Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengincar setoran pajak baru dari aktivitas ekonomi 'bawah tanah' (underground economy).

Underground economy bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ujar Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi sejumlah warga Indonesia.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," ujarnya.

Anggito mengungkapkan warga Indonesia amat leluasa bertaruh pada judi daring yang tak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah nggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) tho mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan nggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan nggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," sambungnya.

Selain judi online di luar negeri, Anggito juga menyorot penghasilan dari gim daring hingga masuknya barang ilegal yang tak kena pajak. Padahal, potensinya dinilai besar.

Pada 2025, pemerintah sendiri menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun. Sekitar Rp1.209,3 triliun di antaranya berasal dari pajak penghasilan (pph).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy). Hal itu dapat diartikan sebagai transaksi ekonomi yang dianggap ilegal.

Anggito mencontohkan judi bola online. Kegiatan itu disebut sebagai salah satu aktivitas underground economy yang digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, saya kemarin juga merinding angka yang disampaikan oleh Kominfo itu. Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali. Onshore dan offshore yang melakukan betting kepada sepakbola di Inggris itu orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

Masyarakat Indonesia, kata Anggito, sangat leluasa ikut judi online yang tak dilarang di Inggris tersebut. Penghasilan jika menang dari judi online itu lolos dari pungutan pajak.

"Sudah nggak bayar, sudah nggak kena denda, dianggap tidak haram, nggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh mestinya, tapi kan nggak mungkin dia melaporkan penghasilan yang berasal dari judi, kan nggak mungkin," ucap Anggito.

Selain itu, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim online. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pegawai Pajak untuk mengejar pendapatan dari sektor-sektor digital tersebut.

"Itu kalau dia menang, mendapatkan tambahan penghasilan, nggak kena pajak itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kami disampaikan. Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak ter-register, tidak ter-record dan tidak bayar pajak. Nanti yang kayak gitu-gitu kita pikirkan," ungkap Anggito.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mendorong jajaran perpajakan menambah pendapatan negara dari aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy).

Underground economy dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

Anggito mencontohkan judi bola online sebagai salah satu aktivitas underground economy yang kini digandrungi masyarakat dalam negeri.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM, Sleman, DIY, Senin (28/10).

Masyarakat Indonesia, menurut Anggito, amat leluasa bertaruh atau ikut judi daring yang tak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah enggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) tho mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan nggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan nggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," tuturnya.

Bukan cuma judi online, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim daring.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ucapnya.

Menurut Anggito, maraknya judi online, banjir barang impor, masuknya barang ilegal dan penyelundupan menjadi tantangannya di Kemenkeu, khususnya dalam menambah penerimaan negara.