Jakarta: PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.

PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

"Serapan TKDN di PET mencapai 33,06 persen untuk 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30 persen yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Direktur Utama PET Bayu Prostiyono dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 8 November 2024.
Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.

Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN. Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal.

"Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23 persen, lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak," papar dia.

Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

Baca juga: Keberlanjutan Energi, Pertamina Patra Niaga Dukung Ekosistem LNG Global

Lakukan analisis nilai TKDN menyeluruh

Guna memastikan serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

"Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat," tambah Bayu.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga menjadi fokus utama PET untuk memastikan seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

"PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional," jelas dia.

"Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan," tutup Bayu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

JAKARTA, investor.id – PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.

PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan TKDN, sebagaimana ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

“Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET mencapai 33,06% untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30% yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Direktur Utama PET Bayu Prostiyono dalam keterangan rilisnya dikutip Jumat (8/11/2024).

Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunju lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat. Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN.

“Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN sebesar 33,23%, lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah dan Pertamina Grup, dan realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak,” imbuhnya.

Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET selalu melakukan analisis nilai TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek. Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

Menurutnya Pertamina Energy Terminal memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan nasional.

“Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” tutup Bayu.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple sebagai produsen iPhone 16 series sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam suratnya, Apple meminta waktu untuk bertemu Menperin Agus Gumiwang membahas soal peredaran iPhone 16 di Indonesia.

Pertemuan juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih melarang peredaran iPhone 16 di Indonesia.

Pasalnya, Apple belum memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

"(Pihak Apple) Sudah (menghubungi). Sudah melalui surat. Apple sudah melalui surat ke Pak Menteri dan minta pertemuan. Suratnya saya belum tahu ya tanggal berapa," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Minta audiensi. Ya tapi kalau bagi kami, bagi Pak Menteri, segera realisasikan itu (kesepakatan TKDN). Konkret saja. Yang konkret saja, enggak usah janji-janji manis yang berbunga-bunga," tegasnya.

Saat ditanya apakah pertemuan antara Menperin dengan perwakilan Apple akan dilakukan pekan depan, Febri mengaku belum tahu.

"Enggak tahu. Ya kan belum lihat suratnya," kata Febri.

Dalam penjelasannya, Febri mengungkapkan bahwa pihak Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi, yakni dengan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia.

Pihak Apple telah sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy. Dari kesepakatan itu, Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp 1,4 triliun.

"Nah kan Apple invest di situ Rp 1,7 triliun. Tapi kan, yang dia realisasi dari Rp 1,7 triliun itu kan Rp 1,4 triliun. Nah masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," kata Febri.

"Nah karena dia enggak realisasikan yang untuk yang Rp 300 miliar terakhir ini, maka TKDN nya tidak nyampai 40 persen. Jadi kalau dia investasi sekian di Apple Academy, karena dia pakai skema inovasi, langsung skornya 40 persen," tambahnya.

Sebelumnya, Febri mengatakan, pihaknya terus memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16. Pasalnya hingga saat ini Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Febri mengungkapkan, produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

Dengan demikian, iPhone yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi penumpang.

Tonton:Setelah iPhone 16, Pemerintah Larang Perdagangan Google Pixel, Apa Alasannya?

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apple Surati Menperin soal iPhone 16 Belum Boleh Diperjualbelikan di Indonesia"

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pihaknya harus mengecek terlebih dahulu kesiapan dari mobil dinas Maung buatan PT Pindad untuk para menteri, wakil menteri, dan kepala badan Kabinet Merah Putih.

Hasan belum tahu apakah mobil-mobil itu sudah siap digunakan untuk pekan depan atau belum.

"Saya harus cek informasi dulu apakah betul sudah bisa digunakan minggu depan," ujar Hasan kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Hasan mengatakan, Prabowo sangat bangga bisa menggunakan mobil dinas Maung Limosin Garuda.

Walhasil, Prabowo memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memakai mobil Maung sebagai kendaraan dinas pada retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, kemarin.

"TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wamenkeu Anggito Abimanyu menuturkan bahwa penggunaan mobil dinas Maung bagi para menteri, wakil menteri dan pejabat eselon I merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Minggu depan saya akan pakai mobil Maung itu, mobil Pindad. Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I dan menteri," ujar Anggito, di Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Senin.

Saat ini, Anggito masih menggunakan mobil dinas keluaran pabrikan Toyota, yaitu Alphard.

"Saya juga enggak euforia, bapak, ibu, sekalian. Saya pakai Alphard kok sekarang, tapi biasa saja. Enggak usah 'woh hebat', itu milik negara," ujar dia.

Anggito juga menambahkan bahwa 70 persen komponen mobil Maung adalah produk dalam negeri.

"Nanti kalau mau lihat Maung, kemarin Profesor Sigit dari ITB, Direktur Utama Pindad, menyampaikan bahwa dia merancang mobil Indonesia, 70 persen itu produk dalam negeri," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Cek Apakah Mobil Dinas Maung Pindad untuk Menteri Bisa Dipakai Pekan Depan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/21042291/istana-cek-apakah-mobil-dinas-maung-pindad-untuk-menteri-bisa-dipakai-pekan.

Jakarta: Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung anggotanya mematuhi ketentuan wajib halal dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri melalui berbagai inisiatif strategis.

Serangkaian kegiatan telah APKI laksanakan, termasuk workshop dan pelatihan untuk memastikan anggotanya siap menghadapi tantangan regulasi dan meningkatkan daya saing di pasar global.

Melalui berbagai upaya, termasuk workshop bertema 'Awareness Sertifikasi Halal dan TKDN di Industri Pulp dan Kertas' yang diselenggarakan pada Rabu, 10 Juli 2024 di Hotel Des Indes, Menteng, APKI aktif memberikan bimbingan dan dukungan teknis untuk mempercepat proses sertifikasi bagi anggotanya.

"APKI tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi anggotanya dalam menghadapi tantangan industri. Workshop ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen konkret dari setiap peserta untuk perubahan positif yang signifikan bagi industri kita," kata Ketua Umum APKI Liana Bratasida dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 11 Juli 2024.

Liana berharap penyelenggaraan workshop ini dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal dan TKDN.

"Juga diharapkan dapat meningkatkan pemilikan sertifikat tersebut di kalangan perusahaan serta memfasilitasi diskusi antara perusahaan dengan stakeholder terkait," tutur dia.

Baca juga: Undang Asosiasi Usaha dan Importir, BPJPH Diskusikan Pemberlakukan Wajib Halal

Pentingnya sertifikasi halal dan TKDN

APKI sendiri menekankan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kini menjadi bagian dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 menetapkan semua produk makanan, minuman, hingga kertas kemasan pangan yang bersentuhan langsung dengan makanan wajib bersertifikat halal mulai 17 Oktober 2024.

Selain itu, produk kertas lainnya seperti kertas pembungkus, kertas tulis, dan kertas sembahyang juga diwajibkan bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026.

Selain fokus pada sertifikasi halal, APKI juga berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.

"APKI mendorong dan memberikan panduan untuk membantu anggotanya memenuhi persyaratan minimal 40 persen TKDN yang ditetapkan pemerintah," tegas Liana.

(HUS)