Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Rupiah rebound setelah tertekan usai Trump memenangkan pilpres Amerika Serikat (AS). Meski begitu, rupiah diperkirakan masih akan melemah ke level Rp 16.000 per dolar AS.

Rupiah spot tampil perkasa dengan menguat 0,59% atau terbesar di Asia pada Kamis (7/11) ke Rp 15.740 per dolar AS. Sedangkan rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) turut menguat 0,46% ke Rp 15.767 per dolar AS.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah didorong data perdagangan China yang lebih kuat dari perkiraan dan peningkatan cadangan devisa Indonesia.

Selain itu, investor juga masih wait and see atas keputusan The Fed dini hari nanti, serta dolar AS juga telah overbought dan mengalami koreksi teknikal dan profit taking.

Meski begitu, arah ke depannya masih cenderung masih spekulatif. Sebab, kebijakan proteksionisme Trump belum juga terjadi dan inflasi masih belum muncul.

Namun aktivitas perdagangan mungkin akan melonjak setelah ini. Pengusaha yang khawatir akan kenaikan tarif ke depannya mungkin akan buru-buru membuat pesanan sehingga bisa terjadi kenaikan harga yang lebih awal.

Dalam hal itu, rupiah akan tertekan dan menurunkan kemungkinan BI untuk memangkas suku bunga.

"Walau hanya sebatas spekulasi untuk saat ini, rupiah berpotensi kembali di atas Rp 16.000 per dolar AS, tetapi saya yakin BI akan terus mengintervensi dan akan menyesuaikan kebijakan moneter dengan kebutuhan dan perkembangan the Fed," jelas Lukman kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Di sisi lain, Lukman berpandangan sebenarnya kebijakan proteksionisme Trump tidak begitu berdampak pada ekspor Indonesia karena didominasi oleh hasil tambang.
Namun selisih tingkat suku bunga The Fed dengan suku bunga BI yang menjadi kurang menarik apabila the Fed tidak memangkas suku bunga seperti yang diharapkan sebelumnya.

Hal itu turut membuat BI juga terpaksa menahan diri dan ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menjadi kurang optimal di tengah tingkat suku bunga yg tinggi. Sentimen lain adalah kekhawatiran kebijakan luar negeri Trump yang tak bisa diprediksi, pandangan politik Trump mengenai NATO, Israel dan Taiwan bisa memicu eskalasi situasi geopolitk dan keamanan global.

Nah, dengan kemenangan Trump, prediksi 2025 juga dinilai menjadi lebih sulit. Sebab kekhawatiran saat ini murni dengan asumsi dan spekulasi akan kebijakan Trump masa depan.

Lukman memperkirakan apabila yang dikhawatirkan terjadi maka rupiah kemungkinan besar akan diperdagangkan secara umum di atas Rp 16.000 per dolar AS.
Bisa lebih parah, apabila negara-negara lain juga ikut membalas kebijakan tarif Trump dan menyebabkan perang dagang global.

"Jadi sangat rumit, terlalu banyak faktor eksternal di tahun depan, belum lagi faktor internal seperti pertumbuhan ekonomi di bawah Prabowo, kebijakan BI apakah akan lebih agresif, dan sebagainya," terangnya.

Untuk akhir tahun ini, Lukman memperkirakan rupiah akan berada di rentang Rp 15.700 - Rp 15.900 per dolar AS, apabila the Fed akan memangkas suku bunga sebanyak dua kali sebesar 25 basis poin (bps).

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang menilai bahwa the Fed akan memangkas suku bunganya pada November dan Desember 2024. Sehingga diperkirakan BI akan turut memangkas suku bunganya pada Desember 2024 dengan masih tertekannya rupiah.

Untuk jangka pendek, setidaknya sepanjang November ini diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp 15.750 - 15.850 per dolar AS.

"Untuk akhir tahun, terbaik di Rp 15.500 per dolar AS," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan ada kemungkinan Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pemenang Pilpres AS 2024Donald Trump saat kunjungan kerjanya ke luar negeri mulai pekan ini.

Hasan mengemukakan memang Prabowo berencana bertemu dengan Presiden AS saat ini Joe Biden ketika lawatannya ke AS nanti. Namun, lanjut dia, tak menutup kemungkinan juga Prabowo akan bertemu dengan Donald Trump.

Hal tersebut disampaikan oleh Hasan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) saat menghadiri acara dalam Rakornas Tahun 2024.

“Bapak Presiden awalnya merencanakan bertemu dengan Presiden yang sekarang [Joe Biden], walaupun sudah mau hampir selesai. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga untukbertemu dengan pemenang pemilu [dalam hal ini Donald Trump],” ujarnya.

Kendati demikian, Hasan tidak menyebutkan soal rencana isi pertemuan dengan Trump. Namun, dia menegaskan bahwa Prabowo sudah mengucapkan selamat kepada Donald Trump seusai memenangkan Pilpres AS pada 5 November 2024

“Bapak Presiden sudah mengucapkan selamat. Beliau sudah menyampaikan tertulis itu di mesia sosial beliau,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan memulai kunjungan kerja kenegaraan perdananya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo dijadwalkan bakal meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Donald Trump mengalahkan politikus Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat alias Pilpres AS. Kemenangan Trump menjadi babak baru dalam lanskap politik global, apalagi dengan status AS sebagai negara kekuatan militer dan ekonomi nomor 1 di dunia.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Trump saat menyampaikan pidato kemenangannya.

Trump adalah seorang politikus Partai Republik yang selalu dikaitkan dengan kalangan konservatif yang mengedepankan politik populisme. Bloomberg, misalnya, menyambut kemenangan Trump dengan memberi catatan tebal dalam salah satu artikelnya yang berjudul 'Trump’s Populism Is Unleashed After Resounding White House Comeback."

Sementara itu, Gary Gerstle (2022) dalam tulisannya berjudul The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era menulis bahwa kemunculan populisme dan proteksionisme Trump telah menjadi salah satu pemicu kemunduran neoliberalisme.

Perbesar

Trump memang fenomena tersendiri dalam sejarah AS. Dia adalah simbol dari keruntuhan liberalisme Barat yang penuh dengan kontroversi. Slogan terkenalnya adalah ‘Make America Great Again', yang ingin mengembalikan superioritas Amerika Serikat. Konsensus-konsesus global, yang telah diwariskan oleh para pendahulunya dia tabrak. Ia menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Terjadi 'trade war’ yang kemudian membuat ‘tatanan global’ terguncang.

Tetapi aksi-aksi Trump, dalam konteks AS bisa dilihat dalam banyak aspek. Ekonomi AS pada waktu Trump naik belum sepenuhnya pulih. Data World Bank menunjukkan bahwa sejak tahun krisis global 2008 silam, ekonomi AS hanya mampu tumbuh di angka 2 persenan. Paling tinggi 5,9 persen pada 2021 lalu. Itupun setelah mengalami kontraksi menjadi minus 2,8 persen pada tahun 2020, karena pandemi.

AS juga mengalami masalah serius dalam neraca perdagangan dengan China. Pada saat Trump berkuasa neraca perdagangan AS mengalami defisit US$375,16 miliar.

Hal inilah yang kemudian memicu Trump untuk mengeluarkan kebijakan proteksionisme dengan menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Trade War meletus. Meski pada akhir pemerintahannya, kebijakan Trump tidak banyak membantu memperbaiki trade balance AS dengan China. Defisit neraca perdagangan AS dengan China masih tetap besar yakni di angka US$352,85 miliar.

Kondisi tersebut sejatinya terus berlangsung hingga September 2024 lalu, neraca perdagangan AS tercatat masih defisit sebanyak US$84 miliar. Angka defisit tersebut naik dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang mencapai US$70 miliar.

Sementara itu, secara keseluruhan sampai September 2024, khusus perdagangan dengan China, defisit neraca perdagangan barang dan jasa AS mencapai dengan China tembus US$217 miliar.

Bagaimana Trump dan Indonesia?

Adapun kebijakan proteksionisme Trump pada episode pertama pemerintahannya tidak hanya menyasar China. Indonesia pun juga kena getahnya. Apalagi, neraca perdagangan AS dan Indonesia juga tercatat defisit.

Data Biro Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa hingga kuartal 3/2024, defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$12,8 miliar. Pada 2023 lalu, defisit negara perdagangan AS dan Indonesia mencapai US$16,9 miliar.

Selain soal neraca perdagangan, pada tahun 2020 lalu, AS juga melakukan investigasi formal terkait dengan perihal penerapan pajak digital baru di beberapa negara yang dikhawatirkan secara tidak adil hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook.

Dalam penyelidikan tersebut, pihak AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Dalam catatan Bisnis, penyelidikan dilakukan setelah sejumlah negara mulai mempertimbangkan perihal penerapan pajak untuk layanan daring asa AS yang saat ini dikatakan mengeluarkan biaya terlalu kecil dan dinilai harus membayar pajak sesuai dengan aturan di masing-masing yurisdiksi tempat layanan mencari pundi-pundi.

Pihak AS mengatakan perihal penerapan pajak digital tersebut seharusnya disepakati di forum multilateral melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, diskusi yang berlangsung di forum tersebut berjalan lambat sehingga banyak negara yang justru mengambil tindakan masing-masing.

Ancaman Stagflasi

Di sisi lain, ekonom mengungkapkan Amerika Serikat berpeluang alami stagflasi usai Donald Trump diproyeksikan memenangkan Pilpres AS 2024. Stagflasi tersebut bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E Sumual menjelaskan kebijakan ekonomi Trump cenderung mengarah ke inflasi. Artinya, kebijakan-kebijakan Trump akan cenderung menyebabkan inflasi meningkat.

Dia mencontohkan, Trump berencana mengenakan tarif bea impor sebesar 20% untuk produk non-China dan 60% untuk produk China.

"Dampaknya, penurunan suku bunga patokan The Fed [bank sentral AS] mungkin tidak akan secepat ekspektasi semula. Di saat yang sama juga ekonomi AS melambat," jelas David kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, ekonomi AS berpeluang alami stagflasi. Stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi dengan pertumbuhan yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, sekaligus inflasi.

"Perlu kebijakan struktural juga untuk mendorong FDI [Foreign Direct Investment/penanaman modal asing langsung] dan ekspor," ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mewanti-wanti dampak perubahan lanskap politik Amerika Serikat bagi kinerja ekspor dan investasi di Tanah Air. Kekhawatiran itu seiring Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menjelaskan bahwa selama kampanye, Trump sangat kental dengan agenda proteksionisme. Dia mencontohkan, Trump berencana menerapkan tarif tinggi dan pengetatan aturan perdagangan untuk barang-barang impor.

"Ini bisa mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya," jelas Angga kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pemegang kepentingan meningkatkan daya saing di pasar regional seperti memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara kawasan Asean atau dengan mitra non-tradisional.

Tak hanya ancaman dari sisi perdagangan, Angga meyakini kemenangan Trump akan berdampak secara negatif ke realisasi investasi di Indonesia. Bagaimanapun, Amerika Serikat (AS) kerap menjadi salah satu negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di Indonesia.

Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ditakutkan akan mendorong penarikan atau pengalihan investasi keluar dari pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Hipmi akan mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi dalam rangka menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga kita tetap kompetitif dalam menghadapi gejolak ekonomi global," kata Angga.

Bisnis.com, JAKARTA -- Donald Trump mengalahkan politikus Partai Demokrat, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden Amerika Serikat alias Pilpres AS. Kemenangan Trump menjadi babak baru dalam lanskap politik global, apalagi dengan status AS sebagai negara kekuatan militer dan ekonomi nomor 1 di dunia.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah ada sebelumnya," ujar Trump saat menyampaikan pidato kemenangannya.

Trump adalah seorang politikus Partai Republik yang selalu dikaitkan dengan kalangan konservatif yang mengedepankan politik populisme. Bloomberg, misalnya, menyambut kemenangan Trump dengan memberi catatan tebal dalam salah satu artikelnya yang berjudul 'Trump’s Populism Is Unleashed After Resounding White House Comeback."

Sementara itu, Gary Gerstle (2022) dalam tulisannya berjudul The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era menulis bahwa kemunculan populisme dan proteksionisme Trump telah menjadi salah satu pemicu kemunduran neoliberalisme.

Perbesar

Trump memang fenomena tersendiri dalam sejarah AS. Dia adalah simbol dari keruntuhan liberalisme Barat yang penuh dengan kontroversi. Slogan terkenalnya adalah ‘Make America Great Again', yang ingin mengembalikan superioritas Amerika Serikat. Konsensus-konsesus global, yang telah diwariskan oleh para pendahulunya dia tabrak. Ia menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Terjadi 'trade war’ yang kemudian membuat ‘tatanan global’ terguncang.

Tetapi aksi-aksi Trump, dalam konteks AS bisa dilihat dalam banyak aspek. Ekonomi AS pada waktu Trump naik belum sepenuhnya pulih. Data World Bank menunjukkan bahwa sejak tahun krisis global 2008 silam, ekonomi AS hanya mampu tumbuh di angka 2 persenan. Paling tinggi 5,9 persen pada 2021 lalu. Itupun setelah mengalami kontraksi menjadi minus 2,8 persen pada tahun 2020, karena pandemi.

AS juga mengalami masalah serius dalam neraca perdagangan dengan China. Pada saat Trump berkuasa neraca perdagangan AS mengalami defisit US$375,16 miliar.

Hal inilah yang kemudian memicu Trump untuk mengeluarkan kebijakan proteksionisme dengan menerapkan tarif tinggi kepada produk-produk China. Trade War meletus. Meski pada akhir pemerintahannya, kebijakan Trump tidak banyak membantu memperbaiki trade balance AS dengan China. Defisit neraca perdagangan AS dengan China masih tetap besar yakni di angka US$352,85 miliar.

Kondisi tersebut sejatinya terus berlangsung hingga September 2024 lalu, neraca perdagangan AS tercatat masih defisit sebanyak US$84 miliar. Angka defisit tersebut naik dibandingkan dengan periode Agustus 2024 yang mencapai US$70 miliar.

Sementara itu, secara keseluruhan sampai September 2024, khusus perdagangan dengan China, defisit neraca perdagangan barang dan jasa AS mencapai dengan China tembus US$217 miliar.

Bagaimana Trump dan Indonesia?

Adapun kebijakan proteksionisme Trump pada episode pertama pemerintahannya tidak hanya menyasar China. Indonesia pun juga kena getahnya. Apalagi, neraca perdagangan AS dan Indonesia juga tercatat defisit.

Data Biro Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa hingga kuartal 3/2024, defisit neraca perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$12,8 miliar. Pada 2023 lalu, defisit negara perdagangan AS dan Indonesia mencapai US$16,9 miliar.

Selain soal neraca perdagangan, pada tahun 2020 lalu, AS juga melakukan investigasi formal terkait dengan perihal penerapan pajak digital baru di beberapa negara yang dikhawatirkan secara tidak adil hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Facebook.

Dalam penyelidikan tersebut, pihak AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Dalam catatan Bisnis, penyelidikan dilakukan setelah sejumlah negara mulai mempertimbangkan perihal penerapan pajak untuk layanan daring asa AS yang saat ini dikatakan mengeluarkan biaya terlalu kecil dan dinilai harus membayar pajak sesuai dengan aturan di masing-masing yurisdiksi tempat layanan mencari pundi-pundi.

Pihak AS mengatakan perihal penerapan pajak digital tersebut seharusnya disepakati di forum multilateral melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Namun, diskusi yang berlangsung di forum tersebut berjalan lambat sehingga banyak negara yang justru mengambil tindakan masing-masing.

Ancaman Stagflasi

Di sisi lain, ekonom mengungkapkan Amerika Serikat berpeluang alami stagflasi usai Donald Trump diproyeksikan memenangkan Pilpres AS 2024. Stagflasi tersebut bisa mengancam perekonomian Indonesia.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E Sumual menjelaskan kebijakan ekonomi Trump cenderung mengarah ke inflasi. Artinya, kebijakan-kebijakan Trump akan cenderung menyebabkan inflasi meningkat.

Dia mencontohkan, Trump berencana mengenakan tarif bea impor sebesar 20% untuk produk non-China dan 60% untuk produk China.

"Dampaknya, penurunan suku bunga patokan The Fed [bank sentral AS] mungkin tidak akan secepat ekspektasi semula. Di saat yang sama juga ekonomi AS melambat," jelas David kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, sambungnya, ekonomi AS berpeluang alami stagflasi. Stagflasi dapat dipahami sebagai situasi ekonomi dengan pertumbuhan yang lambat, tingkat pengangguran yang tinggi, sekaligus inflasi.

"Perlu kebijakan struktural juga untuk mendorong FDI [Foreign Direct Investment/penanaman modal asing langsung] dan ekspor," ujarnya.

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mewanti-wanti dampak perubahan lanskap politik Amerika Serikat bagi kinerja ekspor dan investasi di Tanah Air. Kekhawatiran itu seiring Donald Trump diproyeksikan memenangi pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menjelaskan bahwa selama kampanye, Trump sangat kental dengan agenda proteksionisme. Dia mencontohkan, Trump berencana menerapkan tarif tinggi dan pengetatan aturan perdagangan untuk barang-barang impor.

"Ini bisa mempengaruhi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama di sektor-sektor strategis seperti tekstil, elektronik, dan produk-produk manufaktur lainnya," jelas Angga kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pemegang kepentingan meningkatkan daya saing di pasar regional seperti memperkuat kerja sama perdagangan dengan negara-negara kawasan Asean atau dengan mitra non-tradisional.

Tak hanya ancaman dari sisi perdagangan, Angga meyakini kemenangan Trump akan berdampak secara negatif ke realisasi investasi di Indonesia. Bagaimanapun, Amerika Serikat (AS) kerap menjadi salah satu negara dengan realisasi penanaman modal asing terbesar di Indonesia.

Kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ditakutkan akan mendorong penarikan atau pengalihan investasi keluar dari pasar negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Hipmi akan mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi regulasi dalam rangka menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri, sehingga kita tetap kompetitif dalam menghadapi gejolak ekonomi global," kata Angga.