Jakarta: Salah satu yang membuat banyak orang Indonesia melamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lantaran gaji dan tunjangan yang didapat. PNS tak cuma mendapat gaji tapi tunjangan yang banyak jenisnya.

Buat kamu yang mau jadi PNS, penting nih mengetahui gaji dan tunjangan yang kamu dapat. Berikut ini gaji dan tunjangan yang didapat PNS dikutip dari laman jobstreet.com:

Gaji sesuai pangkat golongan PNS

Berikut daftar besaran upah atau gaji PNS, sebagaimana diatur pada PP Nomor 15 Tahun 2019:

Gaji Pangkat PNS Golongan I

1. Gaji pangkat PNS golongan I/A (juru muda): Rp 1.560.800 s.d. Rp 2.335.800
2. Gaji pangkat PNS golongan I/B (juru muda tingkat I): Rp 1.704.500 s.d. Rp 2.472.900
3. Gaji pangkat PNS golongan I/C (juru): Rp 1.776.600 s.d. Rp 2.577.500
4. Gaji pangkat PNS golongan I/D (juru tingkat I): Rp 1.851.800 s.d. Rp 2.686.500

Gaji Pangkat PNS Golongan II

1. Gaji pangkat PNS golongan II/A (pengatur muda): Rp 2.022.200 s.d. Rp 3.373.000
2. Gaji pangkat PNS golongan II/B (pengatur muda tingkat I): Rp 2.208.400 s.d. Rp 3.516.300
3. Gaji pangkat PNS golongan II/C (pengatur):Rp 2.301.800 s.d. Rp 3.665.000
4. Gaji pangkat PNS golongan II/D (pengatur tingkat I): Rp 2.399.200 s.d. Rp 3.820.000

Gaji Pangkat PNS Golongan III

1. Gaji pangkat PNS golongan 3/A atau golongan III/A (penata muda): Rp 2.579.400 s.d. Rp 4.236.400
2. Gaji pangkat PNS golongan III/B (penata muda tingkat 1): Rp 2.688.500 s.d. Rp 4.415.600
3. Gaji pangkat PNS golongan III/C (penata): Rp 2.802.300 s.d. Rp 4.602.400
4. Gaji pangkat PNS golongan III/D (penata tingkat I): Rp 2.920.800 s.d. Rp 4.797.000

Gaji Pangkat PNS Golongan IV

1. Gaji pangkat PNS golongan IV/A (pembina): Rp 3.044.300 s.d. Rp 5.000.000
2. Gaji pangkat PNS golongan IV/B (pembina tingkat I): Rp 3.173.100 s.d. Rp 5.211.500
3. Gaji pangkat PNS golongan IV/C (pembina muda): Rp 3.307.300 s.d. Rp 5.431.900
4. Gaji pangkat PNS golongan IV/D (pembina madya): Rp 3.447.200 s.d. Rp 5.661.700
5. Gaji pangkat PNS golongan IV/E (pembina utama): Rp 3.593.100 s.d. Rp 5.901.200

Tunjangan PNS

Selain menerima gaji pokok, PNS juga berhak atas enam jenis tunjangan. Berikut tunjangan yang bakal diterima oleh ASN, yakni:

1. Tunjangan Anak

Selain mengatur tunjangan untuk suami atau istri PNS, PP Nomor 7 Tahun 1977 juga berisi pedoman terkait besaran tunjangan anak. Tunjangan tersebut berlaku untuk anak kandung dan juga anak angkat.

Syaratnya, anak yang terdaftar memiliki usia kurang dari 21 tahun, masih belum menikah, belum memiliki pendapatan sendiri, dan kondisinya memang masih menjadi tanggungan orang tuanya.
Apabila persyaratan tersebut terpenuhi, PNS berhak menerima tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok mereka yang diberikan kepada masing-masing anak. Berdasarkan aturan yang berlaku, tunjangan anak dapat diberikan sebanyak-banyaknya kepada 3 orang anak, yang terdiri dari 2 anak kandung dan 1 anak angkat.
Ketentuan terkait pemberian tunjangan anak ini juga bisa diperpanjang. Apabila PNS tersebut memiliki anak yang masih bersekolah. Maka, pemberian tunjangan akan diperpanjang hingga anak berusia 25 tahun.

2. Tunjangan Makan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018, ASN tidak cuma menerima gaji pokok tetapi juga berhak atas tunjangan makan. Standarnya disesuaikan dengan tingkat golongan yang dimiliki masing-masing ASN.

Sebagai contoh, ASN golongan I dan golongan II, tunjangan makan yang diberikan adalah sebesar Rp35.000/hari. Sementara itu, ASN golongan III, besaran tunjangan makannya adalah Rp37.000/hari.

3. Tunjangan Jabatan

Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007, PNS juga bakal mendapatkan tunjangan jabatan struktural. Besaran tunjangan jabatan adalah Rp360.000 per bulan untuk PNS golongan eselon IV/A, dan Rp490.000 per bulan bagi PNS golongan eselon IV/B.

Untuk PNS golongan eselon IV/A, tunjangan jabatan yang diterima senilai Rp540.000 dan Rp1.260.000 setiap bulan bagi PNS golongan eselon III/A. Tertinggi adalah Rp5.500.000 per bulan bagi PNS golongan eselon IA.

4. Tunjangan Suami/Istri

Acuan pemberian tunjangan ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1992, yang terkait dengan Perubahan PP Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Aturan Gaji PNS.
Sebelumnya disebutkan PNS yang sudah menikah, bakal mendapatkan tunjangan istri/suami senilai 10 persen dari gaji pokok mereka.

Namun, aturan terbaru menyebut, jika keduanya (suami dan istri) sama-sama tercatat sebagai ASN, tunjangan keluarga hanya akan diberikan kepada yang memiliki gaji pokok lebih tinggi.

5. Tunjangan Kinerja

Tunjangan berikutnya yang akan didapat ASN adalah tunjangan kinerja atau biasa disingkat tukin. Tunjangan kinerja ASN diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2011.

Pada peraturan tersebut dikatakan PNS akan memperoleh tunjangan kinerja yang jumlah besarannya akan dihitung berdasarkan capaian prestasi dan hasil evaluasi jabatan.

Dalam praktiknya, terdapat 17 faktor yang kemudian dipakai untuk menilai jabatan fungsional di lingkungan BKN. Beberapa di antaranya adalah pedoman kerja, pengetahuan yang diperlukan dalam jabatan, hubungan personal, kompleksitas kerja, persyaratan fisik, dan lingkungan kerja.

Apabila melihat faktor tersebut, nilai jabatan bisa berbeda-beda atau berjenjang. Sebagai contoh, untuk nilai jabatan terendah, skornya adalah 190. Sedangkan nilai jabatan tertinggi, skornya adalah 4.730.

Merujuk pada ketetapan yang dibuat oleh Menteri Keuangan, setiap nilai jabatan akan dikalikan indeks sebesar Rp5.000. Contohnya, seorang sekretaris utama memiliki nilai jabatan 4.000. Maka jika nilai tersebut dikalikan Rp5.000, besaran tunjangan kinerja yang diterima adalah Rp20.000.000.

Saat ini, tunjangan kinerja dengan besaran tertinggi diperoleh ASN yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tunjangan kinerja untuk pegawai DJP tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2015.

6. Perjalanan Dinas

Tunjangan perjalanan dinas termuat dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023 mengenai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Merujuk pada peraturan tersebut, Kementerian Keuangan telah menetapkan uang perjalanan dinas harian dalam negeri akan dihitung menurut tujuannya.

Rinciannya adalah perjalanan dinas dengan tujuan luar kota, pendidikan dan pelatihan, atau dalam kota dengan durasi lebih dari delapan jam. Selain itu, besaran uang perjalanan dinas akan dihitung berdasarkan penyesuaian yang sudah disepakati oleh masing-masing provinsi kementerian/lembaga terkait berada.

ASN yang mendapatkan tunjangan perjalanan dinas dalam negeri tertinggi berasal dari Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk empat provinsi tersebut, uang perjalanan dinas yang diberikan kepada ASN adalah Rp230.000/orang per hari untuk perjalanan dalam kota dan Rp580.000/orang per hari untuk perjalanan luar kota.

Sementara itu, perjalanan dinas yang tujuannya diklat di dalam negeri, besaran uang perjalanan yang diterima adalah Rp170.000 per hari untuk keempat provinsi tersebut.

Nah itulah gaji dan tunjangan yang bakal kamu terima bila menjadi PNS. Apakah kamu semakin tertarik menjadi PNS?

Baca juga: CPNS Wajib Tahu, Ini Urutan Jenjang Pangkat dan Golongan di PNS

?


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai peningkatan belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 adalah sesuatu yang normal. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi didorong untuk meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN/PNS).

"Itu pertumbuhan normal itu, normal aja," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L di tahun depan direncanakan sebesar Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L di 2024 yang senilai Rp 460,86 triliun.

Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

"Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan," imbuhnya.

Anggaran Sudah Memperhitungkan Jika Gaji PNS Naik

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru," kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

"Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo," ujar Isa.

Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

"Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya," ucap Isa.

Simak Video: Kemenkeu Gelontorkan Total Rp 99,5 T untuk THR-Gaji ke-13 ASN

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

(aid/rrd)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan bahwa tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Kementerian BUMN naik 100 persen, imbas dari perbaikan performa ASN.Menurutnya, kenaikan tersebut merupakan buah dari kinerja ASN Kementerian BUMN terhadap negara, sehingga mereka layak memperoleh hasil tersebut.

?Kenaikan 100 persen tunjangan kinerja ASN di Kementerian BUMN harus disyukuri, tapi ini bukan akhir dari perjuangan,? ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Jumat (23/8/2024).

Meski naik, Erick meminta para ASN yang dia pimpin tidak berpuas diri. Justru, mereka terus berusaha agar kinerja mereka tetap dan semakin baik.

?Masih ada usaha-usaha yang terus kami dorong agar para ASN bisa menikmati hasil yang mereka berikan kepada negara. Belum saatnya untuk berpuas diri, kami ingin terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia,? paparnya.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB menilai Kementerian BUMN sudah memenuhi persyaratan, yakni opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, indeks reformasi birokrasi lebih dari 85 persen. Lalu penyederhanaan lebih dari 70 persen, serta capaian proyek-proyek strategis.

Adapun, tunjangan kinerja untuk ASN Kementerian BUMN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Di lain sisi, kenaikan tukin pegawai Kementerian BUMN di tengah isu kenaikan gaji ASN. Hanya saja, Keputusan kenaikan gaji ASN, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kenaikannya pun akan diumumkan langsung oleh pemerintahan baru.

?Itu biar diumumkan Bapak Presiden terpilih, Prabowo,? ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, saat ditemui wartawan di di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan pekan lalu.

Suharso menuturkan, kenaikan gaji PNS terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI rencananya akan dilakukan secara bertahap.

?Kenaikan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI/Polri secara bertahap. Hal ini tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2025 yang telah padu padan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kembali menyampaikan perihal rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. Ia memastikan pemerintahan saat ini dan akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Yang jelas ya pemerintahan sekarang dan akan datang tetap berkomitmen untuk memelihara dan bahkan meningkatkan kesejahteraan ASN atau TNI/Polri. Mengenai penyesuaian gaji dan sebagaiannya itu, di APBN Kita untuk 2025 sudah didesain untuk siap (kenaikan gaji) apabila itu dilakukan. Tapi, keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu (kebijakan) diserahkan ke presiden baru," terangnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Isa mengatakan, untuk waktu dan besaran nominal akan ditentukan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun, Isa tidak menjelaskan secara detail berapa persen kenaikannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.