Bisnis.com,JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon soal pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat.

Mahfud mengatakan bahwa menurut tata hukum di Indonesia, pelanggaran HAM berat sudah diatur dalam undang-undang, TAP MPR, dan lainnya, yang kemudian dituangkan dalam undang-undang tentang pelanggaran HAM, seperti UU No. 26 Tahun 2000.

Dia mengatakan bahwa kriteria pelanggaran HAM berat mencakup banyak hal, termasuk genosida, kejahatan perang, dan berbagai ukuran lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut.

“Nah yang terpenting tidak bisa seorang menteri mengatakan sesuatu itu bukan pelanggaran HAM berat, gak bisa, yang boleh mengatakan itu adalah Komnas HAM,” tutur Mahfud dalampodcastyang diunggah di akun YouTubenya, dikutip pada Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa Komnas HAM memiliki otoritas yang jelas berdasarkan undang-undang untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat.

“Komnas HAM yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan komnas HAM sudah menyatakan itu,” tuturnya.

Sebagai salah satu contoh, Mahfud juga menyoroti peristiwa lain seperti insiden KM 50.

Diungkapkan bahwa dia tidak pernah menyatakan bahwa insiden tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini karena Komnas HAM tidak menyebutkan demikian.

Diberitakan sebelumnya, Yusril sempat mengklarifikasi soal pernyataan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas. Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing). "Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal Tragedi 1998 bukan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Yusril Ihza Mahendra sempat mengutarakan bahwa Tragedi 1998 bukanlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan Yusril usai pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengaku apa yang ia sampaikan kemarin adalah karena pertanyaan yang diberikan tidak terlalu jelas.

Sebab, Yusril menilai pelanggaran HAM berat yang dimaksud meliputi genosida (genocide) serta pembersihan etnis (ethnic cleansing).

"Kalau dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menegaskan bahwa dirinya paham apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Dia mengenang kejadian saat mengajukan Undang-undang (UU) Pengadilan HAM ke DPR.

Pria yang pernah menjadi menteri untuk empat presiden yang berbeda itu mengungkapkan pihaknya akan melihat kembali rekomendasi Komnas HAM termasuk rekomendasi tim yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai [Menteri HAM] untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan," paparnya.

Di sisi lain, menurut Yusril, tidak ada salahnya apabila pemerintahan saat ini menganalisis kembali apa yang diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya terkait dengan sederet peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kategori [pelanggaran HAM berat] seperti itu memang sudah dikemukakan dan kategori-kategori itu kan sudah dibuat keputusan oleh pemerintah yang lalu. Pemerintah yang sekarang kan belum. Ini baru sekali ya dibentuk [Kementerian] koordinator [Hukum dan] HAM ini. Tidak ada salahnya kalau kami memang pelajari apa yang dirumuskan pemerintah yang lalu," tuturnya.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mempunyai komiten untuk menegakkan HAM.

"Jadi jangan ada anggapan bahwa kita enggak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap. Itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya," pungkasnya.

Jakarta: Menteri Koodinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendr baru-baru ini mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat terjadi dalam beberapa dekade dan kasus tersebut terakhir terjadi ketika masa penjajahan.

"Enggak," ucap Yusril di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanyakan tentang apakah peristiwa 98 merupakan pelanggaran HAM berat.

Yusril kemudian membuat klarifikasi bahwa yang ditanyakan bukan terkait masalah genosida atau ethnic cleansing pada hari Selasa 22 Oktober, yang membuat seakan-akan kejahatan HAM hanya berkisar 2 bentuk kejahatan tersebut.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pendapat beberapa pihak, termasuk organisasi HAM Amnesty International, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, dan kemungkinan bertentangan dengan UU. Ini uraiannya.

Deskripsi Singkat Kerusuhan 1998

Gambar: Kerusuhan 1998. (Dok. Kantor Wakil Presiden RI, B.J. Habibie)

Tragedi Mei 1998 terjadi di tengah krisis ekonomi yang melanda negara dan akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam kerusuhan tersebut, beberapa serangan diduga merupakan kampanye terorganisir terhadap perempuan etnis Tionghoa oleh kelompok-kelompok yang memicu kerusuhan.

Selama kerusuhan, banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, terutama di Jakarta. Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat 168 kasus kekerasan seksual, dengan 152 kasus terjadi di Jakarta, sementara sisanya terjadi di Surakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya. Sebanyak 20 korban kekerasan seksual dilaporkan meninggal dunia hingga 14 Juli 1998.

Melansir ahli antropologi, Gerry van Klinken, Total korban jiwa selama kerusuhan diperkirakan mencapai 1.188 orang.

Dalam suasana ketakutan akibat kekerasan, antara 10.000 hingga 100.000 warga etnis Tionghoa, yang merupakan sekitar 3-5% dari populasi etnis Tionghoa di Indonesia, melarikan diri dari negara Indonesia.

Apa itu Pelanggaran HAM Berat?

UU No. 26 Tahun 2000, Pelanggaran HAM berat merupakan "extra ordinary crimes," dan bentuk kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 7 UU tersebut yakni:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Lebih lanjut dalam Pasal 9 bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Mantan Presiden Jokowi Sebut Pelanggaran HAM berat

Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air. peristiwa-peristiwa tersebut berupa:

1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Kecaman Amnesty International

Pada 21 Oktober, organisasi HAM Amnesty International mengecam pernyataan Yusril dan sebut Menko tersebut keliru tentang HAM.

“Pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan definisi hukum internasional, yakni Statuta Roma Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang bentuk-bentuknya hampir mirip seperti dalam UU No. 26 Tahun 2000, beberapa diantaranya meliputi pemerkosaan dan pengusiran paksa.

Jadi berdasakan UU No. 26 Tahun 2000, pernyataan mantan presiden, dan Amnesty International, pernyataan Menko Yusril keliru tentang tragedi 1998 dan menimbulkan kekhawatiran dikarenakan posisi beliau sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan.

Baca Juga:
Amnesty International Nilai Pernyataan Yusril Soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat Keliru
Jelang Dilantik, Yusril Ihza: Saya Sudah Paham dengan Tugas Saya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Kumham) Yusril Ihza Mahendra mengklaim bahwa peristiwa 98 tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Menurutnya, bahwa selama kurun dekade ke belakang Indonesia sudah tak lagi mengalami pelanggaran HAM berat. Bahkan, termasuk peristiwa 98 yang dibantah langsung oleh mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

“Enggak [98 bukan pelanggaran HAM berat]. Dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengamini Indonesia masih mengalami beragam kejahatan yang termasuk sebagai pelanggaran HAM. Meski begitu, dia menekankan tidak semua bisa masuk dalam kategori berat

Yusril menjelaskan setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM. Namun, tidak semua kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat.

Mantan Ketua Umum PBB pun mengaku bahwa sempat menghadapi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat saat menjabat menteri kehakiman dan HAM pada awal reformasi.

Berbekal berbagai pengalaman, termasuk kala menjalani sidang di Komisi HAM PBB di Jenewa selama tiga tahun dan membentuk pengadilan HAM, baik ad hoc maupun konvensional menurutnya Indonesia memang tak lagi menghadapi pelanggaran HAM berat.

"Jadi, sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Sebelumnya, pada rezim Presiden Ke-7 RI Jokowi sebenarnya sudah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pertama, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Lalu kerusuhan 13-15 Mei 1998. Ketiga, penghilangan paksa 14 orang pada 1997-1998.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024)

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yursil juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Dikutip dari Kompas.id, selepas pengumuman kabinet pada Minggu (20/10/2024) kemarin, Yusril mengaku masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Namun, ia menilai fokus pemerintah sebaiknya melihat ke depan karena kasus pelanggaran HAM masa lalu akan sulit terungkap.

”Jangan kita terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkap, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada, atau peristiwa itu sudah lama sekali,” kata Yusril, Minggu malam.

Menurut Yusril, pengalaman masa lalu dapat dijadikan pelajaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini

”Dan, kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum, konstitusi, demokrasi dan juga penegakan HAM itu sendiri,” tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menentukan status tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli) sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat atau bukan.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut bahwa para komisioner periode 2022-2027 telah membentuk tim kajian tragedi Kudatuli untuk menguji apakah ada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa tersebut.

"Hasil kajiannya belum bisa dipublikasikan, tetapi akan segera diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas Ham periode 2022-2027," ucap Saurlin kepada Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

"Sidang Paripurna Komnas HAM diselenggarakan sekali dalam sebulan. Perkiraan saya, (status tragedi Kudatuli) akan diputuskan pada Agustus," kata dia.

Ia mengatakan, selama ini, Komnas HAM melalui berbagai dokumen yang ada menyimpulkan tentang adanya pelanggaran HAM dalam tragedi Kudatuli.

Selain itu, fakta peristiwa dari hasil penelitian subtim Komnas HAM 2003, menurut Saurlin, menyebutkan bahwa penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia (kini PDI-P) sebagai peristiwa terencana dan bukan insidentil.

"Namun laporan ini tidak menguji apakah ada unsur ‘sistematik’ dalam peristiwa ini," ucap Saurlin.

Adapun tragedi Kudatuli merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.

Penyerbuan ini dilakukan oleh kubu Suryadi. Ketika itu, PDI yang kritis terhadap rezim Orde Baru coba dipecah melalui dualisme kepemimpinan untuk melengserkan Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan laporan subtim Komnas HAM 2003, terungkap fakta bahwa penyerbuan oleh pendukung Suryadi dibantu aparat polisi dan TNI terhadap kantor DPP PDI yang diduduki oleh pendukung Megawati.

Sebanyak 5 orang meninggal akibat kerusuhan, 11 orang meninggal di RSPAD Gatot Subroto, lalu 149 orang luka-luka termasuk aparat keamanan, 23 orang dinyatakan hilang, dan 124 orang ditahan.

Dalam tragedi ini, pemerintah Soeharto menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan meskipun penyerbuan kantor DPP PDI dilakukan oleh pendukung Suryadi.