TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan gaji ASN atau Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, Polri, serta pensiunan yang direncanakan oleh pemerintah pada tahun 2025, muncul bersamaan dengan kebijakan yang mewajibkan pemotongan gaji bagi pekerja sektor swasta untuk iuran dana pensiun. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan mengenai prioritas kesejahteraan antara pegawai pemerintah dan pekerja swasta.

Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS tahun 2025, meningkat Rp 21,37 triliun dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp 276,34 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2025, dijelaskan bahwa anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas birokrasi melalui reformasi digitalisasi serta mempertahankan daya beli Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2024, anggaran pegawai K/L direncanakan sebesar Rp 276.340,1 miliar, seperti dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengonfirmasi rencana kenaikan gaji ini. "Iya (rencana kenaikan gaji) disesuaikan," ungkap Airlangga pada 19 Juli 2024 . Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo tidak secara spesifik menyebutkan kenaikan ini dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2025 pada 16 Agustus 2024.

Sementara itu, di sektor swasta, pemerintah juga mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dana pensiun wajib pekerja. Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan, yang bertujuan meningkatkan replacement ratio atau rasio penggantian pekerja, yang saat ini hanya sekitar 15-20 persen.

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan berapa yang kena wajib program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers Dewan Komisioner yang dipantau secara daring pada Jumat, 7 September 2024.

Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk meluncurkan program pensiun tambahan wajib adalah amanat dari UU P2SK. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4), program ini memungkinkan pemerintah untuk mewajibkan pensiun tambahan bagi pekerja dengan kriteria tertentu. Program ini berbeda dari jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun yang sudah dikelola oleh BPJS, Taspen, maupun sistem jaminan sosial nasional lainnya.

“Program pensiun Pensiun wajib dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Diamanatkan dalam UU P2SK ini itu ketentuannya itu harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Ogi.

Tujuan dari program ini, menurut Ogi, adalah untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi pekerja dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunggu penerbitan peraturan pemerintah (PP) terkait sebelum bisa melangkah lebih lanjut.

"Kami masih menunggu bentuk final PP tentang harmonisasi program pensiun. Belum ada tindakan lebih lanjut dari kami sebelum PP ini diterbitkan," jelas Ogi.

Tak hanya itu, upaya ini juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia untuk periode 2024-2028. Targetnya adalah mencapai standar ideal yang ditetapkan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO), yakni memastikan pekerja menerima minimal 40 persen dari penghasilan terakhir sebelum pensiun. Namun, kenyataannya, saat ini penerima manfaat program pensiun di Indonesia masih kecil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik tahun depan.

Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025. Namun dia tidak mengungkapkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025.

"Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI secara bertahap," ujarnya dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso juga tidak membocorkan besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji PNS) itu biar diumumkan bapak presdien terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN pada 2025 dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pengumuman kenaikan gaji PNS alias ASN memang dinantikan oleh publik, sebab wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan dengan adanya poin arah kebijakan penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik tahun depan.

Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025. Namun dia tidak mengungkapkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025.

"Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI secara bertahap," ujarnya dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso juga tidak membocorkan besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji PNS) itu biar diumumkan bapak presdien terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN pada 2025 dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pengumuman kenaikan gaji PNS alias ASN memang dinantikan oleh publik, sebab wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan dengan adanya poin arah kebijakan penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bilang, rencana penyesuaian gaji PNS memang tidak diumumkan dalam gelaran Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Ketika ditanya oleh awak media apakah gaji ASN bakal mengalami kenaikan, Anas tidak menjawab secara pasti, dan hanya meminta masyarakat menunggu.

"Kita tunggu ya nanti. Tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi," kata dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik tahun depan.

Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025. Namun dia tidak mengungkapkan besaran anggaran yang akan dialokasikan dalam APBN 2025.

"Kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian RI secara bertahap," ujarnya dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konferesi pers RAPBN 2025 di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Suharso juga tidak membocorkan besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji ini akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

"(Kenaikan gaji PNS) itu biar diumumkan bapak presdien terpilih Prabowo," kata Suharso saat dikonfirmasi setelah acara.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung wacana kenaikan gaji ASN pada 2025 dalam pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Pengumuman kenaikan gaji PNS alias ASN memang dinantikan oleh publik, sebab wacana tersebut menjadi ramai diperbincangkan dengan adanya poin arah kebijakan penyesuaian gaji ASN dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bilang, rencana penyesuaian gaji PNS memang tidak diumumkan dalam gelaran Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Ketika ditanya oleh awak media apakah gaji ASN bakal mengalami kenaikan, Anas tidak menjawab secara pasti, dan hanya meminta masyarakat menunggu.

"Kita tunggu ya nanti. Tapi kan tadi prioritasnya reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi," kata dia, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan RAPBN 2025 akan difokuskan untuk pelaksanaan program-program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan setidaknya ada delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang sudah masuk dalam postur RAPBN 2025 termasuk makan bergizi gratis hingga kenaikan gaji para ASN (PNS dan PPPK).

"Rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu padan kan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Suharso dalam acara Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ia menjabarkan untuk program makan bergizi gratis pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diperuntukkan bagi 15,42 juta anak sekolah di 514 kabupaten/kota.

"Pertama misalnya yang yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 Kabupaten/Kota," ucapnya.

Sedangkan untuk kenaikan gaji PNS, ia menyebut ke depan pemerintah akan fokus pada peningkatan kesejahteraan terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/POLRI secara bertahap.

"Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI, Polri secara bertahap," jelasnya.

Di luar itu pemerintah juga menyiapkan program peningkatan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan dengan luas 50-80 ribu hektare. Kemudian ada juga program pemeriksaan kesehatan gratis dan menuntaskan kasus TBC.

"Keempat adalah membangun empat sekolah SMA unggulan IKN, NTT, Sulut dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas," tutur Suharso.

"Kelima melanjutkan dan menambahkan program kartu Kesejahteraan Sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8% yang tahun depan adalah targetnya 0%," sambung.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depan juga ada program untuk pembangunan infrastruktur desa dan penyediaan rumah bersanitasi baik. Serta yang terakhir adalah program mengoptimalisasikan penerimaan negara.

"Hal ini tercantum dalam rencana kerja pemerintah 2025 yang telah padu padan dengan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih," paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kembali menyampaikan perihal rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. Ia memastikan pemerintahan saat ini dan akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

"Yang jelas ya pemerintahan sekarang dan akan datang tetap berkomitmen untuk memelihara dan bahkan meningkatkan kesejahteraan ASN atau TNI/Polri. Mengenai penyesuaian gaji dan sebagaiannya itu, di APBN Kita untuk 2025 sudah didesain untuk siap (kenaikan gaji) apabila itu dilakukan. Tapi, keputusannya sesuai komitmen Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu (kebijakan) diserahkan ke presiden baru," terangnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Isa mengatakan, untuk waktu dan besaran nominal akan ditentukan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun, Isa tidak menjelaskan secara detail berapa persen kenaikannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain penyesuaian gaji, pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah. Adapun pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2025 akan diumumkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Adapun Sri Mulyani menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Nanti juga presiden terpilih akan menyampaikan ya," kata Menkeu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta penyusunan rancangan APBN Tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain program makan bergizi gratis, rencana kenaikan gaji PNS Tahun 2025 akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025. "Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan turut mengonfirmasi terkait kabar kenaikan gaji ASN atau Aparatur Sipil Negara pada tahun anggaran 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan dalam berbagai bentuk.

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Antara, Isa menambahkan kepastian akan penyesuaian gaji tersebut masih dalam proses pembahasan, kepastian rencana naik kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat peluncuran Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” tambahnya.

Dalam peluncuran Nota Keuangan akan mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Dimana Kementerian Keuangan bersama DPR telah menyepaktai asumsi mikro dengan rincian sebagai berikut:

-Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen
-Laju inflasi 1,5-3,5 persen
-Nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS
-Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen
-Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel
-Lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari
-Lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengkonfirmasi kebenaran akan adanya rencana kenaikan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Selain penyesuain gaji, pemerintah juga berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang mencakup gaji, tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, iuran pension dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghematan komponen belanja pegawai juga menjadi salah satu fokus negara dengan melakukan penyesuain kebijakan kepegawaian, melalui penyusunan formasi PNS.

Hal tersebut berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan kebijakan mutase pegawai antar daerah.

Sementara di tahun ini gaji ASN telah mengalami kenaikan gaji sebesar 8 persen, pemberian THR dengan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan turut mengonfirmasi terkait kabar kenaikan gaji ASN atau Aparatur Sipil Negara pada tahun anggaran 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan penyesuaian gaji ASN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan dalam berbagai bentuk.

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Dilansir dari Antara, Isa menambahkan kepastian akan penyesuaian gaji tersebut masih dalam proses pembahasan, kepastian rencana naik kenaikan gaji ASN akan disampaikan saat peluncuran Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” tambahnya.

Dalam peluncuran Nota Keuangan akan mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Dimana Kementerian Keuangan bersama DPR telah menyepaktai asumsi mikro dengan rincian sebagai berikut:

-Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen
-Laju inflasi 1,5-3,5 persen
-Nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS
-Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen
-Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel
-Lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari
-Lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengkonfirmasi kebenaran akan adanya rencana kenaikan gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) pada 2025. “Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Selain penyesuain gaji, pemerintah juga berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang mencakup gaji, tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, iuran pension dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghematan komponen belanja pegawai juga menjadi salah satu fokus negara dengan melakukan penyesuain kebijakan kepegawaian, melalui penyusunan formasi PNS.

Hal tersebut berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan kebijakan mutase pegawai antar daerah.

Sementara di tahun ini gaji ASN telah mengalami kenaikan gaji sebesar 8 persen, pemberian THR dengan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana akan menaikkan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara di 2025. Di tahun ini, gaji ASN sudah mengalami kenaikan sebesar 8 persen, serta pemberian THR, serta pencairan gaji ke-13.

Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengonfirmasi terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.

“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen kerangka Ekonomo Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Selain dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto, kabar kenaikan gaji tersebut juga dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata kenaikan gaji ASN tersebut disesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang bisa dituang dalam berbagai bentuk

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

1. Rencanan Kenaikan GAji ASN akan Disampaikan pada 16 Agustus 2024

Isa selaku Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan kepastian rencana gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” tambahnya.

2. KEM-PPKF sebagai Acuan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 Merujuk Asumsi Mikro

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuanngan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kementeterian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi mikro dengan rincian sebagai berikut.

- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen

- Laju inflasi 1,5-3,5 persen

- Nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS

- Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel

- Lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara berkisar 14,59 -15,18 persen terhadap PDB, serta deficit 2,29-2,82 persen.

3. Restukturisasi Belanja Pegawai sebagai Salah Satu Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Pemerintah berencana akan melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang mencakup gaji, tujangan melekat, tunjangan kinerja daerah, iuran pension dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah juga diwacanakan untuk melakukan penghematan komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuain kebijakan kepegawaian. Hal tersebut berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutase pegawai antar daerah.

4. Gaji PNS Saat Ini

Regulasi gaji ASN diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 yang merupakan pembaruan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 197 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan gaji PNS yang mengalami kenaikan gaji sebesar 8 persen pada 2024 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu. Berikut rinciannya:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.