JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal status hukum Tragedi 1998 menjadi sorotan para pembaca.

Mahfud menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah menetapkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat.

Dia menyampaikan pernyataan itu menanggapi sikap Menteri Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Selain itu, daftar pimpinan 13 komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru disahkan juga menarik perhatian para pembaca.

1. Mahfud MD: Tragedi 1998 Sudah Ditetapkan Komnas HAM Pelanggaran HAM Berat, Akui Saja...

Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta semua pihak mengakui bahwa peristiwa kekerasan, kerusuhan dan penghilangan paksa pada tahun 1998 termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ini disampaikan Mahfud untuk mengoreksi pernyataan Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bahwa "Tragedi 1998" tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

"(Tragedi 1998) Sudah ditetapkan oleh Komnas HAM (sebagai pelanggaran HAM berat). Diakui saja, tapi kita tidak pernah minta maaf kepada siapapun," kata Mahfud ditemui di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (22/10/2024) usai menghadiri Sertijab Menhan.

Mahfud juga mengingatkan bahwa pihak yang boleh menyatakan atau menilai sebuah peristiwa termasuk kategori pelanggaran HAM berat adalah Komnas HAM.

"Jadi yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi, tentu bukan Menkumham. Yang boleh mengatakan itu hanya Komnas HAM, menurut Undang-undang," imbuhnya.

Lebih jauh, Mahfud menjelaskan jika ada kekeliruan ketika menyimpulkan suatu peristiwa sebagai kategori pelanggaran HAM berat, maka hal itu juga harus dikoreksi oleh Komnas HAM.

"Kalau Komnas HAM keliru dalam menyimpulkan, itu nanti perlu dikomunikasikan oleh Komnas HAM," tutur Mahfud.

Mahfud lalu juga bercerita bagaimana dirinya ketika menjabat Menko Polhukam, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, yakni 12 peristiwa yang termasuk kategori pelanggaran HAM berat.

Sebab 12 peristiwa itu pun sudah diakui oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kategori pelanggaran HAM berat. Di mana, salah satu dari 12 peristiwa itu adalah "Tragedi 1998".

"Sebab itu, waktu saya dulu, karena menurut Undang-undang, yang menentukan pelanggaran HAM berat itu adalah Komnas HAM, maka apa yang ditetapkan oleh Komnas HAM, saya laksanakan," katanya.

"Seperti yang ada 12 yang sudah diakui oleh Presiden dan diapresiasi oleh PBB. Karena itu ditetapkan oleh lembaga yang menurut Undang-undang berwenang untuk menetapkan," sambung dia.

2. Ini Daftar Pimpinan 13 Komisi di DPR RI 2024-2029

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyusun komposisi pimpinan komisi untuk periode 2024-2029.

Susunan 11 komisi telah resmi ditetapkan pada Selasa (22/10/2024) hari ini, sedangkan dua komisi lainnya yakni Komisi XII dan XIII akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2024) besok.

"Ya Alhamdulliah sudah selesai rapat nama-nama pimpinan dan anggota fraksi setiap komisi, 13 komisi beserta seluruh AKD dan badan. Jadi sekarang pimpinan DPR akan maraton menetapkan 11 komisi karena komisi 12 dan 13 insya Allah akan ditetapkan besok," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Meski pimpinan Komisi XII dan Komisi XIII akan disakan besok namun nama calon ketua dan wakil ketua sudah disepakati oleh pimpinan fraksi di DPR RI.

"Pimpinan-pimpinan komisinya dari setiap fraksi yang sudah ditetapkan secara musyawarah dengan mufakat dan disetujui dalam rapat konsultasi, rapat pimpinan dan rapat konsultasi sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," ujar Puan.

Adapun Komisi di DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menjadi mitra pemerintah.

Mereka akan menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi terhadap mitra-mitranya.

Kunjungi tautan ini untuk melihat berita selengkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024)

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yursil juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Dikutip dari Kompas.id, selepas pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) kemarin, Yusril mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Namun, ia menilai fokus pemerintah sebaiknya melihat ke depan karena kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit terungkap.

”Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” kata Yusril, Minggu malam.

Menurut Yusril, pengalaman masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini

”Dan, kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum, konstitusi, demokrasi dan juga penegakan HAM itu sendiri,” tutur dia.