Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa 61% dari anggota DPR 2024–2029 yang baru saja dilantik merupakan pebisnis.

Sekadar informasi, terdapat 580 anggota DPR yang telah dilantik awal pekan ini, Selasa (1/10/2024). Adapun temuan ICW soal dominasi pebisnis di Parlemen Senayan itu merupakan hasil penelusuran cepat/pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.1206/2024.

Sebesar 61% anggota DPR yang dimaksud ICW dalam temuannya itu setara dengan 354 orang. Mereka diketahui memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis.

ICW menilai temuan permasalahan itu tidak jauh dari permasalahan laten DPR, yakni 'lingkaran setan' korupsi politik. Biaya politik yang harus dikeluarkan untuk berpartisipasi dalam kontestasi elektoral di Indonesia dibuat menjadi begitu mahal, baik untuk biaya kampanye resmi maupun politik uang.

"Oleh karenanya, mereka yang mampu turut serta dalam politik praktis maupun pemilihan umum hanyalah individu-individu yang memiliki sumber daya material yang kuat atau setidaknya harus memiliki kedekatan dengan para pemodal-pemodal kaya," demikian dikutip dari keterangan resmi ICW, Minggu (6/10/2024).

Situasi tersebut dinilai ICW akan menimbulkan perburuan rente. Artinya, biaya politik yang mahal akan 'dilunaskan' melalui kebijakan-kebijakan partisan atau bahkan tidak jarang melalui korupsi anggaran-anggaran publik.

ICW lalu menyitir data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa DPR bahkan menjadi salah satu lembaga terkorup. Sejak 2004 hingga 2023, terdapat 76 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Selain biaya politik yang terlewat mahal, transparansi pengelolaan dana partai politik yang minim serta tidak memadainya regulasi yang dapat menangkal masuknya kepentingan-kepentingan oligarki melalui sumbangan-sumbangan legal maupun ilegal kepada partai politik menjadikan terjadinya pembajakan demokrasi di Indonesia.

"Ketergantungan partai politik dan para calon peserta pemilu kepada big donors menyebabkan politik transaksional menjadi suatu hal yang lumrah," papar lembaga studi dan aktivisme antikorupsi itu.

Konsekuensinya, situasi tersebut ikut memengaruhi fungsi legislasi DPR. Misalnya, DPR dinilai cenderung lebih kilat dan secara tidak partisipatif dalam membahas RUU yang jelas-jelas ditentang oleh publik dan mengabaikan sejumlah RUU yang bertahun-tahun mandek sekalipun telah didesak untuk segera disahkan.

Dari total 263 RUU di Prolegnas 2019–2024, hanya 26 RUU yang berhasil disahkan hingga akhir masa jabatan DPR 2019–2024.

Melihat temuan sementara ini, ICW memperkirakan tren buruk di atas bakal terus berlanjut. "Dengan banyaknya latar belakang politisi pebisnis di DPR periode ini, konflik kepentingan antara kepentingan privat (mengakumulasi keuntungan bisnis) dan kepentingan publik (yang mungkin tidak secara langsung 'menghadirkan uang') menjadi sulit terhindarkan," tulis ICW.

5 Rekomendasi ICW

Untuk itu, ada lima rekomendasi yang diberikan oleh ICW untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di atas. Pertama, adanya mekanisme manajemen konflik kepentingan melalui Kode Etik DPR atau setidak-tidaknya diatur secara internal oleh setiap partai politik.

Kedua, penguatan kelembagaan partai politik, baik melalui proses kaderisasi yang lebih demokratis maupun dengan mengupayakan independensi sumber pembiayaan politik agar tidak tersandera kepentingan pendonor besar.

Ketiga, reformasi skema pendanaan politik agar lebih transparan dan tidak terlalu mahal. Keempat, mendorong Undang-undang atau paket regulasi yang komprehensif guna menangani konflik kepentingan di jabatan publik.

Kelima, pengawasan secara kolektif yang lebih intens oleh masyarakat terhadap anggota DPR dan proses pengisian jabatan di komisi-komisi nantinya agar tidak sarat akan konflik kepentingan.

Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menilai kinerja DPR tak boleh sebatas dari berapa banyak undang-undang yang dihasilkan. Menurut Surya, tugas DPR bukan sekadar menelurkan UU.

"DPR tidak hanya bekerja untuk membuat undang-undang yang sebanyak-banyaknya menurut saya sebagai ketua umum partai," ujar Surya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.

Surya menilai anggota DPR juga wajib bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Khususnya, dalam mengedukasi masyarakat untuk menaati undang-undang yang ada.
Surya melihat saat ini banyak UU yang dihasilkan oleh DPR. Namun, masyarakat belum tentu mengetahui dan menjalankan UU yang ada dengan baik.

"Untuk apa undang-undang dibuat? Jangan-jangan dia (masyarakat) bisa lebih patuh tanpa undang-undang daripada sesudah ada undang-undang. Nah ini ada sesuatu yang salah dari bangun kesadaran masyarakat itu sendiri," bebernya.

Baca juga: Pesan Surya Paloh Buat Anggota DPR Fraksi NasDem yang Dilantik

Sementara itu, Surya juga menitipkan pesan kepada 69 kader NasDem yang telah dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Surya harap para legislator NasDem dikenal sebagai sosok yang menjadi harapan bagi masyarakat.

"Saya mau sosok anggota Dewan NasDem ini harus dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang lebih ramah, bisa menjadi tumpuan harapan, menambah bangun kesadaran peran partisipasi masyarakat," ujar Surya ditemui di lantai 22, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024.

Surya menjelaskan mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur sistem kenagaraan. Ia berharap semangat mereka dalam menjaga ruh demokrasi tidak pernah kendur.

"Kita mau juga tanggung jawab mereka untuk bisa menjaga roh spirit demokrasi. Tidak boleh terbenam begitu saja oleh situsional apapun," jelasnya.

Surya meminta seluruh legislator Fraksi NasDem tidak bekerja setengah-setengah. Mereka harus bisa melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan oleh undang-undang secara maksimal.

"Ada niat baik di sana, ada strategi yang tepat di sana, ada konsistensi atau sikap di sana, ada perilaku yang juga terjaga di sana. Ini semuanya merupakan fungsi peran, tugas yang tentu saya harapkan mampu dijalankan oleh para anggota Dewan daripada Fraksi NasDem," ujarnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, hari ini resmi dilantik kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024-2029 (1/10/2024). Ibas kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat setelah meraih total 312.223 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII dalam Pemilu Legislatif 2024.

Ibas mengucapkan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya.

"Matur sembah nuwun (terima kasih banyak) bapak, ibu, panjenengan sedherek sedoyo (saudara sekalian) yang telah berikan total suara EBY sebesar 312.223 dalam Pileg 2024. Mari kita terus bersinergi lanjutkan pembangunan serta perkuat persatuan dan kerukunan," jelasnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Saat ditemui media, Ibas turut mengungkapkan rasa syukurnya serta komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di tengah masa transisi pemerintahan Indonesia.

”Secara pribadi, saya, bersama teman-teman anggota DPR RI dan MPR RI yang akan dilantik, khususnya dari Fraksi Partai Demokrat, sangat bersyukur. Alhamdulillah, tibalah saatnya bagi kami untuk memulai amanah sebagai wakil rakyat selama lima tahun ke depan. Sebuah amanah yang besar, di mana kami berharap dapat membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera," ujar Ibas.

"Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para konstituen di seluruh Indonesia yang telah memberikan kepercayaan ini. Tanggung jawab ini tidak ringan, dan kami berkomitmen untuk menjadi wakil yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” lanjut Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2019-2024 tersebut.

Pelantikan ini berlangsung di saat Indonesia memasuki masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Ibas menegaskan bahwa Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh proses transisi ini agar berjalan dengan lancar, tertib, dan khidmat, sebagaimana harapan seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengingatkan akan pentingnya kolaborasi antara semua pihak untuk memastikan kelancaran pemerintahan ke depan.

“Kami mendukung sepenuhnya proses transisi yang akan dijalankan antara pemerintahan Pak Jokowi dan pemerintahan Pak Prabowo, agar berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat—sebagaimana harapan kita bersama,” ucapnya.

Dalam konteks transisi ini, Ibas menegaskan bahwa salah satu fokus utamanya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini telah ia serap, terutama dalam bidang-bidang yang sangat mendasar seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, serta pengembangan potensi anak muda, perempuan, dan anak-anak.

Selain menyerap aspirasi, Ibas berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang dirancang demi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, pengawalan terhadap program-program ini harus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

"Kami ingin memastikan bahwa harapan, aspirasi, dan program-program yang diinginkan oleh masyarakat benar-benar dapat dirasakan manfaatnya," katanya.

Lebih lanjut, Ibas menyoroti pentingnya peran Partai Demokrat dalam parlemen dan pemerintahan sebagai mitra strategis yang proaktif.

Menurutnya, keberadaan Demokrat di DPR bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif menyuarakan dan mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkeadilan.

“Kami berharap pemerintahan ke depan dapat memegang teguh amanah rakyat dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, serta fokus menyelesaikan berbagai masalah yang belum tuntas. Masalah seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang berkeadilan, dan demokrasi serta hukum yang adil tanpa tebang pilih harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sebagai salah satu tokoh Partai Demokrat yang selalu aktif di panggung politik, Ibas optimis bahwa Demokrat akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan ke depan. Ia menekankan bahwa kerja sama antara parlemen dan pemerintah sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era sekarang.

"Menjadi wakil rakyat tentu bukan tugas yang mudah, terutama dengan ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi. Masyarakat menginginkan perubahan yang cepat dan instan. Namun, kami yakin bahwa melalui proses yang berkelanjutan dan dengan kebersamaan, wakil rakyat dan konstituen dapat menghasilkan hal-hal positif, memberikan yang terbaik bagi masyarakat, serta terus berpihak kepada kepentingan rakyat," jelasnya.

Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, Ibas berharap dapat terus membawa perubahan positif dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam berbagai kebijakan nasional.

Mengakhiri pernyataannya, Ibas meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar dirinya dan para anggota DPR RI yang baru dilantik dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan maksimal.

"Kami memohon doa restu dari seluruh masyarakat dan rekan-rekan media di Indonesia, agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan optimal, maksimal, dan senantiasa berdiri terdepan dalam membela kepentingan rakyat," tutup Ibas.

Pelantikan hari ini menandai babak baru perjuangan Ibas di kancah politik nasional, memperkuat tekadnya untuk terus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta -

Anggota DPR, DPD, dan MPR RI yang terpilih untuk periode 2024-2029 dilantik hari ini, Selasa (1/10/2024). Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD diambil sumpahnya.

Jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 diketahui bertambah dari periode sebelumnya yang berjumlah 575 anggota Dewan. Kini, sebanyak 580 wakil rakyat yang memiliki kursi di DPR RI.

Diketahui dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024, KPU menetapkan delapan di antaranya memenuhi ambang batas parlemen (PT) sebesar 4 persen, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem, dan PKS.

Sementara, partai yang dinyatakan tak memenuhi ambang batas yakni Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, PKN, Hanura, Partai Garda Republik Indonesia, PBB, PSl, Perindo, PPP, dan Partai Ummat.

Berapa gaji anggota DPR yang dilantik hari ini?

Besaran gaji DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Dalam aturan tersebut, ditetapkan besaran gaji pokok untuk Ketua DPR adalah Rp 5.040.000 per bulan, kemudian untuk Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000 per bulan, dan untuk gaji pokok bagi anggota DPR adalah sebesar Rp 4.200.000 dalam sebulan.

Tunjangan DPR RI

Sama seperti abdi negara lainnya, ketua hingga anggota dewan juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatan, maka tunjangan yang didapat akan semakin besar.

Sejumlah fasilitas dan besaran tunjangannya sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015.

Dalam ketetapan itu, tunjangan DPR juga mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan yang terakhir anggota DPR juga mendapatkan tunjangan anggaran rumah jabatan. Tunjangan itu terbagi atas dua jenis, yakni tunjangan melekat dan tunjangan lain.

Tunjangan melekat anggota DPR

1. Tunjangan istri/suami Rp 420.000

2. Tunjangan anak Rp 168.000

3. Uang sidang/paket Rp 2.000.000

4. Tunjangan jabatan Rp 9.700.000

5. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa

6. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 2.699.813

Tunjangan lain anggota DPR

1. Tunjangan kehormatan Rp 5.580.000

2. Tunjangan komunikasi Rp 15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000

4. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

5. Asisten anggota Rp 2.250.000

Jika komponen di atas dijumlahkan semua, maka seorang anggota DPR dapat membawa pulang uang setidaknya sebesar Rp 54.051.903 setiap bulan. Angka tersebut bisa lebih besar apabila anggota tersebut menjabat sebagai wakil ketua atau ketua DPR. Sebab, seperti gaji pokok, tunjangan bagi pimpinan DPR juga lebih besar dibandingkan tunjangan bagi anggota biasa.

Gaji dan tunjangan di atas belum ditambah dengan biaya perjalanan dengan besaran sebagai berikut:

1. Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000

2. Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000

3. Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000

4. Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000

Selain itu, para anggota DPR juga menerima fasilitas berupa rumah jabatan yang terletak di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat serta anggaran pemeliharaan rumah jabatan.

Para wakil rakyat juga akan menerima pensiun sebesar 60% dari gaji anggota DPR (gaji pokok) atau sebesar Rp 2.520.000 per bulan.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai GerindraDPR akan mengusulkan penambahan jumlah komisi di DPR karena jumlah lembaga/kementerian juga akan bertambah di era pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman berpandangan mitra kerja setiap komisi kini semakin banyak, sehingga Habiburokhman juga mengusulkan harus ada penambahan jumlah komisi di DPR.

"Kayak kami aja, mitra kami sekitar 9 mitra sampai 11. Ada yg mitranya 14. Repot ngatur jadwal-jadwal pertemuan dan rapat-rapat bidang pengawasan dan budgetnya," tutur Habiburokhman di Gedung DPR Jakarta, Selasa (1/10).

Dia menilai banyaknya mitra DPR nanti, bisa menyulitkan kerja DPR dalam pengawasan. Selain itu, menurutnya, hal tersebut juga tidak efektif.

"Ini semua sangat tidak efektif dan sangat menyulitkan untuk melakukan tugas-tugas kami," katanya.

Habiburokhman mengatakan usulan itu akan disampaikan pada rapat sore nanti sekitar pukul 15.00 WIB. Dia juga berharap usul tersebut dikabulkan sehingga kinerja pengawasan DPR terhadap mitra kerja bisa semakin optimal.

"Nanti sore usulan ini akan kita rapatkan ya. Semoga diterima usulan ini," ujarnya.

Saat ini ada 11 komisi yang ada di DPR. Sementara pada hari inisebanyak 580 anggota DPR tahun 2024-2029 dilantik hari ini, Selasa 1 Oktober 2024.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Dari 580 anggota DPR tersebut, sebanyak 24 orang selama ini dikenal sebagai publik figur alias artis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh membenarkan bahwa Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa ditunjuk sebagai wakil ketua DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

"Oh benar (Saan Mustopa jadi wakil ketua DPR). Ucapkan selamat saja ke Kang Saan," ujar Paloh saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Paloh mengatakan, pelantikan anggota DPR dari Nasdem merupakan sebuah kegembiraan bagi keluarga besar partai.

"Ya tentu ini merupakan suatu kegembiraan bagi seluruh keluarga besar Partai Nasdem ya. Dan terlaksananya pelantikan pada hari ini," kata dia.

Sementara itu, Saan Mustopa memilih kabur saat ditanya perihal dirinya ditunjuk sebagai wakil ketua DPR.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengaku sudah mendapatkan bocoran informasi soal nama-nama pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Ia menyebutkan, posisi ketua DPR akan kembali diduduki oleh Puan Maharani dari PDI-P sebagai fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

“Kalau pimpinan DPR RI insya Allah yang pertama ketuanya Mba Puan Maharani,” ujar Said jelang acara pelantikan anggota DPR, Selasa.

Said menyebutkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga akan kembali menduduki posisi wakil ketua DPR dari partai tersebut.

Sementara, posisi wakil ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa akan diisi oleh Faisol Riza yang menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada periode lalu.

“Kalau dari Nasdem, kalau tidak keliru pendengaran saya itu seharusnya Pak Saan Mustopa. Kemudian dari Golkar teman saya dari Jawa Timur, Adies Kadir itu yang saya dengar,” kata Said.

Saan sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR, sedangkan Adies adalah wakil ketua Komisi III DPR.

Said pun menekankan bahwa posisi ketua DPR akan tetap diduduki oleh PDI-P sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 tertua kedua Guntur Sasono dan Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 termuda Annisa Mahesa ditetapkan sebagai pimpinan sementara atau Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR RI.

Penetapan ini dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dalam Sidang Paripurna Pelantikan Anggota MPR/DPR/DPD RI Periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024).

“Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 84 Ayat 7 selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud Ayat 1 belum terbentuk, sidang DPR RI pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR,” tutur Indra.

Indra melanjutkan, ayat 8 pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud ayat 7 berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.

Untuk diketahui, Guntur Sasono berasal dari Partai Demokrat dan Dapil Jatim VIII, dia meraih 53.730 suara sah nasional. Sementara itu, Annisa Mahesa dari Partai Gerindra dan Dapil Banten II meraih 122.470 suara sah nasional.

“Kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagian berikut, Ketua sementara saudara Guntur Sasono partai Demokrat dapil Jatim VIII dan Wakil Ketua Sementara saudari Annisa Mahesa Partai Gerindra Dapil Banten II,” pungkas Indra.

Sebagai informasi, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 berlangsung pada hari ini, Selasa (1/10/2024) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sebanyak 580 orang menempati kursi di Senayan selama lima tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Annisa Maharani Alzahra Mahesa menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI termuda. Dia telah dilantik dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Annisa merupakan putri dari almarhum politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.

Dia berhasil memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 melalui Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Banten II, dengan meraih 122.470 suara. Annisa terjun ke dunia politik mengikuti jejak mendiang ayahnya.

Perolehan suaranya berhasil mengungguli sejumlah politikus senior, di antaranya, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, mantan Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, dan mantan Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman.

Annisa Maharani Alzahra Mahesa atau biasa disapa Icha ini, lahir pada 17 Juli 2001 atau saat ini berusia 23 tahun, dan ditetapkan sebagai anggota termuda yang dilantik menjadi anggota DPR pada hari ini.

Lebih lanjut, untuk jenjang pendidikannya, dia tercatat mempunyai dua gelar sarjana, yaitu dari Universitas Indonesia (UI) dan University of Melbourne.

Dia awalnya menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan studinya ke Universitas Melbourne hingga mendapatkan gelar S1 di bidang manajemen pada 2023. Adapun menurut elhkpn.kpk.go.id, berdasarkan laporan harta kekayaan untuk menjadi caleg DPR RI ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, harta kekayaan Icha mencapai Rp5.870.445.000.

Adapun dia tercatat memiliki 12 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Pandeglang dan Serang yang merupakan hibah tanpa akta senilai Rp2.571.445.000.

Kemudian dia juga melaporkan kepemilikan mobil Lexus pada 2019 seharga Rp2.200.000.000. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp536.500.000, kas dan setara kas Rp562.500.000 dan tidak tercatat memiliki utang, sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp5.870.445.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menetapkan ketua dan wakil ketua DPR periode 202-2029 pada Selasa (1/10/2024) hari ini.

Pimpinan DPR sementara Guntur Sasono menyatakan, pihaknya bakal menggelar rapat dengan pimpinan partai politik untuk membahas sejumlah jadwal rapat, termasuk penetapan calon ketua dan wakil ketua DPR.

"Dengan acara, pertama, membicarakan rancangan jadwal rapat-rapat DPR RI. Kedua membahas penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. Ketiga membahas tata cara penetapan calon ketua dan calon wakil ketua DPR RI," kata Guntur, Selasa.

Guntur menyebutkan, rapat itu akan digelar di Ruang Rapat Pansus B Gedung nusantara II, Kompleks Parlemen, pada Selasa sore pukul 15.00 WIB.

Rapat tersebut juga akan membahas persiapan pengucapan sumpah pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna Kedua di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II dengan acara penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR hingga pengucapan sumpah pimpinan DPR.

Ia mengatakan, acara ini akan digelar pada Selasa malam pukul 19.00 WIB.

"Kemudian penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih penyerahan palu dan buku memori, dan terakhir pidato ketua DPR RI terpilih," ucap dia.

Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029 telah resmi dilantik.

Pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini disahkan dalam rapat paripurna perdana dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Pelantikan dipimpin oleh pimpinan DPR sementara dari perwakilan anggota paling muda dan paling tua yakni Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Annisa Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra.

Adapun komposisi pimpinan DPR bakal diisi oleh perwakilan dari lima partai politik dengan perolehan kursi terbanyak di DPR, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dengan demikian, kursi pimpinan DPR bakal diduduki oleh anggota dari Fraksi PDI-P, Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem.

Jakarta -

Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini. Mayoritas dari mereka merupakan wajah-wajah lama hingga ada tiga mantan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelantikan digelar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Pelantikan turut dihadiri Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto serta beberapa jajaran menteri kabinet.

Eks menteri Jokowi yang dilantik jadi anggota DPR RI periode 2024-2029 adalah Ida Fauziah yang sebelumnya merupakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Kemudian Abdul Halim Iskandar yang sebelumnya merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Keduanya mewakili Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Atas tugas barunya itu, mereka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri Jokowi yang tinggal beberapa hari lagi.

"Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9).

Selain itu, ada juga eks Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang kini resmi menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebelumnya, Yasonna Laoly dicopot Jokowi sejak 19 Agustus 2024. Posisinya digantikan oleh politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.

Berikut sumpah/janji anggota DPR RI masa bakti 2024-2029:

"Demi Allah saya bersumpah/demi Tuhan saya berjanji/Om Atah Paramawisesa/Demi Sang Hyang Adi Budha bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia".

(aid/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 akan berlangsung hari ini, Selasa (1/10/2024). Anggota DPR yang akan dilantik pada hari ini jumlahnya lebih banyak dibanding pelantikan pada 2019 lalu.

Sebanyak 580 anggota yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik pada hari ini di Kompleks Parlemen Senayan. Jumlah tersebut lebih banyak dari pelantikan pada 2019 yakni sebanyak 575 anggota.

Meski jumlahnya lebih banyak, tetapi jumlah partai politik (parpol) pada pelantikan anggota DPR pada hari ini lebih banyak dibandingkan 2019.

Pada pelantikan anggota DPR RI 2024 terdapat delapan parpol yang lolos parliamentary threshold. Sedangkan, pada 2019 terdapat sembilan parpol yang lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.

Berdasarkan catatan Bisnis, pelantikan anggota DPR RI pada 2019 di antaranya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 128 orang dengan 27.053.961 suara; Golkar 85 orang dengan 17.229.789 suara; Gerindra 78 orang dengan 17.594.839 suara; Nasdem 59 orang dengan 12.661.792 suara; dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 58 orang dengan 13.570.097 suara.

Kemudian, Partai Demokrat 54 orang dengan 10.876.057 suara; Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 50 orang dengan 11.432.663 suara; Partai Amanat Nasional (PAN) 44 orang dengan 9.572.623 suara; dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 19 orang dengan 6.323.147 suara.

Sementara itu, untuk pelantikan anggota DPR RI 2024, dengan delapan parpol di antaranya, PDIP 110 kursi dengan 25.384.673 suara; Golkar 102 kursi dengan 23.208.488 suara; Gerindra 86 kursi dengan 20.071.345 suara; Nasdem 69 kursi dengan 14.660.328 suara; PKB 68 kursi dengan 16.115.358 suara, PKS 53 kursi dengan 12.781.241 suara; PAN 48 kursi dengan 10.984.639 suara; dan Demokrat 44 kursi dengan 11.283.053 suara.

Untuk diketahui, penetapan anggota DPR RI 2024, mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Selain itu juga mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024 pada 25 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI terpilih 2024-2029 Jamaludin Malik tampil berbeda dengan mengenakan kostum super hero asal Jepang, Ultraman, saat acara pelantikan anggota DPR,MPR, dan DPD RI pada Selasa (1/10/2024).

Adapun, Jamaludin berasal dari dapil Jawa Tengah II, dari partai Golongan Karya (Golkar). Dia memperoleh 118.402 suara. Jamaludin menuturkan bahwa alasan menggunakan kostum Ultraman adalah untuk melawan kejahatan.

"Karena Ultraman membasmi kejahatan," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (1/10/2024).

Dia mengaku telah mengenakan kostum Ultraman sejak berkampanye sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Oleh karena itu, Jamaludin tak mau meninggalkan ciri khasnya dengan kostum Ultraman. Namun, dia mengaku bersedia melepaskan kostum Ultraman jika nanti diminta.

"Ya dicopot [kalau nantinya diminta untuk melepas kostum Ultraman]," terangnya.

Penampilan Jamaludin tampak berbeda di antara ratusan anggota dewan yang dilantik pada hari ini, Selasa (1/10/2024). Pasalnya, anggota dewan laki-laki tampak menggunakan jas rapih dan perempuan menggunakan baju adat.

Jamaludin juga termasuk dari 580 anggota yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilantik hari ini. Penetapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.

Selain itu, penetapan juga mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum 2024.