JAKARTA,investor.id - Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pemerintah akan mengoptimalkan investasi berkelanjutan. Investasi menjadi salah satu penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi domestik. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan.
“Hal yang kami inginkan adalah investasi yang berorientasi ekspor, yang dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan,” ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat (11/10/2024).
Dia mengatakan perusahaan energi baru terbarukan asal Singapura, Sembcorp tertarik dengan kawasan industri yang didukung oleh energi bersih. Sembcorp sudah mengembangkan 13 kawasan industri hijau di Vietnam dan akan bertambah menjadi 18 pada tahun ini. Pemerintah juga ingin mengembangkan industri yang terkait dengan energi baru terbarukan.
“Kenapa investasi tuntutannya seperti itu? Apabila kita mau bicara manufaktur kendaraan listrik, mobil listrik, dan baterai kendaraan listrik. Mereka juga menuntut power-nya, tenaganya dari energi bersih. Kenapa? Supaya sejalan dengan visi mereka,” tutur Rosan.
Rosan menuturkan bahwa Sembcorp juga ingin masuk ke jenis usaha terkait pusat data (data center). Jenis industri tersebut juga berkaitan dengan energi baru terbarukan. Pemerintah konsisten mempersiapkan industri yang berhubungan dengan energi baru terbarukan.
“Mereka (Sembcorp) bilang bahwa mereka juga ingin masuk ke data center. Mereka juga ingin basisnya energi bersih. Oleh sebab itu, kami akan mendorong untuk kawasan industri yang clean energy di Indonesia,” pungkas dia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan platform SDGs (Sustainable Development Goals) Investment (sdginvestment.id) untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan. Platform ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target SDGs pada 2030.
"Platform ini merupakan kerjasama Bappenas, UNDP, dan didukung banyak pihak, bertujuan untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan yang fokusnya untuk proyek-proyek pencapaian SDGs di Indonesia," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam Road to Sustainable Annual Conference (SAC) 2024: SDGs Festival - SDGs Action Talk, dikutip dari Antara, Senin (7/10).
Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan enam tahun lagi memenuhi komitmen global untuk mencapai target-target SDGs pada 2030. Hingga kini, pencapaian Indonesia sebesar 62 persen dari 224 indikator, yang berarti berada di posisi terdepan di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas.
Salah satu tantangan signifikan untuk mengakselerasi target-target tersebut adalah mengumpulkan pendanaan berkelanjutan. Karena itu, pihaknya bersama United Nations Development Programme (UNDP) dan pihak lainnya meluncurkan platform SDGs Investment guna mengumpulkan sumber-sumber pendanaan, sekaligus mempertemukan berbagai proyek dan pelaku filantropi.
"Kenapa platform? Tentunya digitalisasi, kita ingin pembelajaran, lifelonglearning itu happens to all of us, tentunya sdgsinvestment.id ini merupakan platform bukan hanya untuk mempertemukan berbagai proyek dan juga filantrofis, dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya, tetapi tentunya ajang kita semua belajar untuk bagaimana menghasilkan impact, dan pada akhirnya kita Indonesia bisa mencapai target-target SDGs tepat waktu," ungkap Vivi.
Di Jawa Tengah ada kawasan industri yang digadang-gadang bisa menjadi pengubah permainan atau game changer orientasi investasi dan manufaktur di ... [931] url asal
Pemerintah meyakini Indonesia bisa menjadi pemain inti dari rantai pasok dunia ...
Jakarta (ANTARA) - Di Jawa Tengah ada kawasan industri yang digadang-gadang bisa menjadi pengubah permainan atau game changer orientasi investasi dan manufaktur di Indonesia.
Zona industri khusus yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2024 itu berada di Dusun Plabuan, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan dinamai sebagai Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
Area tersebut memiliki luas 4.300 hektare, mampu menampung 250 ribu pekerja, serta bisa mendongkrak investasi.
Sebagai kawasan industri berstandar internasional, Pemerintah menyebut KITB jadi andalan relokasi pabrik global karena memiliki letak yang strategis, infrastruktur lengkap seperti reservoir, pengelolaan air, sampah, dan limbah, serta kawasan yang istimewa.
Ada tiga klaster (cluster) yang tersedia di Kawasan Industri Terpadu Batang, dengan pembedaan klasifikasi berdasarkan subsektor industri.
Klaster satu memiliki luas 3.100 hektare yang ditujukan untuk subsektor industri otomotif, kimia, dan peralatan. Klaster dua seluas 800 hektare untuk industri yang bergerak di bidang teknologi, elektronik, dan perdagangan. Adapun Klaster tiga memiliki luas lahan 400 hektare dengan target investasi di sektor komersial dan pariwisata.
Terhitung hingga Oktober 2024, sudah ada 21 tenant atau perusahaan dunia yang membeli lahan di klaster satu seluas 450 hektare, dan telah membangun pabriknya di kawasan tersebut dengan realisasi investasi mencapai Rp16 triliun.
Dikatakan sebagai kawasan industri yang mengedepankan investasi berkelanjutan, itu karena tak sembarangan perusahaan yang memiliki uang bisa membangun pabriknya di zona tersebut.
Pemerintah menetapkan seleksi yang ketat dengan melihat akreditasi perusahaan, orientasi bisnis yang dilakukan, serta dampak berkelanjutan yang tercipta terhadap ekonomi Indonesia.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut bahwa setiap perusahaan yang masuk dan mendirikan pabriknya di KITB, mesti memiliki orientasi ekspor, dengan visi menjadikan barang yang diproduksi di Indonesia dapat menguasai pasar global.
Orientasi ekspor
Sebagai sentra manufaktur dunia, Pemerintah menetapkan syarat saklek bagi pabrik yang ada di KITB, yakni mesti berorientasi melakukan ekspor.
Penetapan tersebut karena Indonesia ingin perusahaan yang berinvestasi di wilayah itu tidak menggerus produk buatan industri kecil menengah (IKM), serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) domestik, melainkan mendorong daya tawar menawar (bergaining positions) Indonesia di pasar Internasional, sekaligus memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Seperti halnya dua pabrik global yang baru pada Oktober ini diresmikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yakni pabrik pengelolaan kaca KCC Glass serta pabrik pembuatan pipa milik perusahaan terkemuka dunia yakni Wavin, Orbia.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (tengah) meresmikan pabrik KCC Glass di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024). ANTARA/Muzdaffar Fauzan
Perusahaan tersebut bakal mengekspor hingga 80 persen produksinya, dengan orientasi pasar mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika.
Untuk KCC Glass, realisasi investasi yang ditanamkan sebesar Rp4 triliun, dan berencana segera menanamkan modal tahap kedua yang mencapai Rp8 triliun.
Pabrik yang menempati lahan seluas 49 hektare tersebut memiliki kapasitas produksi 1.200 ton kaca per hari atau 36.000 ton per bulan sehingga membuat pabrik yang berada di Indonesia ini menjadi fasilitas pembuatan kaca terbesar di Asia Tenggara.
Sama seperti KCC Glass, pabrik milik Wavin, Orbia juga mesti melakukan ekspor sebagian besar produksinya, dengan target pemasaran Singapura, Vietnam, Australia, serta Selandia Baru.
Fasilitas pembuatan pipa polivinil klorida (PVC) hasil kerja sama antara Indonesia dan Belanda tersebut dibentuk dari penanaman modal sebesar Rp825 miliar, serta diharapkan turut memenuhi kebutuhan domestik, mengingat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 90 persen.
Dengan masuknya dua perusahaan tersebut, Pemerintah meyakini Indonesia bisa menjadi pemain inti dari rantai pasok dunia sehingga hal ini secara langsung bisa menarik minat investasi dari perusahaan terkemuka lainnya untuk menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang.
Guna memastikan kelancaran ekspor perusahaan yang ada di KITB, Direktorat Bea dan Cukai menjanjikan kemudahan mengurus perizinannya, mulai dari pendirian kawasan berikat, penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), pergudangan, bangunan pengelola, serta dermaga (jetty).
Terkait penerbitan izin kawasan berikat atau tempat kolektif barang impor/ekspor, pihak Bea Cukai memastikan keputusan pembuatan izin hanya memakan waktu 1 jam setelah perusahaan mengajukan pembentukan berikat.
Selain itu, Pemerintah juga menyediakan konsultan bisnis sehingga para pelaku industri di wilayah itu tak perlu repot mengurus perizinannya.
Menjadi KEK
"Rezeki meruah"
Frasa itu cocok disematkan kepada para investor yang telah atau berencana untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Terpadu Batang.
Itu karena pemerintah bakal menaikkan kelas KITB menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Padahal, gelar kawasan industri saja sudah diberikan perlakuan khusus berupa jaminan infrastruktur pendukung yang lengkap, pajak yang lebih rendah, beragam insentif, serta minim sengketa karena lahan sudah disediakan.
Dengan menaikkan kelas KITB menjadi KEK, bonus yang didapat oleh para pengusaha tak sebatas itu saja, namun akan bertambah menjadi pemberian tax holiday selama 10--20 tahun bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK, dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.
Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), kemudahan mengurus keimigrasian, tidak diwajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam zona KEK, serta pelayanan perizinan investasi yang satu pintu.
Selanjutnya, pembebasan PPN impor, pembebasan dan/atau penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI), pembebasan cukai, serta pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah 50--100 persen.
Untuk realisasi perubahan kelas KITB menjadi KEK sudah disetujui oleh Dewan Nasional KEK, dan tinggal menunggu peraturan pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh Presiden.
"Insya Allah segera," kata Menteri Rosan.
Oleh karenanya, melalui penerapan investasi berkelanjutan di wilayah KITB, Pemerintah meyakini kawasan tersebut bisa menjadi sentra manufaktur berdaya saing global, etalase investasi di Indonesia, sekaligus memberikan dampak pada pemajuan industri pengolahan Tanah Air yang saat ini sudah menempati urutan ke-5 dunia.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pesan kepada pemerintah terkait pembangunan IKN yang menjadi salah satu agenda strategis ke depan. [212] url asal
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pesan kepada pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu agenda strategis ke depan. Keberhasilan pembangunan ibu kota baru itu dinilai tidak hanya dilihat dari perencanaan yang baik.
Selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, Puan mengatakan keberhasilan pembangunan IKN butuh skenario pembiayaan dan dukungan investasi yang berkelanjutan. Juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.
"Keberhasilan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan, dukungan investasi, juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Hal itu dinilai sangat penting untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara. "Sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia bangsa Indonesia ke depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," lanjut Puan.
Menurutnya, saatnya diperlukan kecermatan bagi para pemangku kepentingan dalam menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta kepemimpinan birokrasi yang andal agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan.
"Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan," ucap Puan.
"Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik, daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan," tambahnya.
JAKARTA, investor.id - Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) mendorong transformasi ekonomi berbasis keanekaragaman hayati pada acara Katadata SAFE 2024 yang berlangsung pada 7-8 Agustus 2024 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.
Sebagai inisiatif yang dicanangkan pada masa presidensi G20 di Indonesia tahun 2022, KEM bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem investasi berkelanjutan yang berpusat pada dari kearifan lokal Indonesia.
Acara ini menjadi momentum penting bagi KEM yang memulai rangkaian agenda relaunching resminya. Di sesi ini, KEM memperkenalkan visi dan misinya dalam mendukung model ekonomi alternatif yang inklusif, yang berfokus pada pemulihan lingkungan melalui hilirisasi nilai keanekaragaman hayati di Indonesia.
Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) memainkan peran kunci dalam mengarahkan transformasi ekonomi Indonesia menuju model ekonomi yang restoratif, atau bersifat memulihkan. Sejalan dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia tahun 2025-2045 Indonesia, transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam hayati yang restoratif adalah wujud implementasi di bidang ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi.
Pendekatan ini menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi di sepanjang rantai nilai.
Salah satu konsep yang mendasari transformasi ini adalah bioekonomi, yang memanfaatkan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan untuk menghasilkan ragam produk dan layanan.
Dengan fokus pada penggunaan biomassa dan teknologi inovatif, bioekonomi berpotensi mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi hijau.
Selain itu, KEM juga memfasilitasi Coaching Clinic pada tanggal 8 Agustus 2024, bekerja sama dengan KoinWorks untuk menyelenggarakan lokakarya tentang Panduan Investasi Lestari (PIL). Panduan yang diluncurkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada momentum G20 inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya KEM.
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan pengelolaan dampak perusahaan dari sudut pandang bisnis dan investor, dengan fokus pada UMKM dan startup. PIL akan menjadi alat penting bagi peserta untuk menilai dan menerapkan prinsip-prinsip bisnis lestari dalam operasional mereka, menjadikannya kontributor aktif dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi, Gita Syahrani, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Investasi, saat ini target investasi hilirisasi Indonesia sebanyak 91 persen lebih menyasar sektor mineral, batubara, dan migas. Artinya kurang dari 10 persen yang diinvestasikan pada sektor pengembangan sumber daya alam hayati.
"Kami mencari keseimbangan dengan meningkatkan diversifikasi hilirisasi pada sektor berbasis alam dengan prinsip ekonomi yang restoratif," ujar Gita.
Berdasarkan studi CELIOS, prinsip ekonomi restoratif dapat membawa beberapa manfaat, di antaranya memitigasi perubahan iklim, mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
KEM memiliki komitmen untuk mendorong konsep ekonomi restoratif melalui tiga target utama, yakni 100 kabupaten berkomitmen berkelanjutan, 100 pelaku usaha lestari, dan akses pendanaan hingga 200 juta dolar di sepanjang rantai nilai lestari.
Gita menambahkan bahwa sejak KEM memulai inisiasinya pada tahun 2022 hingga saat ini, sebanyak 38 dari 71 kabupaten yang telah berkomitmen telah mendapatkan asistensi teknis dalam menyusun dokumen perencanaan. Sebanyak lebih dari 400 pelaku usaha telah dijangkau dan mendapatkan pendampingan sehingga dapat mengakses pendanaan hingga 35,5 juta dolar pendanaan dan valuasi transaksi.
“Pertumbuhan ekonomi 8 persen yang menjadi target Indonesia 2025-2029 optimis dapat tercapai melalui kontribusi seluruh pihak dalam bergotong royong untuk membangun ekosistem usaha lestari di rantai nilai inovasi keanekaragaman hayati,” pungkasnya.
JAKARTA, investor.id – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan masih banyak risiko bagi investor untuk jor-joran menggelontorkan dananya dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Kegelisahan para investor dinilai bisa dijawab dengan produk dan layanan dari sektor perasuransian.
Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid menuturkan, Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) meminta langkah yang lebih ambisius dalam upaya pencapaian target iklim yakni menurunkan gas emisi rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030 dan mencapai net zero pada awal tahun 2060 atau lebih awal.
“Akan tetapi, ada risiko-risiko terkait upaya transisi mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Sebagai contoh, adalah banyaknya kemungkinan investasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko-risiko tersebut sulit untuk diprediksi karena kurangnya data secara historis,” ungkap Arsjad dalam Indonesia Re International Conference (ICC) 2024, yang digelar baru-baru ini.
Oleh karena itu, industri perasuransian termasuk salah satunya yaitu perusahaan reasuransi memiliki peran penting menekan kegelisahan para investor lewat kapabilitasnya menerima sebaran risiko. Dengan asuransi dan reasuransi yang bisa menyerap risiko para investor itu, Kadin yakin usaha menyerap investasi yang ramah lingkungan dapat lebih diupayakan dan aman untuk para investor.
“Sebagai tempat bernaung pelaku usaha dan industri di Indonesia, Kadin Indonesia mengakui peran penting industri reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan dengan memberikan stabilitas finansial dan mitigasi risiko, juga memungkinkan para perusahaan asuransi menawarkan cakupan (coverage) yang lebih luas untuk mendorong investasi ekonomi hijau,” urai Arsjad Rasjid.
Dia percaya, dengan semangat masyarakat Indonesia yang biasa disebut "Gotong Royong", kolaborasi kuat di antara berbagai industri baik swasta dan pemerintah juga pihak internasional dibutuhkan untuk membangun Indonesia hijau, resilient dan future-ready.
“Bersama-sama kita dapat mencapai Indonesia Emas 2045 yang bersamaan dengan momentum 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, menuju pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkas Arsjad Rasjid.
Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut saat ini investasi di proyek berkelanjutan terus berjalan. Ketua umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan Indonesia menargetkan pengurangan emisi menjadi 31,89% pada 2030 dan menyentuh nol emisi karbon pada 2060 atau lebih awal.
Menurutnya perlu ada langkah yang ambisius dalam upaya pencapaian target iklim tersebut. "Akan tetapi ada risiko terkait upaya transisi mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Salah satu contoh adalah banyaknya kemungkinan investasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Risiko-risiko tersebut lebih sulit diprediksi karena kurangnya data secara historis," katanya dalam Indonesia Re International Conference di The Westin, Jakarta, Rabu (23/7/2024).
Menurut Arsjad hal ini menjadikan industri reasuransi seperti Indonesia Re punya peran untuk ambil bagian dalam risiko tersebut. Dengan begitu investasi di sektor yang ramah lingkungan dapat semakin didorong.
"Hal ini menjadikan industri perasuransian, termasuk perusahaan reasuransi memiliki peran untuk mengambil bagian dari risiko tersebut, dan membuat usaha investasi yang ramah lingkungan dapat lebih diupayakan dan aman untuk para investor," bebernya.
Ia menyebut Kadin melihat peran penting perusahaan reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan. Peran perusahaan reasuransi juga memungkinkan perusahaan asuransi memperluas cakupannya untuk mendorong investasi hijau.
"Kadin mengakui peran penting industri reasuransi dalam mempromosikan keberlanjutan dan mempercepat transisi energi terbarukan dengan memberikan stabilitas finansial dan mitigasi risiko, juga memungkinkan para perusahaan asuransi menawarkan cakupan coverage yang lebih luas untuk mendorong investasi ekonomi hijau," sebut dia.
"Dengan semangat gotong royong, Kadin percaya kolaborasi di antara berbagai industri, baik pemerintah atau swasta, juga pihak internasional dibutuhkan untuk membangun Indonesia hijau, resilience dan future-ready," jelas dia. (kil/kil)