JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Raffi Ahmad kabarnya juga akan menggunakan mobil dinasMaung. Figur publik tersebut sekarang sudah resmi menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Raffi mengatakan, dirinya siap mengikuti arahan Presiden RIPrabowo Subianto. Jika diharuskan menggunakan Maung, maka dia akan mengikuti arahan tersebut. Meskipun, dia sendiri belum tahu kapan mobil dinas itu akan dibagikan.

"Belum tahu, kita kan masih menunggu saja. Kita kalau atas arahan dan perintah, kita siap dan harus support merek Indonesia, produk Indonesia," ujar Raffi, kepada Kompas.com, saat ditemui di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024, Rabu (30/10/2024).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto sudah mengkonfirmasi bahwa Maung buatan PT Pindad (Persero) akan menjadi mobil dinas menteri dan pejabat Eselon I Kabinet Merah Putih.

"Semuanya (menteri), eselon I bahkan (juga diwajibkan memakai Maung)," ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Putranto menambahkan, pemerintah sudah memesan 10.000 unit Maung ke PT Pindad. Targetnya, sebanyak 50 persen harus sudah bisa digunakan dalam 100 hari.

"Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujarnya.

Maung menjadi sorotan setelah model MV3 Garuda Limousine digunakan oleh Prabowo saat berangkat dari kediamannya menuju DPR/MPR RI untuk pelantikan menjadi Presiden RI 2024-2029. Saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Joko Widodo, Prabowo juga sering kali terlihat menggunakan Maung dalam beberapa kesempatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang dan pengusaha Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Seperti yang diketahui, Raffi telah menjadi pendukung Presiden Prabowo sejak masa kampanye berlangsung.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi.

Raffi Ahmad Wajib Setor LHKPN

Selayaknya pejabat negara lainnya, Raffi Ahmad kini memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dilansir dari laman resmi elhkpn, LHKPN bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya. Sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses di situs resmi KPK.

Kekayaan yang dihitung bukan hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga kewajiban dan hak finansial lain yang dimiliki. Aset-aset tersebut bisa atas nama pribadi pejabat, pasangan, atau anak tanggungan. Harta yang dilaporkan mencakup yang diperoleh sebelum dan selama masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, terdapat beberapa momen khusus di mana pejabat negara wajib melaporkan hartanya. Petama saat ia pertama kali menjabat. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatannya atau pensiun. Lalu jika ia diangkat kembali setelah masa jabatannya. Terakhir adalah selama masih menjabat.

Dalam pelaporannya, pejabat negara wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat berharga, polis asuransi, atau rekening bank. Semua dokumen ini bisa dikirim melalui platform e-LHKPN secara daring atau lewat pos.

Setelah diterima oleh KPK, data LHKPN akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dengan profil pejabat yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter kondang dan pengusaha Raffi Ahmad dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024. Seperti yang diketahui, Raffi telah menjadi pendukung Presiden Prabowo sejak masa kampanye berlangsung.

"Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar dan saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," kata Raffi.

Raffi Ahmad Wajib Setor LHKPN

Selayaknya pejabat negara lainnya, Raffi Ahmad kini memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ini wajib dilakukan setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dilansir dari laman resmi elhkpn, LHKPN bukan hanya mencakup harta pribadi pejabat, melainkan juga harta keluarga, termasuk pasangan suami atau istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya. Sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses di situs resmi KPK.

Kekayaan yang dihitung bukan hanya berupa aset bergerak dan tidak bergerak, tetapi juga kewajiban dan hak finansial lain yang dimiliki. Aset-aset tersebut bisa atas nama pribadi pejabat, pasangan, atau anak tanggungan. Harta yang dilaporkan mencakup yang diperoleh sebelum dan selama masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, terdapat beberapa momen khusus di mana pejabat negara wajib melaporkan hartanya. Petama saat ia pertama kali menjabat. Kemudian setelah berakhirnya masa jabatannya atau pensiun. Lalu jika ia diangkat kembali setelah masa jabatannya. Terakhir adalah selama masih menjabat.

Dalam pelaporannya, pejabat negara wajib melampirkan berbagai dokumen pendukung, seperti surat berharga, polis asuransi, atau rekening bank. Semua dokumen ini bisa dikirim melalui platform e-LHKPN secara daring atau lewat pos.

Setelah diterima oleh KPK, data LHKPN akan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi dengan profil pejabat yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh orang utusan khusus presiden untuk membantu tugas-tugasnya. Nama-nama yang ia tunjuk sebagai utusan khusus termasuk pebisnis dan selebritas Raffi Ahmad hingga politikus Zita Anjani, putri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ada pula pengusaha Setiawan Ichlas, atau yang akrab disapa Iwan Bomba.

Pelantikan para utusan dan staf khusus dilakukan menurut Keputusan Presiden (Keppres) 73/M Tahun 2024. Berdasarkan aturan tersebut, Prabowo resmi melantik nama-nama sebagai berikut:

1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas: Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman: Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Farid Ahmad: Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana: Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Prof. Mari Elka Pangestu: Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

8. Yovie Widianto: Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif

Adapun tugas dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Menurut beleid itu, para utusan khusus akan diberikan hak keuangan dan fasilitas setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.

Dari ketujuh utusan di atas, Prabowo mendapuk pengusaha Setiawan Ichlas alias Iwan Bomba untuk membantunya dalam urusan ekonomi dan perbankan. Namanya pernah terseret dalam sengketa kredit macet hingga dugaan tindak pidana penggelapan oleh istri eks menteri. Ia juga masuk dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Siapakah sosok Iwan Bomba dan apa kredensialnya?

Pengusaha Batu Bara asal Palembang

Setiawan Ichlas adalah seorang pengusaha batu bara Indonesia asal Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan pemilik Bomba Grup, sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversifikasi yang membawahi entitas bisnis di berbagai bidang usaha.

Menyitir dari situs web perusahaan, Bomba Grup memulai bisnis pada sektor perdagangan sejak 2000, dan sejak 2022 terus berkembang pada sektor perkebunan, pertambangan, properti, energi serta kontraktor dan logistik. Bisnis pertambangan batu bara yang dijalankan Bomba Grup terletak di provinsi Sumatera Selatan.

Iwan Bomba juga memiliki usaha di bidang agribisnis yaitu PT Golden Blossom Sumatra (GBS), anak perusahaan Bomba Grup. Fokus bisnisnya meliputi pembibitan, penanaman, dan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) dari kelapa sawit, menghasilkan utamanya CPO dan Kernel.

Perusahaan itu didirikan oleh PT Gozco Plantations (GZCO) pada 2006 dan diakuisisi oleh PT Mitra Lintas Persada (MLP) pada Agustus 2019. Saat itu, dua anak perusahaan GZCO yakni PT Suryabumi Agrolanggeng dan PT Golden Zaga Indonesia menjual 100 persen sahamnya di PT Golden Blossom Sumatra seharga Rp 350 miliar. Saham GBS dibeli oleh PT Mitra Lintas Persada dan Setiawan Ichlas, dan pembeliannya ditandatangani pada 31 Juli 2019.

Melansir dari Antara, Iwan Bomba menjalankan usaha batu bara dengan total cadangan mencapai 283 juta ton, bermitra dengan perusahaan multinasional mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 1 dan merintis pabrik biodiesel B100.

Ia juga mengeksplorasi potensi logistik dan infrastruktur meliputi pengelolaan pelabuhan, jala, serta jalur kereta api transportasi batu bara. Bisnis properti Bomba Group di bawah PT Dakara Makmur berfokus pada investasi tanah dan bangunan di pusat bisnis Jakarta.

Iwan Bomba bahkan berbisnis di bidang olahraga, tepatnya sepak bola. Ia memiliki saham terbesar di klub bola Sumatera Selatan, Sriwijaya FC.

Nama Iwan Bomba di Balik Sejumlah Kasus

Nama Iwan Bomba pernah terseret dalam beberapa kasus, mulai dari sengketa kredit macet perusahaan batu bara hingga dugaan tindak pidana penggelapan oleh seorang istri mantan menteri.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo pada 6 Agustus 2022, Bomba Grup milik Iwan diduga berupaya mengambil alih perusahaan batu bara PT Titan Infra Energy yang saat itu terjebak sengketa kredit macet dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Mulanya, Titan sempat tidak menyetor sebagian pendapatan usaha ke rekening pengumpul atau debt service account (DSA) sesuai dengan perjanjian kredit. Tiga pemberi kredit sindikasi dalam utang-piutang itu adalah CIMB Niaga, Credit Suisse, dan Bank Mandiri. Macetnya pembayaran utang senilai US$ 450 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun saat itu.

Bank Mandiri lantas menuding pemilik Titan batal menjual perusahaan. Padahal, penjualan Titan menjadi bagian dari program restrukturisasi kredit macet. Bank Mandiri mengatakan batalnya proposal restrukturisasi merupakan bukti ketidakseriusan Titan menyelesaikan kewajiban kepada kreditur sindikasi.

Di sisi lain, pengacara Titan yaitu Haposan Hutagalung mengatakan kepada Tempo bahwa ada dugaan restrukturisasi utang diarahkan ke upaya akuisisi oleh pengusaha lain. Pengusaha itu tidak lain dari Iwan Bomba, pemilik Bomba Grup. Iwan saat itu juga disebut-sebut sebagai pemegang saham PT Minna Padi yang hendak mengakuisisi Bank Muamalat pada 2017.

Seorang sumber Tempo, pengusaha asal Palembang, menyatakan Iwan memang sedang berusaha mengambil alih kredit sebuah perusahaan di bank pelat merah. Pengusaha lain membisikkan bahwa Iwan akan mengambil alih jalan tambang atau hauling road sepanjang 116 km yang menjadi satu-satunya jalur untuk mengangkut batu bara dari Sumatera Selatan.

Hauling road itu tak lain merupakan aset dari Titan, yang melalui PT Servo Lintas Raya membeli jalan itu dari Adaro Energy senilai US$ 25 juta pada 2014.

Sejumlah dokumen yang diperoleh Tempo menunjukkan Bomba Grup berupaya menjadi pemegang saham Titan sejak 2020, saat pembayaran cicilannya mulai seret akibat pandemi Covid-19.

Pada 2022, sejumlah media juga memberitakan nama Iwan Bomba terseret dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan oleh Hanifah Husein, istri dari mendiang Ferry Mursyidan Baldan, eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hanifah saat itu dinyatakan sebagai tersangka kasus penggelapan saham PT Batubara Lahat. Kuasa hukum Hanifah menuding Iwan Bomba sebagai sosok di balik kriminalisasi kliennya, sebagai bagian dari upaya Bomba Grup mengambil alih lahan tambang.

Khairul Anam berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melantik para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mereka yang dilantik antara lain selebriti Raffi Ahmad dan KH Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kemudian ada juga Luhut Binsar Pandjaitan dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus.

Raffi Ahmad dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sedangkan Gus Miftah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Kemudian Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Kemudian ada juga Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden inj akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Gaji Setingkat Menteri

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan, serta Utusan Khusus seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah, akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan hingga Raffi Ahmad dan Gus Miftah ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh sebagai Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Di antara para tokoh yang dilantik, ada sejumlah nama yang menjadi penasihat khusus dan utusan khusus Presiden untuk bidang-bidang ekonomi.

Dilansir siaran YouTube Kompas TV pada Selasa, pelantikan Penasihat Khusus Presiden berdasarkan kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140 P tahun 2024 Tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.

Dari Keppres diketahui ada dua Penasihat Khusus Presiden yang membidangi ekonomi.

Keduanya yakni Bambang Brodjonegoro yang dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional dan Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Kemudian, untuk pelantikan Utusan Khusus Presiden berdasarkan Keppres Nomor 76 M Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden.

Dari Keppres itu, diketahui ada lima Utusan Khusus Presiden yang membidangi ekonomi.

Berikut rinciannya:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

4. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

5. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Mereka yakni Muliaman Darmansyah sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Kaharudin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keppres Nomor 142 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Presiden Prabowo Subianto melantik artis Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pelantikan Raffi dan sejumlah utusan khusus presiden ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029.

"Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Keppres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).

Sebagai utusan khusus presiden, Raffi akan menerima gaji, tunjangan serta sejumlah fasilitas yang besarannya bisa setingkat menteri.

Aturan soal gaji dan fasilitas bagi utusan khusus presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," bunyi Pasal 22 Bab II tentang Utusan Khusus Presiden.

Meski begitu, Raffi Ahmad dan para utusan khusus lainnya tidak menerima uang pensiun usai purnatugas. Ketentuan ini diatur Pasal 8 Perpres tersebut.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," bunyi ketetapan itu.

Lantas, berapa gaji Raffi Ahmad dan utusan khusus presiden lainnya yang disebut sebesar menteri?

Nah, besaran gaji menteri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 2 PP itu menyebut menteri mendapatkan gaji pokok Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, besaran tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 ayat (2e) Keppres itu menyebut menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulan.

Dengan demikian, gaji pokok dan tunjangan yang diterima Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden adalah Rp18.648.000 per bulan.

Namun, pendapatan Rp18 juta tersebut belum menghitung sejumlah fasilitas lain. Raffi Ahmad juga bakal menerima tunjangan anak/istri, pensiun hingga dana operasional.

Selanjutnya, suami Nagita Slavina itu juag berhak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas sekaligus biaya pemeliharaannya.

Beragam fasilitas itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presenter dan aktor Raffi Ahmad buka suara mengenai gelar kontroversialnya yang dibacakan saat ia dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Diketahui saat acara pelantikan pagi tadi, nama Raffi Ahmad dibacakan lengkap dengan gelar Honoris Causa (HC) yang belum lama ini menjadi perhatian publik lantaran diberikan oleh IUPM, universitas yang tidak terdaftar dalam PDDikti.

"Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih," kata Raffi usai pelantikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Adapun usai dilantik, Raffi mengaku mengaku siap bertugas menjadi utusan khusus.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo-Gibran karena memberikan kepercayaan penuh kepadanya.

Utusan khusus, kata Raffi, bertugas untuk melakukan sinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan membantu penetrasi arahan Prabowo kepada masyarakat.

"Untuk kebersamaan kita, rakyat Indonesia, agar terjadi lebih baik, lebih cepat, dan tepat sasaran," ucap Raffi.

Raffi menyebut akan mengajak para pekerja seni untuk berkolaborasi. Ia pun menjamin karir dan kepentingannya di dunia seni tidak bersinggungan negatif dengan pemerintahan.

"Mungkin nanti itu pasti akan kita diskusikan juga, tapi memang kalau memang saya sudah di sini, sudah dilantik, apapun, yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara, negara dan bangsa," jelas Raffi.

Terkait di mana lokasi kantor utusan khusus usai dilantik, Raffi menunggu arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Mungkin nanti dari Pak Mensesneg atau Pak Seskab mungkin saya juga, kami masih menunggu," sebutnya

Sebelumnya diberitakan, Prabowo melantik sejumlah penasihat khusus, utusan khusus, hingga staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Hal ini berdasarkan sejumlah Keputusan Presiden. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.

Lalu Keppres 76/M Tahun 2024 tentang pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI Tahun 2024-2029, dan Keppres Nomor 75/M Tahun 2024 tentang Staf Khusus Presiden.

Jakarta: Artis Raffi Ahmad telah resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Raffi Ahmad bersama para penasihat, staf, dan utusan khusus lainnya, melakukan sumpah jabatan dengan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Setelah resmi dilantik, Raffi Ahmad melakukan pidato singkat di depan para awak media. Ia mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dengan menunjuknya sebagai utusan khusus presiden.
"Pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," ujar Raffi Ahmad.

baca juga: Bukan di Kabinet, Raffi Ahmad Punya Peran Beda di Pemerintahan Prabowo

Menurutnya, jabatan baru ini merupakan kesempatan baginya untuk mengabdi kepada negara.

"Alhamdulillah ini menjadi dimana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta," ucap Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu berharap bisa bekerja dengan maksimal ke depannya.

"Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu meringankan dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto agar bisa terpenetrasi dengan baik," lanjut Raffi Ahmad.

Ia juga meminta restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar bisa amanah dengan jabatan barunya.

"Untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya agar saya bisa mengembalikan amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara," pungkas Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad datang ditemani dengan sang istri, Nagita Slavina, dan juga ibu kandungnya, Amy Qanita, serta ibu mertuanya, Rieta Amilia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor Raffi Ahmad mengumumkan rencananya untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

"Iya, nanti kita akan melaporkan juga LHKPN-nya," kata Raffi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.

Usai dilantik, Raffi menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Raffi merasa bersyukur karena diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri kepada negara dalam bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni.

"Saya siap bertugas untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," tuturnya.

"Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto agar bisa terpenetrasi dengan baik," imbuhnya.

Terkait program yang akan dijalankan, Raffi berencana untuk berdiskusi lebih lanjut dengan berbagai pihak agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar.

Ia juga menunggu instruksi dari Prabowo Subianto mengenai program-program yang perlu disinkronisasikan.

"Saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik sejumlah penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara pada hari ini.

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan beberapa Keputusan Presiden, termasuk Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden, Keppres 76/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI Tahun 2024-2029, serta Keppres Nomor 75/M Tahun 2024 tentang Staf Khusus Presiden.