Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik dalam Sidang MPR yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Minggu (20/10).

Mereka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya demokrasi sebagai dasar negara yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa sejak awal berdirinya Indonesia.

"Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan seni utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi," tutur Prabowo saat berpidato usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, Minggu (20/10).

Prabowo juga menegaskan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus mencerminkan karakter dan budaya bangsa.

Demokrasi Indonesia, menurutnya, harus dijalankan dengan sikap santun, meski terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut tidak boleh menimbulkan permusuhan, caci maki, kebencian, atau kecurangan.

"Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, damai, dan menghindari kemunafikan," ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita para leluhur. Dengan adanya kerjasama, Indonesia dapat mencapai kesejahteraan yang gemah ripah dan damai.

Mantan Wakil Presiden Boediono mengatakan Indonesia tidak selalu baik-baik saja. Hal ini diungkapkannya merespons unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir karena situasi politik Indonesia.

"Ada tidak kemarin yang ikut demo?" kata Boediono di hadapan anggota Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (KAFEGAMA) saat Pelantikan Pengurus Pusat (PP) KAFEGAMA Periode 2024-2027 yang disiarkan di platform Youtube Kafegama, Sabtu (24/8).

Dalam forum tersebut, Boediono mengatakan sebenarnya dia tidak ingin membicarakan hal terkait demonstrasi besar-besaran yang terjadi akibat putusan MK terkait pencalonan pemilihan kepala daerah. Di forum ini dia diminta menceritakan pengalamannya di pemerintah sebagai menteri, gubernur bank sentral, hingga wakil presiden dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia.

Tapi intinya dia mengatakan setiap orang harus berkontribusi kepada negara. "Kita tidak selalu baik-baik saja. Oleh sebab itu, kontribusinya harus dari kita semua, siapa lagi yang membangun sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem keamanan, kecuali kita sendiri. Jadi, kita semua wajib berkontribusi di bidang mana pun," ujarnya.

Kondisi Indonesia dalam beberapa hari terakhir memang sedang tidak baik-baik saja. Aksi massa bertajuk "Darurat Demokrasi Indonesia" digelar di sejumlah daerah di Indonesia sejak Kamis (22/8). Gelombang protes tersebut dipicu oleh berbagai isu, mulai dari revisi Undang-Undang Pilkada hingga kondisi demokrasi yang dianggap semakin memburuk.

Lebih dari 1.000 akademisi Universitas Gadjah Mada mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, para akademisi UGM ini tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan. “Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan kiprah partai politik dan praktik demokrasi di Indonesia sedang menjadi sorotan publik. Ini terjadi seiring dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

"Tahun ini adalah tahun di mana praktik demokrasi, termasuk kiprah partai politik kita sedang disorot publik. Ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang," kata Wapres Ma'ruf dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar VI PKB di Badung, Provinsi Bali, Sabtu (24/8).

Setelah gelaran Pileg dan Pilpres, ia mengatakan pada pilkada serentak November mendatang, masyarakat berharap peran partai politik ke depan akan lebih baik. Partai politik diharapkan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kepada para kader PKB, Maruf meminta untuk lebih bijak memilih pemimpin daerah. Terutama yang memiliki kemampuan, berintegritas, serta mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyat.

"Bukan hanya demi kemenangan, kepala daerah yang mampu menyediakan kebutuhan dasar, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai serta memperbaiki taraf hidup rakyatnya," kata dia.

Ia juga berharap, seluruh kader dan simpatisan PKB dapat ikut membantu menciptakan suasana pilkada yang kondusif dan aman pada November mendatang.

Kehadiran Maruf tidak hanya untuk membuka Muktamar VI PKB di Bali. Muktamar ini juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Dewan Syura PKB periode 2024-2029.

Ma'ruf berharap PKB dapat menjadi partai yang solid, bukan partai yang sulit sehingga bisa berkontribusi besar mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.

Menurutnya, PKB harus menjadi partai yang solid dan kokoh. Solid, bukan partai yang sulit. Sehingga dapat berkontribusi lebih besar untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera dan yang diridhai oleh Allah SWT.

"Jangan maju dan sejahtera saja, tapi dimurkai oleh Allah," kata Ma'ruf.

Lebih dari 1.000 akademisi dari kampus tempat Presiden Jokowi kuliah, Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Para akademisi tersebut terdiri dari para Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik).

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan pernyataan sikap ini sebagai bentuk respons atas kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, pernyataan sikap ribuan akademisi UGM ini dibuat karena mereka tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan.

“Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Pernyataan sikap para dosen dan tendik UGM ini mendapat dukungan dari Forum Dekan se-UGM. Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Adapun lima pernyataan sikap para Dosen dan Tendik Universitas Gadjah Mada atas kondisi darurat demokrasi Indonesia, yakni:

• Pertama, mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.
• Kedua, menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
• Ketiga, mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil.
• Keempat, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum.
• Kelima, mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.

JAKARTA, investor.id – Pihak istana menyampaikan respons dinamika politik imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan manuver Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait upaya merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Istana menyebut dinamika politik belakangan ini adalah sesuatu yang luar biasa sekaligus bukti bahwa demokrasi di Tanah Air masih berjalan.

“Hari ini kita melihat proses demokrasi yang luar biasa sedang terjadi di negara kita, tak hanya di Jakarta tapi juga di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Ia pun mengapresiasi lembaga yudikatif dan legislatif, serta pihak-pihak yang telah menjalankan dan mengambil peran terkait penyempurnaan UU Pilkada ini.

“Kita lihat MA dan MK sudah menjalankan peran mereka dalam sisi yudikatif, kita juga melihat DPR sudah menjalankan peran pembentukan UU dan kita juga lihat peran teman-teman media, peran civil society, masyarakat, mahasiswa yang memainkan peran mereka sebagai aktor demokrasi. Kita lihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa,” ujarnya.

Hasan Nasbi juga merespons terkait dibatalkannya revisi UU Pilkada. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti ketentuan yang ada.

“Tadi DPR sudah menyatakan pernyataan bahwa tidak ada mengesahkan RUU Pilkada. Jika sampai tanggal 27 Agustus ini tidak ada pengesahan, artinya DPR akan mengikuti peraturan yang terakhir. Pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku,” tegasnya.

Hasan menambahkan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berpendapat.

“Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semua menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal tidak baik,” kata Hasan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Dr H Hamzah Haz. B.Sc Wakil Presiden RI ke-9 tutup usia pada Rabu pagi 24 Juli 2024. Berpulangnya sosok negarawan santun dan karismatik ini tentu menghadirkan duka mendalam bagi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri.

Hamzah Haz dalam Pandangan Megawati, boleh dibilang sebagai salah satu tandem sezaman yang memperjuangkan reformasi dan sama-sama berduet ketika memimpin pemerintahan di tahun 2001-2004. Keduanya bahu membahu mengawal Indonesia di awal masa reformasi dan saling melengkapi satu sama lain.

Megawati total telah kehilangan tiga negarawan sejaman terbaik bangsa setelah sebelumnya ditinggal pergi oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Baharudin Jusuf Habibie.

Situasi ini tak elak membuat orang bertanya-tanya. Mampukah Megawati memandu republik ini dengan contoh-contoh kenegarawanan seorang diri?

Pertanyaan tersebut sebenarnya muncul dari sahabat saya sendiri beberapa waktu lalu. Sahabat yang lahir ketika Presiden Soekarno baru “purna” dari jabatannya, dan tumbuh dewasa di zaman Orde Baru.

Ia tak berpartai, tidak juga terlihat sebagai seorang Sukarnois. Ia hanyalah kaum sarungan biasa yang menilai Megawati sebagai satu-satunya negarawan yang tersisa sebagaimana bunyi pertanyaan di atas.

Saya cenderung setuju dengan pertanyaannya. Siapapun yang memiliki pikiran jernih dalam menilai perjalanan demokrasi bangsa akan menilai Megawati sebagai sosok negarawan sejati. Kendati Bu Mega bukan satu-satunya negarawan yang tersisa, namun dalam konteks piramida kepemimpinan nasional beliau layak diposisikan sebagai negarawan tertinggi.

Karakter negarawan yang diperlihatkan oleh Megawati terekam baik oleh zaman. Ada dua contoh penting yang perlu kita lihat sebagai parameter untuk mengukur betapa Bu Mega memiliki itikad kuat dalam membangun peradaban demokrasi secara konsisten. Hal ini tidak berubah apakah ketika Bu Mega sedang berkuasa, ataupun ketika dirinya berada di luar kekuasaan.

Pertama, sebagai pemimpin, Megawati senantiasa mendasarkan kepentingan kolektif bangsa, dan bukan model kuasa yang mengkavling dan mengkapitalisasi struktur kekuasaan. Lihatlah bagaimana model kepemimpinan ketika berdampingan dengan Hamzah Haz dulu.

Keduanya hanya fokus pada kepentingan besar dan membawa Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan pihak asing (IMF) dan mengembalikan harmonisme bangsa setelah bertahun-tahun sebelumnya dirundung konflik sebagaimana terjadi di berbagai daerah.

Contoh kedua ada pada Pemilu 2004 yang menjadi perhelatan nyata bahwa Megawati tidak berposisi sebagai pihak yang memanfaatkan kekuasaan negara sebagai alat untuk memuluskan kepentingan.

Sebagai penguasa tertinggi negeri, jelas bukan perkara sulit bagi Megawati untuk memanfaatkan seluruh instrumen yang ada di pemerintahan saat itu. Tapi nyatanya Bu Mega tidak melakukan itu. Ia bergeming dan maju sebagai petarung sejati.

Contoh lainnya yakni ketika dirinya dua kali mempromosikan Joko Widodo di arena Pilpres. Ia bahkan tidak menunjuk keluarganya sebagai pendamping (Wakil Presiden). Sesuatu yang sebenarnya dapat dengan mudah ia lakukan.

Pun demikian ketika dirinya menunjuk pasangan Ganjar-Mahfud dalam perhelatan Pilpres 2024. Ia tidak sedikitpun mempromosikan anak-anaknya. Megawati bukan pekarung. Ia adalah petarung.

Bu Mega memang bukan seperti kebanyakan orang. Tidak tebersit dalam alam pikirannya untuk mempergunakan sumber daya negara sebagai mesin pendulang suara dan mesin untuk melenggengkan kekuasaan. Telah begitu banyak contoh yang menunjukan bahwa Megawati meletakan kekuasaan tidak lebih dari amanah dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Megawati adalah manifestasi..

Megawati adalah manifestasi dari kepemimpinan yang berjalan diatas koridor moralitas dan integritas. Prinsip yang terbangun diatas koridor nilai semacam itu pada gilirannya melahirkan suatu kesatuan cara pandang serta sikap yang terpelihara dengan baik. Megawati telah menempuh suatu jalan terjal dan berliku yang dipersyaratkan oleh alam sebagai jalan yang harus ditempuh oleh para negarawan.

Pewaris Nilai

Megawati mungkin akan mengalami kesunyian batin luar biasa saat generasi negarawan sejaman telah meninggalkannya satu per satu. Tapi nampaknya kesunyian yang dialami Megawati semakin membawanya pada perenungan terdalam tentang pentingnya menegakan prinsip dan jiwa negarawan sejati.

Megawati menjadi pewaris nilai dan tanggungjawab dari generasi negarawan yang jujur apa dan apa adanya. Sesuatu yang seharusnya ditiru oleh para pemimpin nasional di generasi yang berada satu atau dua tingkat dibawahnya.

Tetapi kini ia berdiri sendiri ditengah kepungan generasi kekuasaan yang menunjukan tabiat hegemonik dan cenderung mengikuti hasrat demi memuluskan tujuan sempit.

Megawati menyaksikan bagaimana seluruh perangkat negara dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan dalam perhelatan demokrasi sebagaimana yang nyata terlihat dalam hajat Pilpres kemarin.

Ia menolak upaya receh semacam itu dengan sekuat tenaga, apapun taruhannya apapun konsekuensinya. Benar tidaknya suatu perjuangan tidak terletak pada keberhasilan atau kegagalan. Tapi kesungguhan niat untuk setia dan memperjuangkan nilai yang dianggap benar bagi bangsa. Sesuatu yang tentu saja patut untuk diapresiasi dan dilihat sebagai contoh bagi proyeksi kepemimpinan bangsa kedepan.

Kepergian, Gus Dur, Habibie, dan Hamzah Haz menurut saya sama sekali tidak akan melemahkan semangat serta tekad seorang Megawati Soekarnoputri. Sebaliknya, situasi tersebut justru semakin menebalkan prinsip dan konsistensi seorang Megawati untuk menjadi negarawan sejati sekaligus guru demokrasi terbaik bagi bangsa.

Sebagai pemerhati dari sikap hidup yang ditunjukan Megawati sejak dulu, tentu suatu kehormatan bila saya yang bukan siapa-siapa ini suatu hari dianugerahi kesempatan berjumpa dengan putri terbaik bangsa ini.

Tetapi yang terpenting ialah semoga sang negarawan terakhir bangsa ini dianugerahi kesehatan serta kekuatan untuk mencetak negarawan-negarawan baru bagi Indonesia kedepannya

JAKARTA, investor.id - Sekolah Demokrasi (SEKDEM) dan INDEF School of Political Economy (ISPE) menjadi momentum spesial dikarenakan kondisi demokrasi Indonesia yang tergerus seiring masa, dengan banyak pemimpin terpilih secara demokratis namun tidak menjalankan proses demokrasi. Ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kader pembaharuan yang dapat memajukan Indonesia menghadapi tantangan ke depan.

Hal ini disampaikan oleh  Wijayanto selaku Kepala Sekolah Demokrasi LP3ES dan Wakil Rektor Bidang Riset Universitas Diponegoro saat launching forum JUARA serta pembukaan Sekolah Demokrasi dan INDEF School of Political Economy yang diadakan oleh Universitas Diponegoro, Universitas Paramadina, KITLV Leiden, INDEF dan LP3ES dengan tema ‘Tantangan Ekonomi Politik Pemerintahan Baru: Menyambut Kabinet Prabowo – Gibran’ dilaksanakan secara hybrid di University of Amsterdam dengan peserta PPI Belanda dan melalui zoom dengan peserta aktivis, jurnalis, akademisi serta mahasiswa pada Jum’at (26/7/2024).

Dalam momen yang bersamaan, Wija juga memaparkan bahwa Indonesia saat ini dihantui permasalahan disinformasi yang sangat masif, mengubah pola pikir masyarakat luas terkait permasalahan Indonesia saat ini hingga menjadikan masyarakat terpolarisasi, untuk itu UNDIP termotivasi untuk menginisasi pembentukan forum jurnalistik dan akademisi dalam forum Juara, sebagai langkah menghadang derasnya arus disinformasi tersebut.

Wija melanjutkan bahwa kaderisasi pemimpin bangsa melalui sekolah demokrasi ini penting dan relevan untuk mendorong lahirnya para pemimpin yang membela demokrasi di tengah gelombang kemunduran demokrasi yang tidak hanya melanda Indonesia (democratic decline) namun juga melanda dunia (Larry Diamond). “Di mana salah satu faktor penyebab utamanya adalah adanya para pemimpin yang memunggungi demokrasi yang tidak komit pada aturan main demokratis yang melemahkan bahkan merusak institusi demokrasi,” ungkapnya dalam keterangan pers, Sabtu (27/7/2024).

Menurut Wija, untuk melahirkan para kader pemimpin muda yang mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya perubahan iklim, ancaman Krisis ekonomi, penyalahgunaan AI, cyber crime, dan perang yang masih berlangsung antara Ukraina dan Rusia dan di timur tengah yang semuanya bisa mengancam masa depan umat manusia jika tidak ditangani dengan baik.

“Sekolah demokrasi ini penting untuk mendorong lahirnya pemimpin muda yang hadir dengan gagasan baru dan praktik-praktik politik baru, yang muncul karena memahami betul amanat penderitaan rakyat, bukan dari pengapnya Rahim oligarki dan dinasti yang mempraktikkan nilai-nilai lama,” paparnya.

Hal yang sama juga dipaparkan Prof. Ward Berenschot selaku peneliti senior KITLV Leiden, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai medium dalam bertukar ide secara sehat demi kemajuan Indonesia. “Saya mengapresiasi pembentukan forum JUARA sebagai jembatan peneliti/akademisi dengan jurnalis untuk diskusi publik yang lebih kritis yang diharapkan dapat memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia” kata Ward.

Demokrasi di Indonesia

Prof. Didik J. Rachbini selaku Pendiri INDEF, Peneliti Senior LP3ES dan Rektor Universitas Paramadina yang menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi agar negara semakin aman. “Perjalanan demokrasi di Indonesia sudah tidak berjalan dengan baik yang mana telah banyak terjadi praktik ‘politik uang’. Sehingga peneliti harus menemukan inovasi dalam menanggulangi hal-hal ini, serta jurnalis juga harus jeli dalam meneliti hal-hal ini demi menjaga berjalannya demokrasi yang aman” tuturnya.

“Forum ini sangat penting dalam menyongsong pemerintahan baru karena memiliki cacat permanen dalam beberapa tahun ke depan yang dianggap mampu menimbulkan kerusakan. Pemerintahan ini berangkat dari polarisasi, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial yang luar biasa” kata Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pengurus LP3ES.

Ia berharap agar program-program ini mampu digagas dan dijalankan pada elemen bangsa yang lebih luas sehingga masyarakat dapat mengetahui masa depan bangsanya dan mampu membentuk masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya Prof. Suharnomo selaku Rektor Universitas Diponegoro secara resmi membuka forum JUARA dan berharap agar forum ini mampu menyuarakan permasalahan masyarakat luas dari kacamata akademis sehingga didengar ke publik. Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Jawa tengah, Universitas Diponegoro telah membantu dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara melaksanakan kegiatan lumbung padi.

“Demi meningkatkan efektivitas publikasi dalam menyuarakan permasalahan masyarakat luas, UNDIP ikut terlibat dalam mengadakan sekolah demokrasi dan ISPE dalam menghasilkan forum JUARA” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai bahwa tidak ada penurunan indeks demokrasi Indonesia yang signifikan mengingat tingkat kebebasan berpendapat di Tanah Air justru berjalan dengan baik.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa dari sisi pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 telah membuktikan bahwa demokrasi Indonesia sejauh ini berjalan baik.

"Ya demokrasi kita, pemilu, berjalan dengan baik,” ujarnya usai meresmikan turnamen sepak bola Piala Presiden Tahun 2024 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa selama ini pemerintah tidak menghambat kebebasan berpendapat. Bahkan, setiap orang bebas berorganisasi dan berserikat.

"Pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya enggak ada yang dihambat," ucapnya.

Kendati demikian, dia tak menampik bahwa siapa pun dapat melempar kritik dan saran setiap detiknya. Apalagi, kata Jokowi, tak sekali dua kali pemerintah selalu menampung segala bentuk makian hingga perundungan verbal (bully).

"Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar. Orang nge-bully presiden juga kita dengar. Kalau ngekritik hampir tiap detik, ada, pasti," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara nasional mencapai 79,51 poin pada 2023. Namun, apabila dilihat dari trennya, angka tersebut turun 0,9 poin dibandingkan dari sebelumnya 80,41 poin.

Secara tren, skor IDI cenderung meningkat selama sedekade terakhir. Selama periode tersebut, skor IDI mencapai angka tertinggi pada 2022, sedangkan terendah pada 2020 yang mencapai 73,66.

Dilihat dari indikatornya, aspek kesetaraan memiliki skor yang paling tinggi pada tahun lalu, yaitu sebesar 83,74 poin. Skor tersebut meningkat 3,46 persen poin dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 80,28 poin.

Sementara itu, aspek kebebasan dan aspek kapasitas lembaga demokrasi tercatat menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keduanya memiliki skor sebesar 77,48 poin dan 76,46 poin.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini bisa menyehatkan demokrasi jika tidak terjadi suap. Masyarakat diminta berani menolak semua pemberian calon kepala daerah.

“Masyarakat harus memahami proses demokrasi yang sehat. Hal itu bisa dimulai dari masyarakat menolak praktik suap yang dilakukan calon pemimpin daerahnya masing-masing,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024.

Alex menjelaskan praktik suap memengaruhi proses demokrasi selama kepala daerah memimpin. Sebab, integritas mereka dinilai KPK sudah rusak jika dari awal pencalonan sudah ada transaksi panas.
Suap untuk meningkatkan suara calon kepala daerah juga bisa menjadi alasan untuk korupsi jika sudah menjabat. Modal yang kemahalan akan sulit dikembalikan jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan.

“Proses pilkada jadi hulu terjadinya korupsi. Itu bisa dilihat dari biaya politik yang mahal, kemudian ada upaya melakukan suap pada masyarakat, sehingga timbul rasa untuk mengembalikan modal politik dari calon kepala daerah dengan tindakan korupsi,” ujar Alex.

Baca Juga:ASN Jabar Diingatkan Integritas Tanpa Politik Praktis

Partai politik juga diminta memastikan tidak ada suap menyuap dalam pencalonan jagoannya di pilkada. Menurut Alex, harus ada tes integritas sebelum para calon kepala daerah menawarkan diri menjadi pemimpin.

“Tapi seandainya partai politik melakukan fit and proper test lebih dulu untuk menghadirkan calon pemimpin berintegritas yang akan dipilih masyarakat, maka saya meyakini tidak akan fraud terjadi,” tutur Alex.





(AZF)

Jakarta: Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Arif Satria mengemukakan sistem politik Indonesia perlu dievaluasi secara total. Sehingga, cita-cita membangun peradaban bangsa dapat tercapai.

"Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Rektor IPB itu menilai pelaksanaan demokrasi Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif.
Menurut dia, sistem politik Indonesia semakin bias hanya untuk mereka yang berduit, karena demokrasi semakin mahal. Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik semakin menjauh dari high politics.

"Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang," ujar Arif.

Baca Juga: Wacana Presiden Dipilih MPR untuk Cegah Politik Uang, Pengamat: Konyol

Melihat kondisi tersebut, Arif khawatir terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis dan hanya berpihak kepada politikus dengan dukungan modal finansial besar.

"Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan," kata dia.

Arif mengatakan keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa yang seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Solusi atas keadaan itu adalah melakukan evaluasi total sistem politik agar Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri bangsa.

"Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia," kata dia.

(AZF)