Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah nama mulai muncul sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Nama-nama tersebut tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), namun juga dari luar partai pendukung Prabowo. Selain itu, tokoh-tokoh dari organisasi massa (ormas) juga diperkirakan akan mengisi jajaran pembantu Presiden Prabowo.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa prediksi mengenai nama-nama baru dalam bursa kabinet mendatang hanya diketahui oleh Prabowo sendiri.

"Karena dia yang menyusun. Dia yang, katakanlah, mencari sosok-sosok figur di luar nama-nama yang beredar. Ya, mungkin saja," ujar Ujang kepada KONTAN, Minggu (6/10/2024).

Ujang enggan menyebutkan nama-nama tokoh yang mungkin masuk dalam kabinet. Menurutnya, selain nama-nama yang sudah sering disebut-sebut, figur baru yang mungkin muncul sangatlah spekulatif.

Mengenai siapa yang akan masuk kabinet, terutama tokoh di luar nama-nama yang sudah muncul, Ujang menegaskan bahwa hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu. "Jadi, kalau soal prediksi calon atau nama baru, saya tentu tidak bisa. Itu sifatnya spekulatif, bukan prediktif, karena tidak jelas siapa saja nama-nama baru itu," katanya.

Selain calon menteri dari partai politik, Ujang juga menekankan bahwa unsur organisasi massa (ormas) selalu mendapat tempat dalam pemerintahan baru. "Kalau saya melihatnya, ada ya, jatah untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah," jelasnya.

Menurut Ujang, tokoh-tokoh dari NU yang berpotensi masuk kabinet antara lain Gus Ipul atau Saefullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU. Saat ini, Gus Ipul menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024.

Sementara itu, dari Muhammadiyah, nama yang mencuat adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Ujang mengakui belum ada nama lain dari NU maupun Muhammadiyah yang secara pasti masuk dalam radar calon menteri Prabowo.

"Tapi nama yang muncul dari jatah ormas NU kelihatannya Sekjen PBNU. Dari Muhammadiyah, yang paling menonjol adalah Prof Abdul Mu'ti," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap agar menteri pendidikan dalam kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kader Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyatakan bahwa pilihan Prabowo dalam menyusun kabinet akan mewakili semua golongan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, faktor elektabilitas menjadi indikator penting untuk mengetahui apakah bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta bisa memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 dalam satu putaran atau tidak.

Diketahui, Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono sama-sama menargetkan menang satu putaran pada Pilkada Jakarta 2024.

"Jadi saya melihat indikator untuk bisa menang satu putaran tetap ada pada ukuran elektabilitas yang tinggi," ungkap Ujang kepada Kompas.com, Senin (16/9/2024).

Ujang berujar, baik Pramono Anung-Rano Karno maupun Ridwan Kamil-Suswono perlu melihat elektabilitasnya masing-masing secara berkala.

Elektabilitas itu dapat dilihat mulai dari bulan September, pertengahan Oktober, dan pertengah November 2024 menjelang hari pencoblosan.

"Kita lihat nanti elektabilitas keduanya berapa. Katakanlah tiga bulan terakhir ya, pada bulan September ini, Oktober awal dan awal atau pertengahan bulan November. Jadi akan terlihat di situ, bisa menang satu putaran atau tidak," jelas Ujang.

"Jadi siapa pun yang memiliki elektabilitas konsisten, bahkan cenderung naik hingga bulan November 50 persen lebih, ya dia punya punya potensi untuk menang satu putaran," imbuhnya.

Sebelumnya, Pramono Anung yakin dirinya dan Rano Karno akan memenangi Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

“Kalau mau maju ya harus, pasti yakin (menang satu putaran). Saya fighter, saya yakin,” kata Pramono saat ditemui di Cipete, Jakarta Selatan, Sabtu (8/9/2024).

Sekalinya ikut berkontestasi, kata Pramono, siapa pun harus yakin menang.

“Kalau enggak yakin, ngapain maju,” katanya.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Mantan gubernur Jawa Barat itu menyebut, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus meminta dia dan Suswono memenangi pilkada dengan perolehan suara besar. Apalagi, KIM Plus beranggotakan belasan partai politik.

"Target kami diminta harus menang satu putaran (di Pilkada Jakarta 2024). Dan menangnya jangan menang tipis karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi," ujar Ridwan Kamil di Hutan Kota GBK, Plataran Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2024).

Jakarta: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menganalisis Keputusan Presiden (Keppres) tentang IKN yang tak kunjung rampung. Menurut dia, hal itu sangat mungkin disebabkan pembangunan IKN belum tuntas 100 persen.

Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ceroboh dan memaksakan diri menerbitkan keppres. Sebab, gedung-gedung penting yang belum rampung bisa membuat runyam berbagai agenda kenegaraan, salah satunya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru.

“Kalau istana presiden memang sudah ada. Tetapi gedung DPR MPR-nya? Kan belum ada. Jadi belum diterbitkannya Keppres itu karena persoalan salah satunya pelantikan presiden yang memang aneh kalau dilakukan di IKN. Sehingga memang harusnya tetap di Jakarta. Gedung MPR dan DPR adanya di Jakarta, bukan di IKN, karena belum jadi di sana,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Kamis, 1 Agustus 2024.

Mensesneg Pratikno mengatakan keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum bisa untuk diterbit saat ini. Dia mengungkapkan ada sejumlah pertimbangan yang membuat Keppres itu terpaksa ditunda. Salah satunya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Belum, belum (Keppres IKN diteken). Jadi keppres untuk pemilihan Ibu Kota Negara itu kan banyak variabel yang harus dihitung, jadi salah satunya tentu saja adalah pelantikan presiden. Pelantikan presiden itu kan harus dilaksanakan di ibu kota negara, jadi kalau ada keppres pemindahan berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru," kata Pratikno di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat.

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) terus menggodok sosok kandidat yang bakal diusung menjadi calon gubernur Jakarta menghadapi Anies Baswedan pada Pilkada 2024 mendatang.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham mengakui bahwa ada gesekan yang alot di internal KIM soal siapa yang hendak diusung pada pilkada di tiga daerah, termasuk Jakarta.

"Komunikasinya juga agak alot beberapa daerah sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah Jawa Barat, sebutlah kemarin Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya. Ini agak alot karena memang ada berbagai kepentingan-kepentingan dan diskusinya panjang itu pasti," kata Idrus dalam jumpa pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (25/7/2024).

Kendati begitu ia menganggap wajar karena KIM terdiri dari beragam partai politik dan ada berbagai kepentingan.

Gesekan-gesekan yang terjadi, justru dikehendaki pula oleh presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo, sebut Idrus, menilai bahwa perdebatan merupakan hal yang lumrah karena KIM berupaya tidak ingin mematikan demokrasi.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menilai, tarik-menarik adalah hal yang biasa di koalisi "gemuk". Pada akhirnya, tarik menarik itu akan selesai ketika batas pendaftaran pasangan calon kepala daerah berakhir yakni sebelum 29 Agustus 2024.

"Jadi biasa kalau sekarang hingar-bingar, tarik-menarik, kemudian mengajukan calon masing-masing itu biasa," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Ada sejumlah nama dari kalangan partai politik KIM yang sempat muncul untuk diajukan sebagai penantang Anies, antara lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, pengusaha jalan tol sekaligus kader Golkar Jusuf Hamka, serta politikus Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono.

Ridwan Kamil sebelumnya disebut-sebut akan menjadi kandidat kuat penantang Anies, tetapi Partai Golkar bersikukuh agar Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur Jawa Barat, bukan Jakarta.

Di samping itu, PAN juga ingin menempatkan kadernya, Zita Anjani, untuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta, siapa pun calon gubernurnya.

Akibatnya, hingga kini, koalisi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu tak kunjung menentukan pilihan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, Demokrat dan KIM belum mengambil keputusan apapun terkait Pilkada Jakarta karena ingin melihat hasil survei terlebih dahulu.

Menurut dia, hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil nantinya benar-benar final. Meski diakuinya, tentu ada kelebihan dan kekurangan terhadap masing-masing kandidat yang dimajukan.

"Nah saya bicara di sini Koalisi Indonesia Maju masih juga terus mencari siapa yang kira-kira paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik," kata AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis.

Ridwan Kamil pun memberikan sinyal bahwa penetapan calon gubernur Jakarta dan Jawa Barat yang diusung KIM akan diumumkan pada menit-menit akhir.

"Kalau dari Golkar sempat juga. Kalau feeling saya sih, Jakarta (dan) Jabar itu last minute," kata Ridwan Kamil ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkelaim bahwa KIM akan solid pada Pilkada Jakarta 2024 dan tak gentar untuk bersaing dengan Anies.

"Insya Allah. Bersatu (Koalisi Indonesia pada Pilkada Jakarta dan Jawa Barat). Pokoknya nanti mengejutkan," ujar Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/7/2024), dikutip dari Kompas.id.

Ia menargetkan, nama yang akan diusung oleh KIM dapat diputuskan pada pertengahan Agustus.

Anies di atas angin

Berbeda dengan KIM yang masih sibuk mencari kandidat, Anies agaknya berada di atas angin karena telah memastikan mendapat tiket untuk maju pada Pilkada Jakarta setelah didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem.

Partai Kebangkitan Bangsa yang mengusung Anies pada Pemilihan Presiden 2024 lalu juga mengaku siap untuk kembali mendukung Anies pada Pilkada Jakarta.

Elektabilitas Anies juga cukup menjulang di antara nama-nama lain yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada Jakarta.

Survei Indikator Politik Indonesia pada 18-26 Juni 2024 mengungkapkan nama Anies Baswedan mendulang elektabilitas tertinggi dari semua simulasi.

Dalam simulasi top of mind, Anies tercatat memiliki elektabilitas 39,7 persen, diikuti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (23,8 persen) dan Ridwan Kamil (13,1 persen).

Anies juga bertengger di posisi teratas dengan elektabilitas 41,7 dalam simulasi semiterbuka yang menawarkan 40 nama untuk dipilih responden.

Elektabilitas Anies unggul signifikan dibandingkan Ahok (26 persen) dan Ridwan Kammil (15,4 persen).

Berdasarkan survei yang sama, Anies juga digadang akan mengungguli Ahok andai keduanya kembali bertarung (rematch) di Pilkada Jakarta.

Dari 800 responden, menurut survei, lebih dari setengahnya memilih Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Anies memiliki elektabilitas 52 persen. Sementara, Ahok elektabilitasnya 42 persen.

Survei Litbang Kompas periode Juni 2024 juga menangkap bahwa 39 persen responden pasti akan memilih Anies jika dicalonkan menjadi gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Anies lagi-lagi unggul dibandingkan Ahok yang didukung 34,5 persen responden dan Ridwan Kamil yang mengantongi dukungan dari 24 persen responden.

Belum ada figur kuat

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengamini bahwa belum ada figur kuat untuk menyaingi Anies di Pilkada Jakarta.

Oleh sebab itu, tidak heran apabila KIM masih membidik dan mencari tokoh lain yang laik dan pantas memimpin Jakarta.

Menurut Ujang, KIM harus punya strategi atau cara lain untuk mencari sosok yang bisa menandingi dan menyaingi Anies Baswedan.

"Memang kenyataan dan faktanya hari ini masih belum ada figur itu. Ada, tapi mungkin masih kurang elektabilitas dari kandidat yang akan diusung dari KIM itu," kata Ujang kepada Kompas.com.

Ia menuturkan, lazimnya, kandidat pada pilkada akan sedikit jika sebuah daerah punya satu calon kuat atau petahana yang dipercaya publik.

Menurut Ujang, Anies merupakan sosok tersebut dalam konteks Pilkada Jakarta sehingga pesaingnya pun akan minim.

"Kita tunggu saja, waktu masih sebulan lagi menjelang pendaftaran. Masih ada waktu apakah ada figur apakah ada sosok yang mampu menyaingi Anies hingga pendaftaran nanti kita tunggu," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum menentukan sosok yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Meski memiliki sejumlah tokoh potensial untuk dijadikan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, PDIP dinilai sulit untuk mendapatkan dukungan dari partai lain.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, PDIP tidak mungkin untuk maju sendiri dalam Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, partai berlogo kepala banteng itu tak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain pada Pilgub DKI Jakarta.

Adapun salah satu kader yang dimajukan DPD PDIP Jakarta adalah Prasetyo Edi Marsudi. "Artinya tetap berkoalisi dengan partai lain, baik dalam konteks bergabung dalam koalisi yang sudah ada, dengan Anies, ataupun membentuk kolaisi baru dengan PKB atau pun yang lain," kata Ujang melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Ujang menilai, PDIP cenderung akan merapat untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan. Asalkan, calon wakil gubernur (cawagub) yang digandeng oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan kader PDIP.

"Saya sih melihat, masih mungkin juga untuk bergabung dengan Anies, kalau misalkan calon wakil gubernurnya dari PDIP," ujar Ujang.

Namun, peluang PDIP membuat poros baru dengan PKB juga masih terbuka lebar. Apalagi, PKB cenderung belum setuju dengan nama Mohamad Sohibul Iman yang ditawarkan PKS untuk mendampingi Anies.

"Kalau calon wakil gubernurnya bukan dari PDIP, mungkin juga membangun koalisi baru, poros baru, dengan PKB atau partai lain untuk mengusung kadernya," kata Ujang.

Menurut dia, situasi politik saat ini masih sangat dinamis. Artinya, segala kemungkinan masih bisa tetap terjadi. "Jadi dalam konteks itu, saat ini ya semuanya masih dinamis, masih cair, masih akan terjadi segala kemungkinan ke depan," ucap Ujang.

Berdasarkan hasil survei Indikator dengan periode 18-26 Juni, elektabilitas Anies masih menjadi yang tertinggi pada simulasi top of mind apabila Pilgub DKI Jakarta dilakukan saat ini. Elektabilitas Anies sebesar 39,7 persen, sementara di posisi kedua ada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 23,8 persen, dan M Ridwan Kamil 13,1 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum menentukan sosok yang akan diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Meski memiliki sejumlah tokoh potensial untuk dijadikan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta, PDIP dinilai sulit untuk mendapatkan dukungan dari partai lain.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, PDIP tidak mungkin untuk maju sendiri dalam Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, partai berlogo kepala banteng itu tak memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi dengan partai lain pada Pilgub DKI Jakarta.

Adapun salah satu kader yang dimajukan DPD PDIP Jakarta adalah Prasetyo Edi Marsudi. "Artinya tetap berkoalisi dengan partai lain, baik dalam konteks bergabung dalam koalisi yang sudah ada, dengan Anies, ataupun membentuk kolaisi baru dengan PKB atau pun yang lain," kata Ujang melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Ujang menilai, PDIP cenderung akan merapat untuk mengusung Anies Rasyid Baswedan. Asalkan, calon wakil gubernur (cawagub) yang digandeng oleh mantan gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan kader PDIP.

"Saya sih melihat, masih mungkin juga untuk bergabung dengan Anies, kalau misalkan calon wakil gubernurnya dari PDIP," ujar Ujang.

Namun, peluang PDIP membuat poros baru dengan PKB juga masih terbuka lebar. Apalagi, PKB cenderung belum setuju dengan nama Mohamad Sohibul Iman yang ditawarkan PKS untuk mendampingi Anies.

"Kalau calon wakil gubernurnya bukan dari PDIP, mungkin juga membangun koalisi baru, poros baru, dengan PKB atau partai lain untuk mengusung kadernya," kata Ujang.

Menurut dia, situasi politik saat ini masih sangat dinamis. Artinya, segala kemungkinan masih bisa tetap terjadi. "Jadi dalam konteks itu, saat ini ya semuanya masih dinamis, masih cair, masih akan terjadi segala kemungkinan ke depan," ucap Ujang.

Berdasarkan hasil survei Indikator dengan periode 18-26 Juni, elektabilitas Anies masih menjadi yang tertinggi pada simulasi top of mind apabila Pilgub DKI Jakarta dilakukan saat ini. Elektabilitas Anies sebesar 39,7 persen, sementara di posisi kedua ada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 23,8 persen, dan M Ridwan Kamil 13,1 persen.

JAKARTA, investor.id - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Koalisi Indonesia Maju (KIM) nampaknya akan solid satu suara mendukung Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang akan maju pada Pilkada Jateng 2024.

Indikasi ini terlihat dengan dilantiknya kader Partai Gerindra Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Hal ini merupakan politik menukar tiket untuk diberikan kepada Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk maju pada Pilkada Jateng.