Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia masih punya pekerjaan rumah (PR) besar, khususnya di sektor ketenagakerjaan, untuk mencapai cita-cita jadi negara maju.

Teten mengatakan, saat ini tercatat sebanyak 97% orang Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu, dari jumlah tersebut sebanyak 96% di antaranya di sektor mikro.

Adapun mikro ini merupakan sektor informal yang tidak produktif dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berkaca dari banyaknya masyarakat RI yang bekerja di sektor tersebut, menurutnya perlu dilakukan perbaikan.

"Jadi kalau kita tidak bisa mengubah, menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita gagal menjadi negara maju," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN. disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Ditambah lagi, menurutnya Indonesia juga punya waktu terbatas untuk melakukan pembenahan dan mengejar cita-cita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Teten pun mengacu pada perkembangan China. Menurutnya, China membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Sedangkan Indonesia telah menghabiskan Waktu 30 tahunnya dan masih terjebak di negara berpenghasilan menengah.

"Jadi kita tinggal punya 10 tahun lagi kalau kita ambil benchmark China. Nah 10 tahun ini kalau menurut saya, kita kalau tidak punya perencanaan yang baik dan eksekusi yang baik, kita gagal menurut saya," ujarnya.

Di samping itu, UMKM juga masih punya tantangan besar dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan baru 20-21% UMKM Indonesia yang bisa mengakses pembiayaan perbankan (Bankable). Angka ini jauh dari Korea Selatan yang sudah mencapai 80%.

"Kalau kita pelajari (bisnis) hanya untuk survival, mereka bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau untuk ada eskalasi bisnis segala macam itu agenda besar. Nah di banyak negara termasuk China untuk meningkatkan daya saing produk UMKM memang perlu intervensi teknologi selain digitalisasi," kata dia.

"China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil dengan mereka bagi dalam 200 klaster. Dan negara keluar untuk membangunkan itu, meningkatkan bagaimana mengubah UMKM yang informal menjadi unggul," sambungnya.

Sejak tahun 2008, Teten mengatakan, deindustrialisasi RI terus berlanjut. Share industry hanya tinggal 18% sehingga UMKM menjadi bagian besarnya dari perekonomian negara.

Berkaca pada kondisi tersebut, menurut Teten Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan UMKM apabila mau mencapai posisi sebagai negara maju.

"Kita nggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi hanya sebagai ekonomi subsisten tapi harus menjadi bagian desain kita bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri," kata Teten.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan pengurusan izin edar untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak dipungut biaya alias gratis. Hal ini disampaikan BPOM saat mengadakan pertemuan bersama Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemberian insentif sebagai salah satu menghadapi kendala percepatan izin edar bagi pelaku UMKM.

"Ya bahkan ada yang sudah free. Kita berikan intensif. Tentu dalam konteks, kan ini dia membayar itu kan sebetulnya masuk ke negara juga. Tapi, ada peraturan kita yang bisa memperbolehkan untuk mereka. Ya tergantung kita harus tepat sasaran," kata Taruna saat ditemui usai pertemuan tersebut di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Pada saat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina menjelaskan ada beberapa insentif atau pendampingan yang diberikan oleh BPOM kepada industri, khususnya bagi pelaku UMKM.

Pertama, pihaknya menyediakan unit pelaksana teknis (UPT) di setiap kota untuk mempermudah UMKM proses izin edar. Sayangnya, saat ini baru ada 76 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kemudian yang kedua, tadi sudah kami jelaskan, ada jemput bola untuk daerah-daerah yang memerlukan pelayanan langsung. Jadi, kami ada tim yang bisa bergerak ke wilayah-wilayah di mana UMKM ini sudah teridentifikasi. Ada yang memerlukan pelayanan langsung dan akan dilayani di tempat. Itu biasanya cukup efektif, jadi dari hasil kegiatan tersebut banyak izin edar yang bisa dihasilkan," kata Elin.

Dia menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan UMKM untuk meminta data-data pelaku UMKM yang memerlukan bantuan.

Terkait biaya, Elin menjelaskan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) pihaknya sudah memberikan insentif sebesar 50%. Ke depan, pihaknya akan mengusulkan biaya 0% alias gratis bagi pelaku UMK.

"Ini untuk UMK ini ada pengurangan biaya 50%. Saat ini 50% dan ke depan di revisi PP-nya kami sudah mengusulkan 0% untuk UMK. Jadi, pada prinsipnya kita selalu mengupayakan pelayanan untuk UMK. Ada desk khusus di kantor juga untuk UMK. Jadi, apabila ada UMK datang untuk membutuhkan konsultasi ataupun layanan langsung itu ada petugas khususnya," terangnya.

Sebelumnya, Menkop UKM menyebut pembiayaan untuk izin edar menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM. Dia bilang saat ini biaya izin edar buat UMKM sebesar Rp 1,7 juta.

"Tapi juga memang ada masalah-masalah soal literasi. Jadi kita harus dampingi, termasuk juga ada masalah biaya itu perlu Rp 1,7 juta untuk mengurus ini. Bagi UMKM kan ini besar. Kita lagi cari-cari solusi sampai teknis," kata Teten di kesempatan yang sama.

JAKARTA, investor.id – BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan terlibat aktif dalam pengembangan usaha mikro kecil (UMK) di sekitar wilayah operasional. Sebanyak 9.818 telah dibina dan didorong naik kelas.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), MIND ID bersama Anggota Holding terus melakukan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan kepada UMK untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menekankan bahwa Grup MIND ID menyadari keberadaan UMK memiliki sumbangsih besar dalam perekonomian khususnya produk domestik bruto (PDB) nasional dan penyerapan tenaga kerja.

"Melalui serangkaian program dan inisiatif, kami terus memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMK di sekitar wilayah operasional pada Semester II 2024. Mulai dengan memberikan bantuan modal, pelatihan hingga bantuan pemasaran kepada pelaku UMK yang menjadi mitra binaan kami," kata Heri Yusuf.

Sepanjang tahun lalu, program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan ini berhasil membina 9.818 UMK binaan aktif. Grup MIND ID juga berhasil mendampingi 1.076 UMK binaan baru dan mendorong 293 UMK binaan naik.

Heri menyampaikan, berbagai program TJSL Grup MIND ID dalam bidang pengembangan di antaranya dilakukan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dengan program inkubator usaha masyarakat, bantuan sarana prasarana penunjang kegiatan usaha sebanyak 40 paket serta infrastruktur di empat desa wilayah operasi.

ANTAM juga memiliki program sertifikasi halal bagi 20 UMK, pelaksanaan workshop dan pendampingan kewirausahaan di lima lokasi sekitar kawasan operasional perusahaan.

Selanjutnya, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memiliki sejumlah program berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Antara lain capacity building dalam program SIBA manufaktur, program pembenihan dan budidaya ikan gabus PTBA, dan program SIBA Batik dengan 3 merek dagang telah terdaftar di Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

PTBA turut meningkatkan pendapatan bagi 20 orang eks pekerja pertambangan ilegal (PETI) dan penambahan jumlah anggota di kelompok Pembenihan dan Budidaya Ikan Gabus.

PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) memiliki program bantuan alat usaha maupun pendampingan kepada 100 UKM di 10 kabupaten/kota dan pengembangan pariwisata di Desa Meat Kabupaten Toba.

Selanjutnya, PT Timah Tbk (TIMAH) memiliki dua program pendampingan UMK yaitu pelatihan mindset bisnis dan pelatihan legalitas usaha. Program ini ditujukan agar pelaku usaha skala kecil menengah memahami berbagai kiat bisnis naik kelas termasuk dalam mengurus legalitas usahanya.

"MIND ID berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat lewat berbagai program pendampingan kepada UMK sehingga berdampak pada perputaran ekonomi di sekitar operasional perusahaan,” tuturnya.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan investasi sebesar Rp127 triliun telah terserap oleh usaha mikro dan kecil atau UMK pada paruh pertama 2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan, dari total nilai investasi tersebut, sebanyak 2.411.350 atau 2,41 juta proyek masuk ke UMK dengan tenaga kerja yang terserap mencapai 4,69 juta orang.

“Untuk UMK, dari Januari-Juni 2024 itu total yg masuk 2,4 juta proyek senilai Rp127 triliun, lapangan pekerjaannya 4,6 juta,” kata Bahlil dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II/2024 di Kantor Kementerian Investasi, Senin (29/7/2024).

Secara terperinci, Bahlil mengungkapkan bahwa usaha kecil paling banyak menyerap tenaga kerja mencapai 3,91 juta orang, sedangkan usaha mikro sebanyak 778.110 orang.

Adapun, jika diperinci, dari total Rp127 triliun, sebanyak Rp72,2 triliun masuk ke usaha mikro dengan total proyek mencapai 2,20 juta. Sementara itu, Rp54,8 triliun masuk ke usaha kecil dengan total proyek mencapai 204.418 proyek.

Menurut lokasinya, realisasi investasi terbesar terjadi di Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai Rp22,1 triliun dengan total proyek sebanyak 492.889 proyek.

Selain Jawa Barat, investasi terbesar terjadi di DKI Jakarta senilai Rp18,9 triliun, diikuti Jawa Timur Rp14,2 triliun, Jawa Tengah Rp9,6 triliun, dan Banten mencapai Rp8,9 triliun di semester I/2024.

Berdasarkan sektornya, Bahlil mengungkapkan bahwa nilai investasi paling banyak masuk ke sektor perdagangan dan reparasi yakni mencapai Rp46,5 triliun dengan total proyek 994.149 proyek.

Diikuti sektor jasa lainnya Rp24,8 triliun dengan total proyek 234.552 proyek, hotel dan restoran Rp13 triliun, konstruksi Rp11,9 triliun, dan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan mencapai Rp7 triliun dengan total proyek sebanyak 106.302 proyek.

Adapun hal ini sejalan dengan peraturan Kementerian Investasi. Bahlil menyebut bahwa setiap pengusaha maupun investor yang masuk ke Indonesia wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah atau UMK.

Melihat pencapaian positif tersebut, Bahlil menilai bahwa kolaborasi dengan UMK perlu terus dilakukan kedepannya. Misalnya, dengan menambah modal melalui kerja sama dengan perbankan.

“Ini sebagai instrumen yang paling bagus untuk penciptaan lapangan pekerjaan sekalipun upahnya masih UMR,” ujarnya.