SEMARANG, iNews.id – Kasus kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Undip Semarang yang diduga korban bullying atau perundungan akhirnya terungkap. 

Hal ini setelah pihak kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan RSUP dokter Kariadi mengakui adanya bullying atau perundungan di lingkungan PPDS Anestesi yang mengakibatkan dokter Aulia meninggal dunia.

Kasus tersebut mendapat sorotan publik hingga membuat kemenkes, pihak kepolisian hingga DPR turun tangan untuk membuka tabir gelap kasus tersebut.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi internal ditemukan sejumlah bentuk bullying dalam sistem PPDS Anestesi. 

“Karena itu, saya mewakili Undip meminta maaf kepada keluarga dokter Aulia Risma Lestari, masyarakat, kemenkes, kemendikbud ristek atas kegaduhan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan dokter spesialis,” kata Yan di Undip, Jumat (13/9/2024).

Yan memohon dukungan pemerintah agar Undip bisa melanjutkan proses PPDS Anestesi di RSUP dokter Kariadi. Sebab, praktik langsung di rumah sakit sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengasah keterampilan para calon dokter spesialis.

Yan Wisnu Prajoko pun mengungkapkan, terjadi pungutan berupa iuran Rp20 juta hingga Rp40 juta.

Pungutan dibebankan kepada mahasiswa baru, waktunya selama 6 bulan atau 1 semester. Dia mengatakan pungutan disebabkan kesalahan sistem kerja yang berat, pungutan dari para junior digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk para senior mereka selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.  

“Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika sudah semester 2 (tidak lagi), gantian yang semester 1 (yang iuran), terus begitu,” kata dr Yan Wisnu.

Uang itu, selain digunakan untuk makan, ternyata juga digunakan untuk membayar operasional lainnya, mulai dari bayar kos di dekat RSUP dr Kariadi hingga sewa mobil. Mereka yang iuran berasal dari 7 hingga 11 mahasiswa semester 1.  

“Mereka menyampaikan ke tim investigasi seperti itu, temuan yang signifikan itu,” ujarnya.

Dia mengakui iuran terbesar ada di prodi anestesi. Di prodi lain, ada iuran seperti itu namun tidak sebesar di anestesi. Dia menjelaskan, apa pun alasannya iuran itu, pungutan seperti itu tidak bisa dibenarkan.

“Saya sampaikan, di balik rasionalisasi apapun orang luar melihatnya kurang tepat. Jadi perundungan tidak selalu penyiksaan, tetapi by operationalnya ya, konsekuensi dari pekerjaan mereka,” tandas Yan Wisnu.  

Hal sama juga dikatakan Direktur Layanan Operasional RSUP dokter Kariadi, Mahabara. Dia mengakui adanya peristiwa bullying terhadap almarhumah dr Aulia Risma. 

Kedua pihak pun meminta maaf dan berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Undip dan RSUP Kariadi juga mempercayakan hasil penyelidikan kepada Polda Jawa Tengah.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus memacu peningkatan layanan bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan pangsa pasar pembiayaan perumahan di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Salah satunya dengan meresmikan wajah baru Kantor Cabang Pembantu (KCP) Universitas Diponegoro (UNDIP) di Jalan Banyuputih, Tembalang, Semarang.

Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, bahwa di sekitar wilayah Jawa Tengah potensi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih sangat besar. Untuk itu, dengan target pemerintahan baru yang ingin membangun tiga juta rumah, BTN siap membidik potensi pangsa pasar pembiayaan rumah yang lebih besar lagi di Jawa Tengah.

?Kontribusi Jawa Tengah terhadap pangsa pasar KPR subsidi saat ini berada di posisi ketiga terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Disini masih banyak KPR subsidi dan potensinya besar," ujar Nixon usai meresmikan wajah baru BTN KCP UNDIP Tembalang dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BTN dan UNDIP, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/9/2024).

Terkait kerjasama dengan UNDIP, menurut Nixon, pihaknya berterima kasih atas kerja sama erat yang telah dibangun sejak 14 Maret 2016. Dalam MoU yang ditandatangani delapan tahun yang lalu tersebut, BTN memulai kerja sama dalam penyediaan jasa layanan perbankan bagi kampus UNDIP pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

?BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Diponegoro, yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap lingkungan kampus UNDIP, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,? katanya.

Dalam ruang lingkup MoU terbaru, BTN akan menyediakan produk dan layanan jasa perbankan kepada kampus UNDIP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BTN akan membantu manajemen kampus UNDIP dalam mengelola pembayaran uang kuliah melalui fasilitas perbankan Host-to-Host (H2H), serta layanan transaksi keuangan melalui Cash Management System (CMS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BTN.

Untuk mencetak wirausahawan baru di bidang properti dari lingkungan kampus UNDIP, BTN akan menyediakan Program Learning, Advisory, and Research oleh Housing Finance Center (HFC) yang telah didirikan perseroan pada 2015. Selain itu, para mahasiswa UNDIP juga berkesempatan untuk magang di Unit Kerja Bank BTN dan mengikuti Kuliah Umum yang diampu oleh BTN.

Nixon mengatakan, kerja sama dengan UNDIP juga tidak tertutup pada bidang lain yang akan disepakati kedua belah pihak lebih lanjut. Sejak 2016, BTN telah menjadi mitra perbankan bagi UNDIP melalui Kantor Cabang (KC) Semarang, yang menyediakan sejumlah produk dan layanan jasa perbankan, di antaranya yakni giro, deposito, payroll tunjangan pegawai, dan penyaluran dana Bidikmisi melalui 3.800 rekening yang dimulai pada 2017.

Selain itu, BTN KC Semarang menyediakan Cash Management System untuk pengelolaan kas kampus, penerimaan aset UNDIP melalui Badan Pengelola Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Risiko (BP UBIKAR), serta produk Kredit Ringan (KRING) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN kepada karyawan atau dosen.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan, kerja sama dengan kampus UNDIP akan menghasilkan potensi bisnis yang positif bagi BTN, baik di sisi pendanaan maupun pinjaman. Sebagai contoh, melalui kerja sama dengan BP UBIKAR sebagai lini usaha UNDIP, BTN dapat menyediakan pembiayaan dan pengelolaan transaksi keuangan untuk sarana olahraga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pelatihan dan konsultasi, Rumah Sakit UNDIP, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata, dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) UNDIP.

Pada kesempatan tersebut, Rektor UNDIP Suharnomo mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan BTN sebagai langkah awal bagi UNDIP untuk mengelola keuangan dan sistem pembayaran di lingkungan kampus dengan lebih baik dan efisien.

?Kerja sama dengan BTN akan membantu UNDIP dalam hal sistem pembayaran yang lebih cermat, tepat, dan efisien di tengah pesatnya kemajuan teknologi. UNDIP sebagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi karyawan dan para dosen, serta mendukung para mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mereka selama belajar di kampus ini,? pungkas Suharnomo.

Sebelumnya, BTN melalui Housing Finance Center telah bekerja sama dengan berbagai universitas, di antaranya yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institute Pertanian Bogor (IPB), serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Melalui kerja sama dengan kampus-kampus tersebut, BTN melaksanakan berbagai program pendidikan dan literasi di bidang properti yang menghasilkan lebih dari 2.000 lulusan peserta.

Bisnis.com, JAKARTA - Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu diberhentikan sementara oleh RS Kariadi.

Pemberhentian tersebut menyangkut masalah perundungan atau bullying yang menyebabkan seorang dokter Program Studi Dokter Spesialis (PPDS) bunuh diri.

Masalah menangguhan praktik dokter Yan pun menuai pro dan kontra. Di mana Undip menilai bahwa RS telah merugikan banyak pihak, termasuk dokter residen lain hingga pasien.

Pemberhentian dokter Yan juga dinilai kurang tepat dan tergesa-gesa, lantaran proses investigasi masih berjalan hingga saat ini.

"Di dalam kasus PPDS, Undip sudah melakukan investigasi internal," kata
Wakil Rektor IV Universitas Diponegoro Wijayanto di Semarang, Sabtu (1/9/24), menanggapi ditangguhkannya praktik dokter Yan Wisnu Prajoko di RSUP dr Kariadi Semarang.

Menurut dia, Undip terbuka dengan hasil investigasi dari pihak luar, baik kepolisian maupun Kementerian Kesehatan.

Bahkan jika memang terbukti ada perundungan maka hukuman untuk pelaku jelas dan tegas, yakni drop out alias dikeluarkan.

Sejumlah civitas akademika Undip pun turut memberikan dukungan untuk dokter Yan, setelah diberhentikan oleh RS Kariadi.

Profil Dokter Yan Wisnu

Yan Wisnu memiliki nama lengkap dan gelar Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B (K) Onk yang menjabat sebagai dokter mitra spesialis di RS Kariadi.

Dokter Spesialis Bedah Onkologi tersebut merupakan lulusan pendidikan spesialis Bedah Onkologi di Universitas Diponegoro pada 2005.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya (M.Kes) di Universitas Padjajaran dan lulus pada 2007. Dirinya juga lulus menjadi Spesialis Bedah Onkologi di tahun yang sama.

Tak sampai situ, Yan Wisnu masih melanjutkan studinya untuk meraih gelar Doktor di Universitas Gadjah Mada. Ia pun lulus pada tahun 2013.

Dokter Yan Wisnu juga terdaftar di berbagai organisasi seperti Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PABOI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Di Undip, ia resmi menjabat sebagai Dekan FK untuk periode 2024-2029. Pelantikannya resmi dilakukan oleh Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum pada 15 Januari 2024 di Gedung Prof. Sudarto S.H., Kampus Undip Tembalang.

Melansir dari fk.undip.ac.id, Yan Wisnu juga tercatat menjadi sekretaris senat Fakultas Kedokteran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi komunikasi Algooth Putranto menilai tindakan cepat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) yang membuka diri dengan berbagai pihak untuk membantu proses penyelidikan atas wafatnya dr Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi sudah sangat tepat.

“Dalam krisis komunikasi, mutlak diperlukan tindakan cepat sekaligus keterbukaan. Dalam menghadapi situasi krisis semacam ini maka tidak perlu harus tertutup kepada publik. Semuanya harus transparan dan jujur,” kata Algooth di Jakarta, Sabtu (24/8/2024)

Staf pengajar program studi komunikasi Universitas Pembangunan Jaya ini mengatakan pembentukan tim investigasi internal serta sinergi dengan pihak Kementerian Kesehatan dan Kepolisian sebagai usaha positif.

Namun Algooth mengingatkan agar pihak Undip maupun para pihak lainnya untuk tidak tergesa gesa memberikan kesimpulan. Termasuk diantaranya, kata dia, dalam memberikan keterangan terkait penyebab wafatnya dr Aulia Risma Lestari.

"Memberikan informasi di saat proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan, bisa menjadi kontraproduktif. Bahkan sangat berbahaya karena akan cenderung membentuk opini publik yang kurang tepat. Misalnya saja tuduhan tuduhan semacam indikasi perundungan maupun bunuh diri," ujar Algooth.

Algooth justru menaruh kecurigaan ketika ada pihak luar yang memanfaatkan kejadian ini dengan menggiring opini publik melalui media atau trial by the press untuk kepentingan tertentu.

“Cara Menkes yang begitu gercep sangat berpotensi menggiring opini yang kurang pas," kata mantan dosen di Unika Soegijapranoto Semarang ini.

Selanjutnya terkait kasus ini, di tengah tekanan publik yang sensitif terhadap seluruh program Jokowi, Algooth berharap pihak Kepolisian khususnya Polrestabes maupun Polda Jateng untuk bisa bekerja secara profesional. “Citra profesionalitas Polisi jadi pertaruhan, jangan lagi zonk serupa kasus Vina Cirebon,” katanya mengingatkan.

Tentu saja untuk mendukung kinerja Kepolisian, FK Undip, Universitas Diponegoro bahkan RS Kariadi harus terus aktif mengkomunikasikan perang mereka terhadap perundungan di lingkungan kerja mereka sudah dilakukan sejak tahun 2016.

"Munculnya kasus ini menjadi catatan penting bagi pengelola pendidikan dokter spesialis maupun juga kepolisian yang saat ini citranya cenderung tidak baik baik saja," ujar Algooth.

Sehari sebelumnya FK Undip telah mengumumkan wafatnya mahasiswi PPDS dr Aulia Risma Lestari karena menderita penyakit. Lantas dalam kaitan melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan, Universitas Diponegoro, melalui FK Undip, bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum (RSUP) Pemerintah dr. Kariadi dengan membentuk tim task force.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah mendukung Kementerian Kesehatan menginvestigasi dugaan perundungan yang terjadi di Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

"Dukungan kami agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik," kata Ketua IDI Jawa Tengah Telogo Wismo Agung Durmanto, demikian dilansir Antara.

Jakarta: Kasus tragis meninggalnya mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) membawa gelombang perubahan besar di dunia pendidikan kedokteran.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko, mengakui program studi anestesi adalah salah satu yang paling berat, dengan tanggung jawab yang meluas di banyak unit kerja, mulai dari ruang operasi, IGD, ICU, hingga bangsal anak dan psikiatri.

"Anestesi adalah salah satu yang terberat, terutama jam kerja. Saat pendidikan maupun lulus kira-kira pekerjaannya berat," kata Wisnu dalam konferensi pers di Kampus Undip, Jumat 23 Agustus 2024.
Baca juga: Dekan FK Undip Benarkan Dokter Prathita Pernah Melakukan Perundungan ke Junior

Wisnu menjelaskan beban kerja yang berat tanpa regulasi jam kerja yang jelas, menyebabkan mahasiswa spesialis sangat rentan mengalami kelelahan. Oleh karena itu, Wisnu mengapresiasi adanya surat edaran terkait jam kerja dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Sebelumnya tidak ada patokan jam kerja, tapi sudah ada edaran Kemenkes untuk mengatur 80 jam (jam kerja). Kalau didefinisikan masuk 6 hari, 10 jam per hari, 2 kali jaga per minggu," terang Wisnu.

Sebelumnya, mahasiswi PPDS Undip di RS Dr Kariadi berinisial R (30) ditemukan meninggal akibat bunuh diri. Penyebab yang terkuak ke publik, berkaitan dengan dugaan perundungan.

Undip membantah perundungan menjadi penyebab kematian tragis tersebut. Namun Undip membuka diri untuk investigasi lebih lanjut.

(DHI)

Jakarta: Universitas Diponegoro (Undip) mengeluarkan tiga mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) akibat pelanggaran berat. Pihaknya juga membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi sistem pendidikan PPDS.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Kampus FK Undip Tembalang, Kota Semarang. Konferensi tersebut dipimpin oleh Dekan FK dr. Yan Wisnu Prajoko serta Kepala Kantor Hukum Undip Dr. Yunanto.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga mahasiswa ini serius dan kami tidak dapat mengungkapkan detailnya. Namun, kami pastikan bahwa sanksi yang diberikan merupakan hasil dari proses yang adil dan sesuai dengan kebijakan kami,” kata Yunanto.

Baca juga: Dekan FK Undip Benarkan Dokter Prathita Pernah Melakukan Perundungan ke Junior

Yunanto menjelaskan sebanyak dua mahasiswa sudah dikeluarkan pada tahun 2023. Sedangkan satu mahasiswa lagi dikeluarkan pada tahun 2021 dan sedang menjalani proses pidana.

Sementara itu, dr. Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan pihaknya kini tengah menangani pelanggaran lainnya terkait isu bullying atau perundungan yang belakangan ramai dibicarakan.

Ia juga menyampaikan pembentukan satuan tugas (task force) yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Kariadi Semarang atau RSDK. Ini untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang terintegrasi dengan pelayanan terkait PPDS.

“Kami menyadari perlu adanya integrasi yang lebih baik lagi. Pembentukan 'task force' bersama RSDK ini untuk menyiapkan dan membuat langkah teknis penyelesaian di Prodi Anestesi," ujar dr. Yan Wisnu Prajoko.

Baca juga: Dekan Akui FK Undip Tak 100% Bersih dari Perundungan

Melalui ‘task force’, kata dia, langkah-langkah nyata akan disusun, misalnya pengaturan jam kerja mahasiswa agar tidak terlalu membebani dan sebagainya. Tim ‘task force’ menyiapkan juga desain penyelesaian di Prodi Anestesi yang diharapkan bisa dijadikan percontohan bagi program studi lainnya di FK Undip.

"Task force antara FK Undip dengan RSDK ini menyusun langkah nyata, misalnya bersifat teknis, soal jam kerja mahasiswa atau anak didik. Ini harus berkeadilan, tidak boleh kelelahan. Nanti akan diatur detail tim 'task force'," jelasnya.

Konferensi ini digelar terkait meninggalnya mahasiswi PPDS Undip dr Aulia Risma Lestari. Ia ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin, 12 Agustus, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang.

(WAN)

REPUBLIKa.CO.ID, SEMARANG -- Pimpinan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro Semarang menyambangi kediaman almarhumah dokter Aulia Risma Lestari di Tegal, Jawa Tengah.

"Ini kunjungan kedua, setelah sebelumnya kami mengantarkan jenazah almarhumah seusai ditemukan wafat," kata Wakil Dekan FK Undip dr Nuryanto di Semarang, Jumat (23/8/2024).

Menurut dia, kunjungan ke kediaman mendiang dokter Aulia Risma yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya itu dipimpin oleh Dekan FK Undip Dr dr Yan Wisnu Prajoko. Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) malam itu, kata dia, sebagai komitmen pihak kampus untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga almarhumah.

Nuryanto mengatakan pada kunjungan kali ini ada lima pimpinan dan satu alumni senior dari FK Undip. Dalam kunjungan tersebut, pihak FK Undip bertemu dengan perwakilan keluarga mendiang dokter Aulia Risma dan kuasa hukum almarhumah, serta melakukan ziarah ke makam almarhumah.

"Pertemuan berlangsung sangat baik. Kami berempati kepada pihak keluarga dan sempat ziarah ke makam almarhumah," kata Nuryanto yang juga perwakilan dari tim Adhoc FK Undip.

"Komunikasi berjalan secara baik. Ini menjadi penting untuk memberikan dukungan kepada pihak keluarga yang tentunya sangat kehilangan. Begitu juga dengan kami," ucapnya.

Dokter Aulia Risma merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip yang ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin (12/8/2024) malam, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. Sejauh ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan akibat kematian tersebut. Sedangkan pihak FK Undip selama ini juga sudah memberikan keterangan dalam membantu proses penyelidikan mengenai wafatnya dokter Aulia Risma.

"Koordinasi dalam bentuk memberikan keterangan tentang almarhumah selama melakukan perkuliahan sudah kami lakukan kepada aparat kepolisian," katanya.

SEMARANG, iNews.id - Sejumlah mahasiswa baru sekolah vokasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang diduga mengalami keracunan. Mereka mengalami gejala diare hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Bidang Sospol BEM Sekolah Vokasi Undip Hanendito Bagas mengatakan, banyak di antara peserta pada rangkaian penerimaan mahasiswa baru mengeluh diare dari berbagai jurusan. Dia juga membenarkan adanya pergantian menu makanan, dari katering ke makanan restoran cepat saji.

“Yang kemarin itu (sebelumnya) katering, sekarang sudah diganti hokben (Hoka Bento),” ujarnya, Kamis (15/8/2024).

Mereka yang diduga keracunan, saat kegiatan pendidikan karakter yang dimulai sejak Rabu (14/8/2024) atau hari pertama.

“Presentasenya (jumlah pastinya) berapa kami juga belum tahu, karena infonya baru ada pagi tadi (Kamis),” katanya.

Menurutnya para mahasiswa baru yang diduga keracunan hingga diare mengikuti kegiatan di Kampus Erlangga, Kota Semarang. Mereka langsung dilarikan ke RS Roemani yang jaraknya tak terlampau jauh dari Kampus Pleburan.

“Katanya mayoritas teman-teman SV (Sekolah Vokasi), tapi kami belum tahu persis datanya, berapa banyak yang masuk rumah sakit,” ucapnya.

Pihaknya masih akan menghimpun data korban. Kemudian mencari keterangan lebih lanjut mengenai apa penyebabnya. Info awal, mereka menyantap makan siang katering yang disediakan panitia berupa menu nasi ayam.  

“Sebenarnya kita ini juga janggal sih, apalagi sampai teman-teman masuk rumah sakit, apalagi perguruan tinggi sekelas Undip, kok bisa kelalaian menyebabkan orang-orang pada diare,” ucapnya.

Berdasar informasi dari akun Instagram resmi Vokasi Undip, rangkaian penerimaan mahasiswa baru (PMB) Vokasi Undip dimulai pada 7–9 Agustus 2024. Kemudian 12 Agustus adalah PKKMB Sekolah Vokasi, 13 Agustus PKKMB tingkat program studi. Selanjutnya 14-16 Agustus pendidikan karakter baik di Kampus Tembalang maupun Kampus Erlangga dan 18 Agustus Orientasi Diponegoro Muda.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Tim KPK menyambangi Undip selama dua hari, yakni pada 30-31 Juli 2024.

"Terkait pemberitaan dan pertanyaan tentang kedatangan KPK ke Undip, dapat kami informasikan bahwa benar dua hari kemarin KPK berkunjung ke Undip dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru baik melalui jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setyowati, kepada Republika, Kamis (1/8/2024).

Dia menambahkan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari monev di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Tujuan dari monev tersebut adalah untuk menjaga akuntabilitas dalam penerimaan mahasiswa baru.

"Undip telah menerima KPK dan menjelaskan hal-hal terkait pelaksanaan penerimaan mahasiwa baru, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan seleksi, dan penetapan hasil," kata Utami.

Dia menambahkan, kepada tim KPK, Undip juga menjelaskan tentang regulasi-regulasi yang digunakan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, realisasi pelaksanaan, dan peninjauan terhadap sistem atau aplikasi yang digunakan. "Selain itu Undip juga telah memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh KPK," ucapnya.

Kedatangan KPK ke Undip berlangsung ketika lembaga antirasuah itu tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Kasus tersebut turut menyeret Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya yang juga menjabat ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri.

JAKARTA, investor.id - Sekolah Demokrasi (SEKDEM) dan INDEF School of Political Economy (ISPE) menjadi momentum spesial dikarenakan kondisi demokrasi Indonesia yang tergerus seiring masa, dengan banyak pemimpin terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan proses demokrasi. Ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kader pembaharuan yang dapat memajukan Indonesia menghadapi tantangan ke depan.

Hal ini disampaikan oleh  Wijayanto selaku Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Diponegoro saat launching forum JUARA serta pembukaan Sekolah Demokrasi dan INDEF School of Political Economy yang diadakan oleh Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, KITLV Leiden, INDEF dan LP3ES dengan tema ‘Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo – Gibran’ dilaksanakan secara hybrid di University of Amsterdam dengan peserta PPI Belanda dan melalui zoom dengan peserta aktivis, jurnalis, akademisi serta mahasiswa pada Jum’at (26/7/2024).

Dalam momen yang bersamaan, Wija juga memaparkan bahwa Indonesia saat ini dihantui permasalahan disinformasi yang sangat masif, mengubah pola pikir masyarakat luas terkait permasalahan Indonesia saat ini hingga menjadikan masyarakat terpolarisasi, untuk itu UNDIP termotivasi untuk menginisasi pembentukan forum jurnalistik dan akademisi dalam forum Juara, sebagai langkah menghadang derasnya arus disinformasi tersebut.

Wija melanjutkan bahwa kaderisasi pemimpin bangsa melalui sekolah demokrasi ini penting dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi yang tidak hanya melanda Indonesia (democratic decline) namun juga melanda dunia (Larry Diamond). “Di mana salah satu faktor penyebab utamanya adalah adanya para pemimpin yang memunggungi demokrasi yang tidak komit pada aturan main demokratis yang melemahkan bahkan merusak institusi demokrasi,” ungkapnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Wija, untuk melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya perubahan iklim, ancaman Krisis ekonomi, penyalahgunaan AI, cyber crime, dan perang yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia dan di timur tengah yang semuanya bisa mengancam masa depan umat manusia jika tidak ditangani dengan baik.

“Sekolah demokrasi ini penting untuk mendorong lahirnya pemimpin muda yang hadir dengan gagasan baru dan praktik-praktik politik baru, yang muncul karena memahami betul amanat penderitaan rakyat, bukan dari pengapnya Rahim oligarki dan dinasti yang mempraktikkan nilai-nilai lama,” paparnya.

Hal yang sama juga dipaparkan Prof. Ward Berenschot selaku peneliti senior KITLV Leiden, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai medium dalam bertukar ide secara sehat demi kemajuan Indonesia. “Saya mengapresiasi pembentukan forum JUARA sebagai jembatan peneliti/akademisi dengan jurnalis untuk diskusi publik yang lebih kritis yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia” kata Ward.

Demokrasi di Indonesia

Prof. Didik J. Rachbini selaku Pendiri INDEF, Peneliti Senior LP3ES dan Rektor Universitas Paramadina yang menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi agar negara semakin aman. “Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik yang mana telah banyak terjadi praktik ‘politik uang’. Sehingga peneliti harus menemukan inovasi dalam menanggulangi hal-hal ini, serta jurnalis juga harus jeli dalam meneliti hal-hal ini demi menjaga berjalannya demokrasi yang aman” tuturnya.

“Forum ini sangat penting dalam menyongsong pemerintahan baru karena memiliki cacat permanen dalam beberapa tahun ke depan yang dianggap mampu menimbulkan kerusakan. Pemerintahan ini berangkat dari polarisasi, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang luar biasa” kata Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pengurus LP3ES.

Ia berharap agar program-program ini mampu digagas dan dijalankan pada elemen bangsa yang lebih luas sehingga masyarakat dapat mengetahui masa depan bangsanya dan mampu membentuk masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya Prof. Suharnomo selaku Rektor Universitas Diponegoro secara resmi membuka forum JUARA dan berharap agar forum ini mampu menyuarakan permasalahan masyarakat luas dari kacamata akademis sehingga didengar ke publik. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Jawa tengah, Universitas Diponegoro telah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara melaksanakan kegiatan lumbung padi.

“Demi meningkatkan efektivitas publikasi dalam menyuarakan permasalahan masyarakat luas, UNDIP ikut terlibat dalam mengadakan sekolah demokrasi dan ISPE dalam menghasilkan forum JUARA” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News