Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pendanaan untuk menuju transisi energi membutuhkan dana yang jumbo, bahkan berkali-kali lipat dari belanja APBN saat ini.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Saiful Islam, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk mencapai target transisi energi Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai US$ 1 triliun, atau sekitar Rp 16.000 triliun jika menggunakan kurs 16.000 per dolar Amerika serikat.

Saifal menyebut, nilai ini setara dengan lebih dari empat kali lipat belanja APBN tahun 2024, yang saat ini masih berjalan dan akan ditutup dalam dua bulan ke depan.

Untuk mencapai target pendanaan sebesar ini, Kementerian Keuangan berperan aktif memobilisasi dana dari berbagai mitra internasional, termasuk lembaga multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta.

Saiful menjelaskan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah ditunjuk sebagai Energy Transition Country Platform, yang menjadi dasar koordinasi pemerintah dalam aspek investasi dan pembiayaan untuk transisi energi.

“Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dari aspek investment and financing transisi energy,” ujar Saiful dalam acara Webinar The Government Investment Insight, Kamis (11/7).

Selain upaya pendanaan internasional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyediakan dua skema pendanaan untuk mendukung transisi energi, yakni penerusan pinjaman dan investasi pemerintah.

Saiful menyatakan bahwa modalitas penerusan pinjaman telah diutilisasi oleh PT PLN, PT SMI, dan PT Pertamina, khususnya melalui PT Pertamina Geothermal Energy, untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti tenaga air (hydro) dan panas bumi (geothermal).

Sebagai bentuk dukungan baru, pemerintah juga membuka opsi investasi pemerintah yang dapat diakses untuk mendukung berbagai skema transisi energi, termasuk rencana pensiun dini untuk PLTU.

Langkah ini diharapkan akan mempercepat upaya transisi energi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mencapai target net zero emissions pada tahun 2060.

"Modalitas pemerintah dapat diutilisasi untuk berbagai skema transisi energi termasuk untuk pensiun dini PLTU," katanya

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT GE Nusantara Turbine Service (PT Gents) perusahaan perbaikan turbin, telah memperluas kapasitasnya untuk menangani perbaikan turbin gas kelas F. Langkah ini mendukung transisi energi Indonesia menuju sumber energi yang lebih bersih.

Country Director Leader Gas Power Indonesia GE Vernova, George Djohan, menjelaskan bahwa PT Gents kini telah meningkatkan kemampuannya dari perbaikan turbin kelas B/E menjadi kelas F. Perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga kualitas tertinggi dalam layanan perbaikan tersebut.

Djohan menyatakan bahwa target perusahaan adalah menjadi pusat perawatan turbin gas mutakhir di kawasan ini, sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk memperkuat kemampuan rekayasa dalam negeri.

Perbaikan pertama turbin gas kelas F oleh PT Gents menandai pencapaian penting yang memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar energi global.

"Dengan kemampuan ini, Indonesia mampu menangani proyek yang lebih kompleks dan meningkatkan reputasi sebagai pusat teknologi tinggi di sektor energi," ujarnya dalam keterangannya seperti dikutip Jumat (25/10).

Pengembangan ini juga berdampak pada daya saing Indonesia di pasar internasional. PT Gents kini dapat melayani pelanggan dari Amerika hingga Asia, yang diharapkan akan meningkatkan ekspor dan menjadikan Indonesia bagian penting dari rantai pasokan energi global.

Selain itu, PT Gents telah menciptakan sekitar 30 posisi baru untuk teknisi dan profesional, mendukung pengembangan tenaga kerja lokal di sektor energi. Hal ini juga memperkuat rantai pasokan lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Djohan mengakui tantangan dalam mendukung transisi energi Indonesia, terutama dalam peralihan dari batu bara ke gas. PT Gents bersiap menghadapi tantangan ini dengan mempertimbangkan potensi penggunaan hidrogen hijau dan amonia sebagai bahan bakar pembangkit listrik tanpa emisi.

PT Gents juga berkolaborasi dengan pembuat kebijakan dan pemimpin industri untuk mencapai tujuan keberlanjutan Indonesia, termasuk netralitas karbon pada tahun 2060.

Dengan peningkatan kapasitas dan komitmen terhadap inovasi, PT Gents siap mendukung pertumbuhan energi Indonesia dan memperkuat posisi negara di kancah global.

PT Gents adalah perusahaan yang berada di Kota Bandung, yang bergerak di bidang Turbine Services.

Bisnis.com, JAKARTA — Kawasan Asia Tenggara diproyeksi gagal mencapai target produksi energi terbarukannya, menyoroti kesulitan untuk lepas dari bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam cair (LNG).

Pusat Energi Asean alias Asean Centre for Energy menyatakan dalam sebuah laporan bahwa energi bersih akan mencapai 19% dari total bauran energi regional pada akhir tahun depan, dibandingkan dengan target Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebesar 23%. Asia Tenggara dapat menjadi pengimpor bersih LNG pada 2027.

JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan masih banyak risiko bagi investor untuk jor-joran menggelontorkan dananya dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kegelisahan para investor dinilai bisa dijawab dengan produk dan layanan dari sektor perasuransian.

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menuturkan, Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) meminta langkah yang lebih ambisius dalam upaya pencapaian target iklim yakni menurunkan gas emisi rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030 dan mencapai net zero pada awal tahun 2060 atau lebih awal.

“Akan tetapi, ada risiko-risiko terkait upaya transisi mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sebagai contoh, adalah banyaknya kemungkinan investasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko-risiko tersebut sulit untuk diprediksi karena kurangnya data secara historis,” ungkap Arsjad dalam Indonesia Re International Conference (ICC) 2024, yang digelar baru-baru ini.

Oleh karena itu, industri perasuransian termasuk salah satunya yaitu perusahaan reasuransi memiliki peran penting menekan kegelisahan para investor lewat kapabilitasnya menerima sebaran risiko. Dengan asuransi dan reasuransi yang bisa menyerap risiko para investor itu, Kadin yakin usaha menyerap investasi yang ramah lingkungan dapat lebih diupayakan dan aman untuk para investor.

“Sebagai tempat bernaung pelaku usaha dan industri di Indonesia, Kadin Indonesia mengakui peran penting industri reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan dengan memberikan stabilitas finansial dan mitigasi risiko, juga memungkinkan para perusahaan asuransi menawarkan cakupan (coverage) yang lebih luas untuk mendorong investasi ekonomi hijau,” urai Arsjad Rasjid.

Dia percaya, dengan semangat masyarakat Indonesia yang biasa disebut "Gotong Royong", kolaborasi kuat di antara berbagai industri baik swasta dan pemerintah juga pihak internasional dibutuhkan untuk membangun Indonesia hijau, resilient dan future-ready.

“Bersama-sama kita dapat mencapai Indonesia Emas 2045 yang bersamaan dengan momentum 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, menuju pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkas Arsjad Rasjid.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PLTS atap adalah salah satu solusi transisi energi yang menjanjikan. Bukan cuma meningkatkan bauran energi bersih, yang punya target ambisius mencapai 23% per 2025, PLTS atap juga dapat mendorong kemandirian energi masyarakat. Karena dibangun di atap bangunan, ia dapat dikembangkan tanpa pembukaan lahan baru, tidak seperti mayoritas pembangkit lain yang kerap mendorong berbagai masalah seperti perampasan lahan dan pengambilalihan fungsi hutan.

Jika dimanfaatkan oleh seluruh pihak, mulai dari kawasan residensial, bisnis, hingga industri, PLTS atap memiliki potensi maksimal hingga 32,5 GW di Indonesia. Bisa dibandingkan dengan produksi total listrik Indonesia di tahun 2022 sejumlah 38 GW. Wajar jika pemerintah menggadang-gadang PLTS atap sebagai solusi transisi energi.

Namun, keberadaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2024 mengenai pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS atap), justru menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah pada pemanfaatan PLTS atap.

Perubahan dalam Permen

Ada beberapa poin perubahan utama. Pertama, hilangnya aturan ekspor-impor. Sebelumnya, pelanggan dapat “mengekspor” kelebihan produksi listrik mereka ke jaringan listrik PLN, yang akan menjadi potongan terhadap biaya listrik mereka. Penghilangan peluang itu akan mengurangi insentif warga untuk mengadopsi PLTS atap.

Kedua, penambahan faktor pembatasan kuota pemasangan PLTS atap; dari yang sebelumnya hanya ditentukan oleh kapasitas jaringan, menjadi ditentukan oleh KEN (Kebijakan Energi Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik).

Padahal, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) terbaru, target energi terbarukan sendiri dipangkas menjadi 17-19%. Hal ini dapat semakin membatasi kuota pemasangan bagi mereka yang berminat mengadopsi PLTS atap. Jika tidak transparan, kuota ini juga dapat menjadi celah baru untuk suap dan korupsi.

Poin ketiga adalah sulitnya permohonan izin pemasangan. Calon pelanggan harus melakukan permohonan izin pasang yang hanya diselenggarakan pada bulan Januari dan Juli. Hal ini akan menjadi satu lagi prasyarat yang mempersulit pelanggan, baik dalam skala rumahan atau industri kecil. Daftar di bulan yang ditentukan juga tidak menjamin pendaftar dapat serta merta memasang PLTS atap.

Keempat, pemasangan harus dilakukan oleh badan usaha tersertifikasi khusus. Selain menambah syarat pemasangan bagi masyarakat dan industri, hal ini dapat menjadi peluang korupsi dan kecurangan dalam proses sertifikasi. Bertambahnya syarat pemasangan dapat berpotensi membuat harga komponen peralatan PLTS atap tidak dapat bersaing sehat yang akan meningkatkan beban biaya listrik.

Kelima, adalah ancaman hukuman terhadap pelanggan yang melanggar peraturan. Konsekuensinya, apabila pelanggan tidak memahami penuh tahapan dan persyaratan pemasangan PLTS atap, mereka berisiko terkena denda hingga 240 kali kapasitas terpasang.

Keseluruhan perubahan tersebut menimbulkan satu pertanyaan: apabila pemerintah berniat serius menimbang PLTS atap sebagai solusi transisi energi Indonesia, mengapa begitu banyak perubahan yang membatasi, ketimbang mendorong angka pengadopsian PLTS atap?

Perubahan deskripsi tujuan peraturan dalam peraturan menteri ini semakin mengindikasikan berubahnya pandangan pemerintah tentang PLTS atap.

Tujuan peraturan diubah dari, “a. menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap; b. mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan; dan c. berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca,” menjadi “a. menghemat tagihan listrik Pelanggan PLTS Atap; b. mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan; dan/atau c. berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca (pasal 3 Permen ESDM 2/2024).

Perubahan sederhana ini menunjukkan pergeseran pandangan pemerintah, dari PLTS sebagai upaya optimis untuk transisi energi dari bahan bakar fosil yang kotor, menjadi menjadi sekadar teknologi yang penuh batasan dan aturan yang menghambat.

Pembatasan bukan hanya terjadi di skala rumah tangga. Meski pemerintah berniat mempermudah pengadopsian di skala industri dengan penghilangan biaya kapasitas – yang akan membantu industri yang notabene punya konsumsi listrik lebih stabil dengan konsumsi besar - ia tetap dipenuhi prasyarat yang semakin pelik.

Dari peraturan sebelumnya saja, banyak pelaku industri yang mundur karena syarat-syarat yang memberatkan untuk pemasangan PLTS atap. Kini kapasitas listrik terpasang melebihi 500 KW perlu izin khusus untuk memasang PLTS atap. Untuk kepentingan industri yang lebih besar, bahkan diperlukan peralatan tambahan seperti prakiraan cuaca (weather forecast) yang terintegrasi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)/smart grid. Hal tersebut tentu membebani industri, khususnya dalam biaya investasi awal.

Pelaku industri penyedia komponen PLTS juga mengeluhkan syarat pendaftaran badan usaha yang tidak transparan. Permen ini merunut standar tahapan penyediaan komponen secara sangat rinci.

Di satu sisi, ini dapat dilihat sebagai langkah baik untuk mendorong kesiapan penyediaan sistem dan keandalan produk. Namun, perlu dipastikan apakah standarisasi ini bukan sekadar pembatasan ruang partisipasi dan kompetisi industri. Situasi ini dapat berdampak bagi harga instalasi panel surya, sekaligus menjadi ceruk peluang praktek korupsi dan kolusi terkait penyediaan produk pendukung PLTS atap.

Lagi-lagi Salah Oversupply

Pembatasan pemasangan PLTS atap ini disinyalir berkaitan dengan adanya kelebihan kapasitas jaringan listrik Indonesia (oversupply) yang masih akan terjadi setidaknya hingga 2027. Padahal ini seharusnya menjadi alasan untuk berhenti membangun pembangkit berbahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan di masa mendatang, bukan menghambat dukungan upaya pembangunan energi bersih di masyarakat.

Indonesia mengalami kelebihan energi listrik hingga 50%-60% dari kebutuhan. Kondisi oversupply ini disebabkan oleh sistem take-or-pay, ketika PLN sebagai pengelola tunggal dengan adanya Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) wajib membeli seluruh listrik yang disediakan oleh penyedia listrik independen (IPP).

Pertumbuhan konsumsi listrik yang tidak sesuai dengan kebutuhan menyebabkan oversupply dari tahun ke tahun semakin parah. Kondisi ini membuat PLN merugi. Anehnya, pemerintah malah merencanakan tambahan 13,8 MW listrik dari PLTU Batubara dalam RUPTL 2021-2030.

Kondisi oversupply Indonesia saat ini adalah akibat dari miskalkulasi pemerintah. Sedihnya, hal ini juga disertai dengan meningkatnya utang dan kewajiban sewa produsen listrik (IPP) ke PLN yang berimbas menyusutnya ruang bagi pertumbuhan energi terbarukan, terutama bagi pembangkit skala kecil seperti PLTS atap.

Hingga akhir 2023, 86,9% dari bauran energi Indonesia yang kelebihan beban ini berasal dari bahan bakar fosil seperti batubara. Terutama di bawah tekanan transisi energi, pemensiunan PLTU lama dan penghentian pembangunan PLTU baru seharusnya menjadi solusi yang didorong pemerintah. Bukan malah membatasi PLTS atap.

Namun oversupply lagi-lagi dibebankan kepada warga yang digiring untuk lebih konsumtif listrik. Sementara upaya warga untuk berdaya dan berdaulat dengan memproduksi energi sendiri, termasuk lewat PLTS atap, malah dibatasi.

Inkonsistensi ini menunjukkan masih lemahnya komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi yang adil dan demokratis.