JAKARTA, KOMPAS.com - Jika larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dicabut dikhawatirkan bisa membahayakan posisi sipil jika terjadi persaingan tidak sehat atau sengketa.

"Keterlibatan TNI dalam bisnis juga berpotensi berdampak buruk terhadap masyarakat," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Menurut Gufron, potensi penyalahgunaan kekuatan dan kewenangan jika anggota TNI diizinkan berbisnis sangat terbuka, seperti pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru.

"Apalagi mereka dibekali kekuatan senjata dan pasukan, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan sangat besar terjadi, terutama pada sektor bisnis yang ada konflik dengan masyarakat," papar Gufron.

Gufron juga menilai gagasan itu keliru karena berpotensi membangkitkan lagi iklim otoriter yang pernah terjadi di zaman Orde Baru.

"Ide pencabutan larangan berbisnis bagi TNI harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan gagasan militer profesional di negara demokrasi," ujar Gufron.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan usulan tentang pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih dibahas.

“Ya ini kan masih dalam proses ya, kita utamanya untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53, namun terkait dengan kegiatan bisnis, ini masih terus dalam pembahasan,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/7/2024).

Dalam proses revisi beleid itu, Hadi menyampaikan Kemenko Polhukam juga memberikan kesempatan kepada berbagai pihak buat memberi masukan supaya perubahan RUU TNI sesuai kebutuhan.

“Karena sudah 20 tahun UU TNI berjalan, dan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kekinian,” ujar Hadi.

Hadi memastikan seluruh masukan, termasuk larangan TNI berbisnis, akan dipertimbangkan dengan matang.

Menurut Hadi, proses mengumpulkan masukan buat revisi undang-undang itu juga mendengarkan pendapat dari ahli sampai akademisi sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Ya memang DIM (Daftar Inventaris Masalah) sampai bulan Agustus,” ucap Hadi.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI mestinya bisa dilakukan dengan memaksimalkan pengunaan dan memperbaiki tata kelola anggaran, ketimbang mengusulkan gagasan mencabut larangan berbisnis bagi personel aktif dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, alokasi anggaran pertahanan sebaiknya dikelola dengan baik dan efektif supaya tidak hanya bermanfaat buat memperoleh alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang mumpuni, tetapi juga menunjang kesejahteraan prajurit.

Anton juga menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto harus jeli dalam melihat persoalan itu, dan tidak tergiur membuka ruang bisnis yang justru rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan, supaya cita-cita TNI profesional sesuai amanat Reformasi bisa terlaksana.

"Sebenarnya alternatif pendanaan bukan mencari sumber lain tapi bagaimana kemudian memaksimalkan anggaran yang dimiliki," kata Anton saat dihubungi pada Selasa (17/7/2024).

"Lalu juga memperbaiki tata kelola baik itu penggunaan anggaran maupun tata kelola organisasi, dalam hal ini seberapa besar organisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan misi dari alat pertahanan negara bernama TNI," sambung Anton.

Anton juga menyatakan TNI sebaiknya mendorong pemerintah memikirkan ulang soal kesejahteraan prajurit ketimbang menyampaikan usul yang bisa memantik perdebatan.

"Kalau alasannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pertahanan lalu juga untuk kesejahteraan, biarkan itu diserahkan kepada negara," ucap Anton.

"Saya pikir dengan kita punya presiden yang mempunyai pengalaman dengan dunia kemiliteran sudah cukup paham bagaimana negara memikirkan alternatif pendanaan," sambung Anton.

Negara, kata Anton, juga menginginkan TNI fokus dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan dan tidak sibuk mengurus bisnis.

"Tentu saja negara tidak ingin menjadikan TNI sebagai tentara niaga. tentara yang tadinya cuma fokus memikirkan negara tetapi juga ikut memikirkan bisnis," ujar Anton.

"Negara tidak menginginkan itu, karena itulah kemudian klausa pelarangan bisnis menjadi penting," tambah Anton.

Anton melanjutkan, larangan bagi prajurit aktif TNI berbisnis dilakukan buat mencegah konflik kepentingan.

Sebab, kata Anton, jika personel TNI berbisnis maka akan sulit memisahkan antara urusan pribadi atau instansi, serta riskan menyalahgunakan kewenangan dan kekuatan militer.

"Karena bagaimanapun juga sekarang ada banyak anggapan ada oknum-oknum yang masih berbisnis, menjaga instansi bisnis dan lain-lain. Kita ingin mencegah itu," ucap Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalih demi meningkatkan kesejahteraan prajurit terkait usulan pencabutan larangan berbisnis bagi anggota aktif TNI dianggap tidak relevan, karena bisnis militer belum tentu ditujukan buat kemakmuran para personel.

Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas, memberikan jaminan kesejahteraan buat prajurit TNI mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak perlu muncul wacana mencabut larangan berbisnis.

"Terobosan untuk menyiasati keterbatasan anggaran pertahanan tidak perlu kemudian membuka ruang dibolehkannya lagi bisnis militer, karena pengalaman sudah menunjukkan bisnis militer tidak selamanya itu ditujukan untuk kesejahteraan prajurit TNI," kata Anton saat dihubungi Kompas.com pada Selasa (16/7/2024).

Anton memperkirakan, jika larangan anggota aktif TNI dicabut maka bakal terjadi pengulangan pola seperti pada masa rezim Orde Baru.

Pada saat itu tentara dibiarkan mengelola bisnis dan berpotensi menyalahgunakan kewenangan institusi, personel, dan senjata api dalam bersaing dengan badan usaha atau pengusaha sipil.

"Kemudian kalau misalnya yang berbisnisnya adalah pimpinan maka bisa saja pimpinan menyalahgunakan kewenangan dan mencampuradukkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi, dan ini tentu yang kita khawatirkan," ujar Anton.

Anton menyampaikan, dalam pembahasan RUU TNI pada 2004 silam, DPR dan pemerintah sepakat memutuskan melarang militer berbisnis dengan harapan mereka profesional mengurus tugas pertahanan dan menjaga kedaulatan.

"Jelas ketika negara ingin membentuk TNI yang profesional maka salah satunya indikasinya adalah negara mengambil alih semua bisnis militer, baik yang langsung maupun tidak langsung," ujar Anton.

"Dengan kata lain negara ingin menempatkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang utama," sambung Anton.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah mengatakan, prajurit TNI seharusnya tidak dilarang oleh negara untuk berbisnis.

Menurutnya, kesejahteraan prajurit TNI, khususnya di daerah pelosok, sangat memprihatinkan.

"Ya memang prajurit TNI itu mereka kan punya keluarga, mereka punya anak, punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi yang harus dinafkahi, yang harus dicukupi kehidupan sehari-harinya," ujar Rizki saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

"Sedangkan kalau kita lihat dari Komisi I selama ini, saya yakin pemerintah juga melihat dari kacamata yang sama, kesejahteraan prajurit kita yang bertugas sehari-hari, ditugaskan di wilayah konflik, terutama di wilayah pelosok, ini kesejahteraan hidupnya sehari-harinya masih sangat memprihatinkan," sambungnya.

Rizki menjelaskan, DPR selama ini telah bekerja keras untuk meningkatkan anggaran TNI.

Dia meyakini pemerintah dan TNI pun turut bekerja keras dalam rangka memperjuangkan peningkatan anggaran bagi prajurit TNI, itupun masih di level yang minim.

"Jadi dengan realita yang ada seperti itu, ya kurang pas jika negara melarang mereka untuk beraktivitas usaha, selama itu tidak menyalahi aturan," jelas Rizki.

Rizki mengatakan, selama usaha yang dijalankan si prajurit TNI tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugasnya sehari-hari, maka tidak ada masalah dengan bisnis tersebut.

Meski demikian, Rizki menekankan TNI memang idealnya mengurusi pertahanan dan kedaulatan negara.

"Tapi dengan realita yang ada seperti ini, tentu kurang pas kalau misalnya negara melarang mereka untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mengingat kesejahteraan mereka yang butuh penekanan ke depan," imbuhnya.

Dalam UU TNI yang berlaku saat ini, aturan prajurit dilarang terlibat kegiatan bisnis tercantum dalam Pasal 39 UU TNI huruf c.

TNI pun mengusulkan pasal itu dihapus melalui revisi UU TNI yang tengah dibahas di DPR.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro dalam acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore

“Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak/Ibu, istri saya punya warung di rumah. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman,” kata Kresno.

Di sisi lain, pengamat menilai usulan ini dapat mengalihkan fungsi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Prajurit boleh terlibat kegiatan bisnis dinilai dapat mengalihkan fungsi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Hal itu disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi merespons usulan Markas Besar TNI agar menghapus Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 39 huruf c tersebut mengatur larangan prajurit terlibat kegiatan bisnis.

"Keterlibatan (prajurit TNI) dalam bisnis bisa mengalihkan bahkan memecah perhatian dan sumber daya dari tugas pokoknya. Untuk memastikan profesionalisme, pemeliharaan kemampuan dan efisiensi, TNI perlu fokus pada fungsinya sebagai komponen utama pertahanan," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan mencabut larangan berbisnis bagi anggota TNI dikhawatirkan akan berdampak negatif dan lambat laun bakal membuat militer tidak fokus dalam menjalankan kewajiban pertahanan.

"Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena itu akan menganggu profesionalismenya, dan menurunkan pride mereka sendiri, dan akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara," kata Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Al Araf tidak sepakat dengan gagasan mencabut larangan berbisnis bagi TNI. Menurut dia, hakikat militer adalah dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang.

Maka dari itu, kata Al Araf, prajurit seharusnya dipersiapkan supaya bisa melakukan tugasnya secara profesional dan konsentrasinya tidak terpecah dengan urusan di luar pertahanan.

"Itu adalah raison d etre (hakikat) militer di negara manapun," ujar Al Araf.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut, usulan Mabes TNI agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di DPR.

Terlebih, kata dia, prajurit TNI memang tidak boleh berbisnis.

"Iya tidak ada di draf," ujar Meutya saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

"Tidak boleh berbisnis. Jika bentuk koperasi resmi masih dimungkinkan untuk kesejahteraan prajurit saja. Tapi bisnis tidak boleh," sambungnya.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menekankan pembicaraan mengenai prajurit boleh berbisnis di luar dari draf RUU TNI.

TB Hasanuddin membeberkan, ada seorang perwira tinggi TNI yang mengusulkan prajurit TNI boleh berbisnis lantaran istrinya membuka warung di asrama.

Kendati begitu, TB Hasanuddin menegaskan, tidak ada usulan untuk mencabut larangan berbisnis bagi prajurit di RUU TNI.

"Cerita itu dibuka sebagai usulan, tidak ada. Enggak bisa usulan perorangan itu, enggak bisa," kata TB Hasanuddin.

"Yang sudah ada draf itu tidak menyangkut soal cabut larangan berbisnis, gitu," imbuhnya.

Dalam UU TNI yang berlaku saat ini, aturan prajurit dilarang terlibat kegiatan bisnis tercantum dalam Pasal 39 UU TNI huruf c.

TNI pun mengusulkan pasal itu dihapus melalui revisi UU TNI yang tengah dibahas di DPR.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro dalam acara “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri” yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore

“Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak/Ibu, istri saya punya warung di rumah. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman,” kata Kresno.

Di sisi lain, pengamat menilai usulan ini dapat mengalihkan fungsi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Prajurit boleh terlibat kegiatan bisnis dinilai dapat mengalihkan fungsi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara.

Hal itu disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi merespons usulan Markas Besar TNI agar menghapus Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 39 huruf c tersebut mengatur larangan prajurit terlibat kegiatan bisnis.

"Keterlibatan (prajurit TNI) dalam bisnis bisa mengalihkan bahkan memecah perhatian dan sumber daya dari tugas pokoknya. Untuk memastikan profesionalisme, pemeliharaan kemampuan dan efisiensi, TNI perlu fokus pada fungsinya sebagai komponen utama pertahanan," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

Usulan tersebut juga dinilai berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Sebab, kebijakan, keputusan dan langkah TNI berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional.

Di samping itu, keterlibatan prajurit dalam kegiatan bisnis dikhawatirkan akan memunculkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Keterlibatan dalam kegiatan bisnis faktanya telah membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang justru dapat merusak citra, integritas dan kepercayaan publik pada TNI," tegas Fahmi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Made Supriatma menyoroti usulan dalam revisi Undang-undang (UU) TNI untuk membolehkan seorang prajurit TNI berbisnis.

Menurut dia, ada argumen manipulatif yang diduga bertujuan meloloskan revisi Pasal 39 huruf c dalam UU TNI.

Berdasarkan pasal itu, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis.

"Soal TNI boleh berbisnis. Argumen TNI adalah bahwa kalau istrinya atau anggota keluarganya berbisnis, maka dia mau tidak mau terlibat dalam berbisnis. Ini pandangan yang sangat sempit dan cenderung manipulatif untuk meloloskan revisi Pasal 39 huruf c dalam UU TNI," ujar Made saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

Namun, menurut Made, yang perlu dicermati bukan persoalan tersebut, melainkan saat seorang prajurit memakai keprajuritannya untuk melakukan bisnis.

"Persoalannya bukan di situ. Kalau hanya buka warung milik istrinya atau menjadi sopir taksi online usai bertugas, itu tidak berbisnis. Seorang prajurit tidak bisa dikatakan berbisnis hanya karena antar istri belanja atau jadi supir taksi online. Dia bukan pemilik bisnis itu," jelas Made.

Ia kemudian mencontohkan, prajurit TNI bernama Sertu Sarijo berjualan sate kroyos di Imogiri, Yogyakarta, setelah jam kerja.

"Apakah dia berbisnis? Iya. Tapi apakah dia memakai keprajuritannya untuk berbisnis? Jelas tidak. Tapi bagaimana dengan seorang kolonel yang punya 40 hektare kebun sawit?" lanjut Made.

Sehingga ia berpandangan, apabila ada usulan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 39 huruf c, maka harus mendefinisikan secara benar bisnis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI terlebih dulu.

Made menuturkan, yang dulu diinginkan dalam reformasi TNI adalah dua hal.

Pertama, TNI tidak boleh melakukan kegiatan bisnis secara institusional baik lewat komando-komando maupun oleh yayasan.

Kedua, prajurit TNI tidak boleh menggunakan jabatannya untuk berbisnis.

"Ini pun sebenarnya sering disiasati dengan mendudukkan orang lain sebagai pemilik bisnis, sementara prajurit itu bisa menumpang sebagai pemodal," kata Made.

"Atau tidak menyetor modal tapi anggota keluarganya mendapat saham. Ini adalah wilayah abu-abu yang harus dipertegas. Selain itu, mungkin harus diberi batasan bahwa prajurit bisa berbisnis jika nilai perputaran bisnisnya sama atau kurang dari Rp 10 juta per hari," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda Kresno Buntoro mengatakan, Mabes TNI mengusulkan prajurit boleh terlibat dalam kegiatan bisnis.

Dalam UU TNI yang berlaku saat ini, aturan prajurit dilarang terlibat kegiatan bisnis tercantum dalam Pasal 39 UU TNI huruf c.

TNI pun mengusulkan pasal itu dihapus melalui revisi UU TNI yang tengah dibahas di DPR.

“Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak/Ibu, istri saya punya warung di rumah. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman,” kata Kresno dalam acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dipantau dari Youtube Kemenko Polhukam.

Kresno mengatakan, saat istrinya memiliki usaha, dalam hal ini membuka warung, ia mau tidak mau terlibat dalam kegiatan bisnis itu.

“Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Saya pasti mau enggak mau terlibat. Wong aku ngantar belanja dan sebagainya. Apakah kemudian ini eksis?” ucap Kresno.

“Oleh karena itu, kami sarankan ini dibuang,” imbuh dia.