REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan penyedia teknologi keuangan digital sepakat untuk mendorong perkembangan transaksi digital di pusat perbelanjaan. Ini karena akan menjadikan aktivitas usaha lebih efisien dan aman.

Ketua Umum Alphonzus Widjaja melihat, penggunaan transaksi digital terus meningkat. Termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang semakin masif digunakan di pusat perbelanjaan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) penggunaan QRIS alami peningkatan hingga 226,54 persen. "Transaksi digital menjadikan aktivitas usaha menjadi semakin efisien dan lebih aman," ujar Alphonzus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/8/2024).

Menurut Alphonzus, APPBI menyambut baik keberadaan transaksi digital dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pertumbuhannya, khususnya di Pusat Perbelanjaan. Selain itu, APPBI juga mendorong stakeholders atau semua pemangku kepentingan untuk menerapkan transaksi digital karena alasan - alasan, seperti meningkatkan efisiensi dan faktor keamanan dalam hal bertransaksi.

Data dari BI, jumlah pengguna QRIS mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Sedangkan, menurut Alphonzus, penggunaan transaksi digital di Pusat Perbelanjaan selain di ritel-ritel, juga digunakan untuk sistem parkir.

"Salah satu contoh transasksi digital yang dilakukan langsung oleh pengelola Pusat Perbelanjaan adalah parkir yang saat ini mayoritas Pusat Perbelanjaan sudah menerapkannya," terang Alphonzus.

Senada, Indra, praktisi dan Direktur Utama penyedia teknologi keuangan digital, PT Trans Digital Cemerlang (TDC), mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

“Artinya dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata BI, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna,” ujar Indra mengutip pernyataan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Juni lalu.

Indra juga memastikan BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa di antarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya. PT TDC juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui kegiatan Tour ABC Esport .

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014,” lanjut Indra.

Dalam kesempatan ini, Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,” tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan penyedia teknologi keuangan digital sepakat untuk mendorong perkembangan transaksi digital di pusat perbelanjaan. Ini karena akan menjadikan aktivitas usaha lebih efisien dan aman.

Ketua Umum Alphonzus Widjaja melihat, penggunaan transaksi digital terus meningkat. Termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang semakin masif digunakan di pusat perbelanjaan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) penggunaan QRIS alami peningkatan hingga 226,54 persen. "Transaksi digital menjadikan aktivitas usaha menjadi semakin efisien dan lebih aman," ujar Alphonzus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/8/2024).

Menurut Alphonzus, APPBI menyambut baik keberadaan transaksi digital dan mendukung serta berpartisipasi aktif dalam pertumbuhannya, khususnya di Pusat Perbelanjaan. Selain itu, APPBI juga mendorong stakeholders atau semua pemangku kepentingan untuk menerapkan transaksi digital karena alasan - alasan, seperti meningkatkan efisiensi dan faktor keamanan dalam hal bertransaksi.

Data dari BI, jumlah pengguna QRIS mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta. Sedangkan, menurut Alphonzus, penggunaan transaksi digital di Pusat Perbelanjaan selain di ritel-ritel, juga digunakan untuk sistem parkir.

"Salah satu contoh transasksi digital yang dilakukan langsung oleh pengelola Pusat Perbelanjaan adalah parkir yang saat ini mayoritas Pusat Perbelanjaan sudah menerapkannya," terang Alphonzus.

Senada, Indra, praktisi dan Direktur Utama penyedia teknologi keuangan digital, PT Trans Digital Cemerlang (TDC), mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

“Artinya dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata BI, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna,” ujar Indra mengutip pernyataan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Juni lalu.

Indra juga memastikan BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa di antarnya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya. PT TDC juga berkolaborasi dengan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Banten Bersama dan ABC Esport untuk mendongkrak laju pertumbuhan transaksi digital di Provinsi Banten melalui kegiatan Tour ABC Esport .

“Ini merupakan bagian dari kampanye kami dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang diinisiasi Bank Indonesia pada 2014,” lanjut Indra.

Dalam kesempatan ini, Indra menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,” tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, BI akan mengeluarkan payment ID untuk setiap transaksi pembayaran. Hal itu tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SBPI) 2025—2030.

Perry menjelaskan, dalam BSPI 2025—2030, diantara poin yang mesti dikembangkan adalah mengenai modernisasi infrastruktur ritel. Sejalan dengan itu adalah pentingnya kelengkapan data.

“Yang lebih penting dari infrastruktur adalah data. Perlu kita keluarkan payment ID, ID untuk setiap transaksi pembayaran, jadi setiap orang dalam melakukan transaksi ada payment id,” kata Perry saat meluncurkan BSPI 2030 dalam agenda Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Lebih lanjut, Perry menjelaskan, payment id tersebut akan digabung dengan nomor induk kependudukan (NIK), face recognition (sistem pengenalan wajah), dan biometrik. Dengan demikian, akan ada histori transaksi pembayaran dari orang per orang melalui payment ID.

“Kenapa itu penting? Karena untuk juga bagaimana capturing data, dan data ini untuk payment info, sehingga bisa di-trace jejak digitalnya, termasuk fraud detection system,” terangnya.

Menurutnya, dengan adanya payment ID tersebut dan manfaatnya seperti capturing daya dan fraud detection system, nantinya tentu saja bakal bermuara pula pada pembuatan kebijakan-kebijakan baru yang dilakukan oleh BI.

JAKARTA, investor.id – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dan Gubernur Bank Sentral Persatuan Emirat Arab (CBUAE), Khaled Mohamed Balama, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama sistem pembayaran.

Nota kesepakatan itu adalah satu dari delapan kesepakatan hasil dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Qasr Al Watan, Abu Dhabi pada Rabu 17 Juli 2024.

MoU ini menandai upaya kedua bank sentral untuk mempromosikan pengaturan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif, melalui konektivitas sistem pembayaran antara Indonesia dan PEA.

“Realisasi kerja sama konektivitas sistem pembayaran ini, kita harapkan akan memberikan kemudahan transaksi pembayaran bagi penduduk kedua negara, termasuk pekerja migran Indonesia dan diaspora Indonesia lainnya,” ungkap Duta Besar RI untuk PEA, Yang Mulia Husin Bagis dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/7/2024).

Dengan adanya MoU ini, kedua bank sentral berpotensi untuk melakukan kerja sama penggunaan Quick Response Payment Code (QR) lintas batas. Hal ini akan memudahkan warga kedua negara ketika bertransaksi saat berada di Indonesia maupun PEA, yang tentunya akan mempercepat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Sebagai informasi, kerja sama kedua bank sentral ini melengkapi nota kesepahaman sebelumnya di bidang penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral, yang telah terlebih dahulu disepakati pada bulan Mei 2024.

Sementara mengutip keterangan pers dari BI, MoU ini merupakan keberlanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 November 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital. MoU ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui framework Local Currency Transaction (LCT).

Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara. Implementasi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan manajemen risiko, memfasilitasi pengawasan kooperatif, dan pelindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News