SERAM TIMUR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menemukan para pedagang menolak uang logam untuk transaksi di Pulau Geser, Seram Timur, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku.

Hal itu ditemukan saat BI menggelar acara Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Pulau Geser, Selasa (22/10/2024).

Awal mulanya, dalam sosialisasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, seorang siswa sekolah dasar (SD) bertanya, ‘kenapa uang logam tidak laku di Pulau Geser?’.

Merespons hal itu, Ketua Tim Rombongan ERB 2024 Maluku Desi Muriany mengatakan bahwa uang logam, dari nilai Rp 50 sampai Rp 1.000, masih berlaku.

“Penjual-penjual itu tidak terima, tidak menerima uang logam. Jadi, uang logam itu mereka kalau ada yang mau bertransaksi, penjualnya enggak mau. Padahal masih berlaku,” ujar Desi saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Selasa.

Desi mengatakan, selama uang logam belum dicabut, masyarakat masih bisa menggunakan untuk keperluan transaksi.

“Jadi, hukumnya itu tidak boleh ditolak. Kalau secara undang-undang kan enggak boleh (ditolak) ya,” kata Desi.

Selanjutnya, Desi mengatakan, BI akan berkoordinasi dengan Bank Maluku agar masyarakat, khususnya pedagang, tidak menolak lagi uang logam dalam bertransaksi.

“Mungkin nanti kami akan coba bicarakan dulu dengan pimpinan juga, dengan rekan-rekan dari perbankan ya. Sosialisasi. Mungkin kami akan sampaikan ke Bank Maluku juga,” kata Desi.

Warga Pulau Geser, Saleman (55) juga mengonfirmasi bahwa uang logam ditolak di daerahnya.

“Iya, sudah lama ditolak. Sudah lima tahun lebih,” kata Saleman.

Saleman, yang berprofesi sebagai nelayan, mengaku memiliki banyak uang logam. Namun, karena tidak lagi digunakan untuk transaksi, ia menyimpan uang-uang logam tersebut.

Di sisi lain, BI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 dengan menyasar 90 pulau di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di 18 provinsi.

ERB tahun ini telah dimulai pada Februari silam dengan menyasar lima pulau di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, yakni Sebatik, Bunyu, Derawan, Maratua, dan Taliyasan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr Soeharso-990.

Pada bulan ini, ERB kembali digelar dengan menyasar pulau-pulau di Maluku, antara lain Banda Neira, Gorom, Geser, Buru, dan Manipa menggunakan KRI Teluk Lada-521.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan bahwa tujuan digelarnya ERB untuk menjaga stabilitas ekonomi wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

BI ingin menjamin supaya ekonomi tetap berjalan dengan kehadiran rupiah. BI juga ingin memastikan ketersediaan uang rupiah di seluruh pelosok Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Uang kertas dan logam menjadi alat pembayaran sehari-hari bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Meski demikian, perlu diperhatikan masa berlaku uang yang digunakan.

Pasalnya, tidak semua uang yang beredar saat ini dapat digunakan karena sudah ditarik dari peredaran.

Sebut saja uang logam nominal Rp1.000 dengan Tahun Emisi (TE) 1993 yang identik dengan gambar kelapa sawit. Saat ini, uang logam atau koin tersebut sudah tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran per 1 Desember 2023.

Begitu pula dengan uang koin Rp500 yang memilki gambar bunga melati dan berwarna kuning keemasan, baik TE 1991 maupun TE 1997, saat ini sudah tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Untuk itu, masyarakat perlu bijak dalam memperhatikan uang kertas dan logam yang dimiliki sebelum melakukan transaksi.

Seperti halnya baru-baru ini yang tersiar kabar soal sudah tidak berlakunya lagi uang kertas pecahan Rp10.000 TE 2005 yang berwarna ungu serta Uang Peringatan Khusus UPK Rp75.000 yang rilis pada 2020 lalu (UPK 75).

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menegakan uang berwarna ungu terang dengan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan Rumah Limas tersebut masih berlaku sebagai alat pembayaran.

“Uang Rp10.000 tahun emisi 2005 masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. BI menghimbau agar masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan uang tersebut dalam kegiatan transaksi,” kata Marlison dalam keterangan resminya, Jumat (4/10/2024).

Begitu pula dengan UPK 75, selain jumlahnya yang terbatas, uang ini merupakan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI dan saat ini belum dicabut dan/atau ditarik dari peredaran.

Bank Indonesia menghimbau masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan UPK 75 sebagai alat transaksi di dalam negeri.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 7/2011 tentang Mata Uang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran.

Berikut daftar uang kertas dan logam/koin yang masih berlaku per 2024

Daftar Uang Kertas

Rp1.000

• TE 2022
• TE 2016
• TE 2009

Rp2.000

• TE 2009
• TE 2016
• TE 2022

Rp5.000

• TE 2001 (gambar depan Imam Bonjol)
• TE 2016
• TE 2022

Rp10.000

• TE 2005 (berwarna ungu)
• TE 2005 (berwarna ungu kebiruan + Kode Tuna Netra berupa satu buah lingkaran yang terasa kasar bila diraba)
• TE 2016
• TE 2022

Rp20.000

• TE 2004
• TE 2016
• TE 2022

Rp50.000

• TE 2005 (Terdapat Kode Tuna Netra berupa dua buah segitiga yang terasa kasar bila diraba)
• TE 2005 (Tidak terdapat Kode Tuna Netra berupa dua buah segitiga yang terasa kasar bila diraba)
• TE 2016
• TE 2022

Rp100.000

• TE 2004
• TE 2014
• TE 2016
• TE 2022

UPK Rp75.000

Daftar Uang Koin yang Masih Berlaku 2024

• Rp1.000 Tahun Emisi 2016
• Rp500 TE 2016
• Rp200 TE 2016
• Rp100 TE 2016
• Rp50 TE 1999

Sementara untuk uang rupiah yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, masyarakat dapat mengeceknya dalam laman resmi Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/rupiah/uang-dicabut/Default.aspx.