REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Pemerintah Kota Depok mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama dari Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, pada acara UHC Awards 2024 di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, 8 Agustus 2024 lalu.

Penghargaraan tersebut didapatkan setelah Depok dinilai berhasil menjalankan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemberian penghargaan diberikan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat UHC pada acara UHC Awards 2024.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), capaian UHC merupakan implementasi dari pelaksanaan sistem JKN. Dimana semua warga dapat mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai serta menjamin layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.

Pada 2022, pemerintah menetapkan target nasional UHC sebesar 98% dari seluruh penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN. Untuk Kota Depok, telah melampaui target nasional tersebut dengan capaian UHC sebesar 103,13 persen dari total penduduk 1.941.360 jiwa.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dr. Mary Liziawati mengatakan, keberhasilan Kota Depok melebih target UHC yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak hanya diapresiasi dalam bentuk penghargaan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menerima manfaat dari capaian UHC Pemkot Depok tersebut.

Mary Liziawati menjelaskan, masyarakat kota Depok dapat merasakan manfaat capaian UHC diantaranya sebagai berikut:

1.Dari segi kecepatan layanan, masyarakat yang sakit, yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) dapat langsung dilayani di RS jika dirawat, dan kepesertaan akan aktif paling lama 3x24 jam.

2. Dari segi pembiayaan daerah, UHC ini akan lebih ringan dibandingkan dengan mekanisme bansos.

3. Dari segi cakupan kemanfaatan, UHC ini bisa berdampak lebih luas lagi yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang termasuk kriteria PBI. Karena jika ada satu orang anggota keluarga yang sakit, maka seluruh anggota keluarganya juga akan didaftarkan dalam kepesertaan JKN PBI ini dan akan aktif maksimal 3x24 jam.

4. Memotong jalur birokrasi, karena tidak perlu pengantar dari Kelurahan, bagi masyarakat yang Nomor Induk Kependudukannya telah terdaftar sebagai warga Depok.

"Ketentuan ini berlaku bagi warga tidak mampu yang masuk sebagai kriteria PBI, dengan prosedur cukup dengan menunjukkan NIK bagi warga yang dirawat di kelas 3 Rumah Sakit, maksimal 3 x 24 jam sudah aktif dan biaya iuran JKN ditanggung oleh Pemkot Depok," ujar Mary lewat keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bagi masyarakat yang mampu, berlaku mekanisme cut off. Dimana kepesertaan JKN baru bisa aktif atau baru bisa di manfaatkandua pekan setelah melakukan pendaftaran.

"Maka dari itu bagi masyarakat yang masuk kategori mampu, dan belum memiliki JKN agar segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN secara mandiri selagi masih sehat agar bisa mendapatkan manfaatJKN jika sakit," imbuh Mary.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada ratusan kepala daerah. Penghargaan itu diberikan karena tercapainya kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) secara nasional mencapai hingga 98,19 persen.

Capaian itu menunjukkan terlaksananya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana target kepesertaan JKN pada tahun 2024 sebanyak 98 persen.

Penghargaan diserahkan dalam acara Pemberian Penghargaan UHC oleh Wakil Presiden kepada Pemerintah Daerah BPJS Kesehatan yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (8/8/2024). Wapres Ma'ruf Amin mulanya menerima penghargaan dari Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman atas capaian UHC.

Ia kemudian memberikan langsung penghargaan kepada kepala daerah di 33 provinsi serta 452 kabupaten/kota se-Indonesia yang hadir dalam acara tersebut. Ia didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

"Berdasarkan data BPJS per 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia," kata Wapres Ma'ruf Amin, disambut tepuk tangan audiens.

Angka capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga. Ma'ruf menyebut hal itu tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang solid, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dengan adanya capaian UHC, penghargaan tersebut dinilai semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, predikat UHC tersebut adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. "Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak, Hal ini juga sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen," ujar Ghufron.

Ghufron menekankan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar. Tetapi juga mengenai bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

Menurut catatannya, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) se-Indonesia.