Jakarta -

PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera (PHE OSES) resmi menyalurkan gas bumi ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Cilegon. Penyaluran gas bumi ini dimulai pada Jumat (01/11) lalu.

Bertempat di PLN Indonesia Power UBP Cilegon, pembukaan katup aliran gas pertama atau open valve first gas ini menandai dimulainya sinergi guna mendukung ketersediaan pasokan gas yang andal demi pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Terhitung 1 November 2024, PHE OSES menyediakan gas sebesar 5 BBUTD Billion British Thermal Unit per Day), dengan total volume sebesar 9.977 BBTU sampai dengan tahun 2029. Gas yang dipasok ini akan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik wilayah Cilegon-Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.

PLTGU Cilegon merupakan satu-satunya pembangkit bertenaga gas di wilayah Banten, yang berperan vital sebagai salah satu interkoneksi jaringan transmisi Jawa-Bali. Listrik dari PLTGU Cilegon diperuntukan untuk menyuplai kebutuhan listrik industri di Banten. General Manager PHE OSES Antonius Dwi Arinto menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menciptakan ketahanan energi nasional.

"Kerja sama ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk mendukung kebutuhan energi nasional, melalui kerja sama yang solid antara PHE OSES, SKK Migas dan PLN," kata Antonius dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/11/2024).

Menurut Antonius, dengan sinergi lintas instansi pemerintah, potensi energi domestik dapat dioptimalkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri. Pada acara pembukaan tersebut, hadir pada perwakilan SKK Migas, Vice President Primary Energy Planning & Control II PLN IP, dan perwakilan management PHE OSES lainnya.

"Kami berharap sinergi ini dapat menjadi contoh bagaimana semangat kebersamaan dapat menghasilkan dampak yang besar untuk mendukung ketersediaan energi yang andal, efisien dan berkelanjutan," lanjutnya

(kil/kil)

JAKARTA - Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mencapai target kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) sebesar 10,5 Giga Watt (GW) pada 2035. Berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, akademisi, media massa, dan masyarakat, perlu bekerja sama memastikan transisi energi berjalan lancar menuju target Indonesia Emas 2045 dan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Pengembangan energi panas bumi, yang memiliki cadangan besar di Indonesia, harus dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memajukan sektor energi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan. Melalui pendekatan pentahelix, setiap pihak diharapkan dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Julfi Hadi mengatakan, Indonesia saat ini memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW akan tetapi pemanfaatannya masih minim hanya sekitar 2,2 GW. PGE berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

"Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030," ujar dia dalam webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" di Jakarta, dikutip Jumat (25/10/2024).

Menurut dia, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional. Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai USD17-18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar USD21-22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m� CO?.

"Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim," ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan. Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun. Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia," kata dia.

Pada kesempatan itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) unsur konsumen Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

"Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia," katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan. Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang. "Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor," katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi. Contohnya, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih. "Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini," kata dia.

Para narasumber pun sepakat bahwa kesuksesan pengembangan energi panas bumi di Indonesia bergantung pada komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan energi terbarukan.

Dukungan yang kuat dari media juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam transisi energi ini. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas bumi dan mencapai target ketahanan energi yang berkelanjutan.

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pasokan energi primer ke pembangkit PLN Grup jelang pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam keadaan aman. Pengapalan batu bara, bahan bakar minyak (BBM) maupun suplai gas untuk pembangkit dipastikan terjaga.

"Saat ini kondisi pembangkit dalam posisi yang cukup dengan rata-rata HOP batu bara 28 hari," ujar Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Iwan merinci, HOP pembangkit di Regional Jamali (Jawa-Madura-Bali) rata-rata mencapai 25,4 hari. Smentara, HOP di Sumkal (Sumatera-Kalimantan) mencapai 18,7 hari. Khusus untuk Sulmapana (Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara), HOP bahkan mencapai 31,8 hari.

"Tak hanya batu bara, PLN EPI juga memastikan pasokan gas dan BBM untuk pembangkit terpenuhi sesuai jadwal pengiriman energi primer," tegas Iwan.

Dia menambahkan, PLN EPI terus melakukan koordinasi dengan Subholding PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power agar operasional pembangkit terkait dengan energi primer di seluruh Indonesia tidak mengalami kendala selama prosesi pelantikan presiden.

Iwan menegaskan, upaya yang dilakukan PLN EPI tak hanya untuk mengamankan pasokan listrik selama acara penting tersebut, namun juga memastikan kehandalan energi listrik bagi masyarakat.
"Dengan terjaminnya pasokan energi primer, operasional pembangkit akan lebih aman dan mampu mengalirkan listrik yang andal untuk masyarakat," jelasnya.

Jakarta - PT PLN (Persero) mengungkapkan rencana besar pembangunan pembangkit listrik hijau dalam beberapa tahun ke depan. Ditargetkan hingga 2040 Indonesia bisa memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) hingga 30 Giga Watt (GW).

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, konsumsi listrik saat ini didominasi di Pulau Jawa. Sedangkan, untuk pembangkit listrik berbasis EBT sendiri kebanyakan berada di luar Pulau Jawa.

Karena itulah, untuk memastikan pasokan listrik EBT tersebar secara merata, pihaknya berencana untuk membangun Green Enabling Transmission Line. Ditargetkan, nantinya pada 2040 sumber EBT yang tersedia untuk ditransmisikan mencapai 30 GW.

"Kita bangun green enabling transmission line ini, maka akan ada penambahan renewable energy dalam skala yang sangat besar lebih dari 30 GW," kata Darmawan, di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Darmawan mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan 70.000 km transmission line hingga 2040 untuk mendukung distribusi listrik tersebut. Hal ini sejalan dengan rencana PLN untuk merealisasikan kebijakan transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi berbasis EBT.

Adapun pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara selalu menyesuaikan pusat permintaan, misalnya untuk kebutuhan industri. Namun, kondisinya berbeda bagi pembangunan pembangkit EBT, baik itu air (PLTA), solar (PLTS), angin (PLTB), hingga panas bumi (PLTP), yang sumbernya biasanya jauh dari pusat permintaan.

"Untuk itu kita menghadapi suatu tantangan bagaimana adanya mismatch, lokasi dari resources hidro, geothermal, wind dengan solar dengan epicentrum of demand," ujarnya.

Pembangunan green enabling transmission line didorong untuk menjadi solusi atas permasalahan ini. Ia mengatakan, selama 10 tahun terakhir pembangunan transmisi hijau ini hanya sekitar 53.000 km, meskipun panjangnya sudah melebihi keliling bumi yakni 42.500 km.

"Kalau sampai 2040 sampai sekitar 70.000 km transmission line. Hanya untuk menyambungkan mismatch antara lokasi dari resources sampai ke epicentrum of demand," kata dia.

Di samping itu, ia mengungkapkan bahwa saat ini PLN tengah membangun smart grid untuk mengakomodasi listrik dari pembangkit EBT yang bersifat intermiten.

"Kita tidak mungkin bisa menambah variable renewable energy solar and wind dalam skala yang besar. Maka dengan perancangan seperti ini ke depan 75 persen penambahan kapasitas pembangkit kita berbasis pada renewable energy," ujar Darmawan.

Sebagai tambahan informasi, Indonesia telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2020-2030 sebesar 41 GW selama 10 tahun. Terdapat di dalamnya 21 GW atau 52% proyek yang berasal dari pembangkit EBT.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hingga 2040 akan ada penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 21 gigawatt (GW) menjadi 62 GW. Menurutnya, target RUPTL energi baru terbarukan (EBT) 62 GW ini dua kali lipat dari listrik yang ada di Indonesia saat ini.

"Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita tentang Energi Terbarukan 62 Gigawatt hingga 2040. Ini, menurut saya, dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," kata Luhut, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Kamis (5/9/2024). (kil/kil)

Jakarta -

PT PLN (Persero) berencana akan melibatkan investor swasta dalam pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan (EBT). Ditargetkan kontribusi swasta dalam pembangunan pembangkit ini mencapai 60%.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya tidak dapat bekerja sendirian dalam pembangunan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Karena itulah, untuk mendukung kebutuhan pembangunannya akan didorong keterlibatan swasta.

"PLN tidak mungkin menghadapi tantangan ini sendirian. Maka dalam perencanaan ke depan 60% dari pembangkit (listrik) yang ada adalah berbasis pada investasi swasta nasional bekerja sama dengan technology provider, international financing," kata Darmawan, di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Untuk mendukung hal ini, Darmawan mengatakan, dirinya perlu menyiapkan ekosistem untuk berinvestasi. Ia punya pekerjaan rumah (PR) agar mampu membangun ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi.

"Apa caranya membangun ekosistem yang kondusif berinvestasi, berkolaborasi? Adalah kita membangun kerjasama yang berbasis pada spirit of fairness," ujarnya.

Ia menjelaskan, fairness di sini ialah ekosistem ini harus bisa recover investment back atau tingkat pengembalian yang adil. Menurutnya, semua risiko harus dipetakan dengan baik dan segala risiko harus diatur dengan maksimal. Kemudian, ekosistem ini juga harus punya kelayakan teknis dan layak secara komersial.

"Kalau rate of return nya 3% nya 9%, ya lebih baik investasi duitnya ditaruh saja di bawah plateau. Nggak perlu investasi-investasi udah pasti rugi. Kalau rate of return nya 40% ya terlalu tinggi," terang Darmawan.

"Rate of return nya yang fair lah, yang moderate, yang disini adalah kerjasama yang win-win menguntungkan negara dan ekosistem kondusif untuk jadi bagian pembangunan bangsa," sambungnya.

(shc/kil)

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membocorkan rencana RI mengembangkan pembangkit listrik yang bersumber dari energi laut. Ditargetkan pada tahun 2060, pembangkit listrik ini sudah mampu menyalurkan listrik 2 giga watt (GW).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge'.

Target pemanfaatan pembangkit listrik berbasis energi laut tersebut tercantum dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Dalam skenario net zero, ini penggunaan angin bertambah, lalu laut akan ada. Laut sudah mulai di-address 2 giga (watt) di tahun 2060," kata Eniya, di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Eniya mengatakan, rencana pembangunan PLTGL ini sedang dalam proses kerja sama dengan Internasional untuk mempelajari datanya. Hal ini baik untuk pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL) dan maupun Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL).

"Memang laut ini sedang kita kerja samakan dengan internasional untuk bisa diambil datanya, baik dari gelombang maupun dari arus laut, maupun dari laut dalam, kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM mencatat total pemanfaatan energi terbarukan dari laut masih 0 persen. Padahal, potensi dari pembangkit listrik berbasis energi laut ini mencapai 63 GW.

Sedangkan untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia sendiri baru sebesar 0,3% atau sekitar 13,7 GW, dari total potensi sebesar 3,4 terawatt (TW).

Untuk merealisasikan optimalisasi sumber-sumber energi terbarukan ini, lanjut Eniya, mencapai US$ 15,9 miliar untuk kapasitas 7,66 GW hingga tahun 2030. Hal ini berdasarkan RUPTL.

"EBT kita saat ini baru dipakai 0,3%, di antara 3,4 TW potensinya. Di sini pun, laut masih 0 targetnya, pemanfaatannya. Nah, ini kita harapkan itu muncul di tahun berapa nih," kata Eniya. (shc/rrd)

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Pertamina Geothermal Energy (PGE) dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW. Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memaksimalkan potensi Energi Baru Terbarukan untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Consortium Agreement antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy. Moment tersebut yang diselenggarakan pada event Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC), baru-baru ini.

Baca Juga: 10 Tahun Jabat Presiden, Jokowi Heran Investasi Pembangkit Panas Bumi Masih Lambat

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sebagai pemilik potensi terbesar geothermal, diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia dengan perkiraan mencapai 24 ribu Mega Watt. Sebab itu, energi panas bumi harus terus dikembangkan agar optimal dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan rendah emisi dan mewujudkan ekonomi hijau.

"Negara kita Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, dalam mengembangkan industri hijau, dalam melakukan transisi ke energi hijau. Ini komitmen yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana," kata Jokowi.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia saat ini memiliki kapasitas listrik yang ada sebesar 93 Giga Watt atau setara dengan 93 ribu MW. Di mana 13,7 GW atau 15 persen diantaranya berasal daripada energi baru terbarukan. Energi panas bumi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Saat ini kapasitas dari pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia yang sudah jalan dan pertumbuhannya selama 10 tahun terakhir itu tumbuh dua kali lipat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, berdasarkan fakta tersebut pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT, sebab itu PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan mengandeng Pertamina Geothermal Energy.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis, sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin.

Baca Juga: Bahlil Ramal Investasi Panas Bumi Tembus Rp133 Triliun di 2024

Menurut Edwin kerja sama antara PLN IP dengan Pertamina Geothermal Energy meliputi pengembangan PLTP Cogeneration (Binary Unit) di lokasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Pertamina Geothermal Energy dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW. Adapun yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini meliputi PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution (NDC) serta program Net Zero Emission," tambahnya.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan, kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi.

"Kolaborasi adalah kunci dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan Dunia," Kata Jufli.

Jakarta -

PT PLN (Persero) berencana mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sumatera. Hal ini mengingat, potensi PLTA di wilayah tersebut sangat besar.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, Sumatera memiliki potensi PLTA sebesar 6 gigawatt (GW). Namun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lama, pembangunan PLTA yang direncanakan hanya 400 megawatt (MW).

"Di RUPTL lama, perencanaan ketenagalistrikan nasional, kita merancang dan membangun hanya 400 megawatt," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, sebanyak 5,6 GW tidak masuk perencanaan dalam RUPTL yang lama. Darmawan menuturkan, dalam perencanaan yang baru, pihaknya akan memanfaatkan segala potensi yang ada.

"Dengan perencanaan baru ini, kami tidak hanya akan memetakan, namun akan memanfaatkan setiap potensi yang ada," kata Darmawan.

Dalam kesempatan itu, Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi. Dia mengatakan, investasi global akan diterapkan di Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim yang menjadi masalah global.

"Tidak hanya negara ini, namun investasi global internasional dalam energi terbarukan akan diterapkan di Indonesia. Dan saya yakinkan Anda semua, ini adalah tantangan global," ungkap Darmawan.

Sementara, Mantan Perdana Menteri Australia sekaligus President International Hydropower Association (IHA) Malcolm Turnbull mengungkap keunggulan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dibanding dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Dia mengatakan, PLTA memiliki kemampuan lebih dalam menghasilkan energi baru terbarukan.

"Kita punya tenaga surya, kita punya tenaga angin, namun kita memerlukan tenaga air karena tenaga air lah yang memberikan kemampuan untuk menghasilkan energi terbarukan khususnya, dari tenaga surya dan angin," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga surya mengalami pertumbuhan yang pesat secara global. Menurutnya, belum ada teknologi energi yang berkembang secepat itu. Namun, dia mengatakan, sinar matahari dan angin tidak ada sepanjang waktu untuk menghasilkan energi listrik.

"Matahari tidak bersinar sepanjang waktu seperti halnya angin yang bertiup sepanjang waktu," katanya.

Dia mengatakan, diperlukan upaya untuk menjadikan energi terbarukan mengalir sepanjang waktu guna memacu perekonomian. Dia mengatakan, pembangkit listrik tenaga air adalah kuncinya.

"Dan kuncinya adalah pembangkit listrik tenaga air. Dan tentu saja bendungan-bendungan besar itulah yang sedang dibangun di Indonesia, di seluruh dunia, di Malaysia," katanya.

(acd/kil)

Jakarta -

Pulau Sumatera memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang besar. Namun, potensi itu mulanya berpeluang tak tergarap karena tidak masuk dalam rencana perencanaan ketenagalistrikan.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan, Sumatera memiliki potensi PLTA sebesar 6 gigawatt (GW). Namun, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lama, pembangunan PLTA yang direncanakan hanya 400 megawatt (MW).

"Di RUPTL lama, perencanaan ketenagalistrikan nasional, kita merancang dan membangun hanya 400 megawatt," katanya di Kantor Pusat PLN Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Dia mengatakan, sebanyak 5,6 GW tidak masuk perencanaan dalam RUPTL yang lama. Darmawan menuturkan, dalam perencanaan yang baru, pihaknya akan memanfaatkan segala potensi yang ada.

"Dengan perencanaan baru ini, kami tidak hanya akan memetakan, namun akan memanfaatkan setiap potensi yang ada," kata Darmawan.

Dalam kesempatan itu, Darmawan menekankan pentingnya kolaborasi. Dia mengatakan, investasi global akan diterapkan di Indonesia untuk menghadapi perubahan iklim yang menjadi masalah global.

"Tidak hanya negara ini, namun investasi global internasional dalam energi terbarukan akan diterapkan di Indonesia. Dan saya yakinkan Anda semua, ini adalah tantangan global," ungkap Darmawan.

Lihat juga Video: Pemerintah Dorong Investor Berinvestasi di Sektor Energi Tanah Air

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerangkan, pertumbuhan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) selama 10 tahun terakhir mencapai dua kali lipat. Diungkapkannya, kapasitas listrik PLTP itu mencakup 18,5% dari total listrik energi baru terbarukan nasional atau 3 persen dari total 93 GW.

"Dalam 10 tahun terakhir akumulasi investasi pembangunan PLTP juga tumbuh signifikan, yaitu naik hingga 8 kali lipat pak. Jadi tumbuh 8 kali lipat, sehingga 2024 diperkirakan investasi di geothermal sebesar USD8,7 miliar (setara Rp133 triliun dengan kurs Rp15.290 per USD)," ujar Bahlil dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembukaan The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center, Rabu (18/9/2024).

Bahlil menambahkan, pembangunan PLTP juga menciptakan lapangan kerja kurang lebih sekitar 900 ribu dan memberikan kontribusi kepada negara kurang lebih RP16 triliun. Tidak hanya dampak ekonomi, lanjut Bahlil, PLTP juga berkontribusi untuk mengurangi 17,4 juta ton emisi co2 per tahun di indonesia.

"Semua capaian itu tidak lepas dari arahan dan komitmen bapak presiden untuk mendorong EBT termasuk energi panas bumi di tanah air," tegas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengungkapkan, bahwa Indonesia sejatinya memiliki potensi panas bumi atau geothermal sebesar 40% dari total energi panas bumi di dunia atau setara dengan 24 Gigawatt (GW). Katanya, saat ini kapasitas pembangkit listrik panas bumi di Indonesia mencapai 2,6 GW atau terbesar nomor dua di dunia.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024, Jakarta pada hari ini Rabu (18/9/2024). Jokowi menilai bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Namun, Ia merasa heran dengan potensinya sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia tapi investasi masih lambat. Padahal banyak banyak investor yang mencari energi hijau.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, saya, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawati. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi.

Jokowi pun menjelaskan bahwa biang kerok dari minimnya investasi di sektor panas bumi karena masalah perizinan. Ia menuturkan urusanya perizinan bisa sampai 5-6 tahun.

"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," tambahnya.

Jokowi meyakini jika harus menunggu untuk memulai konstruksi 5-6 tahun, dirinya menyebut para investor bisa menolak untuk berinvestasi.

"Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ungkapnya.

Jokowi menekankan Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, dan melakukan transisi ke energi hijau.Jokowi berharap kegiatan ini dapat menghasilkan terobosan yang bisa menjadi titik tengah atau berbagi keuntungan yang seimbang.

"Oleh karena itu, saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan segera dilakukan pengerjaan," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menambahkan langkah besar transisi hijau dapat dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.

"Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi, setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta satu atau dua, setahu saya. Tadi sudah tambah lima, saya kira sangat baik," kata Jokowi.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan posisi pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan batubara sebagai sumber energi harus tetap sejalan dengan komitmen kebijakan Net Zero Emission (NZE).

Langkah konkrit yang akan diambil terkait pemanfaatan batubara dalam pembangkit listrik meliputi pengurangan secara bertahap dan penerapan Clean Coal Technology (CCT) pada pembangkit yang masih beroperasi.

"Seiring dengan upaya Indonesia menuju net zero, kami berkomitmen untuk memastikan keamanan pasokan energi dalam negeri tetap terjaga. Batubara akan tetap memiliki perannya sesuai dengan bauran energi kita. Namun menuju net zero akan didukung oleh kebijakan, investasi, dan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan," jelas Bahlil di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, Senin (9/9/2024).

Terkait dengan kebijakan PLTU, lanjut Bahlil, pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan pemensiunan dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.Sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini secara bertahap dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Sedangkan untuk PLTU yang beroperasi akan diterapkan teknologi CCT, antara lain dengan mengimplementasikan teknologi supercritical dan ultra-supercritical.
Terdapat 7 tujuh PLTU batubara yang telah beroperasi menggunakan teknologi supercritical dan ultra supercritical dengan total kapasitas 5.455 MW, yaitu PLTU Cirebon (660 MW), PLTU Paiton 3 (815 MW), PLTU Cilacap 3 (660 MW), PLTU Adipala (660 MW), PLTU Banten/LBE 1 (660MW), PLTU Jawa 7 Unit 1 (1.000 MW) dan PLTU Jawa 8 (1.000 MW).

Pemerintah juga merencanakan untuk mengembangkan PLTU batubara dengan menggunakan teknologi boiler ultra-supercritical pada sembilan lokasi di Pulau Jawa dengan total kapasitas sebesar 10.130 MW sampai dengan tahun 2028 atau sebesar 37,43 % dari total perencanaan PLTU batubara.

Selain mendorong PLTU menggunakan teknologi ramah lingkungan seperti CCT, Kementerian ESDM mendorong pula pelaksanaan cofiring (pencampuran bahan bakar) PLTU batubara dengan biomassa. Apalagi Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi tersebut lantaran memiliki perkebunan sawit yang dapat diolah menjadi biomassa. Strategi ini terbukti dapat mengurangi emisi yang dihasilkan oleh PLTU.

Saat ini hampir 60% atau sekitar 91 GW pembangkit listrik Indonesia berasal dari batubara. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa pengurangan penggunaan batubara sebagai sumber energi utama di Indonesia perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Bahlil juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi yang adil dan bertahap dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, masyarakat, dan industri yang bergantung pada batubara.

"Hal tersebut termasuk mengembangkan strategi untuk melatih ulang pekerja, mendiversifikasi ekonomi lokal, dan berinvestasi di industri baru yang dapat menggantikan kontribusi ekonomi batubara," tutupnya.