Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Bank sentral Amerika Serikat (AS) alias Federal Reserve (The Fed) kembali pangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) ke kisaran target 4,50-4,75%.

Lantas, bagaimana perkiraan arah suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI-rate di sisa akhir tahun ini?

Ekonom Senior Bank Permata Faisal Rachman menilai, merespons pemangkasan suku bunga The Fed, nampaknya BI akan mengambil sikap yang lebih hati-hati terhadap pemotongan suku bunga hingga tahun 2024 dan 2025.

“BI mungkin akan memangkas suku bunga secara lebih bertahap untuk menstabilkan rupiah selama volatilitas pasar yang meningkat di era Trump,” tutur Faisal kepada Kontan, Jumat (8/11).

Faisal memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga BI hanya sebesar 25 bps menjadi 5,75% pada kuartal IV 2024. Proyeksi tersebut turun dari ekspektasi awal yakni sebesar 50 bps.

Sementara itu, pada tahun 2025 mendatang, BI diperkirakan memangkas suku bunganya sebesar 25 bps lagi menjadi 5,50%. Proyeksi tersebut turun dari ekspektasi sebelumnya yakni sebesar 75 bps.

Adapun Faisal memperkirakan, The Fed masih akan menurunkan suku bunganya lagi sebesar 25 bps pada Desember 2024, sehingga menutup tahun pada level 4,50%. Pemangkasan tersebut sejalan dengan adanya kekhawatiran tentang pelemahan ekonomi AS, khususnya di sektor manufaktur dan investasi swasta, semakin meningkat.

Nah karena proyeksi lintasan penurunan suku bunga Fed yang lebih bertahap, Faisal menyebut, prospek arus masuk modal ke pasar portofolio Indonesia akan lebih terbatas, sehingga menambah tekanan ke bawah pada rupiah.

“Sebagai hasilnya, kami telah merevisi perkiraan nilai tukar rupiah kami menjadi Rp15.600 – 16.000 per dollar AS untuk tahun 2024 (naik dari sekitar Rp15.400 per dolar AS) dan menjadi Rp15.400 – 15.800 per dollar AS untuk tahun 2025 (naik dari sekitar Rp14.800 per dollar AS),” ungkapnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Ekonom BCA David Sumual juga meramal BI akan memangkas suku bunganya sebesar 25 bps pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI November 2024 ini.

“BI proyeksinya akan ikut penurunan Fed rate tapi subject to movement rupiah juga. Internal balance terkait ada indikasi pelemahan daya beli terkait dengan penurunan inflasi inti akhir-akhir ini,” kata David.

Di samping itu, David juga melihat dalam dua minggu terakhir sebelum dan sesudah pemilu AS, arus keluar obligasi pemerintah asing juga sangat deras.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) memperkirakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Fed Fund Rate (FFR) bakal terus menurun dan akan berada di level 3,5% di tahun 2025. Penurunan suku bunga acuan terjadi karena adanya kondisi ketidakpastian perekonomian dunia.

“Fed Fund Rate pada tahun 2023 sebesar 5,5%, tahun ini kami perkirakan turun menjadi 4,5% dan tahun depan di level 3,5%,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (6/11/2024).

Saat bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menurunkan suku bunga acuan diperkirakan akan dibuntuti oleh bank sentra negara lain. Lantaran bank sentral juga memperhatikan stabilitas pasar keuangan global dan perekonomian global.

Dari sisi inflasi, saat pandemi Covid-19 inflasi sempat berada dalam level tinggi. Lalu memasuki pascapandemi Covid-19 inflasi mulai turun perlahan. Inflasi dunia yang tercatat sebesar 6,2% pada tahun 2023 mulai menurun dan diperkirakan mencapai 5,3 % pada tahun ini.

“Inflasi (global) diperkirakan akan terus menurun secara bertahap hingga mencapai 4,4% pada tahun depan,” kata Perry.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan stagnan di level 3,2%. Lantaran, tantangan yang lebih besar muncul dari pergeseran sumber-sumber pertumbuhan ekonomi global.

“Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa diperkirakan akan mengalami pelambatan ekonomi. Sementara ekonomi India dan Indonesia menunjukkan prospek yang lebih baik,” ungkap Perry.

Ramalan IMF

Sebelumnya Director Research Department International Monetary Fund (IMF) Pierre-Olivier Gourinchas memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 akan berada di angka 3,2%. Inflasi global akan mereda pada tahun 2025 menjadi 3,5%. Angka ini jauh lebih rendah dari kondisi inflasi tahun 2022 yang menyentuh angka 9,4%.

“Jadi inflasi, lebih terlihat jelas di negara-negara maju dan sekarang kami memperkirakan negara-negara maju akan kembali ke target mereka pada tahun 2025 untuk sebagian besar negara,” ucap Pierre.

Dia mengatakan di sebagian besar negara, inflasi telah mendekati target bank sentral. Kini inflasi telah turun sementara perekonomian global tetap tangguh. Pada negara berkembang terdapat lebih banyak variasi.

IMF melihat peningkatan dalam sebaran inflasi sehingga beberapa negara telah mencapai banyak kemajuan. Misalnya di negara-negara berkembang di Asia dan mereka berada pada tingkat inflasi yang sangat mirip dengan negara-negara maju.

“Beberapa dari negara-negara tersebut adalah wilayah lain di Timur Tengah misalnya atau Afrika Subsahara Selatan dan terdapat negara-negara yang masih memiliki tingkat inflasi dua kali lipat dan mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan konvergensi kembali,” tutur Pierre.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan penting dalam penyelenggaraan sistem pembayaran ritel nasional yang dikenal sebagai BI-Fast Payment (BI-Fast). BPK menilai sistem BI Fast belum memadai, sehingga perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Penyelenggaraan sistem pembayaran ritel untuk memfasilitasi pemindahan dana seketika melalui aplikasi BI-Fast Payment (BI-Fast) belum memadai,” ungkap BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Dalam hal ini, BPK juga mengungkapkan alasannya. Karena terdapat software pendukung server BI-Fast yang discontinued. BI-Fast juga belum memiliki standard response atas status response code Individual Credit Transfer (ICT).

Selain itu, terdapat transaksi auto top-up berstatus reject namun mengurangi saldo rekening BI-RTGS. Di sisi lain, BPK juga menemukan bahwa standar operasional prosedur (SOP) BI-Fast belum mengatur durasi dan batas waktu serta Service Level Agreement (SLA) pengembalian dana ke Rekening Setelmen Dana (RSD) peserta atas kendala top up/withdrawal BI-Fast.

“Akibatnya, terdapat risiko kegagalan dalam memberikan pelayanan BI-Fast yang terbaik kepada masyarakat,” jelas BPK dalam dokumen tersebut.

Adapun temuan permasalahan tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2023.

Untuk itu, BPK menyampaikan dua rekomendasi terhadap Gubernur Bank Indonesia (BI) agar memerintahkan kepala satuan kerja terkait. “Pertama, melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi BI-Fast. Kedua, meningkatkan koordinasi dalam menyempurnakan implementasi BI-Fast secara berkelanjutan," demikian jelas BPK.

Mendisrupsi Transaksi Berbasis Kartu

Adapun BI-Fast merupakan sistem pembayaran ritel besutan Bank Indonesia (BI) untuk pengguna dapat melakukan transfer antarbank secara real-time. Melalui BI-Fast, biaya transfer menjadi sebesar Rp 2.500, atau lebih rendah dari biaya transfer normal antar bank sebelumnya yang sebesar Rp 6.500.

Bank Indonesia secara resmi meluncurkan layanan BI-Fast pada 21 Desember 2021. Adapun volume transaksi BI Fast hingga kuartal III-2024 tercatat tumbuh 61,10% (yoy) mencapai 924,89 juta transaksi atau mendekati 1 miliar transaksi.

Pertumbuhan BI-Fast telah melesat sejak diluncurkan, seperti yang juga terjadi pada layanan yang dihadirkan Bank Indonesia yaitu Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS. Sampai kuartal III-2024, transaksi QRIS melesat 209,61% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Tak pelak, transaksi lainnya seperti transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D menurun 8,59% (yoy) menjadi 1,73 miliar transaksi. Sementara transaksi berbasis kartu untuk kartu kredit masih mampu bertumbuh sebesar 14,84% (yoy) mencapai 116,97 juta transaksi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan The International Swaps and Derivatives Association (ISDA) dan Bloomberg Index Service Limited (Bloomberg) memastikan agar referensi fallback rate memenuhi standar yang berlaku di pasar keuangan global.

Hal ini sejalan dengan rencana implementasi penghentian publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, ISDA telah memilih Bloomberg sebagai vendor yang menghitung dan mempublikasikan fallback rate termasuk spread adjustment, menggunakan metode perhitungan yang dikembangkan setelah berkonsultasi dengan pelaku pasar keuangan global.

“Fallback rate JIBOR dihitung menggunakan Compounded INDONIA ditambah dengan spread adjustment. Sementara itu, perhitungan spread adjustment dilakukan menggunakan metodologi ISDA,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/10).

Adapun penggunaan fallback rate sebagai suku bunga acuan pengganti ditujukan khususnya atas kontrak yang akan jatuh tempo setelah JIBOR tidak lagi dipublikasikan.

Angka indikatif spread adjustment masing-masing tenor berdasarkan perhitungan per 27 September 2024 yang dapat digunakan sebagai referensi adalah sebagai berikut:

1. Tenor 1 minggu dengan spread adjustment 0,56886%
2. Tenor 1 Bulan dengan spread adjustment 0,75934%
3. Tenor 3 Bulan dengan spread adjustment 0,95228%
4. Tenor 6 bulan dengan spread adjustment 1,09856%
5. Tenor 12 bulan dengan spread adjustment 1,31837%

“Selanjutnya publikasi spread adjustment definitif dan all-in fallback rate, data historis fallback rate JIBOR serta informasi penggunaan fallback rate, dapat diakses di website Bloomberg dalam waktu dekat,” tandasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, penerbitan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia perlu diperbanyak. Hal ini untuk mendukung sektor keuangan syariah.

“Karena sukuk sudah mapan. Produknya sudah ada, dan yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan demand ini. Beri saya cara untuk menciptakan lebih banyak sukuk untuk memenuhi begitu banyak permintaan Indonesia,” tutur Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Di samping itu, Perry juga menyampaikan bahwa, digitalisasi di Indonesia saat ini juga sudah berjalan, sehingga bisa mempercepat penerbitan sukuk.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, penerbitan sukuk perlu diperbanyak, karena bila dibandingkan dengan obligasi konvensional hanya mencapai 0,7%.

“Jika kita ingin meningkatkan atau mengembangkan sukuk, setidaknya kita juga harus mengembangkan sukuk dan juga aset dan proyek lain yang terkait dengan sukuk,” tutur Destry.

Untuk diketahui, BI juga menerbitkan obligasi syariah yakni sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI). BI mencatat, hingga 14 Oktober posisi instrumen SUVBI mencapai US$ 424 juta.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia menyuarakan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global.

Hal tersebut dikemukakan dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 Oktober 2024 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Mewakili Gubernur Bank Indoensia, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang. Dalam hal ini keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral.

Disamping itu, Fili juga menyampaikan bahwa, harus ada dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut, dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter,

“Serta reformasi struktural, sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Fili mengutip keterangan tertulis, Sabtu (27/10).

Adapun ia juga menyampaikan, dari aspek penguatan kerja sama multilateral ini, Bank Indonesia siap mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota yang akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.

Untuk diketahui, dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).

Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan Bank Pembangunan Multilateral dan Regional dan kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (cross border payment) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik.

Selanjutnya, pada pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia.

Untuk memastikan pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan tersebut, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk memastikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja.

Selain itu, baik di pertemuan G20 dan di pertemuan IMF, seluruh negara menyepakati pentingnya penguatan kerja sama multilateral yang efektif.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aliran dana dari investor asing tercatat mulai hengkang dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 6,63 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan lokal sepanjang pekan terakhir Oktober 2024.

Berdasarkan data transaksi periode 21 hingga 24 Oktober 2024 yang dihimpun Bank Indonesia (BI), aliran modal asing keluar dari pasar saham, dan Surat Berharga Negara (SBN).

“Terdiri dari jual neto sebesar Rp 3,01 triliun di pasar saham, dan jual neto sebesar Rp 4,53 triliun di pasar SBN,” tutur Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/10).

Dalam waktu bersamaan, asing tercatat beli neto atau masuk ke pasar keuangan dalam negeri sebesar Rp 0,91 di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Seiring dengan hengkangnya asing dari pasar keuangan dalam negeri, premi risiko investasi di Indonesia juga meningkat. Ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 24 Oktober 2024 sebesar 68,04 bps, naik dibandingkan 18 Oktober 2024 sebesar 67,39 bps.

Dengan perkembangan ini, berdasarkan data setelmen dari awal tahun hingga 24 Oktober 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp44,48 triliun di pasar saham, Rp47,31 triliun di pasar SBN dan Rp195,39 triliun di SRBI.

Sementara itu, bila dilihat pada semester-II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp44,14 triliun di pasar saham, Rp 81,27 triliun di pasar SBN dan Rp 65,04 triliun di SRBI.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” ungkap Donny.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) mengumumkan memperpanjang insentif kebijakan uang muka (down payment/DP) kredit atau pembiayaan properti hingga 0%. Kebijakan ini jadi upaya bank sentral untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan tahun depan.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan, belum lama ini.

Kebijakan DP 0% itu dituangkan BI dengan mempertahankan rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit properti paling tinggi sebesar 100%. Ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan properti dengan DP 0%.

“Berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025,” ungkap Perry.

Untuk diketahui, kebijakan DP 0% kredit dan pembiayaan properti sejatinya telah berlaku mulai 1 Maret 2021 lalu, sebagai respons BI memacu penyaluran kredit di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan ini kemudian dievaluasi setiap tahun.

Sejak saat itu, Bank Indonesia terus melanjutkan insentif kebijakan DP 0% kredit atau pembiayaan properti sampai dengan tahun 2024 dan memutuskan untuk kembali menggelontorkan insentif tersebut pada tahun 2025 mendatang.

Berdasarkan data sementara Uang Beredar (M2), realisasi kredit properti sampai dengan kuartal III-2024 mencapai Rp 1.403,6 triliun atau meningkat 7,6% year on year (yoy). Pertumbuhan dicatatkan baik dari segmen KPR dan KPA, kredit konstruksi, maupun kredit real estate.

Secara rinci, KPR dan KPA tumbuh 10,9% (yoy) menjadi Rp 771,2 triliun. Kemudian kredit konstruksi tumbuh tipis 1,2% (yoy) menjadi Rp 1,2 triliun. Serta kredit real estate naik 9,1% (yoy) menjadi Rp 230,1 triliun hingga kuartal III-2024.

Melalui serangkaian kebijakan, Bank Indonesia yakin total kredit perbankan dapat tumbuh di batas atas 10-12% pada tahun 2024. Selanjutnya, kredit diproyeksi dapat tumbuh 11-13% pada tahun 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perluasan fitur layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini kian memudahkan masyarakat. Mengingat, masyarakat sudah bisa melakukan transfer, tarik tunai, hingga setor tunai dengan biaya lebih murah.

Terbaru, Bank Indonesia (BI) akan menerapkan biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi hingga Rp 500.000 pada merchant usaha mikro yang berlaku mulai 1 Desember 2024, guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

MDR QRIS adalah biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) saat bertransaksi menggunakan QRIS.

BI sebagai regulator tidak mengambil bagian dari biaya MDR itu dan sepenuhnya diberikan kepada industri. Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Untuk saat ini, biaya MDR QRIS yang berlaku sebesar 0,3% untuk transaksi di atas Rp 100.000, dan 0% untuk transaksi di bawah Rp 100.000. Besaran biaya MDR itu ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen.

Biaya yang lebih murah ini bukan tidak mungkin mengurangi sumber pendapatan bagi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), baik itu bank maupun lembaga keuangan non bank. Maklum, investasi sistem pembayaran selama ini tak murah.

Menanggapi hal ini, PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengakui, hal tersebut akan sangat berdampak pada sumber pendapatan bank dari MDR.

“Tapi kami tetap mendukung strategi dan kampanye BI tersebut karena akan membawa dampak positif yaitu meningkatkan minat merchant UMKM untuk bergabung menjadi merchant BTN dan menambahan portofolio dari jumlah merchant BTN saat ini, yang pada akhirnya akan membantu peningkatan nasabah,” ungkap Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).

Hal ini tercermin dari realisasi transaksi dari QRIS BTN selama Januari - September 2024 mencapai 8,8 juta transaksi, terdapat peningkatan transaksi lebih dari 400% dibanding tahun dari 2023. Hal ini disebabkan semakin banyak merchant yang diakuisisi oleh BTN pada periode tersebut yaitu sebanyak 67.400 merchant.

“Proyeksi kami untuk jumlah transaksi QRIS hingga akhir tahun 2024 dapat mencapai pertumbuhan transaksi dan kami optimistis juga untuk mengakuisisi merchant-merchant sebagai merchant BTN,” ujar Thomas.

Thomas menjelaskan, selama ini skema pembagian dari biaya MDR QRIS untuk merchant dengan kategori usaha Mikro, berlaku sebesar 0,3% untuk transaksi di atas Rp 100.000 dan 0% untuk transaksi di bawah Rp 100.000.

“Besaran biaya MDR itu ditanggung oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen,” katanya.

Senada, PT Bank Mandiri menyebut dengan adanya aturan baru ini tentunya memiliki dampak pada sumber pendapatan bank dari MDR QRIS, namun SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri, Yanto Masyap berharap dengan kebijakan baru ini akan berdampak pada pertumbuhan volume transaksi dan bisnis turunan lainnya.

Pihaknya mengaku, senantiasa mendukung kebijakan dari Bank Indonesia, terutama terkait kebijakan yang memang menguntungkan bagi masyarakat.

“Kebijakan serupa juga telah lama kami terapkan bagi merchant pengguna Livin’ Merchant, dimana kami telah membebaskan biaya MDR untuk setiap transaksi QRIS di Livin' Merchant,” kata Yanto.

Yanto menerangkan, pendapatan Bank Mandiri dari MDR QRIS dikontribusi oleh channel platform QRIS Acquiring Mandiri yang luas, mulai dari transaksi QRIS Statis, transaksi QRIS dinamis di EDC, transaksi QRIS pada Livin’ Merchant, hingga API QRIS Merchant Presented Mode dan Customer Presented Mode bagi partner yang ingin menambahkan metode pembayaran QRIS pada platform milik mereka

Kendati ia tidak membeberkan angka pastinya, namun performa QRIS Acquiring Bank Mandiri pada tahun 2024 sampai saat ini disebut Yanto terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini terlihat dari nilai transaksi dan jumlah merchant pengguna yang terus meningkat setiap bulannya.

Menurutnya, dengan penerapan peraturan baru dari Bank Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran dan menumbuhkan transaksi QRIS.

“Kami menargetkan sampai dengan akhir tahun 2024, transaksi QRIS dapat meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu pada 2024,” imbuhnya.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) mengaku, implementasi dari aturan ini belum berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Bank dari MDR QRIS.

“Tapi kami mendukung penuh inisiatif QRIS dari Bank Indonesia dalam rangka mendukung perluasan digitalisasi pembayaran khususnya pada segmen UMKM termasuk pada inisiatif Bank Indonesia perihal pembebasan biaya MDR QRIS untuk transaksi hingga Rp 500 ribu,” papar Head of Division Retail Digital Product and Partnership BNI, Mesah Roni Ginting.

Layanan QRIS yang disediakan oleh BNI selama ini memang terus tumbuh setiap tahunnya dan turut berkontribusi pada pendapatan Bank. Roni juga mengatakan, kontribusi dari pendapatan MDR QRIS tumbuh sangat baik, namun secara porsi kurang lebih 0,30% dari keseluruhan pendapatan fee based income transaksi bank sampai kuartal III tahun 2024.

Adapun, transaksi QRIS di BNI terus meningkat yakni hingga kuartal III 2024 tumbuh 136% YoY secara transaksi dan 209% YoY secara volume transaksi.

“Kenaikan ini didukung oleh berbagai inisiatif seperti program akuisisi merchant prioritas, program menarik untuk merchant dan nasabah untuk transaksi QRIS melalui Wondr By BNI, perluasan ekosistem penggunaan QRIS seperti pembayaran tagihan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran penerimaan negara, dan berbagai inisiatif strategis lainnya,” ungkapnya.

Roni pun memproyeksikan, transaksi QRIS di BNI sampai akhir tahun dapat tumbuh 146% YoY dengan pertambahan sales volume mencapai 216% YoY.

Adapun pada triwulan III 2024 BI mencatat transaksi QRIS terus tumbuh pesat sebesar 209,61% pada triwulan III-2024, dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

Tonton:Harga Emas Antam Jumat 18 Oktober 2024 Naik Rp 7.000

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2024 tersisa hitungan bulan di saat laju pertumbuhan kredit mengalami perlambatan signifikan. Meski demikian, bankir masih optimistis di sisa-sisa tahun ini, kredit bisa semakin tumbuh kencang.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) terbaru, pertumbuhan kredit perbankan hanya 10,85% YoY per September 2024. Adapun, ini menjadi pertumbuhan paling lambat sepanjang 2024 yang targetnya bisa tumbuh 10% hingga 12%.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit yang terjadi saat ini masih ditopang oleh kredit-kredit pada modal. Di mana, kredit pertambangan menjadi yang paling kencang pertumbuhannya pada periode ini.

Secara rinci, kredit di sektor pertambangan masih mampu tumbuh sekitar 26,7% dan dilanjutkan kredit ke sektor pengangkutan, telekomunikasi yang juga tumbuh hingga 16%. Juda pun melihat kredit di sektor-sektor tersebut tumbuh kencang karena insentif sebelumnya memang mengarah ke sektor padat modal.

Oleh karenanya, ia melihat saat ini diperlukan insentif untuk kredit-kredit padat karya yang saat ini hanya tumbuh satu digit. Ambil contoh, kredit ke sektor pertanian yang pada periode sama tumbuh 7,4%.

“(Kredit di sektor padat modal) ini semua sudah diberikan insentif sebelumnya. Sehingga kita sekarang ini memprioritaskan pada sektor-sektor yang padat karya,” ujar Juda, Rabu (16/10).

Adapun, BI pun masih optimistis hingga akhir tahun pertumbuhan kredit masih bisa mencapai target batas atas di 12%. Sementara, untuk tahun depan, pertumbuhan kredit bisa ada di kisaran 11% hingga 13%.

EVP Consumer Loan BCA Welly Yandoko juga optimistis bahwa tren penyaluran kredit pada kuartal terakhir tiap tahun umumnya akan ada kenaikan. Meskipun, ada kemungkinan pertumbuhannya tidak signifikan jika dibandingkan dengan penyaluran kredit di kuartal III sebelumnya.

Ia menjelaskan salah satu penyebab yang mendorong kenaikan tersebut adalah perpanjangan program PPN DTP yang berlaku sampai dengan akhir tahun ini. Ditambah, ada harapan dari penurunan suku bunga acuan untuk menggerakkan sektor riil dan perekonomian, sehingga dapat mengembalikan daya beli masyarakat yang menurun.

“Kedua kebijakan tersebut diharapkan akan mampu mendorong naiknya industri properti yang berujung juga ke bisnis KPR kami,” ujarnya.

Welly juga menambahkan hal lain yang biasanya menjadi pendorong peningkatan bisnis di kuartal akhir ini adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengembang maupun bank untuk mengejar pencapaian target yang diberikan oleh manajemen.

Sependapat, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan pun mengungkapkan pertumbuhan kredit hingga akhir tahun masih bisa mencapai 6,5% YoY. Setidaknya, pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan kredit CIMB Niaga yang pada semester-I hanya tumbuh sekitar 5%.

Lani bilang, penopang utama kredit di CIMB Niaga ada pada kredit UKM dan ritel. Di mana, pertumbuhan kredit UKM CIMB Niaga masih bisa tumbuh hampir 10% dan kredit kendaraan bermotor sekitar 25%.

“Memang fokus kami di UKM dan ritel karena dari pertumbuhan mempertimbangkan dari sisi profitability, kualitas aset yang lebih resilient di tengah situasi biaya dana tinggi seperti saat ini,” ujar Lani.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia memproyeksikan The Fed akan kembali memangkas Fed Fund Rate (FFR) pada November dan Desember masing-masing 25 basis poin (bps). Dengan demikian The Fed memangkas FFR 100 bps pada tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, untuk tahun depan The Fed diperkirakan memangkas suku bunganya setidaknya 3 hingga 4 kali, dengan total sebesar 75 bps atau 100 bps.

Meski begitu, Ia menegaskan, arah kebijakan suku bunga acuan BI atau BI-rate tidak akan selalu bergantung dengan kebijakan FFR.

“Itu hanya salah satu faktor yang berpengaruh, terhadap masuknya aliran portofolio asing, sehingga kita ingin juga melihat bagaimana US treasury note yang 2 tahun dan 10 tahun,” tutur Perry dalam konferensi pers, Rabu (16/10).

Di samping itu, dalam memutuskan kebijakan suku bunganya, BI juga turut mencermati pergerakan US treasury, yang bisa terpengaruh akibat pergerakan tensi geopolitik, dan juga perkembangan ekonomi AS.

“Karena ada ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dampaknya terhadap US treasury tenor 2 dan 10 tahun yang semula kami perkirakan terus turun, sekarang nggak turun, malah naik,” ungkapnya.

Di samping itu, BI juga mencermati pergerakan indeks dolar AS yang pada September 2024 lalu, sudah mengarah ke level 100. Nah begitu ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat, indeks dolar merangkak ke level 103.

“Tiga hal itu yang berpengaruh terhadap aliran masuk portofolio asing ke berbagai dunia dan nilai tukar rupiah,” ungkapnya,.

Sebagai informasi, di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan FFR yang lebih rendah dari prakiraan semula.

Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS (DXY).

Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati.

“Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi salah satu pilihan metode pembayaran yang kian diminati saat ini. Meski demikian, pembeli terkadang dibebankan biaya jika ingin membayar menggunakan QRIS.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta pun tak menampik ada saja realita-realita tersebut di lapangan. Secara tegas, ia pun mengingatkan agar merchant membebankan biaya tambahan pada pembeli.

Fili bilang hal tersebut sudah dilarang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 pasal 52. Artinya, ada sanksi yang bisa diperoleh jika merchant nekat melanggar aturan tersebut.

Ia pun meminta masyarakat jika mengalami kondisi tersebut agar bisa melaporkan kepada Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang mengeluarkan QRIS untuk merchant tersebut.

“PJP bisa menghentikan kerjasama dengan merchant dan bisa diblokir,” ujar Fili, Rabu (16/10).

Lebih lanjut, Fili mengungkapkan bahwa saat ini transaksi QRIS memang mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir September 2024 saja sudah naik hampir 200% dengan volume mencapai 4,08 miliar transaksi.

Adapun, transaksi makan dan minum mendominasi untuk pembayaran melalui QRIS dengan kontribusi 35,9% dan dilanjutkan sektor hotel dan restoran yang mencapai 16,93%.