Jakarta - Pemerintah belum memutuskan negosiasi pelarangan iPhone 16 dari Apple karena tidak memenuhi aturan TKDN. Simak pandangan pengamat jika kesepakatan gagal. (yum/yum)

Jakarta -

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah itu bertujuan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di Tanah Air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.

Untuk itu, agar memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM. Hal itu diungkapkan olehnya saat Silaturahmi dengan Insan dan Nasabah PNM di Jakarta, hari ini.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelasnya.

Maman menegaskan kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif.

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," jelas Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan di mana," kata Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insyaallah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ungkap Maman.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.

"Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM" kata Arief Mulyadi.

Dia menambahkan kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

"Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha," tutup Arief Mulyadi.

(anl/ega)

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) buka suara terkait munculnya tawaran open trip atau perjalanan wisata berbayar untuk masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengimbau kepada para pihak terkait menghentikan aktivitas penawaran paket wisata berbayar tersebut. Ia menegaskan, kunjungan ke IKN tidak dipungut biaya apapun.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua," kata Troy, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (28/10/2024).

Troy juga menegaskan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun terkait paket kunjungan berbayar untuk datang ke KIPP IKN.

Hal tersebut dikarenakan saat ini IKN masih dalam proses konstruksi, di mana pembangunan fisik masih berjalan dengan banyak alat berat. Kunjungan dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan.

"Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini. Perlu diingatkan pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan," ujarnya.

Selain itu, menurut Troy, kunjungan juga perlu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Karena itulah, diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan terutama di wilayah KIPP yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Otorita IKN menghimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN," kata dia.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, bercerita bahwa dirinya pernah ditawari pihak tertentu untuk paket wisata berbayar ke IKN yang jelas tidak berizin. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar tersebut.

"Hal ini sangat tidak dibenarkan. Kami minta agar para pihak yang mengedarkan publikasi paket berbayar wisata kunjungan ke lokasi Plaza Seremoni, Taman Kusuma Bangsa dan lain-lain agar segera menghentikan dan menyudahi praktik-praktik yang akan disalahartikan oleh publik dan mengambil keuntungan sepihak," tegas Alimuddin.

Untuk masyarakat yang berminat datang ke IKN untuk melihat progres pembangunan KIPP, Otorita IKN mengingatkan kembali agar mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku. Kunjungan bisa dilakukan setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Otorita IKN juga meminta agar masyarakat tidak memasuki area KIPP menggunakan kendaraan pribadi, serta kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR.

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti kasus pailit yang dialami PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri telah meminta perusahaan tidak buru-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indah menjelaskan, saat ini belum ada data resmi yang masuk soal karyawan yang terancam PHK. Indah menegaskan proses produksi di Sritex tetap berjalan dan perusahaan tetap menerima order.

"Mereka masih terima order dan berproduksi," katanya kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Indah meminta Sritex menunggu sampai adanya putusan inkrah atau putusan dari Mahkamah Agung. Perusahaan juga diminta tetap membayar hak-hak karyawan, termasuk gaji.

"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," ujarnya.

Kemnaker meminta agar semua pihak, yaitu manajemen dan Serikat Pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan. Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak dengan mengutamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif.

Rencananya pihak manajemen Sritex akan dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sukoharjo untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Plh. Kadisnaker Jawa Tengah, Mumpuniati, pemanggilan akan dilakukan pada Jumat Pagi, 25 Oktober 2024.

(ily/rrd)

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pihak minimarket memberikan klarifikasi terkait video viral seorang pria yang memamerkan alat kelamin pada Senin (30/9) kemarin.

Andan Branch Corporate Communication Cabang Lampung untuk minimarket tersebut mengatakan, perilaku pria di dalam video termasuk perilaku abnormal.

"Jadi untuk menunjukkan alat kelamin itu, tentunya orang-orang normal tidak akan mungkin dilakukan, perilaku seperti ini perilaku abnormal, tentunya kita gak bisa melarang (mencegah) orang tersebut untuk berperilaku di tempat kita," katanya.

"Sejauh ini yang saya liat video aslinya, ini sudah termasuk dalam perilaku menyimpang dan lebih condong ke perilaku abnormal," lanjutnya.

Menurut Andan, terkait perbuatan tak senonoh yang dilakukan oleh pria tersebut, pihaknya belum melaporkan kepada pihak kepolisian.

"Kita masih dalam diskusi mau langkah seperti apa untuk ke depannya, jadi untuk kejadian ini kita masih diskusi di internal kita," ucapnya.

Meski demikian, lanjut Andan, pria tersebut memang kerap belanja di minimarket tersebut.

"Menurut informasi iya bener dia sering belanja di minimarket," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Beredar dimedia sosial seorang pria diduga melakukan aksi ekshibisionisme di salah satu minimarket yang berada di Jalan Samratulangi, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, Senin (30/9).

Dalam video yang diterima Lampung Geh, pria tersebut mengenakan baju kaus berwarna hitam dan celana jeans. Terlihat, pria itu memperlihatkan alat kelaminnya di dekat meja kasir. (Yul/Ansa)

Bisnis.com, JAKARTA - Gojek angkat bicara mengenai kabar adanya pembatalan sepihak pesanan makanan (order food) pada saat driver ojek online melakukan demo.

Ramai di akun media sosial X (sebelumnya Twitter), seorang pelanggan Gojek yang memesan makanan via GoFood, mengaku dibatalkan secara sepihak oleh Gojek.

Pengalaman itu dibagikan warganet @ifhtulsina di X, pada saat para pengemudi ojek online (ojol) atau driver melakukan aksi demo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/8/2024).

Dalam cuitannya, akun tersebut mengunggah tangkapan layar yang berisikan dukungan terkait aksi demo ojol melalui pesan di aplikasi besutan Nadiem Makarim.

Di sana, terlihat akun @ifhtulsina dan sang driver berkirim pesan terkait aksi demo ojol. Di sana, pelanggan memberikan semangat kepada driver terkait tuntutan upah yang layak.

Namun, tak lama pesanan tersebut dibatalkan bukan dari pelanggan, melainkan secara sepihak dari Gojek di saat pesanan hampir tiba di lokasi pelanggan. Driver menyebut pesanan tersebut dianggap sebagai orderan fiktif.

“Bisa-bisanya dibilang orderan fiktif karena menyatakan dukungan pada para ojol lewat chat-nya. Tiba-tiba semua dicancel padahal makanan sudah sampai rumah. Outlet dan driver jadi ga dapat apa-apa. Whoa gokil,” tulisnya.

Dia juga mengungkap bahwa driver dan merchant tidak mendapatkan uang dari transaksi pesanan, sebab uang tersebut kembali ke rekening pelanggan.

Menanggapi hal itu, Head of Corporate Affairs Gojek Rosel Lavina menyatakan bahwa Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib.

Selama ini, ungkap Rosel, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang perusahaan miliki.

“Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi,” kata Rosel kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Lebih lanjut, Rosel menyatakan Gojek tetap beroperasi secara normal dan pengguna bisa menggunakan layanan Gojek seperti biasa.

“Kami menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa,” ujarnya.

Dia menambahkan Gojek juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. “Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami,” tandasnya.

Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional menyebut aksi demo dilakukan untuk menyuarakan ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi ojek online. Antara aplikator, yaitu Grab, Gojek, Maxim, Shopee, dan Lalamove dengan mitra pengemudi ojol. “Maka, kami atas nama driver se-Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun baik makanan, paket, dan kendaraan pada 29 Agustus 2024,” ungkapnya.

Hotel Orchardz, Sawah Besar, Jakarta Pusat, membuka peluang untuk melaporkan panitia kontes kecantikan transpuan ke polisi. Namun, pihak hotel masih mempelajari pasal yang pantas dikenakan pada panitia acara.

Sebagai informasi, panitia kegiatan mengajukan untuk mengadakan kegiatan gala dinner ke pihak hotel, bukan untuk kegiatan kontes kecantikan yang melibatkan transgender.

"Ini sedang kita pelajari, delik apa," kata Director Of Sales Hotel Orchardz, Achmad Gandy, kepada wartawan, Rabu (7/8).

Kini, pihaknya bakal berupaya untuk menjaga nama baik hotel dan izinnya. Di hotel, terdapat ratusan pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya.

"Mereka kepala keluarga nyari nafkah di sini dan itu tidak dipikirkan oleh mereka yang gelar acara. Mereka itu nipu kita. Karena bahasanya gala dinner," kata dia.

Atas kejadian itu, panitia dan pengelola Hotel Orchardz bakal dikenakan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Mereka dinilai melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang mengatur tentang keramaian.

"Karena sempat sudah viral namun dalam hal ini ya kami akan tindak lanjuti dengan pasal tersebut dengan sanksi kemungkinan itu tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, TP Purba, di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Sementara, Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie, menegaskan pihaknya tidak pernah memberi izin keramaian pada panitia. Padahal, untuk izin keramaian termasuk yang digelar di hotel, mesti mendapat izin dari kepolisian.

"Polri tidak pernah memberikan izin keramaian," kata dia.

Masih Utang Biaya Sewa Hotel

Panitia kontes kecantikan ini juga disebut belum melunasi sewa ballroom ke Hotel Orchardz.

"Kami pihak hotel dirugikan banget. Event mereka saja ini belum bayar lunas," kata Achmad.

Achmad menambahkan peristiwa itu bakal dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ke depan, pihaknya akan lebih detail memilah acara yang pantas digelar di hotel. Dia berharap peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Ke depan kalau mau ada kegiatan apapun kita akan minta rundown acaranya," ucap dia.

Hotel Orchardz juga membuka peluang untuk melaporkan panitia kegiatan ini ke polisi. Namun, pihak hotel masih melakukan pendalaman mengenai pasal yang ingin dijeratkan.

Sebagai informasi, panitia kegiatan mengajukan untuk mengadakan kegiatan gala dinner ke pihak hotel, bukan untuk kegiatan kontes kecantikan yang melibatkan transgender.

Perlu dipahami bersama pihak yang berutang itu tidak semuanya berniat tidak baik, sekalipun juga ada yang memiliki niat kurang baik walaupun mereka juga menyadari bahwa bilamana mereka berbuat curang, sesungguhnya mereka menutup dirinya sendiri dapat melakukan kegiatan bisnis lagi.

Banyak hal yang terjadi apabila dibitor gagal bayar; di antaranya karena persoalan salah tata kelola, solvabiltas, keadaan-keadaan di luar dirinya, pandemi, ekonomi (baik global, regional maupun domistik). Hal tersebut dapat terjadi ke pihak siapa pun dan pihak mana pun.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa setiap kreditor tidak dapat dikatakan tidak mungkin menjadi debitor, artinya, di satu pihak bisa berada pada posisi kreditor, di lain pihak sebagai debitor, begitu seterusnya. Di dalam hal ini demikian sesungguhnya pelaku bisnis itu tidak selalu dapat dipastikan akan mendapatkan keuntungan. Artinya filosofi pelaku bisnis itu menyadari bahwa setiap kegiatan usaha menggunakan prediktabilitas atau probabilitas.

Seperti kegiatan pertanian contohnya, tidak selalu menanam benih, akan menghasilkan buah. Hal ini digunakan menjadi pepatah oleh petani. “Bahwa setiap menanam benih di musim tanam tidak mungkin akan menghasilkan jumlah panen selalu sama di setiap musim panen.”

Dengan memahami bentuk dan skema bisnis yang digambarkan di atas, seyogyanya, tidak mungkin BUMN itu dapat dimohonkan PKPU apalagi pailit, mengingat menurut Undang Undang Perbendaharaan Negara mengatur tidak membolehkan aset negara untuk disita karena seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara (Pasal 50), dan kalau seandainya dimungkinkan ada pemegang saham lainnya selain negara maka perlu dibuatkan skema bisnis yang lain yang tidak mengganggu penyertaan modal oleh negara.

Terlebih-lebih telah ada putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-VII/2009) yang tidak membolehkan aset negara disita karena aset negara itu diambil dari uang rakyat yang semata-mata tujuannya untuk kemakmuran rakyat.

Hambatan lain yang menyatakan BUMN tidak mungkin dapat dimohonkan PKPU atau pailit itu dikarenakan telah diaturnya di dalam UU K & PKPU bahwa yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU hanyalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sehingga memperkuat pandangan penulis bahwa tidak seharusnya BUMN diajukan permohonan pailit maupun PKPU.

Berbeda halnya aspek utang di dalam kegiatan usaha dikaitkan dengan pemahaman undang-undang. Perlu dipahami juga, inti pengaturan di dalam UU K & PKPU tersebut itu mengatur tentang utang-piutang. Di dalam UU K & PKPU juga terdapat beberapa hal yang dirasa membingungkan dan masih menjadi diskusi di beberapa kegiatan karena belum terjadinya kesepahaman, khususnya dilihat dari perbedaan penafsiran, di antara stakeholder Kepailitan dan PKPU (Pemohon/Termohon Kepailitan, Kurator/Pengurus Kepailitan dan PKPU), juga Majelis Hakim yang mengadili dan Hakim Pengawas. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi akibat beberapa hal, di antaranya:

Pemahaman mengenai solven atau insolven. Di dalam UU K & PKPU tidak ada penjelasan yang konkret, saat mana debitor dapat dikatakan insolven dan apa ukurannya? Indonesia belum memiliki lembaga yang terakreditasi yang dapat menentukan pihak-pihak yang sudah dapat dikatakan insolvensi atau masih bisa disebut solven. Senyatanya semua penilaian tersebut diserahkan kepada Hakim yang mengadili perkaranya.

Di pemahaman penulis, istilah solven dan insolven itu sebelumnya berada pada ranah ilmu ekonomi (accounting), diserap oleh ilmu hukum, khususnya di dalam UU K & PKPU. Sementara pemahaman solven dan insolvensi dalam perspektif hukum dengan pemahaman pada ilmu ekonomi (accounting) berbeda.

Insolvensi (insolvency) adalah keadaan ketidakmampuan debitor membayar utang-utangnya, sedangkan solven artinya keadaan sebaliknya. Pertanyaannya, siapa yang berwenang menyatakan keadaan insolvensi? Di Indonesia belum ada lembaga yang memiliki kewenangan menentukan keadaan tersebut, begitu juga alat ukurnya.

Selain hal di atas yang juga dirasa membingungkan dengan diaturnya syarat ”pembuktian secara sederhana” untuk memutuskan kasus permohonan pailit atau PKPU yang tidak memiliki parameter agar dapat digunakan untuk menentukan sederhana atau tidaknya perkara kepailitan atau PKPU dan siapa yang berhak menentukan, selain sepenuhnya diserahkan kepada Hakim.

Sebagaimana dikemukakan di atas, paradigma ilmu ekonomi dengan ilmu hukum jelas berbeda. Ilmu ekonomi yang digunakan oleh pelaku usaha adalah melihat kegiatan bisnis itu dengan cara prospektif atau tidak, artinya kegiatan usahanya dapat diprediksi, tidak menjamin adanya suatu kepastian untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan ilmu hukum yang digunakan oleh Hakim di pengadilan dan masyarakat pada umumnya menuntut adanya kepastian hukum.

Di dalam kegiatan usaha “waktu” sangat memiliki peranan cukup penting. Misalnya, dalam kegiatan transaksi jual beli itu dilakukan dengan berbagai macam cara pembayarannya. Ada yang menyebut pembayaran dengan cara:

a. Tunai (bahkan ada istilah di pelaku usaha yaitu “cash keras”);

b. kredit (hal ini juga menentukan harga jual tentang berapa lama kreditnya akan dilakukan;

c. pembayaran dengan menggunakan cheque. Ini juga ada bermacam-macam: ada cheque tunai dan ada cheque sebagai jaminan;

d. bilyet giro (pemindah bukuan); dan masih ada bentuk-bentuk lainnya.

Macam-macam cara pembayaran ini akan berpengaruh ke waktu pelunasan, bahkan memengaruhi nilai harga transaksi perdagangannya. Hal ini penting untuk menentukan tolok ukur kapan debitor itu dikatakan insolvensi dan perkara permohonan pailit atau PKPU itu dapat dikatakan memenuhi syarat pembuktian secara sederhana.

Di dalam praktiknya pun untuk menentukan pembuktian secara sederhana itu bukanlah hal yang mudah. Padahal diketahui, efek dengan dikabulkannya permohonan pailit ataupun PKPU implikasinya cukup serius. Selain memengaruhi iklim usaha (investasi) juga berpengaruh ke persoalan tenaga kerja, yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hal ini rupanya disadari juga oleh Mahkamah Agung sehingga menganggap perlu menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang pada pokoknya mengatur untuk kasus gagal bayar dari Pengembang Rumah Susun (apartemen) tidak dapat dianggap sebagai “terbukti secara sederhana.”

Bagaimana mengukur sederhana atau tidak sederhananya itu dan siapa yang berwenang menentukan sederhana atau tidaknya? Dengan demikian, artinya walaupun UU K & PKPU mengatur harus terbukti secara sederhana, tetapi bisa direduksi oleh sebuah SEMA, alih-alih hasil rapat internal yang dijadikan pedoman untuk hakim-hakim Pengadilan Niaga.

Secara prinsip penulis sepakat dengan ketentuan tersebut agar tidak semua perkara kepailitan maupun PKPU disederhanakan. Di dalam praktiknya memang benar menyederhanakan permasalahan itu terjadi. Sehingga dengan mudah pihak satu mengajukan permohonan pailit atau mengajukan permohonan PKPU kepada pihak lainnya. Akan tetapi masalahnya SEMA tersebut bertetangan dengan undang-undang yang berlaku.

Setelah memahami dari apa yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan dalam pemahaman penulis sebagai berikut:

1. Badan Usaha Milik Negara atau disebut BUMN harus dipahami dengan menggunakan kacamata Pasal 33 UUD ’45 dalam arti bahwa BUMN yang ada di Indonesia itu tidak sama dan tidak boleh dipersamakan dengan badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang bertujuan murni mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Sedangkan BUMN yang didirikan dengan mendasarkan kepada falsafah atau ideologi negara yaitu Pancasila dengan menggunakan hukum dasar UUD 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa bertujuan guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Sejalan dengan poin di atas serta memahami sejarah lahirnya UU K & PKPU dihubungkan dengan sejarah lahirnya UU BUMN, maka seharusnya juga UU K & PKPU dibaca dengan menggunakan perspektif Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa yang bertujuan guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tidak sebatas berpikir ala Adam Smith (kapitalisme) yang menganggap negara tidak boleh melakukan campur tangan terhadap kebijakan ataupun mekanisme pasar yang ada.

Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan untuk menerima laporan guru honorer yang dipecat sepihak melalui kebijakan cleansing. Posko pengaduan dibuka untuk melindungi profesi guru.

"Kami menemukan ada banyak guru di Indonesia yang terdampak dan guru honorer yang merasa terdampak bisa melakukan pengaduan," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Pengaduan dimulai pada 18 Juli hingga 25 Juli 2024 atau selama sepekan. Guru honorer yang mengalami cleansing dapat melapor melalui https://bit.ly/FormulirPengaduanCleansingGuruHonorer.
Pengacara publik LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, mengatakan pentingnya membuka kanal pengaduan untuk memfasilitasi guru honorer yang terkena dampak kebijakan cleansing. "Jadi, tautan itu bisa diakses oleh kawan-kawan khususnya guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing ini," tutur dia.

Sebelumnya, Disdik DKI Jakarta memberhentikan guru honorer yang bekerja di sekolah negeri yang jumlahnya disebut mencapai 4.000 tenaga pengajar. Pemecatan itu lantaran pengangkatan guru honorer ini dilakukan secara malaadministrasi.

Mereka diangkat sepihak oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan Disdik. Selain itu, guru honorer ini digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tidak semua guru dapat digaji menggunakan dana BOS. Disdik DKI Jakarta menegaskan kebijakan cleansing bukan pemecatan melainkan penataan.

"Jadi, bukan dipecat. kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Baca juga: Disdik Jakarta Salahkan Kepsek Soal Kasus Cleansing Ribuan Guru Honorer

(REN)

Jakarta: Tahun ajaran baru 2024/2025 baru saja dimulai. Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat adanya bahaya baru yang mengancam terhadap keberadaan guru honorer.

Saat ini beredar sebuah formulir untuk sekolah memberikan daftar nama guru honorer. Di mana nama guru tersebut bakal terkena kebijakan cleansing guru honorer.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika pemberhentian guru itu merupakan pelanggaran. Hal ini menjadi bentuk inkompetensi dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengelola guru honorer.
"Untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus kembali mengumpulkan data, memulihkan kembali, mengembalikan kembali guru yang sudah 'dicut' atau 'diberhentikan'," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam siaran youtube LBH Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Ia menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta harus memberikan keadilan kepada guru honorer. Termasuk memberikan kepastian kerja kepada guru honorer secara berkeadilan.

"Ini semua dalam konteks penataan pegawai non-ASN, termasuk tidak terbatas pada guru-guru yang ada khususnya di Provinsi DKI Jakarta," tambah dia.

Setelah mengembalikan guru honorer ke sekolahnya, pihak dinas pendidikan yang terkait persoalan ini tak boleh lagi menjalankan tugasnya. Tak ada pilihan lain selain mundur dari memgurus pendidikan.

"Ridak ada alasan lagi bagi para dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk bertahan dan menjalankan tugasnya. Tidak ada pilihan selain mundur. Itu statement kami," pungkasnya.

Baca juga: Upaya 'Penghapusan' Guru Honorer, P2G Ingatkan Komitmen Pemerintah

(CEU)

Putusan hakim tungga PN Bandung, Eman Sulaeman, yang membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, diapresiasi pihak Vina.

Pengacara keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, sudah curiga sejak awal Pegi ditangkap pada 21 Mei 2024.

"Kami bersyukur bahwa yang tidak bersalah akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Sejak awal, kami sudah meragukan penetapan Pegi sebagai tersangka, dengan bukti-bukti yang menyusul dan DPO yang kami anggap fiktif," kata Raden, Senin (8/7).

Reza meminta polisi tidak lagi menggunakan ilustrasi wajah DPO, atau karikatur, yang dapat membingungkan masyarakat.

Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah rilis film horor "Vina: Sebelum 7 Hari" pada April 2024. Film yang terinspirasi kasus Vina Cirebon itu mengingatkan pada hasil sidang Vina Cirebon yang menyatakan masih ada 3 DPO kasus tersebut.

Polisi kemudian menangkap seorang kuli bangunan yang diyakini sebagai Pegi alias Perong pada 21 Mei 2024 dan menyatakan 2 DPO lainnya tidak pernah ada.

Pria yang ditangkap itu bernama Pegi Setiawan, berusia 27 tahun. Dia menyangkal sebagai pelaku dan melakukan gugatan praperadilan. Hasilnya, hari ini hakim melepaskan Pegi dari tahanan dan status tersangkanya gugur.

Sebelumnya, Kejati Jabar mengembalikan berkas Pegi ke Polda Jabar pada 2 Juli karena dianggap tak memenuhi syarat formil dan materiel.