IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung perihal kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Padahal, dikabarkan sebelumnya bila keputusan kenaikan gaji disampaikan Kepala Negara dalam pidato perihal Nota Keuangan RAPBN 2025.

Kendati begitu, Jokowi membeberkan gambaran besar arsitektur RAPBN 2025. Seperti, belanja negara tahun depan direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun.

“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan,” kata Jokowi, Jumat (16/8/2024).

Anggaran pendidikan juga untuk perluasan program beasiswa, kemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Untuk anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp504,7 triliun, dimana agar bisa mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Adapun, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara. Anggaran itu ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden menjelaskan, RAPBN 2025 menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang inovatif. Rasio perpajakan akan terus dioptimalkan untuk memperkuat ruang fiskal, dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, kepastian kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, TNI dan Polri masih menunggu pidato Presiden dalam terkait Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya hari ini.

“Kita tunggu nanti,” kata Anas.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Gaji PNS selalu menjadi topik yang menarik perhatian publik. Pada tahun 2024. terdapat perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah.

Nantinya di tahun 2025, pemerintah telah merencanakan kenaikan gaji PNS. Lantas, berapa gaji PNS 2024? Bagaimana rencana kenaikan gaji PNS tersebut?

Gaji PNS 2024

Gaji PNS 2024 termuat dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas atau Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berikut daftarnya mengutip situs resmi JDIH Database Peraturan BPK:

Golongan I

• Golongan Ia: Rp 1.685.700-2.522.600
• Golongan Ib: Rp 1.840.800-2.670.700
• Golongan Ic: Rp 1.918.700-2.783.700
• Golongan Id: Rp 1.999.900-2.901.400

Golongan II

• Golongan IIa: Rp 2.184.000-3.643.400
• Golongan IIb: Rp 2.385.000-3.797.500
• Golongan IIc: Rp 2.485.900-3.958.200
• Golongan IId: Rp 2.591.100-4.125.600

Golongan III

• Golongan IIIa: Rp 2.785.700-4.575.200
• Golongan IIIb: Rp 2.903.600-4.768.800
• Golongan IIIc: Rp 3.026.400-4.970.500
• Golongan IIId: Rp 3.154.400-5.180.700

Golongan IV

• Golongan IVa: Rp 3.287.800-5.399.900
• Golongan IVb: Rp 3.426.900-5.628.300
• Golongan IVc: Rp 3.571.900 -5.866.400
• Golongan IVd: Rp 3.723.000-6.114.500
• Golongan IVe: Rp 3.880.400-6.373.20

Rencana Kenaikan Gaji PNS

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) direncanakan naik pada tahun 2025. Hal ini dikatakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa.

"Ada, ada kenaikan," kata Suharso di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Meski begitu, belum diketahui berapa besar kenaikan gaji tersebut. Pekerja fungsional yang penting lah yang diutamakan.

"Kita sedang hitung. Tapi sudah direncanakan. Slotnya ada, tetapi yang terutama pekerja-pekerja fungsional yang penting kayak misalnya di bidang kesehatan, guru. Itu yang kita dorong," ujarnya.

Kementerian Keuangan sebelumnya juga sudah memastikan kenaikan gaji ASN termasuk PNS 2025 menunggu 16 Agustus 2024. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengumumkan langsung di DPR RI.

Sebagai informasi, 16 Agustus merupakan agenda rutin dibacakanya RUU tentang APBN tahun berikutnya beserta nota Keuangannya oleh Kepala Negara. Pada tahun lalu, pada agenda tersebut, diumumkan kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12%.

"Itu kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus aja, ininya seperti apa, pasti disampaikan di situ," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Senin 22 Juli 2024.

(elk/row)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkan rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN).

Sri Mulyani tak membeberkan kapan pengumuman akan dibacakan. Ia juga tak menjelaskan berapa besaran kenaikan yang akan diterima PNS.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan ya," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

Sri Mulyani menyampaikan proses transisi kepemimpinan, khususnya dalam urusan ekonomi dan anggaran, terus berjalan. Dia berkata tim Prabowo dan para menteri Jokowi terus berkomunikasi.

Dia juga telah memaparkan Rancangan APBN 2025 kepada Prabowo dan Jokowi. Sri Mulyani sekaligus menjelaskan berbagai hal yang berpotensi mengganggu APBN 2025.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan mengakomodir program-program Prabowo dalam APBN 2025. Menurutnya, anggaran tahun depan adalah hasil kesepakatan dua pemimpin.

"Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap rencana pemerintah menaikkan gaji PNS pada 2025.

Suharso enggan memberi tahu besaran kenaikan gaji PNS. Dia hanya menyebut kenaikan gaji sudah dimasukkan ke rancangan APBN 2025.

"Kita sedang hitung, tapi sudah direncanakan. Slotnya ada, tetapi yang terutama pekerja-pekerja fungsional yang penting, kayak misalnya di bidang kesehatan, guru. Itu yang kita dorong," ujar Suharso di Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menanggapi kabar terkait kebijakan gaji Pegawai Sipil Negara (PNS) yang bakal naik di 2025.

Menurutnya, penyesuaian gaji abdi negara ini akan disampaikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikannya ya," kata Sri Mulyani dalam keterangan pers Menteri usai Ratas Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025, Senin (5/8/2024)

Kenaikan gaji PNS masuk Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025. Pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo tetap akan melakukan pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13, di samping tetap melakukan penyesuaian gaji ASN.

Soal gaji PNS juga rencananya akan digelar dalam Sidang Paripurna DPR RAPBN Tahun Anggaran 2025 yang akan digelar pada 16 Agustus 2024.

"Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari presiden terpilih dan presiden saat ini, gitu ya," ujar Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan naik tahun depan.

Rencana penyesuaian gaji tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.

"Ada, ada kenaikan," kata Suharso, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Namun Suharso belum bisa berapa besar kenaikan tersebut lantaran sedang dihitung.

"Kita sedang hitung. Tapi sudah direncanakan. Slotnya ada, tetapi yang terutama pekerja-pekerja fungsional yang penting kayak misalnya di bidang kesehatan, guru. Itu yang kita dorong," ujarnya.

Suharso pun menjelaskan Salah satu pertimbangan kenaikan gaji PNS adalah laju inflasi dan berapa lama belum ada penyesuain.

Sementara untuk anggaran sudah dalam pagu indikatif tahun anggaran (TA) 2025. Diharapkan hal ini akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nota Keuangan 16 Agustus 2024.

"Mudah-mudahan (diumumkan Jokowi saat Nota Keuangan)," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Rencana kenaikan gaji ASN 2025 tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Hanya saja belum ditetapkan besaran kenaikannya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kepastian kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS 2025 menunggu 16 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkannya langsung di DPR RI.

"Itu kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus aja, ininya seperti apa, pasti disampaikan di situ," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Adapun 16 Agustus merupakan agenda rutin dibacakannya RUU tentang APBN tahun berikutnya beserta Nota Keuangannya oleh kepala negara di DPR. Dalam kesempatan itu juga, pada tahun lalu Jokowi mengumumkan kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% di 2024.

Saksikan Live DetikSore:

(shc/hns)

JAKARTA, investor.id – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai langkah pemerintah untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan akan menjadi stimulus untuk perekonomian, khususnya dalam rangka mendorong konsumsi masyarakat.

“Ketika gaji PNS dinaikkan kemampuan untuk belanja menjadi lebih besar. Konsumsi belanja meningkat, konsumsi rumah tangga juga meningkat dan itu mungkin juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Direktur Riset Core Indonesia Akhmad Akbar Susanto dalam acara Mid Year Review Core Indonesia 2024, pada Selasa (23/7/2024).

Alokasi gaji PNS termasuk dalam belanja pegawai. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus. Akhmad mengatakan, langkah pemerintah untuk menaikkan gaji PNS harus dikaji lebih lanjut. Apalagi ini berkaitan dengan reformasi birokrasi termasuk diantara reformasi sistem penggajian PNS.

“Hal ini perlu kajian lebih lanjut lebih serius, ini bukan sekedar naikin gaji atau tidak. Isunya adalah reformasi birokrasi yang sampai sekarang itu belum tuntas dan kemudian termasuk diantara reformasi sistem penggajian PNS yang sampai hari ini belum tuntas,” terang Akhmad.

Saat konsumsi meningkat maka bisa berdampak pada kondisi inflasi. Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan kebijakan yang dapat menekan kondisi inflasi. “Kenaikan gaji PNS mungkin punya implikasi terhadap kenaikan laju inflasi jika kenaikannya besar dan tidak diikuti dengan kebijakan untuk antisipasi kenaikan inflasi,” terang Akhmad.

Bila dilihat dari sisi fiskal, saat pemerintah menaikkan gaji PNS maka konsekuensi belanja akan meningkat. Bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang meningkat maka defisit akan melebar, kebijakan tersebut dapat menjadi beban fiskal tengah situasi perekonomian yang belum pasti.

“Kalau tahun depan gaji PNS mau dinaikkan mestinya harus lebih hati-hati bahwa itu akan punya implikasi plus maupun minus gitu ya terutama kalau dari fiskal lebih banyak minusnya daripada plusnya,” kata Akmad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan penyesuaian gaji PNS. Dalam hal ini penyesuaian bila dilakukan dengan menaikan gaji PNS.

“Kalau penyesuaian (gaji PNS) kan ke atas,” imbuh Airlangga.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kepastian kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS 2025 menunggu 16 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkannya langsung di DPR RI.

"Itu kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus aja, ininya seperti apa, pasti disampaikan di situ," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Sebagai informasi, 16 Agustus merupakan agenda rutin dibacakannya RUU tentang APBN tahun berikutnya beserta Nota Keuangannya oleh kepala negara di DPR RI. Dalam kesempatan itu juga, pada tahun lalu Jokowi mengumumkan kenaikan gaji ASN 8% dan pensiunan 12% di 2024.

Isa menyebut penyesuaian gaji ASN 2025 bisa banyak bentuknya. Contohnya melalui peningkatan gaji pokok, perbaikan besaran tunjangan kinerja (tukin), atau adanya opsi pemberian insentif tambahan.

"Kan penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Ada yang kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerjanya bisa, atau memberikan insentif yang lain juga bisa," beber Isa.

Kenaikan Gaji PNS di 2025

Rencana kenaikan gaji ASN 2025 tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Hanya saja belum ditetapkan besaran kenaikannya.

Dalam dokumen itu, disebutkan arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan pada empat tujuan utama. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Kedua, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Ketiga, reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS. Keempat, menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

"Reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda yang perlu diselesaikan," tulis dokumen tersebut.

Dari segi pengelolaan ASN, pemerintah melihat permasalahan yang terjadi antara lain masih belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif, serta belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh instansi pemerintah.

"Sehubungan dengan tata kelola, kualitas regulasi masih perlu ditingkatkan mengingat masih terjadi hiperregulasi yaitu ketika kewenangan regulasi tersebar, ditambah dengan partisipasi yang belum optimal dan SDM regulasi yang belum memadai," tulis dokumen tersebut.

Reformasi pensiun ASN dinilai berpotensi menyebabkan kenaikan belanja pegawai dalam jangka pendek. Dalam dokumen itu dijelaskan bagaimana belanja pegawai selama periode 2019-2023 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6%, di 2024 sendiri jumlahnya mencapai Rp 484,4 triliun atau sekitar 2,1% PDB sehingga menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi.

Peningkatan belanja pegawai itu antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian/lembaga (K/L) seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

"Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan, sedangkan komponen belanja yang tumbuh paling tinggi adalah belanja honorarium, lembur dan tunjangan khusus," dikutip dari dokumen KEM-PPKF.

(aid/ara)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bisa dalam berbagai bentuk.

"Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain," kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Namun, Isa menyebut rencana itu masih dalam proses pembahasan. Kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus 2024 mendatang.

"Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu 16 Agustus saja, pasti disampaikan," tambah Isa menekankan.

Restrukturisasi belanja pegawai

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji PNS pada 2025. "Iya (rencana kenaikan), disesuaikan," kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Infrastruktur Belum Siap, Pemindahan ASN ke IKN Diundur

Penyesuaian formasi PNS

Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar delapan persen, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

(HUS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bisa dalam berbagai bentuk.

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Namun, Isa menyebut rencana itu masih dalam proses pembahasan. Kepastian rencana kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam KEM-PPKF, Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Sementara pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Gaji PNS dikabarkan akan kembali mengalami kenaikan pada tahun depan alias tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025.

“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta seperti dilansir dari Antaranews.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Meski demikian, Airlangga tidak merinci berapa kenaikan gaji PNS tahun depan. Hanya saja, gaji PNS sudah naik 8% sejak awal 2024 lalu.

Berikut adalah gaji PNS saat ini:

Golongan I

Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600

Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700

Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700

Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II

Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400

Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500

Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200

Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III

Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200

Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800

Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500

Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV

Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900

Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300

Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400

Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500

Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Bisnis.com, JAKARTA – Sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun depan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef), Tauhid Ahmad, menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat.

Kenaikan tersebut tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.

“Boleh saja naik asal belanja modalnya harusnya jauh lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai atau katakanlah bantuan sosial, gitu. Karena kan multiplier efek dari belanja modal ke ekonomi lebih tinggi daripada kenaikan belanja pegawai,” kata Tauhid, Minggu (21/7/2024).

Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.

Sementara tahun depan, terdapat beragam belanja prioritas dari program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming yang membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk defisit APBN 2025 direncanakan sebesar 2,29% hingga 2,82% dari PDB.

“Tahun depan pemerintahan baru itu butuh ekspansi fiskal yang besar dan kami khawatir tahun depan defisit fiskalnya juga semakin mendekati angka 3%,” lanjutnya.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Yusuf Rendy Manilet, menilai pada dasarnya kenaikan gaji akan mempertimbangkan inflasi yang terjadi. Di mana ASN juga perlu diakomodir kebutuhannya karena kenaikan sejumlah harga, utamanya pangan.

Hanya saja, Yusuf menekankan bahwa kenaikan gaji bukan hanya dapat mendorong daya beli ASN, tapi juga dapat meningkatkan pelayanan publik terutama di level pusat dan juga daerah.

Melihat dari kacamata anggaran, dengan peluang bertambahnya anggaran belanja di tahun depan, maka kenaikan gaji dapat disesuaikan pada kelompok golongan ASN tertentu saja.

“Saya kira kelompok ASN di pendapatan menengah hingga menengah bawah menjadi kelompok yang bisa dipertimbangkan untuk dinaikkan gajinya di tahun depan,” ujarnya, Minggu (21/7/2024).

Untuk kelompok atas atau setara pimpinan misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan besaran kenaikannya. Apakah akan sama dengan kelompok menengah bawah, atau disesuaikan dengan ruang belanja terutama pegawai yang ditentukan seberapa besar kebutuhan belanja secara keseluruhan di tahun depan.

Pada akhirnya, Yusuf berharap dengan kenaikan gaji ini, maka belanja pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga pada komponen PDB dapat terbantu meskipun di level yang terbatas untuk meningkat dan berpotensi membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah untuk kembali menaikkan gaji PNS atau aparatur sipil negara (ASN) pada 2025.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.

Airlangga belum mengungkap detail kenaikan, namun langkah ini akan disesuaikan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

“Ya, (ada rencana kenaikan), akan disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Diketahui, dokumen KEM-PPKF 2025 telah diperbarui di mana salah satu arah kebijakan fiskal tahun depan adalah restrukturisasi belanja pegawai.

Pemerintah berencana untuk merestrukturisasi belanja pegawai, yang meliputi gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Belum terdapat rincian mengenai besaran kenaikan gaji PNS pada 2025. Airlangga hanya menyatakan, penyesuaian gaji bersifat peningkatan alias kenaikan.

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” katanya.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan menyesuaikan kebijakan kepegawaian, mencakup penyusunan formasi PNS.

Langkah ini didasarkan pada analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar-daerah.

Secara historis pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, ditambah THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, ditambah gaji ke-13.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan untuk penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Inilah yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024.

Dalam KEM-PPKF, Kementerian Keuangan dan DPR RI telah menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan antara 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD75-85 per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara diperkirakan antara 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, dan defisit 2,29-2,82 persen.

(YNA)