Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) bakal melakukan pembenahan internal usai eks petingginya, Zarof Ricar diduga menjadi makelar kasus sejak 2012-2022, salah satunya terkait vonis untuk Ronald Tannur.

Juru Bicara MA Yanto mengatakan pihaknya bakal menggelar pembinaan intensif kepada hakim-hakim di bawah naungan MA.

"Ke depan tentu akan intensif akan selalu rutin melakukan pembinaan kepada hakim agar tidak lagi terjadi hal yang terjadi harus kemudian," ujarnya di Gedung MA, Senin (28/10/2024).

Selanjutnya, Yanto jyga menuturkan MA bakal membina seluruh pimpinan pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara (PTUN), pengadilan agama hingga pengadilan militer.

Pengarahan dan pembinaan itu, kata dia, nantinya bakal dilaksanakan langsung oleh sejumlah pimpinan dari MA.

"Rencananya pimpinan MA akan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh pimpinan pengadilan tinggi, tadi sudah dimulai dengan melakukan pembinaan dan pengarahan kepada ketua pengadilan tinggi agama se-Indonesia," tambahnya.

Adapun, Yanto menegaskan bahwa dirinya tidak akan pandang bulu untuk memberantas oknum-oknum hakim yang berperilaku menyimpang.

"Tentunya MA berkomitmen tidak akan melindungi anggota yang tidak benar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) angkat bicara soal putusan kasasi Ronald Tannur di kasus penganiayaan mantan kekasihnya hingga tewas terlalu ringan.

Juru Bicara MA Yanto mengatakan bahwa vonis Ronald Tannur itu merupakan kewenangan dari hakim. Dalam hal ini, lanjutnya, hakim kasasi menilai Tannur melanggar Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 itu mengatur tentang penganiayaan. Apabila penganiayaan itu dilakukan hingga tewas, maka sesuai Pasal 351 KUHP ayat (3) ancaman hukumannya paling lama mencapai 7 tahun.

"Jadi kan yang KUHP itu 351 itu kan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. itu ancaman pidananya paling tinggi adalah 7 tahun. Nah, terhadap pemidanaan itu menjadi hak daripada majelis hakim yang menangani," ujarnya di MA, Senin (28/10/2024).

Dengan demikian, Yanto menekankan bahwa vonis atas perbuatan Roland Tannur tersebut murni dari hasil kewenangan dan penilaian hakim. Menurutnya, MA sebagai lembaga yang menaunginya tidak dapat mencampuri dalam putusan itu.

"Lembaga tidak bisa mendikte [hakim]. Karena hakim adalah mandiri dan independen, maka sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim," pungkasan.

Sebagai informasi, salah satu pihak yang kecewa atas vonis Ronald Tannur di tingkat kasasi itu adalah Kajati Jawa Timur Mia Amiati.

Dia mengaku kecewa atas putusan kasasi 5 tahun kepada Ronald Tannur lantaran dinilai pihaknya masih terlalu ringan.

Meskipun begitu, dengan adanya putusan kasasi tersebut telah menyatakan bahwa Ronald Tannur terbukti salah dalan tewasnya Dini Sera (29).

"Jadi, artinya bahwa di sini terdakwa benar-benar terbukti bersalah, meskipun dari kami kecewa, boleh kecewa, tapi kami sudah bisa berbesar hati karena Ronald terbukti bersalah. Pertama [Ronald Tanur] itu terbukti bersalah," ujar Mia.

Bisnis.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengupayakan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) agar terpidana kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tannur mendapat hukuman yang setimpal.
Kepala Kejati (Kajati) Jatim Mia Amiati mengungkapkan kekecewaannya atas vonis lima tahun pidana penjara terhadap anak mantan anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) tersebut.
"Tentu kecewa dengan vonis kasasi Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman pidana selama lima tahun penjara," katanya kepada wartawan di sela kegiatan eksekusi Ronald Tannur menjalankan putusan Mahkamah Agung di Surabaya, Minggu (27/10/2024) malam.
Vonis tersebut jauh dari tuntutan 12 tahun penjara sebagaimana disampaikan jaksa penuntut umum saat persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya.
Kajati Mia menjelaskan saat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga pertama Pasal 359 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Tuntutan yang dibuktikan di Pengadilan Negeri Surabaya adalah dakwaan alternatif kesatu Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara 12 tahun namun Majelis Hakim memutus bebas Ronald Tannur.
Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan upaya hukum kasasi namun Mahkamah Agung memutus Ronald Tannur terbukti dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara lima tahun.
Bagi Mia, yang terpenting saat ini Ronald Tannur dihukum dulu atas perbuatan pidananya.
Menyusul terbongkarnya dugaan gratifikasi terhadap Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya hingga Mahkamah Agung, Kajati Mia menyatakan akan mengupayakan bukti-bukti baru atau novum agar dapat mengajukan permohonan PK sehingga nantinya Ronald Tannur dihukum setimpal dengan perbuatan pidananya.
"Persoalannya semua bukti-bukti sudah kami hadirkan selama persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan yang namanya novum adalah bukti baru di luar yang telah dihadirkan di pengadilan. Jadi, ya, kalau kami dapat novum pasti kami akan ajukan permohonan PK," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Ronald Tannur di Surabaya, Jawa Timur. Ronald Tannur adalah terpidana kasus pembunuhan terhadap Dini Serta Afriyanti.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengemukakan bahwa Ronald ditangkap di Perumahan Victoria Regency yang berlokasi di Surabaya.

"Iya benar Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 WIB," ujarnya saat dihubungi, Minggu (27/10/2024).

Harli menambahkan, penangankapan Ronald itu berkaitan dengan vonis Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pembunuhan atau penganiayaan.

Adapun, Harli juga menyatakan bahwa Ronald saat ini telah diamankan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau Kejati Jatim.

"Ditangkap atas putusan MA [terkait kasus pembunuhan atau penganiayaan Dini]. Saat ini yang bersangkutan [Ronald] sudah dibawa ke Kejati Jatim," tambahnya.

Dalam catatan Bisnis, MA sebelumnya telah menganulir vonis bebas Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) untuk terdakwa kasus pembunuhan, Ronald Tannur.

Berdasarkan amar putusan MA itu, Ronald Tannur dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 351 KUHP dan dihukum pidana selama lima tahun.

Adapun, dalam vonis bebas ini Kejagung telah menetapkan lima tersangka di antaranya tiga hakim yang memberikan vonis bebas yaitu Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Selanjutnya, eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat turut jadi tersangka dalam kasus dugaan suap Ronald Tannur.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) telah melakukan analisis terhadap laporan dari keluarga Dini Sera Afrianti soal vonis bebas hakim PN Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tannur.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan laporan keluarga Dini terkait tiga hakim PN Surabaya telah diterima pada Senin (29/7/2024). Sesuai aturan KY No.5/2015, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk dianalisis.

Dia mengungkapkan bahwa, usai laporan diterima maka bakal dilanjutkan ke tahap administrasi untuk menyatakan laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Apabila dilanjutkan, maka KY akan segera memeriksa sejumlah pihak.

"Jika ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Di samping itu, pihaknya juga telah menerjunkan tim investigasi atas vonis bebas Ronald Tannur. Tim ini diterjunkan untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Namun, kata Mukti, untuk hasilnya masih belum bisa diungkapkan ke publik lantaran bersifat tertutup. Di sisi lain, dia juga menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan vonis utuh kasus pembunuhan Dini Sera dari PN Surabaya.

"Sehingga KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut, yang biasanya menjadi indikasi-indikasi kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan, Ronald yang merupakan putra dari anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Sebagai informasi, putusan itu jauh dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) telah melakukan analisis terhadap laporan dari keluarga Dini Sera Afrianti soal vonis bebas hakim PN Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tannur.

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan laporan keluarga Dini terkait tiga hakim PN Surabaya telah diterima pada Senin (29/7/2024). Sesuai aturan KY No.5/2015, laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti untuk dianalisis.

Dia mengungkapkan bahwa, usai laporan diterima maka bakal dilanjutkan ke tahap administrasi untuk menyatakan laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Apabila dilanjutkan, maka KY akan segera memeriksa sejumlah pihak.

"Jika ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim," ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Di samping itu, pihaknya juga telah menerjunkan tim investigasi atas vonis bebas Ronald Tannur. Tim ini diterjunkan untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH).

Namun, kata Mukti, untuk hasilnya masih belum bisa diungkapkan ke publik lantaran bersifat tertutup. Di sisi lain, dia juga menyatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan vonis utuh kasus pembunuhan Dini Sera dari PN Surabaya.

"Sehingga KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut, yang biasanya menjadi indikasi-indikasi kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan, Ronald yang merupakan putra dari anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Sebagai informasi, putusan itu jauh dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Jakarta: Komisi III memberikan rekomendasi terkait vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, Ronald Tannur. Mulai dari pemeriksaan terhadap hakim hingga pencekalan Ronald.

Hal ini disampaikan saat para legislator menerima audiensi dari keluarga Dini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Keluarga datang bersama tim kuasa hukum.

"Komisi III meminta Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial segera memeriksa para hakim (Ketua Majelis, Erintuah Damanik; Anggota, Mangapul, Heru Hanindyo), yang termasuk dalam Majelis Hakim terkait perkara Alm Dini Sera Afriyanti (No.454/PID.B/2024/PN SBY) sesuai dengan perundang-undangan," kata anggota Komisi III Heru Widodo saat membacakan kesimpulan di ruang rapat Komisi III, Jakarta Selatan, Senin, 29 Juli 2024.
Rekomendasi berikutnya, yakni meminta Jaksa Agung segera mengajukan kasasi. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta menerbitkan surat pencekalan untuk Ronald.

"Serta mengajukan pencekalan terhadap saudara Gregorius Ronald Tannur kepada Kemenkumham sesuai ketentuan perundang-undangan," ujar Heru.

Rekomendasi selanjutnya, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi saksi dan korban. "Komisi III DPR mewajibkan LPSK memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai perundang-undangan," jelas Heru.

Baca Juga: Ronald Tannur Divonis Bebas, Sahroni Murka ke Hakim

Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik, memvonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur atas dakwaan pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Amar putusan ini dibacakan Damanik dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu, 24 Juli 2024.

Damanik menegaskan putra dari politikus PKB itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," kata Damanik.

Selain itu, Damanik meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," ujarnya.

Sebelumnya, JPU Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara lantaran dianggap terbukti dalam dakwaan pertama, yakni Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(AZF)

Bisnis.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (32) terdakwa perkara pembunuhan.

"Dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat dari benda tumpul," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana kepada wartawan di Surabaya, Kamis (25/7/2024).

Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti.

"Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya itu, meski kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban.

​​​​​​​Namun dalam permohonan kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas-bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial (KY) untuk mengusut putusan hakim PN Surabaya yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, anak dari anggota DPR RI non-aktif Fraksi PKB, Edward Tannur itu telah didakwa melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti (29).

"Saya mendesak KY dan institusi manapun terkait pengawasan kinerja hakim mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan ketua majelis hakim di Surabaya," kata Rieke dalam unggahan Instragramnya, Kamis (25/7/2024).

Rieke menduga terdapat kejanggalan dalam putusan PN Surabaya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik pada Rabu (24/7/2024).

"Kita menuntut keadilan bagi korban Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Mau anak dewan mau anak pejabat apapun tidak ada vonis bebas," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata bakal menerjunkan tim investigasi untuk membuat terang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) pada vonis PN Surabaya itu.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran KEPPH," kata Mukti.

Dia juga menyebutkan vonis bebas terhadap anak anggota non-aktif DPR RI fraksi PKB, Edward Tannur itu telah menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pasalnya, dari yang awalnya dituntut 12 tahun oleh JPU, kini telah dibebaskan dari segala tuntutan.

Oleh sebab itu, Mukti mempersilakan kepada publik agar membuat laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim PN Surabaya yang memutus perkara Ronald Tannur.

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29).
Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.
"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).
Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," tegasnya.
Hakim pun menegaskan, agar jaksa penuntut umum segera membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan.
"Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," katanya.
Mendengar vonis bebas ini, terdakwa Ronald Tannur pun langsung menangis dan menyebut, bahwa putusan hakim itu dianggapnya sudah cukup adil.
"Nggak apa-apa, yang penting Tuhan yang membuktikan," katanya.
Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Ronald Tannur, Lisa Rahmat hanya menyatakan rasa syukurnya atas putusan itu. "Alhamdulillah," ucapnya.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzzaki menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
Diketahui, Dini Sera Afriyanti (29), tewas usai dugem bersama teman kencannya Gregorius Ronald Tannur di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jalan Mayjen Jonosewejo, Lakarsantri, Surabaya pada Rabu (4/10) malam.
Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, M Darwis, terdakwa dijerat dengan pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.