TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, menyerahkan 35 Sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan satu Indikasi Geografis (IG) bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat, Selasa 23 Juli 2024.

Ke-35 KIK tersebut meliputi upacara adat, kesenian, hingga makanan tradisional, untuk 10 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pangandaran, Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, Sukabumi, Kabupaten dan Bogor serta Kota Banjar dan Kota Cimahi. Adapun IG berupa Kopi Robusta Java Sanggabuana dari Kabupaten Karawang.

Yasonna mengatakan bahwa KIK merupakan Kekayaan Intelektual yang dimiliki secara komunal, yang mencerminkan identitas budaya dan kearifan lokal sehingga perlu dilestarikan.

"Kekayaan Intelektual Komunal merupakan aset penting bagi masyarakat adat, yang mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, serta warisan nenek moyang yang perlu dilestarikan," ujar Yasonna usai penyerahan sertifikat KI di Kawasan Ekowisata Alam Santosa, Kabupaten Bandung.

Menurutnya, para Olot (pemimpin masyarakat adat) Jawa Barat memiliki peran esensial untuk melestarikan dan mencatatkan kekayaan intelektual di Kemenkumham. Pencatatan akan memberikan perlindungan hukum sehingga hasil karya dan budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain.

"Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal bukan hanya untuk tujuan pelestarian, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas kekayaan intelektual mereka. Jangan sampai diambil oleh negara lain," imbuh dia.

Ia menyebut pembangunan ekosistem kekayaan intelektual memiliki elemen utilisasi yaitu kebermanfaatan. Artinya, kekayaan intelektual dapat dikomersialisasi sehingga mendatangkan manfaat ekonomis bagi masyarakat.

"Selain pencatatan kekayaan intelektual, perlu elemen komersialisasi agar pemegang hak kekayaan intelektual akan mendapatkan keuntungan ekonomi," kata dia.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pembangunan ekosistem kekayaan intelektual. Indonesia baru saja menandatangani Traktat Internasional tentang Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Langkah ini akan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan sistem kekayaan intelektual.

Di samping itu, Kemenkumham telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis. Penetapan ini sebagai upaya melindungi produk-produk unggulan daerah dari penyalahgunaan atau pemalsuan, serta mempromosikan produk-produk unggulan daerah yang merupakan bagian dari identitas budaya dan alam.

Bisnis.com, MEDAN - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara Agus Fatoni diberi gelar adat ‘Sutan Raja Pangondian’ oleh Badan Pemangku Adat Padang Lawas.

Tak hanya itu, Pj Gubernur Sumut yang baru dilantik pada 24 Juni 2024 ini juga mendapat marga 'Hasibuan' dari masyarakat Padang Lawas.

Penyematan gelar adat dan penabalan nama (marga) tersebut terjadi saat kunjungan kerja pertama Fatoni ke Padang Lawas sebagai Pj Gubernur Sumut pada Selasa (16/7/2024).

Ketua Badan Pemangku Adat Padang Lawas Parlindungan Hasibuan mengatakan, pemberian gelar adat dan penabalan marga tersebut merupakan hasil musyawarah bersama raja-raja di Padang Lawas.

Parlindungan menjelaskan, gelar adat Sutan Raja Pangondian memiliki arti khusus. Pangondian berarti seorang pemimpin yang mengayomi, melindungi dan menjadi tempat bernaung masyarakat.

"Itu keputusan hasil musyawarah kami dengan Raja-Raja di Padang Lawas, dan merupakan harapan kami kepada Pak Pj Gubernur agar dia menjadi pengayom, tempat kami bernaung dan melindungi kami," kata Parlindungan Hasibuan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/7/2024).

Agus Fatoni menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Padang Lawas atas gelar adat dan marga yang disematkan kepadanya.

Dia mengartikan hal itu sebagai bentuk sambutan dan penerimaan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Sumatra Utara.

Pj Gubernur Sumut ini juga meminta masyarakat terus menjaga dan memelihara adat istiadat karena merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya.

"Ini merupakan sebuah kehormatan bagi Saya dan juga tanggung jawab yang besar, Saya akan terus berjuang untuk pembangunan Sumut dan kesejahteraan masyarakatnya," kata Fatoni.

Adapun prosesi pemberian gelar adat dan marga bagi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni berlangsung di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, Selasa (16/7/2024).

Pj Bupati Padang Lawas Ardan Noor Hasibuan turut mendampingi Agus Fatoni selama prosesi adat berlangsung. (K68)