Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim butuh waktu 1–1,5 tahun untuk mengonsolidasi proses transisi kepemimpinan dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuju dirinya.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Selasa (8/10/2024).

“Saya saat 2014 butuh waktu 1–1,5 tahun untuk mengkonsolidasi, artinya 1–1,5 tahun waktu hilang,” ujarnya dalam forum itu.

Jokowi mengklaim bahwa bahwa proses transisi kepemimpinannya menuju ke era Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto berjalan secara taktis agar jalan pemerintahan bisa langsung dimulai sejak dilantik.

“Transisi kepemerintahan ini kami harapkan tinggal 12 hari berjalan baik dan berjalan mulus. Karena transisi ke pemerintahan berjalan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semua. untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa jelang pembahasan RAPBN 2025, Jokowi mengungkapkan terdapat pertemuan Prabowo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang sering terjadi untuk membahas program andalan dari Ketua Gerindra itu.

“Saya enggak tahu berapa kali pak prabowo dengan bu menkeu, hampir tiap minggu tiap hari bertemu mempersiapkan itu. Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik presiden kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program yang ada, tanpa ada jeda,” tuturnya.

Kepala Negara asal Surakarta itu meyakini kabinet dari Prabowo Subianto bakal langsung dimulai atau berlari usai pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa sejauh ini proses transisi pemerintahan dari dirinya menuju Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto berjalan dengan sangat baik.

“12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi, 20 Oktober yang Bapak Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang sejak beliau terpilih persiapan menuju pelantikan betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain. Transisi berjalan baik,” ujarnya dalam forum tersebut.

Presiden Ke-7 RI itu mengaku bahwa sejak pengumuman Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Februari 2024 lalu hampir disetiap rapat paripurna hingga rapat terbatas Prabowo selalu hadir.

“Yang semula hanya mengikuti rapat yang berkaitan dengan Keamanan sekarang semua hadir agar proses rencana program unggulan yang akan dilaksanakan bisa disiapkan dengan baik,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan saat ini menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) tengah memfinalkan arahan Presiden Jokowi dan presiden terpilih untuk penyusunan RAPBN 2025.

Dia memastikan bahwa Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan informasi cukup mengenai tantangan situasi ekonomi makro yang berpotensi terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," katanya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa RAPBN pada 2025 disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, termasuk jajarab menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dia menjelaskan bahwa penyusunan tersebut adalah untuk mempersiapkan bensin keuangan bagi pemerintahan selanjutnya sehingga pemerintahan KIM sudah mulai menyusun RAPBN 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional.

Sri Mulyani menegaskan bahwa berbagai asumsi penyusunan RAPBN 2025 tersebut telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Sejumlah situasi ekonomi yang akan memengaruhi rancangan APBN Tahun 2025, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menegaskan bahwa sampai saat ini, proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dan komunikasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo juga sangat intens.

"Komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detil juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," tandas Sri Mulyani.