Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) terus mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam transaksi bilateral antarnegara di Asia.

Sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD), CIMB Niaga mengajak nasabah korporasi dan pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan internasional untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang mendorong transaksi LCT sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Direktur Treasury & Capital Market CIMB Niaga John Simon menyatakan, di tengah ketergantungan pada mata uang global, pelaku usaha kerap dihadapkan pada tantangan fluktuasi nilai tukar.

Implementasi LCT akan membawa banyak manfaat, karena dapat mengurangi risiko volatilitas nilai tukar, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan tangguh.

“Bagi pelaku usaha, LCT juga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi, menekan biaya transaksi, dan memudahkan kegiatan perdagangan antarnegara,” kata John dikutip dari siaran pers, Rabu (6/11).

John menjelaskan, LCT yang digagas Pemerintah dan BI sejak 2018 kini dapat dilakukan dengan 5 negara mitra yang telah bekerja sama seperti Malaysia, Thailand, Jepang, China, dan Korea Selatan.

Adapun CIMB Niaga saat ini dapat memfasilitasi transaksi LCT dengan 4 mata uang lokal di Asia yaitu Ringgit (Malaysia), Baht (Thailand), Yuan (China), dan Won (Korea Selatan).

Dengan kapabilitas tersebut, nasabah CIMB Niaga dan mitra bisnisnya dari 4 negara dimaksud dapat melakukan pembayaran dan menerima dalam mata uang lokal masing-masing.

Adapun penyelenggaraan acara “The New Way: Local Currencies Transaction” merupakan bagian dari upaya CIMB Niaga untuk memperkenalkan dan mendorong nasabah bisnis dalam menggunakan LCT sebagai salah satu pilar utama memperkuat ekonomi nasional.

Acara ini menghadirkan pembicara Deputi Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Romi F. Peranginangin yang menyampaikan pentingnya penggunaan LCT dan manfaat untuk nasabah.

Selain itu, nasabah juga mendapatkan insight mengenai Global Market Outlook oleh Economist CIMB Niaga Mika Martumpal.

“Kami berharap melalui acara ini, nasabah lebih memahami pentingnya penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara-negara yang telah bekerja sama, sehingga hal ini dapat berkontribusi mendukung stabilitas perekonomian, baik di tingkal lokal maupun global,” ujar John.

CIMB Niaga akan terus berinovasi dan menjadi mitra strategis dengan menyediakan ekosistem perbankan bisnis yang komprehensif, didorong oleh kemampuan perbankan dalam inovasi digital dan customer centricity, dilengkapi dengan jaringan luas di Indonesia dan di seluruh ASEAN untuk membantu mewujudkan aspirasi nasabah sekarang dan di masa depan.

Lini bisnis On-Demand Service atau Gojek milik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali mencetak EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal ketiga 2024. Pencapaian ini membuat unit bisnis Gojek mencatatkan angka EBITDA disesuaikan positif selama empat kuartal beruntun atau setahun penuh.

Sebelumnya, Gojek pertama kali mencatat EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal IV-2023. Menurut Analis MNC Sekuritas Rudy Setiawan, perbaikan kinerja GoTo tak hanya dari bisnis Gojek, melainkan juga bisnis financial technology (fintech)

"Perbaikan profitabilitas terjadi di seluruh segmen baik ODS maupun fintech. Segmen ODS cetak adjusted EBITDA 4 kuartal beruntun, sementara rugi adjusted EBITDA di segmen fintech mengalami perbaikan signifikan dan bahkan mendekati impas (breakeven)," kata Rudy dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis GoTo di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (31/10) lalu, unit bisnis ODS GoTo mencatatkan EBITDA yang disesuaikan positif sebesar Rp 156 miliar khusus kuartal III-2024. Angka ini membalikkan keadaan sebelumnya di kuartal III-2023 yang rugi EBITDA yang disesuaikan Rp 48 miliar.

Dalam 9 bulan per September 2024, Gojek juga mencatatkan EBITDA yang disesuaikan sebesar Rp 412 miliar, berbalik dari rugi EBITDA yang disesuaikan Rp 458 miliar. Kenaikan ini juga sejalan dengan nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value (GTV) Gojek yang tumbuh 21% ke angka Rp 16,6 triliun di Q3-2024 jika dibandingkan secara year on year. Sementara dalam 9 bulan, GTV Gojek naik 11% menjadi Rp 46 triliun.

Optimalisasi pendapatan segmen tersebut juga tercermin dengan naiknya pendapatan bruto Gojek yang mencapai Rp 3,7 triliun di Q3-2024, naik 22% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara dalam 9 bulan, pendapatan bruto naik 17% menjadi Rp 10,38 triliun.

Secara grup, GoTo juga mencatat EBITDA Grup yang disesuaikan mencapai rekor tertinggi Rp137 miliar khusus di kuartal III-2024. Artinya, ini semakin mendekati pedoman kinerja EBITDA Grup yang disesuaikan impas untuk keseluruhan tahun buku 2024.

Rudy menilai kemampuan GOTO dalam mencapai EBITDA yang disesuaikan positif di kuartal tiga itu merupakan hasil dari strategi yang tepat. Ia menjelaskan strategi menyasar mass market sukses mengerek pertumbuhan pengguna dan pendapatan. Sementara strategi penawaran produk premium mampu membuat margin meningkat serta sinergi ekosistem atau cross selling melalui produk pinjaman juga menjadi motor pertumbuhan maupun profitabilitas.

Secara perseroan, GoTo juga mampu mencatatkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 11% menjadi Rp11,66 triliun pada periode 9 bulan per September 2024. Jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, GoTo mencatat pendapatan bersih sebesar Rp10,51 triliun. Pencapaian ini juga seiring dengan perbaikan kinerja dengan penurunan rugi periode berjalan sebesar 53% menjadi Rp 4,5 triliun, turun dari periode yang sama di tahun lalu yang mencapai angka Rp 9,6 triliun.

Gojek di Hub Space 2024: Transportasi dan Logistik Berkelanjutan untuk Indonesia

Gojek di Hub Space 2024: Transportasi dan Logistik Berkelanjutan untuk Indonesia

Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Premier League telah menunda perubahan yang diusulkan terhadap aturan finansial terkait associated party transaction (APT) sambil menunggu putusan dari kasus hukum yang diajukan oleh Manchester City.

Ini menjadi salah satu dari beberapa sengketa hukum yang sedang dihadapi oleh klub tersebut terkait aturan finansial yang berlaku di liga.

Apa Itu Aturan APT Premier League?

Aturan APT dirancang untuk mencegah klub menyetujui kesepakatan komersial dengan perusahaan yang terkait dengan pemilik mereka, yang mungkin secara signifikan melebihi nilai pasar wajar (fair market value).

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa klub tidak secara tidak adil meningkatkan kemampuan pengeluaran mereka dalam kerangka Profit and Sustainability (P&S). Dalam situasi di mana kepemilikan multi-klub semakin marak, Premier League telah memperketat pembatasan terkait peminjaman dan pembelian pemain antar klub yang dimiliki oleh entitas yang sama.

Aturan ini diperbarui pada Februari 2024 untuk memastikan keberlanjutan finansial jangka panjang dan keadilan di antara klub-klub. Aturan ini memungkinkan klub untuk berkembang tanpa merusak keseimbangan kompetisi.

Tuntutan Hukum Manchester City

Pada Februari 2024, Manchester City melancarkan tuntutan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dasar diskriminasi terhadap aturan APT. City berargumen bahwa aturan ini secara khusus ditargetkan untuk mengekang kebebasan komersial mereka dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan ekonomi.

Tuntutan ini diajukan melalui prosedur arbitrase Premier League, yang memungkinkan proses hukum dilakukan secara tertutup tanpa keharusan untuk mengumumkan hasilnya secara publik.

City menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat penerapan aturan fair market value (FMV). Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut dirancang dengan tujuan untuk membatasi kebebasan ekonomi klub tertentu, khususnya yang memiliki dukungan finansial yang besar, seperti mereka dan Newcastle United.

Dalam dokumen hukum setebal 165 halaman, City menyatakan bahwa aturan ini dimaksudkan untuk menguntungkan klub-klub saingan yang ingin melindungi keunggulan komersial mereka.

Mereka juga menggambarkan sistem pemungutan suara demokratis Premier League, di mana keputusan harus didukung oleh mayoritas dua pertiga dari klub, sebagai "tirani mayoritas" yang memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada klub-klub yang memiliki pengaruh lebih kecil.

Dampak Penundaan Pemungutan Suara Terkait Perubahan Aturan APT

Premier League telah memutuskan untuk menunda pemungutan suara mengenai perubahan aturan APT pada pertemuan pemegang saham liga pada hari Kamis.

Penundaan ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari pelanggaran hukum, terutama jika City memenangkan kasus mereka dan menyebabkan perubahan aturan tersebut menjadi tidak sah.

Namun, ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa penundaan ini terjadi akibat masukan dari klub-klub lain, yang menyiratkan bahwa tidak ada kemenangan yang signifikan dari City dalam kasus hukum ini.

Alasan Penolakan Klub-Klub Lain terhadap Sistem APT

Beberapa klub Premier League khawatir bahwa jika aturan ini dilonggarkan, ketidaksetaraan finansial akan semakin melebar dan mengancam keseimbangan kompetitif liga.

Klub-klub dengan sumber daya yang lebih kecil merasa bahwa aturan ini diperlukan untuk membatasi kekuatan belanja klub-klub yang didukung oleh pemilik yang sangat kaya, seperti Manchester City dan Newcastle United.

Mereka berpendapat bahwa jika aturan ini dilonggarkan, Premier League bisa kehilangan daya tariknya sebagai liga yang kompetitif di kancah global, seperti yang terjadi pada Serie A di Italia.

Tantangan yang Dihadapi Premier League

Premier League berada di titik kritis, di mana hasil dari kasus hukum ini dapat menentukan masa depan kompetisi tersebut. Klub-klub dengan kepemilikan multi-klub dan investor besar semakin umum dalam dunia sepak bola modern, yang mengakibatkan perdebatan tentang seberapa jauh aturan ini harus dibatasi.

Beberapa pihak di Premier League berpendapat bahwa kekalahan dalam kasus ini bisa mempengaruhi daya saing liga dan merusak popularitas globalnya dalam jangka panjang.

Jika Manchester City memenangkan tuntutannya, hal ini dapat menciptakan preseden yang memungkinkan klub-klub dengan dukungan finansial besar untuk semakin mendominasi liga.

Pembatasan finansial yang saat ini diberlakukan dalam bentuk aturan FMV dianggap oleh beberapa klub sebagai satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan kompetitif, dan kelonggaran dalam aturan tersebut dapat mengakibatkan eksodus investor dan pengiklan.

Masa Depan Premier League dalam Konteks Perubahan Finansial

Perubahan dalam aturan finansial seperti APT memiliki implikasi jangka panjang yang besar bagi Premier League. Jika aturan ini diubah atau dibatalkan, klub-klub seperti Manchester City dan Newcastle United dapat lebih bebas dalam menjalankan strategi komersial yang lebih agresif.

Namun, hal ini juga bisa mengakibatkan peningkatan ketidakpuasan di antara klub-klub yang memiliki sumber daya finansial lebih terbatas.

Untuk Premier League, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan kompetitif adalah hal yang krusial. Meskipun klub-klub besar dengan dukungan investor besar memiliki keunggulan yang tidak dapat diabaikan, Premier League harus berhati-hati agar tidak mengikuti jejak liga-liga lain yang mengalami penurunan popularitas karena dominasi segelintir klub.

KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat penggunaan mata uang local atau Local Currency Transaction/LCT.

Pada Jumat, 30 Agustus 2024, BI bersama dengan Bank of Korea (BOK) dan Kementerian Keuangan Korea telah menyepakati kerangka kerjasama penggunaan mata uang lokal Rupiah-Won untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Langkah ini sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangi pada Mei 2024, serta kesepakatan kerangka operasionalnya pada Juni 2024.

Untuk diketahui, kerangka penggunaan mata uang lokal Rupiah-Won atau LCT Indonesia-Korea Selatan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024.

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi capaian penting dalam kerjasama keuangan bilateral kedua negara.

Kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dalam memfasilitasi transaksi berjalan antara negara dengan menggunakan mata uang lokal.

Kerjasama ini juga mendorong kuotasi nilai tukar secara langsung antara IDR terhadap KRW, serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Lebih lanjut, apa saja daftar bank ACCD di Indonesia dan Korea Selatan yang akan memfasilitasi operasionalisasi kerangka LCT Rupiah-Won?

Bank ACCD di Indonesia dan Korea Selatan

- Bank ACCD Indonesia

• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• PT Bank Central Asia Tbk
• PT Bank CIMB Niaga Tbk
• PT Bank BTPN Tbk
• PT Bank Maybank Indonesia Tbk
• PT Bank OCBC NISP Tbk
• PT Bank DBS Indonesia
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
• PT Bank KEB Hana Indonesia
• PT Bank Shinhan Indonesia
• PT Bank IBK Indonesia Tbk
• PT Bank KB Bukopin Tbk.

- Bank ACCD Korea Selatan

• Woori Bank
• KEB Hana Bank Seoul
• Shinhan Bank Seoul
• Industrial Bank of Korea
• Kookmin Bank
• SMBC Seoul
• BNI Seoul Branch.

Informasi selengkapnya mengenai penggunaan mata uang lokal antarnegara antara Indonesia dan Korea Selatan bisa diakses di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan sembilan kementerian/lembaga (K/L) memperkuat komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan dengan negara mitra.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satgas Nasional Transaksi Mata Uang Lokal guna mendorong implementasi penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dalam transaksi bilateral yang menjadi salah satu program Pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah disepakati sebelumnya pada 5 September 2023.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk menjalankan komitmen, kerja sama, dan sinergi kebijakan dalam mengakselerasi implementasi LCT, serta menjadi panduan pelaksanaan kerja sama dan koordinasi Satgas Nasional LCT serta seluruh pihak dalam mendorong peningkatan realisasi LCT.

“Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko di tengah tingginya ketidakpastian global, serta upaya pendalaman pasar keuangan dan stabilisasi nilai tukar,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyambut baik inisiatif implementasi LCT dalam transaksi ekonomi dan keuangan lintas negara.

Hal ini, kata dia, telah menunjukkan hasil yang sangat positif, tecermin dari transaksi yang meningkat pesat baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna.

“Implementasi LCT dengan mitra strategis Indonesia yang semakin berkembang akan memberikan manfaat yang nyata bagi perekonomian nasional,” kata dia.

Adapun, 9 K/L yang melakukan PKS LCT, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat total transaksi Indonesia dengan negara mitra yang menggunakan mata uang lokal (local currency transaction/LCT) mencapai US$4,7 miliar pada semester I/2024.

Transaksi LCT pada tahun ini diperkirakan meningkat 1,5 kali lipat dari total transaksi LCT 2023 yang sebesar US$6,29 miliar.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa upaya perluasan implementasi LCT terus dilakukan dengan negara mitra.

Saat ini, implementasi kerja sama LCT antara Indonesia telah dilaksanakan dengan negara Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.

“Ke depan capaian implementasi LCT diharapkan terus meningkat, baik dengan 4 negara eksisting, maupun dengan 4 negara mitra baru yaitu Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirat Arab,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Destry mengatakan, kolaborasi dan sinergi kebijakan antar anggota Satgas Nasional LCT pun terus dilakukan untuk mendorong peningkatan realisasi LCT.

“Hal ini diwujudkan dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha agar semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung,” jelasnya.

Selain itu, koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan, kata Destry, juga dilakukan pada area perbankan dan sektor keuangan, serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara.

Adapun, pada hari ini, Jumat (30/8/2024), BI dengan Bank of Korea (BOK) dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama LCT untuk mendorong penggunaan mata uang lokal Rupiah-Won dalam transaksi perdagangan.

Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan akan diimplementasikan secara efektif mulai 30 September 2024.

Implementasi kerangka LCT ini diyakini akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya peningkatan jumlah transaksi menggunakan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) Indonesia dengan China.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, transaksi menggunakan mekanisme LCT antara Indonesia dengan China mencapai USD887,43 juta atau meningkat 80,6 persen dibandingkan Juni 2023.

"Tentang LCT, trennya terus mengalami peningkatan, bahkan China yang beberapa saat kemarin agak meredup karena ekonomi mereka yang masih struggling, nah per dua bulan terakhir terus mengalami peningkatan," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara kumulatif, lanjut Destry, implementasi LCT sejak Januari hingga Juni mencapai USD4,7 miliar atau sekitar Rp75,20 triliun, atau naik sebesar 45,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai USD3,22 miliar," kata dia.

Adapun jumlah pelaku LCT tercatat sebesar 4.379 atau belum mengalami perubahan. Menurut Destry yang menarik mitra terbesar Indonesia dalam LCT adalah China yang mewakili 42,9 persen total transaksi.

"Jumlah pelaku tidak banyak berubah, masih sekitar 4.379 pelaku, dan yang menarik di sini bahwa China ini cepat sekali pertumbuhannya, di mana untuk Juni mereka transaksinya mencapai 42,9 persen dari total transaksi LCT kita," ujar Destry.

Dengan demikian, menurut Destry implementasi LCT dibutuhkan untuk memperdalam pasar keuangan yang mulai menunjukkan dampak positif. LCT juga memberi benefit terhadap perdagangan hingga investasi Indonesia.

"Ini nampaknya mulai positif hasilnya lewat strategi LCT untuk perdagangan dan investasi kita," kata dia.

(YNA)