rute Medan-Yogyakarta dipatok seharga Rp 2,3 juta hingga Rp 2,4 juta per tiket.

Kemudian untuk tiket pesawat rute Medan-Bali pada Juli-Agustus 2024 ini dipatok seharga Rp 2,6 juta - Rp 2,9 juta untuk sekali penerbangan.

Sementara itu, harga tiket pesawat Medan-Padang dipatok seharga Rp 800 ribu-Rp 900 ribu per tiketnya. Namun, untuk harga tiket termurah detikers harus melakukan transit ke Kuala Lumpur dengan memakan waktu total 4,5 jam.

Berbeda dengan harga tiket domestik yang cenderung mahal, harga tiket untuk rute internasional masih terbilang cukup ramah kantong.

Contohnya saja ada rute Medan-Penang (Malaysia) yang mematok harga Rp 400 ribu - Rp 500 ribu per tiket dalam periode Juli-Agustus 2024.

Sementara itu, detikers cukup merogoh kocek Rp 800 ribu-Rp 900 ribuan per tiket untuk rute Medan-Singapura. Harga tiket rute ini jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan harga tiket rute domestik yang saat ini masih terpantau tinggi.

Sandiaga Ungkap Penyebab Harga Tiket Pesawat Domestik Melambung

Sandiaga Ungkap Penyebab Harga Tiket Pesawat Domestik Melambung

Pesawat terbang merupakan alat transportasi dan angkutan logistik terpenting di negara kepulauan seperti Indonesia. Tanpa angkutan udara yang terkoneksi, baik charter maupun terjadwal, efektivitas logistik dan penumpang akan terhambat serta dampaknya secara ekonomi sangat merugikan negara. Harga-harga kebutuhan pokok akan tinggi karena suplai tersendat dan pergerakan serta aktivitas rakyat juga terhambat. Akibatnya akan mendorong inflasi naik dan kemiskinan naik.

Persoalannya lima tahun belakangan ini, industri penerbangan Indonesia terkena turbulensi yang cukup dahsyat setelah dihantam pandemi Covid-19 yang diikuti dengan hantaman resesi dunia yang cukup parah. Akibatnya maskapai domestik hanya bisa sekadar terbang, tidak bisa tumbuh dan menjadi tumpuan logistik barang dan pergerakan manusia. Dengan keterbatasan cash flow dan armada, maskapai domestik mencoba bertahan. Sementara publik terus berharap supaya harga tiket penerbangan turun.

Sejak pandemi, maskapai penerbangan domestik turun drastis, termasuk Garuda Indonesia Group dan beberapa maskapai kecil, akibat ditariknya beberapa armadanya oleh Lessor. Akibatnya penerbangan domestik dikuasai hampir 70% oleh satu maskapai. Sebuah industri yang tidak sehat karena hanya dikuasai oleh satu kelompok bisnis. Ini patut diduga, regulator tidak punya pilihan ketika konsumen kecewa dengan kualitas pelayanannya.

Persoalan utama penerbangan saat ini selain kelangkaan pesawat juga mahalnya harga tiket, tanpa pemerintah atau regulator dapat berbuat banyak. Publik terus mendesak pemerintah dan maskapai untuk menurunkan tarif penerbangan, namun belum berhasil karena beban yang harus ditanggung maskapai juga meningkat. Mari kita kupas sedikit secara singkat dan sederhana, mengapa harga tiket belum bisa turun selain persoalan di atas.

Mengapa tiket mahal

Terkait dengan mahalnya tiket penerbangan bukan hanya menjadi tanggung jawab Menteri Perhubungan. Untuk penerbangan kelas ekonomi, tupoksi Menteri Perhubungan hanya sampai menetapkan tarif batas atas (TBA), yaitu melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formula Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Jadi Menteri Perhubungan hanya bisa mengatur Tarif Batas Atas (TBA) saja, tidak dapat mengatur rincian tarif per segmen seperti yang diharapkan publik karena tarif penerbangan sudah dilepas ke pasar untuk saling bersaing.

Terbang domestik dengan maskapai domestik memang mahal karena selain masalah di atas, daya beli masyarakat juga menurun. Pendapatan maskapai mayoritas ditopang dengan APBN/D melalui proyek-proyek pemerintah. Mayoritas penumpang pesawat adalah ASN atau pejabat dan publik yang ditugaskan pemerintah dan dibiayai APBN/D sejak Covid-19. Saat ini dari korporasi swasta atau publik sudah mulai tumbuh tetapi segera dihantam dengan nilai tukar yang terpuruk dan banyaknya kewajiban maskapai di sektor pajak dan cukai, yang harus dibahas ulang oleh Kementerian Keuangan.

Tingginya harga tiket pesawat dipengaruhi oleh bayak faktor, antara lain biaya operasi (Opex) penerbangan yang tinggi sebagai akibat, antara lain mahalnya harga bahan bakar avtur (30% - 40%), biaya perawatan termasuk operasi dan suku cadang (15% - 20%). Lalu banyaknya jenis pajak dan cukai yang harus dibayar oleh maskapai ke pemerintah (10% -15%), biaya personel (15% - 20%), dan keuntungan maskapai sekitar (1% - 5%).

Harga avtur sulit diharapkan bisa turun karena harga dunia juga masih mahal dan Sebagian kita impor. Jadi sulit bagi maskapai untuk bayar tunai ke Pertamina --harus berutang yang juga akan memberatkan Pertamina. Yang kedua masalah biaya perawatan yang mempengaruhi biaya operasi juga. Jika mesin pesawat rusak dan tidak dapat ditangani di MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) domestik seperti GMF atau BAT, maka engine harus di re-ekspor ke MRO asing, misalnya di Singapura atau Australia. Ketika engine itu selesai direparasi, masuk kembali ke Indonesia, maskapai harus membayar pajak dan cukai karena engine tersebut dianggap baru.

Lalu kalau engine tersebut diperbaiki di MRO domestik, misalnya di GMF/BAT, maka ketika impor suku cadang (karena 99% suku cadang pesawat belum dibuat di Indonesia), maka maskapai juga harus membayar cukai dan pajak bea masuk suku cadang tersebut. Hal seperti ini sangat mencekik maskapai yang pendapatnya pas-pasan dalam Rupiah. Memang besaran cukai dan pajak bea masuk berbeda beda, tergantung jenis suku cadangnya yang dikatagorikan dengan menggunakan kode HS (Harmonized Commodity) yang berlaku internasional. Kode HS merupakan sistem klasifikasi barang standar internasional yang digunakan dan disepakati dalam aktivitas perdagangan lintas negara, khususnya ASEAN.

Langkah penyehatan maskapai

Nah untuk memperingan beban maskapai, pemerintah sebetulnya dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat meringankan beban atau Opex seluruh maskapai nasional. Kompensasi dari turunnya Opex dapat ditindak lanjuti oleh maskapai melalui menurunkan harga tiket. Tentu kebijakan ini bisa tidak berlaku permanen karena ketika beban biaya lainnya turun, maka kebijakan penghapusan atau keringanan pajak bea masuk dan cukai ini bisa diregulasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Pemerintah juga harus merevisi atau membuat peraturan baru yang tidak membunuh maskapai, misalnya peraturan terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang jumlahnya banyak sesuai dengan komoditasnya dan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan penerapan TKDN ini membuat maskapai kesulitan membeli suku cadang karena jadi mahal. Kita paham bahwa kebijakan TKDN dimaksudkan oleh pemerintah untuk melindungi industri komponen dalam negeri, namun suku cadang pesawat jenis apa yang dibuat di Indonesia? Hampir tidak ada. Baut dan roda pesawat saja impor. Kebijakan Kementerian Perindustrian ini harus segera direvisi karena terkesan "dungu" dan menghambat perkembangan industri penerbangan.

Penerapan TKDN di kelompok pesawat diatur oleh berbagai Peraturan Menteri Perindustrian. Sementara untuk impornya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Peraturan Impor. Namun sampai hari ini, Permendag ini belum mempunyai petunjuk teknisnya. Walhasil impor suku cadang pesawat masih bermasalah dan dan terpaksa banyak pesawat dikandangkan oleh maskapai. Bayangkan berapa kerugian publik dan maskapai akibat kebijakan Kemendag yang tak jelas ini.

Dengan ditataulangnya peraturan impor suku cadang pesawat(jet dan propeller) dipastikan dapat menurunkan harga tiket pesawat hingga 15% dan meningkatkan keuntungan maskapai penerbangan. Duduklah bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan yang dikoodinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Untuk masalah HS vs IPC code akan kita bahas di tulisan mendatang.

Agus Pambagiopengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen

Simak juga 'Penjelasan Garuda soal Pesawat Penjemput Jemaah Haji Putar Balik ke Solo':

[Gambas:Video 20detik]