JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan era pelayanan publik lambat akan segera tertinggal.

Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.

"Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).

“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.

Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.

Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.

“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.

Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pendaftaran pernikahan di China mengalami penurunan selama sembilan bulan pertama tahun 2024, menurut data resmi dari Kementerian Urusan Sipil.

Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah merilis serangkaian kebijakan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang terus menurun.

Selama periode tersebut, tercatat 4,747 juta pasangan yang mendaftarkan pernikahan secara nasional.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 943.000 pasangan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, berdasarkan perhitungan data dari Reuters. Pada tahun 2023, jumlah pendaftaran pernikahan selama sembilan bulan pertama tercatat sebanyak 5,690 juta, lebih tinggi dari tahun 2022.

Faktor ekonomi yang tidak menentu serta biaya hidup yang meningkat di seluruh negeri disebut sebagai penyebab banyak pasangan muda menunda pernikahan.

Hal ini menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan yang berupaya mengatasi penurunan populasi.

Sebagai respons, pemerintah China baru-baru ini merevisi undang-undang yang memudahkan proses pendaftaran pernikahan, sementara pengajuan gugatan cerai akan diperketat.

Data juga menunjukkan bahwa selama tiga kuartal pertama tahun 2024, terdapat 1,967 juta perceraian, sedikit turun sebesar 6.000 dari periode yang sama tahun lalu.

China sebelumnya melaporkan penurunan tingkat kelahiran nasional untuk tahun kedua berturut-turut, yang mendorong pemerintah meluncurkan berbagai proyek di kota-kota besar guna mendorong kaum muda membentuk budaya pernikahan dan keluarga "era baru".

Langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan keluarga.

Isu pernikahan dan memiliki anak menjadi topik hangat di kalangan generasi muda Tiongkok, yang kerap menjadi perbincangan di media sosial.

Banyak dari mereka memilih untuk tetap melajang atau menunda pernikahan akibat prospek pekerjaan yang suram dan ketidakpastian ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Presiden China, Xi Jinping, juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam membangun tren keluarga baru di negara itu.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan mulai pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Januari 2025 mendatang. Di sana, mereka akan menempati rumah susun (rusun) atau apartemen ASN-Hankam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pemerintah belum ditetapkan secara pasti terkait penempatan ASN di apartemen tersebut. Hal ini merupakan bagian dari wewenang Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB).

"Saat ini secara penghunian memang belum diatur. Nanti Kementerian PAN-RB akan mengatur siapa yang akan ditugaskan di sana," kata Iwan dalam siaran Youtube Kementerian PUPR, dikutip Jumat (25/10/2024).

Iwan mengatakan, satu unit apartemen ini punya ukuran yang cukup luas mencapai 98 meter persegi, dengan dukungan 3 kamar tidur. Menurutnya, secara fasilitas apartemen ini sangat ideal untuk satu keluarga.

"Tapi dalam hal masih lajang, itu bisa diberlakukan sharing. Karena ada 3 kamar, ada misalnya 3 cewek, cewek sama cewek. Kan lebih baik ngumpul gitu. Karena punya ruang keluarga, ruang makan, ruang masak, lebih seru. Apalagi di IKN ya, yang baru gitu ya.," ujarnya.

Menurutnya, akan lebih nyaman dan menyenangkan bila tinggal di tempat baru bersama dengan teman-teman. Dengan demikian, menurutnya apartemen tersebut akan ideal digunakan secara sharing oleh para ASN lajang.

Iwan menambahkan, apartemen ini sudah dilengkapi dengan smart management system. Sistem kelistrikannya kan terkoneksi dengan aplikasi di handphone sehingga bisa diatur dari jarak jauh. Hal ini juga menyangkut keamanannya, seperti menggunakan face recognition hingga smart door lock.

Keberadaan apartemen ini juga mendapat pujian dari para ASN yang bertugas di IKN saat Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) berkantor di sana beberapa waktu lalu. Menurut mereka, fasilitasnya di luar ekspektasi.

"Kalau mereka di Jakarta, itu mungkin kalau apartemen itu paling gede ya, 33, 36 (meter persegi). Ini 98 gitu. Bareng-bareng pun oke gitu. Dan yang nggak menyangka, ada convenience store, ada tempat ngopi, sudah ada," kata dia.

"Dari kementerian-kementerian lain, TNI juga menyatakan kepuasannya. Dari Paspampres dan sebagainya, itu juga menyatakan kepuasan. Terakhir juga Paskibraka. Adik-adik Paskibraka kemarin tinggal di sana. Jadi ada video testimoni juga mereka sampaikan terima kasih," sambungnya.

Sementara menyangkut biaya apartemen ASN ini, Iwan belum dapat memastikan apakah akan ditanggung pemerintah atau tidak. Hanya saja satu hal yang pasti, ASN tetap perlu membayar biaya air, listrik, serta biaya lainnya seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan, belum diatur. Tapi terkait penghunian ini memang ada beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung, ditanggung dulu. Ada biaya listrik, air, gas, biaya pengelolaan bersama," ujarnya.

Begitu pula dengan rumah tapak jabatan Menteri (RTJM). Menurutnya, perlu ada kebijakan yang mengatur, apakah itu bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN, atau kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu.

"Kalau saya secara pribadi, saya mendorong diberikan insentif dari tunjangan perumahan. Dikasih nilai tertentu, misalnya 1 juta, dan kemudian 1 juta itu mereka akan bayar misalnya IPL-nya, listriknya, air, dan sebagainya. Tapi memang sudah kita hitung, agar biaya itu adalah biaya wajar yang mereka bisa Kelola," kata Iwan.

JAYAPURA, iNews.id - Teror penembakan terjadi di Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang warga sipil tewas ditembak orang tak dikenal (OTK), Senin (21/10/2024) malam.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, awalnya mendapat laporan dari warga terjadinya penembakan di Distrik Pagaleme. Selanjutnya personel dikerahkan untuk olah TKP serta memeriksa saksi-saksi guna mengidentifikasi pelaku dan motif kekerasan menggunakan senjata api yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Pukul 18.50 WIT, keponakan korban bernama Noval (17) datang melapor ke Mako Polres Puncak Jaya telah terjadi penembakan terhadap masyarakat sipil oleh OTK dalam kios di Kompleks Kuburan 7, Kampung Pagaleme,” ujar Ignatius Benny, Selasa (22/10/2024).

Terpisah, Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan, kronologi kejadian bermula saat ada dua OTK berdiri di depan kios korban dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi menyuruh korban untuk menutup kios tetapi tidak dihiraukan.

"Saat saksi sedang menunduk untuk mengambil uang dalam karton guna dihitung, tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api sebanyak tiga kali," kata Kapolres.

Ketika itu saksi melihat korban bernama Jamaluddin alias Daeng Eppe sudah terkapar di samping kursi dengan wajah berlumuran darah.

Setelah kejadian, anak korban mengirimkan pesan suara via WhatsApp ke group keluarga berisi tangisan dan teriakan memanggil ayahnya yang tewas ditembak. Sementara istri korban berlari keluar kios untuk meminta pertolongan.

“Berselang beberapa menit kemudian, datang adik korban Muhammad Arief dari rumahnya menuju ke TKP dan menyuruh keponakan korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi,” katanya.

Kapolres menambahkan, situasi keamanan di Kota Mulia usai penembakan masih aman terkendali. Polres Puncak Jaya meningkatkan patroli dan kewaspadaan guna mengantisipasi tidak terjadi gangguan keamanan yang sama oleh OTK.

“Kepada masyarakat sekitar Kota Mulia agar tetap tenang dan tidak mudah terhasut isu meresahkan yang dapat mengganggu situasi keamanan,” ucapnya.

Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat ketika melihat adanya orang-orang yang mencurigakan agar segera menginformasikan ke aparat. Sehingga polisi dapat melakukan tindakan segera untuk mencegah terjadinya kekerasan yang dapat menimbulkan jatuhnya korban masyarakat.

Editor: Donald Karouw

Sebanyak 3.035.723 pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Tahap selanjutnya, mereka akan berkompetisi dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai 16 Oktober s.d 14 November 2024.

Untuk mengakomodir pelaksanaan tes, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan ribuan titik lokasi, baik di wilayah Nusantara hingga Mancanegara. Di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN meliputi Kantor BKN Pusat, Kantor Regional dari Aceh hingga Papua, dan UPT BKN se-Indonesia; 75 titik lokasi Mandiri BKN; 135 titik lokasi mandiri instansi; dan 93 titik lokasi Luar Negeri.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengimbau para pelamar untuk tidak coba-coba bertransaksi dengan oknum yang menawarkan kelulusan, termasuk yang mengaku apalagi mengatasnamakan pejabat atau pegawai instansi pemerintah.

"Memenuhi ambang batas SKD atau tidak sudah dapat kalian saksikan sendiri di layar komputer setelah ujian dan masyarakat umum juga dapat memantau sendiri live score para peserta," kata Haryomo, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Mekanisme pelaksanaan SKD sendiri menggunakan standar berbasis Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

Sementara untuk komponen yang diujikan di tahap SKD meliputi Tes Intelegensia Umum (TIU); Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan nilai ambang batas atau passing grade dan karakteristik masing-masing jenis materi.

Selain itu, pelaksanaan ujian dengan CAT BKN sendiri berorientasi pada sistem digital sehingga pelamar dapat mengetahui memenuhi ambang batas atau tidak, sesaat setelah selesai mengerjakan seluruh soal SKD.

Tidak hanya itu, masyarakat umum kapan pun dan di mana pun tanpa datang ke lokasi ujian juga dapat memantau skor SKD para pelamar melalui layanan LIVE SCORE yang tersedia di tayangan kanal youtube BKN, Official CAT, untuk pantauan skor SKD di titik lokasi BKN Pusat dan masing-masing official youtube Kantor Regional dan UPT BKN se-Indonesia sesuai wilayah masing-masing titik lokasi.

Haryomo mengatakan, seiring pelaksanaan SKD ini juga dilaksanakan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih berlangsung. Oleh karena itu menurutnya BKN punya PR yang padat untuk memastikan pelaksanaan seleksi calon ASN tahun ini - CPNS dan PPPK dapat berjalan dengan lancar.

Seluruh rangkaian seleksi CASN disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan meminta agar para pelamar untuk merujuk pada kanal informasi resmi pemerintah, seperti media sosial BKN dan instansi yang dilamar untuk menghindari disinformasi dan hoaks yang rawan terjadi di musim seleksi.

Pelaksanaan SKD sendiri merupakan tahap kedua yang harus dilewati sebelum lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang atau SKB. Pelamar yang berhak melaju ke tahap SKB merupakan peserta yang berhasil memenuhi ambang batas atau passing grade sesuai urutan yang menduduki 3 kali formasi atau jabatan yang dilamar.

Sebagai tambahan informasi, untuk tahun ini pemerintah membuka seleksi CPNS untuk 250.407 formasi fresh graduate. Formasi ini terbagi atas porsi untuk instansi pusat sebanyak 114.706 dan instansi daerah sebanyak 135.701.

Lihat juga Video 'Pendaftaran CPNS Kini Diperpanjang dan Boleh Pakai Meterai Tempel':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Agama mengumumkan jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

SKD akan dilaksanakan dalam rentang 18 – 29 Oktober 2024.

Mengutip laman resmi Kemenag.go.id, Sekjen Kementerian Agama M Ali Ramdhani mengatakan, SKD digelar di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk dalam negeri, pelaksanaannya dari 18 – 29 Oktober 2024. Sementara untuk lokasi di luar negeri, pelaksanannya pada 22 – 24 Oktober 2024.

“Total ada 327.818 peserta yang berhak ikut SKD di dalam negeri. Sementara untuk SKD di luar negeri, ada 140 peserta yang berhak mengikutinya,” sebut M Ali Ramdhani di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Menurut Dhani, panggilan akrabnya, SKD dalam negeri dilaksanakan pada 54 titik lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Sementara untuk SKD luar negeri digelar 36 titik lokasi pada 25 negara, baik Konsulat Jenderal maupun Kedutaan Besar.

“Peserta wajib mengikuti SKD sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan,” tegas Kang Dhani.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, apabila peserta tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan SKD sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan, maka dia dianggap gugur.

“Proses seleksi ini tidak dipungut biaya, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan,” sebutnya.

“Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat,” tandasnya.

Cara cek jadwal dan lokasi tes SKD CPNS Kemenag 2024

Mengutip Kompas.com, pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenag 2024 dilaksanakan pada rentang waktu 18 – 29 Oktober 2024. Sedangkan, tes di luar negeri digelar pada 22-29 Oktober 2024.

Jadwal tes SKD CPNS Kemenag 2024 untuk masing-masing peserta tidaklah sama. Panitia Seleksi (pansel) telah mengkategorikannya berdasarkan lokasi ujian yang sudah ditentukan.

Berikut cara cek jadwal dan lokasi tes SKD CPNS Kemenag 2024:

1. Cara cek jadwal dan lokasi CPNS Kemenag 2024 lewat SSCASN

- Buka laman SSCASN di sscasn.bkn.go.id
- Pada halaman utama, klik menu "Masuk"
- Masukkan NIK, password dan kode captcha
- Selanjutnya, klik "Masuk"
- Scroll ke bawah dan klik menu cetak kartu ujian CPNS 2024
- Kartu tersebut akan memuat informasi mengenai jadwal SKD peserta.

Jangan lupa untuk mengunduh kartu ujian CPNS 2024 yang ada di halaman tersebut dengan klik "Cetak Kartu Ujian CPNS 2024".

Cetak kartu ujian CPNS Kemenag 2024 sesuai dengan kertas ukuran standar, seperti A4 atau F4.

2. Cara cek jadwal dan lokasi CPNS Kemenag 2024 lewat Kemenag.go.id

- Buka laman kemenag.go.id atau klik link "Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD CPNS Kemenag 2024"
- Gulir halaman hingga di "Lampiran IV Pengumuman"
- Tekan tombol CTRL dan F secara bersamaan untuk membuka fitur pencarian
- Ketikkan nama peserta untuk mengetahui jadwal pelaksanaan tes SKD CPNS Kemenag 2024
- Tunggu hingga proses pencariannya selesai dan halaman akan menunjukkan nomor peserta, lokasi ujian SKD CPNS Kemenag 2024, hari, jadwal, dan sesi serta ruang ujian.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal menyasar segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dulu untuk kewajiban iuran Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, segmen ASN dan PNS disebut-sebut telah siap menjadi peserta Tapera. Pasalnya, kalangan tersebut telah familiar dengan skema iuran perumahan yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya pengalaman,” ujarnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10).

Namun demikian, kata Heru, pihaknya belum bisa memastikan kapan rencana penarikan kewajiban iuran tersebut mulai berlaku. Menurutnya, saat ini regulasi penarikan iuran masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kita belum tahu (kapan mulai diimplementasikan), kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan,” jelas Heru.

Sementara itu, lanjut Heru, untuk penarikan iuran Tapera kepada pekerja swasta, pihaknya juga bakal berhati-hati dan melihat kesiapan dari masing-masing segmen.

Heru bilang, saat ini BP Tapera memahami kondisi pekerja yang tampak berat bila harus ditambah dengan kewajiban iuran tabungan perumahan tersebut.

“Saat ini kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi,” jelasnya.

Untuk diketahui, Penarikan iuran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Aturan ini mewajibkan pungutan iuran Tapera sebesar 3% dari upah bulanan pekerja, rinciannya pekerja membayar 2,5% dan pemberi kerja atau pengusaha membayar 0,5% dari upah bulanan pekerja.

Lebih dari 300 perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar konsolidasi akbar melalui Indonesia Civil Society Forum (ICSF) pada 25 -26 September 2024 di Jakarta. Mereka menyoroti kemerosotan demokrasi dan penyempitan ruang sipil yang makin memburuk. Salah satu indikator yang kerap disuarakan yaitu banyak represi terhadap gerakan masyarakat sipil.

Lusty Ro Manna Malau, pendiri Perempuan Hari Ini, menceritakan pengalamannya ketika menerima kekerasan dan intimidasi akibat kerja-kerja advokasi yang dilakukan. “Beberapa organisasi di Medan pernah mendapat serangan bom molotov setelah membahas revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Cipta Kerja,” kata Lusty di pertemuan ICSF.

Kekerasan lain yang dialami OMS di Medan, ia melanjutkan, yakni peretasan gawai dan pembatasan ekspresi perempuan dan minoritas gender melalui peraturan daerah. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah berfokus pada implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendukung pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga serta RUU Masyarakat Adat.

Menurunnya kualitas demokrasi ini pernah disorot The Economist Intelligence Unit. The Economist mengeluarkan indeks kebebasan sipil Indonesia pada 2023 turun signifikan menjadi 5,29 dari 6,18 pada 2022. Kebebasan pers Indonesia juga turun 11 peringkat ke posisi 108 dari 180 negara.

Kondisi demokrasi Indonesia yang darurat ini perlu ditanggapi secara kolektif dan serius oleh para OMS. Tunggal Pawestri, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), mengatakan ada urgensi untuk memastikan aktivasi dan keberlanjutan kerja - kerja kolektif gerakan masyarakat sipil untuk mengatasi ringkihnya demokrasi Indonesia.

Menurut Tunggal, pemerintah kerap berbicara soal inklusivitas dan partisipasi yang bermakna, yang menjadi prasyarat demokrasi. Tetapi hal tersebut justru tidak muncul pada praktik demokrasi di lapangan saat ini.

Gerakan rakyat seperti “Peringatan Darurat” untuk menolak revisi UU Pilkada pun menjadi penting. Gerakan yang mencuat dan mengundang dukungan publik dari berbagai lapisan dan kalangan ini menjadi pengingat bahwa gerakan masyarakat sipil harus terus bekerja keras, dipupuk dan dikuatkan, agar semakin berdampak untuk demokrasi yang lebih kuat.

Selain isu-isu tersebut, OMS melakukan refleksi atas kontribusi pada pembangunan Indonesia serta berdiskusi mengenai berbagai skenario masa depan. Panduannya memakai kerangka dari CIVICUS, sebuah lembaga nirlaba internasional yang fokus pada penguatan kelompok masyarakat sipil. Empat skenario yang didiskusikan, yaitu status quo, skenario optimis, skenario pesimis, dan skenario transformasi.

Direktur YAPPIKA, Fransisca Fitri, menekankan pentingnya refleksi dan diskusi skenario masa depan untuk mempersiapkan OMS dalam menghadapi kemungkinan situasi yang mempengaruhi demokrasi dan pembangunan bangsa. “Selama ini OMS sudah bekerja dan berkontribusi menjaga demokrasi dan memperjuangkan hak kelompok minoritas dan rentan,” ujar Fransisca.

Dia juga menyayangkan bagaimana OMS banyak didiskreditkan via media sosial. OMS kerap dituduh berlawanan dengan pemerintah, anti-pembangunan, ataupun antek asing. Padahal kritik yang disampaikan OMS untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan Indonesia sedang mengalami situasi darurat konstitusi akibat upaya penggelembungan kekuasaan yang berdampak besar pada kebebasan ruang sipil. Misalnya, fenomena ini terjadi melalui penggunaan hukum dan aparat sebagai senjata untuk menghadapi kritik.

“Padahal kritik itu perlu guna memastikan sistem checks and balances berfungsi baik. Negara harus menjamin aktor masyarakat sipil aktif memberi saran, kritik dan masukan ke pemerintah dan swasta,” ujar Usman.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa kali menanggapi tudingan terkait represi ini dengan menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul. Tindakan aparat dalam menghadapi unjuk rasa sering kali untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama jika terjadi aksi yang dianggap mengancam ketertiban.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mengusulkan isu peningkatan keselamatan, fasilitasi pergerakan, dan kesetaraan gender dalam konferensi penerbangan sipil yang berlangsung di Inia.

Dilansir dari Antara, Konferensi Setingkat Menteri di Asia Pasifik untuk Penerbangan Sipil (The Second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation) berlangsung pada 10—13 September 2024 di India. Setelah gelaran usai, dikonfirmasi bahwa akan terdapat tindak lanjut dari berbagai usulan, termasuk dari pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Kristi Endah Murni menjelaskan bahwa negara-negara dalam konferensi itu akan menindaklanjuti berbagai usulan dengan melakukan pengawasan melalui pertemuan teknis, serta kerja sama antara regulator dan operator.

Terkait peningkatan keselamatan (Global Aviation Safety Plan/GASP), Indonesia mengusulkan agar kawasan Asia Pasifik meningkatkan target-target sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta selaras dengan kebutuhan, ekspektasi negara anggota, dan industri penerbangan.

Lalu, untuk fasilitasi terkait pergerakan orang, barang, kru, dan pesawat pada bandara internasional, dilakukan menggunakan pengembangan teknologi pada saat pemeriksaan dokumen perjalanan, serta monitoring intensif terhadap penggunaan teknologi tersebut.

Usul kesetaraan gender muncul karena karena Indonesia melihat adanya peran penting perempuan dalam industri penerbangan. Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 587 inspektur dan teknisi perempuan, serta 595 air traffic controller, 416 pilot, dan 173 aeronautical communication officer perempuan.

Lebih lanjut, Kristi mengatakan implementasi dari konferensi tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi yang intensif dan bimbingan teknis mengenai mekanisme audit, termasuk sistem penilaian kepada masing-masing negara yang dilakukan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Selanjutnya, menerapkan penurunan emisi karbon dengan melakukan langkah kolaborasi antar negara Asia Pasifik khususnya untuk penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan sumber energi yang ramah lingkungan.

"Mewakili Indonesia, kami mengapresiasi Pemerintah India selaku tuan rumah yang telah menyelenggarakan The Second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation 2024 telah berjalan lancar dan menghasilkan komitmen para Menteri Asia Pasifik di bidang penerbangan," ujar Kristi pada Senin (17/9/2024), dilansir dari Antara.

Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk

Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil dan pakar mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai bagian dari keseriusan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara.

Desakan ini hadir menyusul rencana pemerintah untuk menyesuaikan standar BBM dengan ketentuan rendah sulfur Euro4/IV sebagaimana yang sudah digariskan dalam Peraturan Menteri KLHK No 20 tahun 2017.

Rencana ini disampaikan beberapa kali oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sejak Juni 2024.

"Keadaan ini sangat mendesak karena kualitas udara kita semakin memburuk. Semua parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara menunjukkan penurunan, sehingga kondisi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek, sudah memasuki tahap krisis," ujar Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Adapun Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Profesor Budi Haryanto mengatakan polusi udara di DKI Jakarta berdampak langsung pada kesehatan.

Pada 2010, tercatat lebih dari setengah penyakit pernafasan di Jakarta disebabkan langsung oleh polusi udara dan trennya terus meningkat setiap tahunnya.

Kualitas BBM baik diesel maupun bensin yang saat ini disediakan di pasaran sebagian besar tidak memenuhi standar Euro 4/IV, karena kandungan sulfur yang sangat tinggi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan kandungan sulfur yang tinggi ini, berkontribusi secara signifikan kepada pencemaran udara, mengingat gas buang kendaraan bermotor merupakan penyumbang polusi terbesar di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek.

Indonesia sendiri sudah mengatur penerapan standar Euro4/IV dari sejak 2017 melalui Peraturan Menteri KLHK no 20 tahun 2017. Hanya saja, implementasi hanya dilakukan di sisi teknologi kendaraan, sementara pasokan BBM yang beredar di pasaran Indonesia, khususnya BBM bersubsidi, masih jauh dari standar Euro4/IV.

"Apabila kita bisa mulai membersihkan pasokan BBM di pasaran mulai hari ini sampai dengan 2028, kita bisa menekan kasus pneumonia akibat polusi udara di kota Jakarta sampai dengan lebih dari sepertiga kasus hari ini," kata Budi.

Koalisi masyarakat sipil dan pakar mengharapkan pemerintah bergerak cepat dalam memberlakukan kebijakan BBM Bersih. Menurut mereka, perlu ada langkah-langkah kebijakan strategis untuk memungkinkan Pertamina dalam melakukan penyediaan BBM bersih.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Masyarakat sipil menjadi kekuatan paling signifikan di negara mana pun, ucap pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal. Menurutnya, tidak akan ada pembangunan nasional yang berarti tanpa partisipasi masyarakat sipil.

“Tidak akan ada solusi untuk tantangan global apa pun tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat sipil, baik itu kemiskinan, konflik, geopolitik, demokrasi, perubahan iklim, dan semua masalah lain yang dihadapi masyarakat,” ujar Dino dalam pembukaan Global Town Hall 2024, Sabtu, 7 September 2024.

Menurut Dino, multilateralisme dan regionalisme pun memerlukan dukungan dan partisipasi kuat dari masyarakat sipil. Ini disebabkan karena masyarakat sipil adalah energi, kekuatan pendorong dari setiap upaya yang dilakukan oleh negara mana pun.

“Inilah sebabnya kami mengadakan Global Town Hall, yaitu untuk menghubungkan masyarakat sipil dari seluruh dunia, untuk memperkuat suara mereka dan memfasilitasi percakapan mereka,” seru Dino.

Tujuan dibentuknya Global Town Hall, kata Dino, untuk menjaga dialog antarnegara pada saat kami melihat bahwa ruang untuk dialog semakin menyempit dan bahwa posisi pemerintah mengenai banyak masalah di dunia yang penuh persaingan semakin mengeras.

“Dan kami pikir sangat penting bagi masyarakat sipil untuk mempertahankan dialog mereka atau bahkan mengintensifkan dialog tersebut di saat dialog resmi antarpemerintah mulai menurun,” tegas Dino.

“Jadi kami berharap para pembuat kebijakan akan mendengarkan suara masyarakat sipil dan kami berharap akan ada ide dan solusi yang akan muncul dari percakapan ini yang akan berguna bagi para pemimpin dunia yang akan mengambil bagian dalam diskusi ini,” tutur Dino.

Ia berharap para pemimpin dunia dan pemerintah akan mendengarkan suara masyarakat sipil dan akan melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra dan bagian dari solusi global.

Mengambil tema ‘Keeping Course: Actions and Solutions for a Messy World’, Global Town Hall akan mempertemukan berbagai sektor untuk diskusi dan debat bermutu tinggi tentang keadaan dunia yang melibatkan para pemikir terkemuka di seluruh dunia.

Global Town Hall telah mengumpulkan lebih dari 30.000 orang dari lebih dari 140 negara sejak dimulainya.

Global Town Hall 2024 digelar virtual di pada Sabtu, 7 September 2024 mulai pukul 08.30 WIB.

Baca juga: Para Pemikir Terkemuka Dunia Kumpul di Global Town Hall 2024

(WIL)

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September.

Tersedia sebanyak 250.407 formasi CPNS pada tahun ini yang tersebar di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Banyak masyarakat yang ingin mendaftar. 

Lantas apakah boleh mendaftar untuk lebih dari satu jabatan CPNS dalam satu periode seleksi?

Berdasarkan keterangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), peserta hanya boleh mendaftar untuk satu jabatan dan satu instansi.

"Pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode seleksi," tulis BKN dalam akun instagram @bkngoidofficial, Senin (19/8).

Selain itu, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam satu periode seleksi.

BKN mengatakan pelamar CPNS bisa dianggap gugur atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan apabila melamar lebih dari satu instansi, jenis pengadaan, dan jenis jabatan. Kemudian apabila menggunakan dua nomor atau NIK yang berbeda.

"Terlibat melakukan tindakan pelanggaran seleksi maka dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan," kata BKN.

Selain itu, BKN mengatakan jika pelamar merupakan PPK dan melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau PPK, mereka wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal satu tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang (Pyb) instansi.

Proses seleksi ASN sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni untuk CPNS dan PPPK. Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan pekerja kontrak alias bekerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan, PNS merupakan pegawai tetap.

Biasanya, seleksi CPNS dan PPPK dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan. Khusus CPNS, pendaftaran telah dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024.

Seluruh masyarakat bisa mengikuti apabila memenuhi syarat yakni berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.