JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok wacana penyediaan sekolah swasta gratis untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta.

Dengan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta, Pemprov membuka peluang bagi siswa dari latar belakang ekonomi ke bawah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Jika kebijakan ini terlaksana, para calon siswa yang diterima di sekolah swasta akan dibebaskan dari biaya pendidikan, mulai dari uang pangkal hingga iuran lainnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya untuk memperluas akses pendidikan agar wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Jakarta terpenuhi.

Terhalang biaya

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menuturkan, adanya program sekolah swasta gratis ini karena mempertimbangkan wajib belajar 12 tahun.

Jhonny menilai banyak anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jakarta belum bisa merasakan wajib belajar 12 tahun karena terhalang biaya sekolah.

"Fakta di lapangannya, banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," papar Jhonny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Johnny mengatakan, banyak warga tidak mampu justru menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.

Di sisi lain, sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga berada. Karena itu ia menilai pendidikan di Jakarta belum merata.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucapnya.

Anggaran masih didiskusikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sejauh ini anggaran yang akan digunakan untuk kebijakan sekolah swasta gratis masih terus didiskusikan Pemprov dan DPRD.

"Anggaran akan kami diskusikan, kajian (naskah akademis) sedang proses. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucap Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

Namun, tidak semua sekolah swasta bekerja sama dan hanya ada beberapa murid yang baru mendapatkan bantuan tersebut.

Karena itu, menurut Budi, pentingnya mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis agar pendidikan di Jakarta merata dan dapat menjamin program wajib belajar 12 tahun.

"Untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa untuk semua masyarakat (anak) di Jakarta dan demi keadilan sosial juga," kata dia.

Klafisikasi sekolah

Soal klafisikasi sekolah swasta gratis, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan, program sekolah gratis menyasar satuan pendidikan dengan grade C dan D, bukan A dan B yang muridnya kebanyakan berasal dari keluarga mampu.

"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class," ujar Baco, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Berkait dengan usulan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pendataan itu, kata Heru, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

"Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, (sekolah swasta) mana yang kami berikan gratis," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Meski masih proses pendataan, Heru memastikan, sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru.

Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja) menggelar jalan santai untuk meningkatkan kesadaran, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam advokasi pendidikan yang berkeadilan. Kampanye ini juga mendorong pemerintah agar memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan akses sekolah bebas biaya bagi semua.

Sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. “Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” kata Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Nyatanya, biaya sekolah di Indonesia hingga kini masih sangat membebani ekonomi masyarakat. Penyebab utama siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah, didominasi oleh faktor ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terdapat 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, sebagian besar (67,0 persen) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7 persen) harus mencari nafkah. (Susenas, 2021).

Kenyataan problem “sekolah berbiaya” ini juga tercermin dalam hasil penelitian Arus Survei Indonsia (ASI, 2023), bahwa tiga persoalan paling pokok yang dihadapi warga Indonesia saat ini adalah harga kebutuhan pokok mahal (23,4 persen), biaya pendidikan mahal (20,1 perse), dan susah mencari lapangan kerja (18,6 persen).

Menurut Ubaid, hal senada juga tercermin dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan pemantauan dan pengaduan masyarakat, dari Januari 2022-Juni 2024, terhimpun 1.479 kasus pendidikan yang berkaitan dengan beban biaya ekonomi keluarga.

Kasus tertingi adalah ijazah ditahan sekolah karena belum melunasi tunggakan (41 persen). Penahanan ijazah ini tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tapi juga banyak ditermukan di sekolah negeri.

Selanjutnya, disusul kasus putus sekolah karena tak punya biaya (27 persen), orang tua siswa terjerat pinjol untuk tutupi biaya sekolah (18 persen), tidak boleh ikut ujian karena belum bayar tagihan sekolah (9 persen), dan juga ditemukan kasus anak-anak yang jadi korban perundungan dan intimidasi di sekolah karena tak bayar pungutan (5 persen).

“Kami menyesalkan ini semua masih terjadi di sekolah. Mestinya kan sekolah itu bebas biaya, kenapa jadinya masih berbiaya dan mahal pula. Di sekolah negeri ada banyak pungutan liar. Sementara di sekolah swasta, tagihan bulanannya terus menteror orang tua murid,” tandas Ubaid Matraji.

Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan menuntut pendidikan di Indonesia berkeadilan untuk semuanya. Berikut 3 Seruan yang disampaikan:

1. Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun dengan tanpa memungut biaya di sekolah negeri dan swasta. Kini, pemerintah sudah mencanangkan Wajar 12 Tahun, karena itu, sekolah bebas biaya ini tidak hanya sampai SMP (9 tahun), tapi hingga jenjang SMA/SMK (12 tahun). Saat ini, belum ada pemerintah daerah yang menerapkan pendidikan bebas biaya di negeri dan swasta. Jakarta dengan jumlah APBD terbesar di Indonesia, mestinya bisa mempelopori ini, supaya menjadi praktik baik yang dapat dicontoh daerah lain.
2. Selamatkan anak-anak yang gagal PPDB 2024, dengan menyediakan bangku di sekolah swasta tanpa dipungut biaya. Jika tidak, mereka saat ini terancam putus sekolah, karena terkendala mahalnya biaya di sekolah swasta. Bahkan, tak sedikit di antara mereka adalah anak-anak penerima KIP dan KJP yang gagal di berbagai jalur PPDB. Mereka ini potensial besar akan putus sekolah jika gagal masuk sekolah negeri.
3. Libatkan sekolah swasta dan hentikan sistem kompetisi rebutan kursi di PPDB. Semua anak punya hak yang sama, karena itu, pemerintah harus menjamin, semua anak kebagian bangku sekolah. Tidak boleh lagi ada istilah gagal PPDB, karena semua akan akan kebagian kursi. Jika daya tampung sekolah negeri minim, maka pemda wajib melibatkan sekolah swasta. Proses PPDB adalah pintu masuk anak untuk bisa sekolah. Kalau pintu masuknya saja sudah tidak berkeadilan, maka banyak anak yang terdiskriminasi.

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini Untuk Apa?

(CEU)