Bisnis.com, JAKARTA - Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun masa pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangannya menjelang berakhirnya rezim pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024?

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa program Tol Laut penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan muatan Tol Laut mengalami peningkatan secara signifikan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menhub Budi pun meminta agar program angkutan laut seperti Tol Laut, kapal perintis, serta rede transport, terus ditingkatkan dan dikembangkan karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Budi menuturkan dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Dia menuturkan pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024.

Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).

"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” kata Menhub saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Rede Transport, dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Merajut Konektivitas Terpadu Untuk Indonesia Maju” di Bandung, Rabu (2/10/2024).

Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur.

Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun.

Menhub menyatakan, berkat program-program tersebut dalam beberapa tahun terakhir aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang belum terlayani transportasi laut komersial meningkat, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengembangan transportasi laut, terutama dalam pelayanan kapal perintis, rede transport, dan Tol Laut. Berkat kerja keras kita, konektivitas antarpulau meningkat, harga barang lebih terjangkau, disparitas harga terjaga, dan kesejahteraan masyarakat terpencil semakin membaik,” ujar Menhub.

Agar layanan semakin baik, Menhub meminta seluruh pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat, pengusulan anggaran tepat guna menjamin kelangsungan layanan.

Selain itu, dia meminta dilakukan evaluasi regulasi agar sesuai tantangan dan kebutuhan saat ini, pengawasan berkelanjutan demi efektivitas program, peningkatan keselamatan kapal, penyusunan tata kelola anggaran dan aset yang transparan, koordinasi dengan stakeholder pusat, daerah, serta pelaku usaha, juga penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan.

“Meskipun telah memberikan banyak manfaat, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai program tol laut gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai program yang kehilangan kesempatan atau missing opportunity karena tidak dieksekusi dengan baik.

“[Tol laut] itu ide yang sangat bagus [tetapi] tidak direncanakan dan dieksekusi dengan benar. Sehingga tidak mampu menciptakan manfaat ekonomi seperti seharusnya dan tidak keberlanjutannya,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Tory menjelaskan tol laut harusnya memiliki konsep ‘trade follow the ship’, artinya perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Karena, kata dia, tujuan tol laut juga berkaitan dengan muatan balik.

“Karena tujuannya adalah [muatan] pulang baliknya seimbang, sehingga ada keuntungan. Ketika sudah menguntungkan maka semakin banyak yang akan terlibat dalam pelayaran ini,” kata dia.

Adapun banyaknya rute, kata dia, tidak menjamin keefektivitasan rute dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan.

“Secara jumlah rute itu memang banyak. Tetapi efektivitas rute itu dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, itu yang perlu dipertanyakan.” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai program tol laut gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai program yang kehilangan kesempatan atau missing opportunity karena tidak dieksekusi dengan baik.

“[Tol laut] itu ide yang sangat bagus [tetapi] tidak direncanakan dan dieksekusi dengan benar. Sehingga tidak mampu menciptakan manfaat ekonomi seperti seharusnya dan tidak keberlanjutannya,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Tory menjelaskan tol laut harusnya memiliki konsep ‘trade follow the ship’, artinya perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Karena, kata dia, tujuan tol laut juga berkaitan dengan muatan balik.

“Karena tujuannya adalah [muatan] pulang baliknya seimbang, sehingga ada keuntungan. Ketika sudah menguntungkan maka semakin banyak yang akan terlibat dalam pelayaran ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Tory mengatakan tol laut harus menciptakan hubungan perdagangan imbal balik. Misalnya kontainer dari Jawa ke Maluku Utara, diharapkan ketika kembali dari Maluku Utara kontainer tersebut juga terisi barang, sehingga terjadi perdagangan dua belah pihak.

Adapun banyaknya rute, kata dia, tidak menjamin keefektivitasan rute dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan.

“Secara jumlah rute itu memang banyak. Tetapi efektivitas rute itu dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, itu yang perlu dipertanyakan.” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, angkat suara terkait dengan nasib kelanjutan program Tol Laut setelah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada Oktober 2024.

Budi Karya menjelaskan program tol laut kini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Pasalnya, program ini turut berperan dalam meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.