TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara memastikan rakyat penerima program rumah gratis pemerintah bakal menerima sertifikat hak milik (SHM). Hal ini seiring program 3 juta rumah gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Rakyat bakal memiliki. Ini tidak disewakan dan tidak dijual. Gratis dan harus dikasih ke rakyat yang tepat,” kata Ara dalam acara groundbreaking pembangunan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten, Jumat, 1 Oktober 2024.

Adapun rencananya, ada 250 unit rumah tipe 36 yang dibangun dari groundbreaking rumah gratis di Desa Sukawali itu. Proyek rumah ini dibangun PT Agung Sedayu Group dibangun di atas lahan 2,5 hektare sumbangan PT Bumi Samboro Sukses. Targetnya, pembangunan selesai pada Oktober 2025.

Meski menjanjikan sertifikat kepemilikan rumah untuk rakyat penerima, Ara belum menetapkan mekanisme penyaluran maupun sasaran penerima. Namun dalam bayangannya saat ini, penyaluran rumah gratis bakal diprioritaskan untuk masyarakat yang belum punya rumah. Ia juga mengatakan ingin sasaran penerima yang heterogen. Mulai dari anggota TNI yang belum punya rumah, polisi pangkat rendah, ASN golongan bawah, guru, serta berbagai komponen masyarakat lainnya.

“Sambil dibangun, kami siapkan dengan baik,” ujar Ara. “Kalau dibilang perencanaan kurang, saya terima. Tapi kalau nunggu, harus sampai berapa bulan.”

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Presiden Prabowo dalam kampanye Pilpres 2014 lalu. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kemudian memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekrerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepala negara juga menunjuk Maruarar sebagai menteri yang diwakili politikus Fahri Hamzah.

Untuk merealisasikn program ini di tengah keterbatasn anggaran Kementerian PKP yang hanya Rp5 triliun untuk tahun depan, Ara mencoba mengambil cara lain. Selain menggandeng pihak swasta sebagaimana dalam proyek di Tangerang yang di-groundbreaking Jumat pagi tadi, Ara pernah menyatakan bakal mengupayakan lahan gratis, salah satunya melalui Bank Tanah. Ia juga mengaku mengklaim bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang lahan-lahan yang bisa digunakan kementeriannya untuk membangun rumah.

“Kami akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” ujar dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024. “Caranya, menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear agar pembangunannya berjalan lancar.”

BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifikasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

"Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya", ungkap Catur, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI sendiri telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia.

"Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan," ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang.

Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal. Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

"Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi - penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas," ungkap Petrus.

"Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami," sambungnya.

Manfaat lain juga dirasakan oleh pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asal Tangerang, Banten Vanessa (29). Nama Senda Tea diambil dari kata 'senda tawa' dan 'senda gurau' yang berarti tertawa dan bersenang-senang.

Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

"Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client level National Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023," pungkasnya.

Lihat Video: BRI Tingkatkan Layanan Chatbot dengan Generative AI

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Total para pengusaha nakal ini mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan perkebunan.

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Nusron sendiri mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah nantinya para pengusaha perkebunan sawit nakal ini akan mendapat kemudahan dalam mengajukan sertifikat HGU atau tidak.

"Itu sedang menjadi pembahasan di tol level, dan bapak Presiden sudah sangat consent dengan masalah ini, dan pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan mereka kepada negara. Nah setelah itu treatment-nya adalah apakah HGU-nya akan diperpanjang atau tidak di kami," tuturnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menerbitkan para pengusaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dalam seratus hari kepemimpinannya di Kementerian.

Nusron mengatakan hingga saat ini setidaknya ada 537 badan hukum atau badan usaha yang terdaftar perkebunan sawit yang belum punya sertifikat HGU. Namun selama ini bisa beroperasi atau mengolah lahan perkebunannya hanya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Menyelesaikan pendaftaran dan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU, untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan atau IUP kelapa sawit tapi belum punya HGU," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia menjelaskan kondisi ini terjadi karena adanya perubahan isi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang pada awalnya memperbolehkan para pengusaha perkebunan sawit ini untuk beroperasi hanya dengan IUP. Namun pada 2016 isi pasal ini kemudian sedikit diubah yang membuat para pengusaha tersebut juga harus memiliki sertifikat HGU untuk bisa beroperasi.

"Perlu kami sampaikan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan pasal 41 mengatakan bahwa yang boleh melakukan budi daya tanaman perkebunan adalah perusahaan yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak guna atas tanah," jelas Nusron.

"Pada tanggal 27 Oktober Tahun 2016 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa kalimat 'dan/atau'-nya dihapus menjadi 'dan', 'atau'-nya dihapus. Jadi sebelumnya yang boleh menanam kelapa sawit itu harus punya IUP atau punya HGU, sekarang dengan adanya keputusan MK itu adalah punya IUP dan juga punya HGU," terangnya lagi.

Para pengusaha yang sudah punya IUP sawit namun belum memiliki HGU inilah yang akan diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN, yang jika ditotal lahannya mencapai 2,5 hektare.

Hal ini menjadi penting mengingat ke-537 badan hukum ini masih beroperasi tanpa HGU meski perubahan aturan itu sudah diberlakukan delapan tahun yang lalu.

"Akibat keputusan itu ada 537 badan hukum dari tahun 2016 bulan Oktober sampai sekarang ini, sampai tahun 2024 ada yang menanam kelapa sawit punya izin IUP tapi tidak punya HGU. Nah ini yang mau kita tertibkan dalam 100 hari ini harus tuntas," terangnya.

"Kalau ditotal jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 2,5 juta hektar, ini yang APL, Area Penggunaan Lain, bukan di kawasan hutan, yang di kawasan lain lagi itu di ranah rezimnya Kementerian Kehutanan," papar Nusron lagi.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

Mengingat angka backlog perumahan saat ini masih berada di angka 9,9 juta.

Pria yang kerap disapa Ara ini menganalogikan, jika pada pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Maka, kata dia, lewat program 3 juta rumah ini Pemerintah Prabowo bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat.

"Kalau Pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Prabowo bagi-bagi rumah," kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Ara menilai saat ini masih banyak para anggora TNI/Polri, ASN, hingga tenaga pengajar alias guru yang masih belum memiliki hunian.

Harapannya, lewat program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

"Banyak TNI/Polri Bintara, guru-guru, atau ASN kita yang belum punya rumah," kata dia.

Pada kesempatan itu, menurutnya ada beberapa strategi yang dilakukan agar cost pembangunan rumah bisa ditekan.

Salah satu upayanya menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian.

Sehingga, developer tidak perlu pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian.

Selain itu, kata Ara, pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?" kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan aduan soal ganti rugi lahan jalan tol yang tidak dibayarkan. Dia didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan jalan tol di Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), perempuan itu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Meski sudah purnatugas sebagai Presiden, Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita dirinya merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Jokowi pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan aduan soal ganti rugi lahan jalan tol yang tidak dibayarkan. Dia didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan jalan tol di Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), perempuan itu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Meski sudah purnatugas sebagai Presiden, Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita dirinya merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Jokowi pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Peran guru sebagai pendidik profesional menuntut mereka untuk terus berkembang dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Guru memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik, yang tidak hanya terbatas pada aspek akademik tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, guru diharapkan dapat menumbuhkan potensi peserta didik secara optimal melalui proses pembelajaran yang efektif dan kreatif.

Selain menjadi fasilitator dalam pembelajaran, guru juga berfungsi sebagai teladan dan inspirasi bagi peserta didik. Guru yang profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki sertifikasi yang diakui sebagai bukti kompetensi mereka.

Dikutip dari kemendikbud.go.id, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Sertifikat pendidik ini menunjukkan komitmen guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran serta memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Guru sebagai tenaga profesional tidak hanya berfokus pada pengajaran materi pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik untuk mengembangkan kepribadian yang baik, sikap sosial, serta kemampuan berpikir kritis.

Mendidik adalah tugas utama seorang guru, yang mencakup pengembangan seluruh potensi peserta didik baik di ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Dalam proses ini, guru dituntut untuk mampu membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan, mendukung, dan memotivasi peserta didik agar merasa nyaman serta terdorong untuk terus belajar.

Selain mendidik, guru juga memiliki kewajiban untuk mengajar. Mengajar tidak hanya sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik sehingga terjadi pertukaran pengetahuan secara efektif.

Guru harus memahami berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk kemampuan menggunakan teknologi pendidikan yang relevan dengan era digital saat ini.

Guru juga berperan dalam menilai dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan, serta membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.

Jadi, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan. (Umi)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16 di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Namun demikian, Kemenperin menyatakan bahwa produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan, secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dengan catatan jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," tuturnya.

Febri menyebut pihaknya terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

Bank Indonesia (BI) membuka lowongan kerja (loker) jalur special hire (SH) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Periode pendaftaran dibuka mulai 20-25 Oktober 2024 secara online.

"Bank Indonesia membuka peluang emas bagi Anda melalui Rekrutmen Jalur Special Hire dan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kami mencari individu berpengalaman dan berkompeten yang siap berkontribusi untuk kemajuan Bank Indonesia," tulis BI dilansir dari situs resmi, Selasa (22/10/2024).

Melansir dari situs resmi BI membuka beberapa loker untuk kedua jalur tersebut. Misal di jalur special hire, BI membuka lowongan untuk posisi Pengawas Yunior Asesmen SP dan Surveilans PSP Besar, Pengawas Yunior Surveilans Market, Pengelola Portfolio Yunior, Analisis SI Yunior, dan Spesialis SI Yunior Network Cloud Engineer.

Untuk jalur PKWT, BI membuka beberapa posisi, seperti Analis Yunior Perizinan SP, Asisten Analis Pengembangan UMKM, KL, dan Syariah, Analisis Yunior Asesmen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market, Ekonom Yunior Fungsi Asesmen, hingga Analisis Yunior Hubungan Internasional.

Bagi yang berminat mendaftar, perlu mengetahui syarat dan kualifikasi agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI. Berikut kualifikasi dan syaratnya:

Kualifikasi

- Warga Negara Indonesia
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Bersedia patuh pada ketentuan rekrutmen Bank Indonesia

Syarat

- Diutamakan aktif berorganisasi
- Memiliki sertifikat keahlian yang dapat mendukung posisi yang dituju
- Tidak sedang menjalani ikatan dinas/bersedia melepas ikatan dinas dengan institusi lain apabila diterima pada posisi yang dituju

Hi!Sekadau - Dirgatara Karisma Yoma Putra, Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sekadau memberikan sosialisasi layanan sertifikat elektronik di Desa Belitang II, Kecamatan Belitang, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dirgantara Karisma Yoma Putra menyampaikan pentingnya implementasi sertifikat elektronik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan beberapa keunggulan transformasi digital dalam layanan pertanahan. "Keunggulan tersebut, di antaranya memperkuat keamanan arsip pertanahan agar tidak mudah hilang, tidak mudah rusak, dan dapat di-backup," ucapnya.

Ia mengatakan, dengan adanya sertifikat elektronik, proses pendaftaran tanah akan menjadi lebih cepat dan efisien. Sehingga, dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini sering dihadapi, seperti birokrasi yang berbelit-belit dan waktu pelayanan yang lama.

Sebanyak dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap. Berdasarkan keterangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), total kerugian dari dua kasus tersebut mencapai Rp 7,9 miliar.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kasus pertama merupakan pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan mafia bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang nilai kerugiannya mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar,

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi: