JAKARTA, KOMPAS.com - Berbeda dengan mobil penumpang, mobil pikap dan double cabin (kabin ganda) masuk dalam kategori mobil barang sehingga harus melakukan uji berkala atau uji KIR.

Uji KIR dilakukan setiap enam bulan dan terdiri dari serangkaian kegiatan uji kelayakan teknis. Kalau lolos maka baru mobil tersebut layak digunakan di jalan raya.

Ketua Umum Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia Fatchuri, prosedur uji KIR untuk mobil pikap dan kabin ganda sama, terdiri dari uji persyaratan teknis dan uji laik jalan.

Adityo Nugroho/Kompas.com Isuzu Traga jadi bengkel berjalan

"Pertama ada namanya pengujian persyaratan teknis, itu pencocokan dan penyesuaian terhadap mobil, baik warna, ukuran, dimensi fungsi wiper, fungsi lampu, pengukuran bak dan lainnya, termasuk bangku tempat duduk," katanya kepada Kompas.com, akhir pakan lalu.

Dalam uji persyaratan teknis, termasuk pencocokan nomor polisi dan surat-surat lainnya.

"Kemudian terhadap sudah teregistrasi atau tidak," ujar Fatchuri.

Setelah lolos uji persyaratan teknis kemudian dilanjutkan uji laik jalan. Pengujian ini lebih spesifik karena menggunakan alat ukur atau parameter untuk menentukan kelayakan bagian yang dites.

"Begitu sudah semuanya kemudian dilakukan pengujian laik jalan. Pengujian pakai alat ukur, kalau di pesyaratan teknis hanya nyalakan lampu sein kanan-kiri, di pengujian layak jalan diukur lagi instensitas lampunya. Diukur lagi lampu dekat dan jauh," katanya.

Kompas.com/Adityo Toyota Hilux Rangga Transmisi Manual

"Diuji rem sudah memenuhi syarat atau tidak, emisi memenuhi syarat ambang batas atau tidak karbon monoksidanya," ujarnya.

Fatchuri mengatakan, pada uji laik jalan yang dinilai ialah ambang batas.

"Kemudian juga sikap roda, output kalau kita lakukan soopring dan balancing, dicek juga bagian kolong dan bawah, apakah ada oli yang bocor atau tidak, termasuk setir,

"Termasuk klakson juga pakai alat ukur, misalkan paling rendah 96 desibel dan paling tinggi 118 desibel. Ketika semuanya sudah memenuhi syarat baru dikeluarkan bukti uji elektronik," ujarnya.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui saat ini belum ada regulasi spesifik untuk uji pemeriksaan berkala alias kir untuk truk listrik di Indonesia.

Riftayosi Nursatyo Sudjoko, Ketua Tim Rancang Bangun Kendaraan Bermotor Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, menjelaskan saat ini pihaknya masih menyempurnakan teknis pengujiannya.

"Untuk kendaraan listrik memang tidak, tetap kalau modelnya angkutan umum wajib uji kir. Hanya saja teknis pengujiannya saja yang akan kami sempurnakan," kata dia, Selasa (23/7).

Ia mengaku hal ini menjadi tantangan bagi kemenhub untuk segera merampungkan aturan uji KIR di truk listrik.

Ke depan ia mengklaim Kemenhub bakal meningkatkan infrastruktur pengujian kendaraan yang ada di daerah sehingga pengguna truk listrik bisa mengurus KIR.

"Uji kir ini wilayahnya ada di pemerintah daerah, terkait infrastrukturnya kami akan tingkatkan. Kemudian, terkait kompetensi tim pengujinya," ucapnya.

"Kita tahu karakteristik kendaraan listrik ini beda dengan yang konvensional, maka perlu ditingkatkan lagi pengujinya melalui Diklat dan pendidikan segala macam," tutur Riftayosi.

Riftayosi menjelaskan regulasi uji KIR kendaraan listrik niaga saat ini masih mengacu pada PM 39 tahun 2022. Aturan itu merupakan regulasi KIR untuk kendaraan niaga konvensional.

Kendati demikian teknis pengawasan terhadap kendaraan niaga saat uji kir, baik listrik maupun konvensional, terbilang serupa, lantaran memiliki teknis yang sama. Hanya saja dikatakan ada beberapa yang menjadi pembeda seperti di antaranya komponen baterai.

"Kami harus mengecek bagaimana daya kerja baterai, daya kerja kelistrikan. Mungkin selama ini sistem kelistrikan enggak begitu dominan saat uji kir dan biasanya hanya terkait dimensi, lalu berat kendaraan," tururnya.

Saat ini setidaknya baru ada satu merek yang sudah merilis truk listrik yaitu Mitsubishi Fuso lewat eCanter. Nantinya, ketika kendaraan komersial listrik mulai banyak, uji kir akan meliputi kelistrikan, baterai, dan segala macam akan kami perhatikan lebih khusus.

TANGERANG, KOMPAS.com - Era elektrifikasi kini juga turut mempengaruhi prodak kendaraan niaga. Maka kini berbagai produsen kendaraan niaga turut membuat kendaraan niaga berbasis listrik.

Misalnya seperti PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) baru saja meluncurkan truk dengan tenaga baterai yakni eCanter. Lantaran sudah resmikan, kini eCanter diklaim jadi truk listrik pertama yang dijual di Tanah Air.

Lantaran ini merupakan suatu terobosan baru di Indonesia, lalu apakah memiliki truk listrik harus melakukan uji KIR ?

Aji Jaya, Sales and Marketing Director KTB, mengatakan, tentunya pemilik dari truk listrik juga tetap harus melakukan uji KIR seperti truk konvensional.

"Tentu harus uji KIR karena dia kategorinya adalah kendaraan komersial," kata Aji di GIIAS 2024, Kamis (19/7/2024).

KOMPAS.com/ JANLIKA PUTRI Truk listrikMitsubishi Fuso eCanter

Hanya saja Aji belum tahu apakah proses uji KIR truk listrik akan ada perbedaan dengan truk konvesional atau tidak. Sebab ini merupakan produk yang baru di jual ke pasar Indonesia.

"Kita belum ada pengalaman saat ini. KIR memang harus dilakukan tapi apa bedanya belum kita cek. Jadi semua kendaraan yang diigunakan untuk mengangkut barang harus KIR enam bulan sekali," kata Aji.

Adapun proses uji KIR berkaitan erat dengan keselamatan lantaran bisa mengetahui keadaan kendaraan layak jalan atau tidak.

Sekedar informasi, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengumumkan kalau per 5 Januari 2024, kendaraan yang mau uji berkala tidak usah membayar retribusi, alias gratis.

Pengumuman ini disebar lewat unggahan Dishub DKI Jakarta di laman Instagram resmi. Penerapan bebas biaya retribusi ini sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyebut, pembatasan usia kendaraan bermotor bukanlah kebijakan yang tepat untuk menekan kemacetan di Jakarta.

Sebab kebijakan tersebut hanya sebagai upaya memutus sektor hilir saja. Padahal masalah kemacetan dan polusi udara, ada pada sektor hulu seperti fasilitas serta keterjangkauan angkutan umum.

"Menurut saya, lebih baik diterapkan saja uji KIR untuk kendaraan pribadi seperti yang dilakukan banyak negara. Saat ini kita baru menerapkannya untuk kendaraan umum seperti bus saja," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2024).

KOMPAS.com/ JANLIKA PUTRI Pemeriksaan area kolong bus saat lakukan uji KIR

Melalui uji KIR, ucap Djoko, pemerintah bersama petugas di lapangan bisa dengan optimal menjaring kendaraan mana saja yang memang sudah tidak layak operasi. Mulai dari emisinya yang melebihi batas sampai berpotensi membuat kecelakaan.

"Sehingga kelaiakan dalam berkendara tidak hanya pada pengemudinya saja (SIM) tetapi kendaraannya patut diperiksa secara berkala oleh pemerintah bersama lembaga terkait," katanya.

"Daripada pembatasan usia kendaraan, saya rasa langkah itu lebih tepat selain menerapkan aturan-atuan pembatasan mobilitas yang sudah dirumuskan seperti ERP," tambah Djoko.

Untuk diketahui, uji KIR adalah berbagai rangkaian inspeksi atau tes pada suatu kendaraan yang dilakukan untuk mengukur kelayakan operasional. Biasanya mobil yang wajib menerima uji KIR adalah yang sudah beroperasi lebih dari 5 tahun.

KOMPAS.com/ JANLIKA PUTRI Proses uji KIR di UP PKB Pulogadung

Bersadarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan yang harus uji KIR meliputi mobil sewa, taksi, mobil pribadi untuk ojek online atau travel, bus, mobil dan truk pengangkut barang, truk, pikap, dan kendaraan truk gandeng.

Maka secara umum, uji KIR hanya diperuntukkan kendaraan berpelat nomor kuning saja.

Berikut beberapa elemen yang dicek dalam pengujian KIR;

* Fungsi lampu-lampu dan daya pancarnya
* Emisi gas buang
* Tingkat kebisingan kendaraan
* Keakuratan sistem kemudi
* Kaki-kaki mobil
* Akurasi speedometer
* Sistem pengereman
* Sistem rem parkir
* Kedalaman alur ban mobil
* Kaca mobil
* Fungsi mesin karburator dan transmisi
* Fungsi klakson