BANDUNG, iNews.id - Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) Fidela Mawa Huwaida mengaku kecewa dengan kebijakan mewajibkan mahasiswa penerima beasiswaUang Kuliah Tunggal (UKT) bekerja paruh waktu di kampus. Dia menilai hal ini memperlihatkan ITB tidak ikhlas dalam memberikan keringanan UKT bagi teman mahasiswa.

Padahal, mendapatkan pendidikan dengan biaya yang terjangkau merupakan hak mahasiswa.

"Adanya ancaman untuk mengevaluasi ulang proses pengajuan keringanan UKT yang diajukan mahasiswa ITB juga menjadi bukti ketidakikhlasan ITB dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pendidikan yang layak dan terjangkau," kata Fidela, Rabu (25/9/2024).

Pertama, Asisten Mata Kuliah/Praktikum. 

Kedua, Penugasan administratif di Fakultas/Sekolah atau Program Studi atau Laboratorium atau unit kerja di bawah WRAM.

Ketiga, Penugasan membantu bimbingan kemahasiswaan atau bimbingan akademik: 

a. Memberikan tutorial bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan akademik,
b. Membantu bimbingan kegiatan kemahasiswaan/lomba,
c. Dan lain-lain.

Fidela lalu menjelaskan terkait email yang ditujukan kepada mahasiswa ini memuat dua tautan google formulir yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa ITB.

1. Tautan Google Form untuk mahasiswa ITB yang menerima beasiswa UKT 
2. Tautan Google Form untuk mahasiswa ITB yang tidak menerima beasiswa UKT.

Dalam lampiran tautan tersebut, tenggat waktu untuk mengisi formulir di atas tanggal 27 September 2024. Namun, saat ini  setelah isu tersebut menjadi viral dan menuai cibiran dari mahasiswa ITB, kedua formulir tersebut ditutup.

Kemudian, Fidela memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Direktur Pendidikan ITB Dr Techn Ir Arief Hariyanto yang akan dilakukan Rabu (25/9/2024) hari ini.

Selanjutnya, melakukan konsolidasi dengan massa KM ITB untuk menindaklanjuti terkait sikap yang akan dikeluarkan KM ITB terhadap kebijakan ini.

Selain itu menghimpun pertanyaan dari massa KM ITB melalui Kesma/Kesra HMJ dan senator utusan lembaga untuk selanjutnya pertanyaan tersebut akan ditanyakan lebih lanjut pada Dirdik. 

“Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari massa KM ITB sejauh yang telah dihimpun oleh Kesma Kabinet KM ITB,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Rektorat ITB mengklaim kebijakan tersebut dirancang untuk para penerima beasiswa UKT agar dapat berkontribusi terhadap kampus.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa penerima beasiswa UKT agar dapat berkontribusi juga pada pengembangan kampus sekaligus mendapatkan pengalaman kerja yang relevan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Dr Naomi Haswanto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Naomi mengatakan, peluncuran sistem bantuan keuangan mahasiswa yang berelasi dengan nilai-nilai di atas yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pengembangan karakter mahasiswa.

"Sistem ini, yang kami sebut Financial Aids System, bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber daya dan program bantuan keuangan yang sudah ada di ITB," ujar Naomi.

Beberapa program itu di antaranya, beasiswa dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Hibah/Grant, program Kerja Paruh Waktu, kemitraan, bantuan keuangan lainnya dan layanan pendukung seperti konseling keuangan (financial literacy) serta workshop dab seminar serta informasi dan sosialisasi.

"Sistem ini sejalan dengan tujuan pendidikan ITB mendidik mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, memiliki daya juang, adaptif, berintegritas, dan rendah hati," tuturnya.

Naomi mengatakan, pada skema kerja sistem ini akan disesuaikan dengan kualifikasi mahasiswa, kebutuhan fakultas/sekolah di ITB, beban studi mahasiswa, dan jadwal kuliah. Mahasiswa penerima beasiswa juga dapat bekerja di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk membantu organisasi mahasiswa dalam menjalankan program-programnya.

Menurut Naomi, Lebih dari sekadar Bantuan Finansial, prinsip utama kebijakan bantuan keuangan ITB adalah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mendorong dan mendidik mahasiswa aktif berkontribusi dalam kegiatan akademik dan penunjangnya.

"Dengan demikian, mahasiswa penerima bantuan juga akan berperan dalam membangun atmosfer akademik yang positif di ITB, sekaligus memperkaya pengalaman mereka untuk masa depan," ucap Naomi.

Sebelumnya dalam unggahan yang viral di X disebutkan kebijakan bagi mahasiswa ITB yang menerima beasiswa pengurangan UKT terkesan aneh. Dalam foto tangkapan layar tersebut tertulis mahasiswa yang mendapatkan beasiswa UKT diwajibkan untuk bekerja paruh waktu di ITB.

"ITB makin hari makin kocak," tulis akun X @5555nangis dikutip Kamis (26/9/2024).

Hal serupa juga dikeluhkan oleh akun lain yang diketahui mendapatkan email untuk bekerja paruh waktu.

"Halo teman-teman ITB yang UKT-nya di bawah 12,5 juta, ada yang dapat email? Kita diwajibkan kerja dulu supaya UKT-nya tidak naik lagi atau bagaimana ya? Jujur bingung, soalnya jadwal sudah padat banget," tulis akun X @laneigeromand.

Kebijakan ini memicu berbagai respons dari warganet, banyak di antara mereka yang berani menyuarakan keluhan serupa.

Editor: Donald Karouw

BANDUNG, iNews.id - Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib kerja paruh waktu viral di media sosial. Menanggapi hal itu, rektorat ITB mengklaim kebijakan tersebut dirancang untuk para penerima beasiswa UKT agar dapat berkontribusi terhadap kampus.

"Kami ingin menginformasikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa penerima beasiswa UKT agar dapat berkontribusi juga pada pengembangan kampus sekaligus mendapatkan pengalaman kerja yang relevan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Dr Naomi Haswanto dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Naomi mengatakan, peluncuran sistem bantuan keuangan mahasiswa yang berelasi dengan nilai-nilai di atas yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pengembangan karakter mahasiswa.

"Sistem ini, yang kami sebut Financial Aids System, bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber daya dan program bantuan keuangan yang sudah ada di ITB," ujar Naomi.

Beberapa program itu, tutur dia, di antaranya beasiswa dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Hibah/Grant, program Kerja Paruh Waktu, kemitraan, bantuan keuangan lainnya dan layanan pendukung seperti konseling keuangan (financial literacy) serta workshop dab seminar, serta informasi dan sosialisasi.

"Sistem ini sejalan dengan tujuan pendidikan ITB, yaitu mendidik mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter kuat, memiliki daya juang, adaptif, berintegritas, dan rendah hati," tuturnya.

Naomi mengatakan, pada skema kerja, sistem ini akan disesuaikan dengan kualifikasi mahasiswa, kebutuhan fakultas/sekolah di ITB, beban studi mahasiswa, dan jadwal kuliah. Mahasiswa penerima beasiswa juga dapat bekerja di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk membantu organisasi mahasiswa dalam menjalankan program-programnya.

Menurut Naomi, Lebih dari sekadar Bantuan Finansial, prinsip utama kebijakan bantuan keuangan ITB adalah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga mendorong dan mendidik mahasiswa aktif berkontribusi dalam kegiatan akademik dan penunjangnya.

"Dengan demikian, mahasiswa penerima bantuan juga akan berperan dalam membangun atmosfer akademik yang positif di ITB, sekaligus memperkaya pengalaman mereka untuk masa depan," ucap Naomi.

Naomi mencotohkan, program yang telah  berjalan yakni Program Ganesa Talent Asistanship (GTA) yang telah berjalan beberapa tahun merupakan salah satu contoh bagaimana ITB telah menerapkan prinsip ini.

"ITB berupaya untuk selalu mengedepankan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memberi manfaat maksimal bagi seluruh mahasiswa. Kami berkomitmen untuk terus melakukan yang terbaik demi mahasiswa kami," ujarnya.

Diketahui, unggahan yang menyebutkan mahasiswa ITB penerima UKT diharuskan kerja paruh waktu viral di media sosial (medsos) X.

Informasi itu diunggah oleh akun chris @Laneigeromand. Dalam unggahannya, @Laneigeromand menulis, "Halo temen temen ITB yang uktnya di bawah 12,5 juta, ada yg dpt email?? Kita wajib kerja dulu biar ga naik lagi uktnya atau gimana yaaa? Jujur bingung soalnya jadwal udah padet banget.... :("

Editor: Kastolani Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai mahalnya biaya uang kuliah tunggal (UKT) akan menambah jumlah pengangguran usia muda di Indonesia. Hal itu tercermin dari tingginya angka putus asa mencari kerja.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyebut saat terdapat 33,4 persen pengangguran yang masuk kategori putus asa mencari kerja atau hopeless of job. Angka tersebut, kata Bhima, disumbang oleh angkatan kerja dengan pendidikan SMA sederajat ke bawah.

Persentase pengangguran usia produktif di Indonesia juga tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2023, ada 13,9 persen pengangguran usia muda di Indonesia. Di posisi tertinggi kedua dan ketiga masing-masing ditempati Malaysia dengan persentase 12,5 persen dan Vietnam sebanyak 6,2 persen.

Menurut Bhima, tingginya persentase pengangguran usia muda tersebut disebabkan karena sulitnya akses terhadap pendidikan tinggi. "Kondisi itu membuat kesempatan mencari pekerjaan layak menjadi lebih terbatas," katanya.

Selain itu, Bhima mengatakan sulitnya akses pendidikan tinggi akan memperparah ketimpangan sumber daya manusia dalam satu dekade ke depan. Sulitnya menjangkau pendidikan tinggi juga dikhawatirkan makin memperbesar angka putus asa mencari kerja.

Bhima memperkirakan kondisi itu membuat peluang Indonesia untuk lepas dari status negara berkembang semakin tipis. Sebab rendahnya kualitas pendidikan turut menentukan keberhasilan bonus demografi yang mencapai puncaknya pada 2030 mendatang. "Ketika akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas tidak bisa didapatkan peserta didik hari ini, dampaknya akan terlihat pada kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja dalam 12 tahun ke depan," jelas Bhima melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Bhima mengatakan mahalnya biaya pendidikan tinggi pada akhirnya berdampak pada lambatnya mobilitas sosial para lulusan SMA. Mereka juga akan kesulitan bersaing dengan angkatan kerja berlatar belakang pendidikan tinggi. "Tingkat ketimpangan berisiko makin meningkat akibat mahalnya biaya kuliah, terlebih bagi keluarga kelas menengah rentan," kata Bhima.

Untuk itu, dia mendesak pemerintah segera membatalkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini berisi tentang pengaturan besaran biaya operasional pada universitas negeri.

Aturan itu memberikan kewenangan bagi universitas untuk menambah tingkatan level UKT. Perhitungannya didasarkan pada besaran Biaya Kuliah Tunggal yang berbeda-beda, tergantung kebijakan program studi. "Regulasi ini tidak sejalan dengan upaya menghadirkan kesempatan akses pendidikan yang terjangkau demi terwujudnya perekonomian Indonesia yang lebih berkualitas di masa kini dan mendatang," kata Bhima.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan bantuan sosial (bansos) dikurangi agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk biayai kebijakan kuliah gratis.

Megawati mengaku pusing melihat permasalahan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang semakin tinggi belakangan. Menurutnya, permasalahan itu bisa dengan mudah diselesaikan apabila pemerintah turun tangan.

"Kalau saya, sorry [maaf], karena saya pernah presiden. Kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini mengingatkan semua generasi penerus bangsa harus bisa sekolah. Dengan begitu, sambungnya, masyarakat Indonesia bisa naik level.

"Nah untuk apa sih menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju? Ini soal urusan sekolah saja heboh," jelas Megawati.

Sebagai informasi, belakangan permasalahan mahalnya biaya kuliah mendapat banyak sorotan. Apalagi, sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) menaikkan biaya UKT-nya.

Usai banyak diprotes, pemerintah memutuskan untuk menunda kenaikan UKT di sejumlah PTN hingga tahun depan. Artinya, kenaikan UKT masih sangat mungkin terjadi di masa depan.

Malahan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mendukung skema mahasiswa membayar UKT menggunakan pinjaman online (pinjol).

Muhadjir menilai tidak ada yang salah dengan sistem pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan maka kesalahan ada di oknum perusahaan pinjolnya, bukan salah sistemnya.

"Pokoknya ada semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa," jelas Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Dia juga tidak menampik apabila banyak pihak yang menganggap skema pinjol untuk bayar UKT hanya bentuk komersialisasi pendidikan. Menurutnya, anggapan tersebut hanya sebuah penilaian yang salah. Muhadjir tetap menilai pinjol untuk membayar UKT bisa membantu mahasiswa.