Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam peta jalan itu, terdapat upaya menjalankan wajib belajar 13 tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan komitmen membuat kebijakan wajib belajar 13 tahun. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafarina mengingatkan negara tak boleh sekadar mewajibkan saja, tetapi mesti menjalankan dengan benar.

"Jadi yang kami melihat negara sekadar mewajibkan tapi tidak menerangkan akan menyelenggarakan fasilitas yang cukup," kata Almas dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.
Menurutnya, wajib belajar 13 tahun harus diikuti dengan teknis pembiayaan. Sehingga, masyarakat tidak kebingungan menjalankan kewajiban itu.

"Jangan cuma diwajibkan tapi disediakan (biayanya)," tegas dia.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan bakal berkomitmen menjalankan wajib belajar 13 tahun. Hal itu juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 Kementerian PPN/Bappenas.

"Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan usia lima (tahun)," kata Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya pendidikan prasekolah akan menjadi fondasi bagi perkembangan peserta didik. "Di banyak negara maju pendidikan prasekolah itu sangat penting," tutur dia.

Baca juga: BPS: 50% Provinsi di Indonesia Belum Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan berkomitmen menjalankan program wajib belajar 13 tahun. Hal itu juga menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang dikeluarkan Kementerian PPN/Bappenas.

"Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan usia lima," kata Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Mu'ti menuturkan sebelumnya wajib belajar 12 tahun kemudian ditambah satu tahun pada pendidikan prasekolah. Menurutnya pendidikan prasekolah akan menjadi fondasi bagi perkembangan peserta didik.
"Di banyak negara maju pendidikan prasekolah itu sangat penting," tutur dia.

Dia juga menanggapi pertanyaan terkait Ujian Nasional (UN) yang dihapus pada era Mendikbudristekn Nadiem Makarim. Mu'ti belum bisa membuat keputusan mengembalikan UN atau tidak.

"Sekarang masih menjadi perdebatan. Saya belum sampai pada keputusan itu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat," tutur dia.

Baca juga: Mendikdasmen Mu'ti Bicara Nasib Kurikulum Merdeka era Nadiem, Bakal Disetop?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok wacana penyediaan sekolah swasta gratis untuk anak-anak kurang mampu di Jakarta.

Dengan menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta, Pemprov membuka peluang bagi siswa dari latar belakang ekonomi ke bawah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Jika kebijakan ini terlaksana, para calon siswa yang diterima di sekolah swasta akan dibebaskan dari biaya pendidikan, mulai dari uang pangkal hingga iuran lainnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya untuk memperluas akses pendidikan agar wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Jakarta terpenuhi.

Terhalang biaya

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menuturkan, adanya program sekolah swasta gratis ini karena mempertimbangkan wajib belajar 12 tahun.

Jhonny menilai banyak anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di Jakarta belum bisa merasakan wajib belajar 12 tahun karena terhalang biaya sekolah.

"Fakta di lapangannya, banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah. Kedua, banyak sekolah yang menahan ijazah siswa yang sudah lulus. Orangtuanya tidak mampu (menebus) karena ada tunggakan uang," papar Jhonny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

Johnny mengatakan, banyak warga tidak mampu justru menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.

Di sisi lain, sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga berada. Karena itu ia menilai pendidikan di Jakarta belum merata.

"Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri," ucapnya.

Anggaran masih didiskusikan

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, sejauh ini anggaran yang akan digunakan untuk kebijakan sekolah swasta gratis masih terus didiskusikan Pemprov dan DPRD.

"Anggaran akan kami diskusikan, kajian (naskah akademis) sedang proses. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucap Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.

Namun, tidak semua sekolah swasta bekerja sama dan hanya ada beberapa murid yang baru mendapatkan bantuan tersebut.

Karena itu, menurut Budi, pentingnya mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis agar pendidikan di Jakarta merata dan dapat menjamin program wajib belajar 12 tahun.

"Untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa untuk semua masyarakat (anak) di Jakarta dan demi keadilan sosial juga," kata dia.

Klafisikasi sekolah

Soal klafisikasi sekolah swasta gratis, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan, program sekolah gratis menyasar satuan pendidikan dengan grade C dan D, bukan A dan B yang muridnya kebanyakan berasal dari keluarga mampu.

"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class," ujar Baco, di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Berkait dengan usulan tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov tengah mendata klasifikasi dalam pemilihan sekolah swasta untuk diajak kerja sama dalam program sekolah swasta gratis.

Pendataan itu, kata Heru, Pemprov meminta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan agar pemilihan sekolah swasta dalam program ini tepat sasaran.

"Sedang kami bahas, sedang kami data dengan Dinas Pendidikan, kami minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, (sekolah swasta) mana yang kami berikan gratis," ujar Heru saat ditemui di Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Meski masih proses pendataan, Heru memastikan, sekolah swasta yang dipilih bukan sekolah dari kalangan atas.

"Tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kami akan mengendalikan masyarakat yang kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," ucap Heru.