JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, akhirnya bisa merasa lega.

Sebab, keresahan mereka soal keberadaan tower telekomunikasi ilegal milik PT Bina Mitra Sehati (BMS) yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan akhirnya mendapatkan respons.

Setelah berdiri sejak November 2023, tower ilegal setinggi 20 meter itu pada akhirnya dibongkar oleh pihak terkait.

Dibongkar selama beberapa hari

Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, menyampaikan bahwa proses pembongkaran tower telah dimulai pada Kamis (11/7/2024).

"Pembongkarannya sudah sejak Kamis (11 Juli 2024) siang pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan hari ini, (Jumat, 12 Juli 2024)," ucap saat diwawancarai Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Jumat (12/7/2024).

Ibnu menyampaikan, pihak pemilik atau manajemen tower tak ikut memantau di lokasi saat pembongkaran dilaksanakan.

Proses pembongkaran tower pada Jumat kemarin dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Karena menggunakan knock down, para petugas teknisi tinggal membongkar satu per satu besi dari tower.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Jumat, terdapat lima orang petugas teknisi yang membongkar tower ilegal itu.

Senang dan tak lagi cemas

Ibnu mengaku bahwa ia dan warga lainnya senang setelah tower ilegal di atas Masjid Al Ihsan dibongkar.

"Perasaan saya sebagai warga sangat senang atas dimulainya pekerjaan pembongkaran tower ilegal," ucap Ibnu.

Ibnu mengatakan, masjid adalah tempat suci sehingga tidak boleh dikotori oleh hal ilegal.

Di sisi lain, warga sudah tak khawatir akan kemungkinan tower ambruk dan menimpa rumah mereka.

"Dengan hilangnya tower ilegal tersebut, maka ancaman (tower) roboh menimpa rumah sudah tidak ada lagi," ucap Ibnu.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa rubuh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

(Penulis: Shinta Dwi Ayu | Editor: Jessi Carina, Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga senang setelah tower ilegal di atas Masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dibongkar.

"Perasaan saya sebagai warga sangat senang atas dimulainya pekerjaan pembongkaran tower ilegal," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Ibnu mengatakan, masjid adalah tempat suci sehingga tidak boleh dikotori oleh kegiatan ilegal.

Di sisi lain, warga mengaku sudah tidak khawatir lagi rumahnya tertimpa tower setinggi 20 meter itu

"Selanjutnya, dengan hilangnya tower ilegal tersebut maka ancaman roboh menimpa rumah sudah tidak ada lagi," ucap Ibnu.

Pembongkaran itu dilakukan oleh pemilik tower, yaitu PT Bina Mitra Sehati (BMS), Kamis (11/7/2024). Namun, di hari itu hanya bagian penangkal petirnya saja yang dibongkar.

Pembongkaran tower akan dilakukan lagi pada hari ini secara menyeluruh.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tower ilegal yang berdiri di atas Masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tengah dibongkar, Jumat (12/7/2024).

Pantauan Kompas.com di lokasi, lima orang teknisi masih membongkar tower ilegal itu.

"Pembongkarannya sudah sejak Kamis siang pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan hari ini," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Jumat (12/7/2024).

Ibnu merupakan warga yang mengadukan keberadaan tower itu ke DPRD DKI Jakarta. Setelah aduan Ibnu, DPRD memanggil pemilik tower dan memerintahkan untuk membongkar tower.

Namun, pihak manajemen tower tak ikut memantau di lokasi saat pembongkaran itu dilaksanakan.

Ibnu mengatakan, proses pembongkaran tower hari ini sudah dimulai sejak pukul 07.00 WIB.

Karena menggunakan knock down, para petugas teknisi tinggal membongkar satu per satu besi dari tower.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa rubuh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rahlan (77), warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyesali keputusannya menyetujui pembangunan tower telekomunikasi ilegal di atas Masjid Al Ihsan, masjid yang berada persis di depan rumahnya.

Sebelumnya, ia mengira tower yang dibangun untuk keperluan masjid. Namun, tower tersebut ternyata milik PT Bina Mitra Sehati (BMS) selaku perusahaan infrastruktur telekomunikasi.

"Sebenarnya bapak menyesal suruh tanda tangan setuju (pembangunan tower), karena kirain untuk kepentingan masjid," ucap Rahlan ketika ditemui Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Karena rumahnya berada persis di depan masjid, Rahlan menjadi salah satu warga yang diminta untuk tanda tangan persetujuan pembangunan tower oleh pengelola masjid.

Ia mengatakan, saat disuruh tanda tangan, tidak dijelaskan berapa ketinggian tower yang akan dibangun. Ketika tower selesai dibangun, Rahlan kaget karena tingginya mencapai 20 meter.

"Iya kaget, saya pikir enggak setinggi itu. Eh enggak tahunya ditambah lagi jadi tinggi," ucapnya.

Khawatir roboh

Tower yang dibangun di lantai dua masjid Al Ihsan membuat Rahlan dan warga sekitar khawatir.

Sebab, bukan tak mungkin tower itu sewaktu-waktu roboh dan menimpa rumahnya.

"Namanya musibah enggak ada yang tahu, ya, kita takut aja," ucap Rahlan.

Senada dengan Rahlan, warga lainnya bernama Krist Ibnu T merasa kehadiran tower di atas Masjid Al Ihsan bisa mendatangkan bahaya.

"Bahaya sekali, karena kan ini informasinya beratnya dua ton, belum lagi ada antena, kalau ada antena bisa sampai 100 kilogram, kalau ditaruh tiga antena udah 300 kilogram, ditambah berat tower satu ton udah 1,3 ton," kata Ibnu, Rabu.

Tak mau lagi mediasi

Ibnu mengatakan, warga tak mau lagi melakukan mediasi dengan PT BMS selaku pemilik tower ilegal. Mereka meminta tower tersebut segera dibongkar.

"Oh, enggak (mau mediasi) sudah cukup," ucap Ibnu.

Warga, kata Ibnu, sudah memberikan waktu selama delapan bulan untuk PT BMS agar segera mengambil keputusan.

Bahkan, sebelum minta dirobohkan, warga sudah memberikan tiga alternatif untuk PT BMS. Alternatif itu di antaranya, warga meminta agar tower itu dipendekan menjadi tiga meter.

Kedua, tower dipindahkan ke TK Alisan yang jaraknya 25 meter dari masjid. Ketiga, ditempelkan saja antena di menara masjid.

"Dari tiga alternatif itu, tidak diambil oleh PT BMS ini, dia tetep enggak mau pindah tower-nya," ucap Ibnu.

Dalam mediasi itu, kata Ibnu, hanya staff dari PT BMS yang hadir sehingga tak ada keputusan yang didapat. Oleh sebab itu, kini warga tidak mau lagi melakukan mediasi bersama PT BMS.

"Sekarang tinggal dari pemerintah Jakarta Utara menegakkan aturan, karena tower ini tanpa izin, itu melecehkan Pemerintah Jakarta Utara dari Bu Lurah, Bu Camat, sampai ke Wali Kota" ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Pegangsaan datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan, RT 003 RW 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apa pun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa rubuh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

(Penulis: Shinta Dwi Ayu | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Akhdi Martin Pratama)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD Jakarta Simon Lamakadu meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) melakukan pengecekan izin pendirian tower telekomunikasi di Jakarta.

Permintaan itu dilayangkan usai adanya aduan dari warga Kelapa Gading terkait tower ilegal yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan, Pegangsaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Vendor-vendor ini kan perusahaan telekomunikasi yang kerjanya bangun tower. PTSP tolong cek mereka punya izin untuk mendirikan tower itu ada atau tidak IMB-nya. Supaya ke depan lebih tertib lagi," ujar Simon dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024).

Anggota DPRD Fraksi PSI itu meminta pembongkaran tower apabila perusahaan terbukti tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB-M) yang dikeluarkan Dinas PMPTSP.

Menurut dia, tower ilegal yang berdiri bebas di Jakarta hanya merugikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Jangan sampai, kata Simon, Pemprov justru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan pembongkaran tower ilegal.

"Jangan biarkan vendor-vendor membangun tower-tower ini, kemudian yang terjadi berikutnya Pemprov menanggung beban biaya untuk menurunkan (membongkar) tower," ujar dia.

Simon berujar, para vendor yang membangun tower secara ilegal, biasanya keberatan untuk membongkar karena biayanya yang besar.

"Makanya, mereka biasanya mengulur-ulur waktu (pembongkaran)," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan persoalan tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Justru, pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, warga ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

Warga tak mau lagi melakukan mediasi dengan pemilik tower ilegal. Mereka meminta tower tersebut segera dibongkar.

"Oh, enggak (mau mediasi) sudah cukup," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga bernama Rahlan (77) mengaku menyesal sudah menandatangani surat persetujuan pembangunan tower telekomunikasi ilegal di atas masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Sebenarnya bapak menyesal suruh tanda tangan setuju, karena kirain untuk kepentingan masjid," ucap Rahlan ketika ditemui Kompas.com di depan Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Rumah Rahlan berada persis di depan Masjid Al Ihsan sehingga pembangunan tower setinggi 20 meter itu harus ada persetujuannya.

Ia mengatakan, saat disuruh tanda tangan, tidak dijelaskan berapa ketinggian tower yang akan dibangun.

Namun, saat tower itu jadi, ia kaget karena tingginya melebihi masjid dan juga rumah warga.

"Iya kaget, saya pikir enggak setinggi itu. Eh enggak tahunya ditambah lagi jadi tinggi," ucap dia.

Tower yang dibangun di lantai dua masjid itu membuat Rahlan khawatir karena sewaktu-waktu bisa menimpa rumahnya.

Senada dengan Rahlan, warga lain bernama Amri juga merasa takut apabila sewaktu-waktu tower itu menimpa rumah warga.

"Namanya musibah enggak ada yang tahu, ya, kita takut aja," ucap dia.

Jika tower itu tidak penting untuk masjid, ia meminta segera dibongkar.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua masjid itu.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun soal pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga tak mau lagi melakukan mediasi dengan pemilik tower ilegal yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara. Mereka meminta tower tersebut segera dibongkar.

"Oh, enggak (mau mediasi) sudah cukup," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Warga, kata Ibnu, sudah memberikan waktu selama delapa bulan untuk pemilik tower PT Bina Mitra Sehati (BMS) agar segera mengambil keputusan.

Bahkan, sebelum minta dirobohkan, warga sudah memberikan tiga alternatif untuk PT BMS. Alternatif itu di antaranya, warga meminta agar tower itu dipendekan menjadi tiga meter.

Kedua, tower dipindahkan ke TK Alisan yang jaraknya 25 meter dari Masjid. Ketiga, ditempelkan saja antena di menara masjid.

"Dari tiga alternatif itu, tidak diambil oleh PT BMS ini, dia tetep enggak mau pindah towernya," ucap Ibnu.

Dalam mediasi itu, kata Ibnu, hanya staff dari PT BMS yang hadir, sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Oleh sebab itu, kini warga tidak mau lagi melakukan mediasi bersama PT BMS.

"Sekarang tinggal dari pemerintah Jakarta Utar menegakan aturan, karena tower ini tanpa izin, itu melecehkan Pemerintah Jakarta Utara dari Bu Lurah, Bu Camat, sampai ke Wali Kota" ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa roboh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, merasa waswas soal keberadaan tower telekomunikasi didirikan di lantai dua Masjid Al Ihsan.

Menara penangkap sinyal dengan tinggi sekitar 20 meter itu disebut dibangun tanpa izin atau ilegal dengan waktu dua hingga tiga hari.

"Saat tower-nya jadi, saya kaget karena proses pembangunannya cepat dua atau tiga hari sudah jadi," Krist Ibnu T, seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al-Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Tower ini didirikan sekitar sembilan bulan lalu, tepatnya pada November 2023. Warga ketika itu sudah melayangkan protes.

Ketua RW setempat sempat memediasi antara warga, pengelola masjid, dan pemilik tower, PT Bina Mitra Sehati (BMS) pada 14 November 2023.

Namun, pertemuan itu tidak membuahkan hasil karena usulan warga disebut tak ditampung oleh pemilik tower.

"Agak angkuh kalau saya bilang, karena mereka tidak mau bernegosiasi kepada warga," ucap Ibnu.

Minta dipindah

Sejumlah warga sudah memberikan tiga alternatif kepada pemilik tower sebelum akhirnya minta tower yang didirikan di atas masjid itu dirobohkan.

Ketiga alternatif itu antara lain, warga minta tower dipendekan menjadi tiga meter, kemudian tower dipindahkan ke TK Alisan yang jaraknya 25 meter dari masjid dan antena ditempelkan di menara masjid.

"Dari tiga alternatif itu, tidak diambil oleh PT BMS ini, dia tetep kekeh enggak mau pindah towernya," kata Ibnu.

Tetapi karena hanya staff PT BMS yang hadir dalam mediasi, sehingga tiga usulan warga tidak dapat diputuskan.

Sampai akhirnya, pada Juli 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara akan mengambil tindakan tegas.

Pemkot Jakarta Utara akan menyegel dan membongkar tower itu di minggu-minggu ini.

Sosialisasi dan uang sewa

Warga menyebut pengelola Masjid Al Ihsan tak mensosialisasi kepada warga sebelum tower telekomunikasi didirikan di atas rumah ibadah itu.

"Enggak ada sosialisasi, jadi pengurus masjid hanya menyodorkan surat yang harus ditandatangani warga untuk minta persetujuan," kata Ibnu.

Namun, banyak warga yang percaya terhadap pengelola masjid sehingga mereka tak menolak dan bertanya lebih lanjut saat diminta untuk tanda tangan persetujuan pembangunan tower.

"Tapi, di dalam surat itu tidak ada gambar atau desain dari tower beserta spesifikasinya seperti apa," kata Ibnu.

Adapun warga yang dimintai tanda tangan untuk persetujuan pendirian tower itu juga bukan yang rumahnya dekat dengan masjid.

"Tapi, yang dimintai tanda tangan juga bukan yang tinggal di ring 1 atau tinggal di dekat masjid, tapi di ring 2, ring 3 yang rumahnya jauh dari ketinggian tower ini," ucap Ibnu.

Ibnu menduga, pengelola Masjid Al-Ihsan menerima uang sewa dari PT BMS selama tower telekomunikasi ilegal berdiri di atas masjid.

"Ini kan sewa-menyewa, kontrak mengontrak dari pengurus masjid kan, pasti disewa atau dikontrak dengan harga tertentu," ucap Ibnu.

(Reporter : Shinta Dwi Ayu | Editor : Abdul Haris Maulana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita populer Jabodetabek sepanjang Rabu (10/7/2024) adalah keresahan warga Kelapa Gading mengenai tower telekomunikasi yang dibangun di atas Masjid Al Ihsan.

Rumah ibadah tersebut berada di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Berita populer berikutnya adalah keluhan kurir J&T mengenai gaji mereka yang dipotong setiap bulan hingga terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon.

Selain itu, artikel soal pegawai Bank Jago menguras rekening nasabah. Total dari kejahatannya itu mencapai 1,3 miliar yang digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Berikut ini adalah paparan dari tiga berita populer Jabodetabek di atas:

1. Resahnya Warga dengan Tower yang Dibangun di Atas Masjid Kelapa Gading

Warga Kelapa Gading merasa resah dan khawatir dengan adanya tower telekomunikasi di lantai dua Majid Al Ihsan.

Menara penangkap sinyal itu disebut setinggi 20 meter sehingga lebih tinggi dari menara masjid.

Warga setempat kemudian melapor ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta setelah aduan pertama ke dinas terkait tak digubris.

Wisnu Broto (70), warga sekaligus Ketua RT 003 mengatakan, pengelola tidak memberikan penjelasan atau informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

"Pengurus masjid itu yang sudah sesepuh karena melihat figur dia itu, kami memberi izin. Dia sudah membawa list beberapa warga yang setuju," ujar Wisnu.

Baca selengkapnya di sini

2. Jeritan Kurir J&T, Gaji Dipotong Setiap Bulan dan Terancam PHK Sepihak Tanpa Pesangon

Sejumlah kurir J&T melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Global Bintang Timur Ekspress, Pluit, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2024) sekitar pukul 10.00 WIB.

Aksi penyampaian pendapat itu dilakukan karena mereka menolak adanya pemotongan upah dan PHK sepihak.

"Kita hanya menerima upah yang dipotong sepihak hanya karena paket hilang, di mana hilangnya?" ujar salah satu pendemo menyampaikan aspirasinya, Selasa.

Selain itu kurir itu juga keberatan gajinya dipotong secara sepihak.

Sebab, nominal gaji yang dipotong begitu berarti untuk keluarganya.

Baca selengkapnya di sini

3. Pegawai Bank Jago Kuras Rekening Nasabah Rp 1,3 Miliar, Uang Dipakai untuk Jalan-jalan

Pegawai Bank Jago berinisial IA (33) membobol 112 rekening nasabah dengan total 1,3 miliar. Pelaku menggunakan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

“Salah satunya untuk jalan-jalan bersama keluarga,” ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (10/7/2024).

Selain untuk jalan-jalan, uang dengan nominal yang terperinci Rp 1.397.280.711 itu turut digunakan untuk membayar utang.

Namun, Ade Safri belum menjelaskan detail berapa uang yang digunakan untuk jalan-jalan, membayar hutang, dan hal lainnya.

Ia hanya bisa memastikan bahwa IA membobol ratusan rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir karena butuh uang.

“Jadi motif utamanya memang ekonomi,” ucap Ade Safri.

Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga sudah memberikan tiga alternatif kepada pemilik tower telekomunikasi ilegal yang berdiri di lantai dua Masjid Al Ihsan, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebelum akhirnya minta dirobohkan.

"Warga sudah memberikan tiga alternatif," ucap Krist Ibnu T, salah seorang warga RT 004, RW 10, Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al-Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Tiga alternatif itu diberikan warga pada saat melakukan mediasi dengan pengelola masjid dan pemilik tower yakni PT Bina Mitra Sehati (BMS) pada Selasa (14/11/2023).

Ketiga alternatif itu antara lain, warga minta tower dipendekan menjadi tiga meter, kemudian tower dipindahkan ke TK Alisan yang jaraknya 25 meter dari masjid dan antena ditempelkan di menara masjid.

"Dari tiga alternatif itu, tidak diambil oleh PT BMS ini, dia tetep kekeh enggak mau pindah towernya," ucap Ibnu.

Dalam mediasi itu, kata Ibnu, hanya staff dari PT BMS yang hadir, sehingga tidak dapat mengambil keputusan.

Sampai akhirnya, pada Juli 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara segera memgambil tindakan tegas dengan menyegel dan akan membongkar tower itu di minggu ini.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan warga setempat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower

yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa rubuh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, menyebut pengelola Masjid Al Ihsan tak melakukan sosialisasi tentang pembangunan tower telekomunikasi yang berdiri di lantai dua masjid tersebut.

"Enggak ada sosialisasi, jadi pengurus masjid hanya menyodorkan surat yang harus ditandatangani warga untuk minta persetujuan. Tapi, di dalam surat itu tidak ada gambar atau desain dari tower beserta spesifikasinya seperti apa," ucap Krist Ibnu T, warga RT 004, RW 010, Pegangsaan Dua, saat diwawancarai Kompas.com di Masjid Al-Ihsan, Rabu (10/7/2024).

Ibnu mengatakan, banyak warga yang percaya terhadap pengelola masjid sehingga mereka tak menolak dan bertanya lebih lanjut saat diminta untuk tanda tangan persetujuan pembangunan tower.

Warga mengira bahwa pembangunan tower itu untuk mendukung keperluan masjid, bukan untuk PT Bina Mitra Sehati selaku pemilik tower telekomunikasi ilegal itu.

Selain itu, kata Ibnu, warga yang dimintai tanda tangan juga bukan yang rumahnya dekat dengan masjid.

"Tapi, yang dimintai tanda tangan juga bukan yang tinggal di ring 1 atau tinggal di dekat masjid, tapi di ring 2, ring 3 yang rumahnya jauh dari ketinggian tower ini," ucap Ibnu.

Ibnu yang rumahnya persis di seberang Masjid Al Ihsan mengaku tidak dimintai tanda tangan persetujuan pembangunan tower oleh pengelola masjid.

Padahal, menurutnya, rumahnya lah yang paling berisiko tertimpa tower ilegal itu jika suatu saat roboh.

Sementara itu, warga lain bernama Rahlan (77) yang rumahnya persis di samping Masjid Al Ihsan mengaku sempat didatangi pengelola masjid untuk menandatangani surat persetujuan pembangunan tower.

Namun, saat diminta tanda tangan, Rahlan tak tahu berapa ketinggian tower yang akan dibangun.

"Masalahnya, berapa tingginya kita belum tahu," ucap Rahlan kepada Kompas.com, Rabu.

Ketika tower selesai dibangun, Rahlan mengaku kaget karena tingginya mencapai 20 meter.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan warga Pegangsaan datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengadukan terkait tower yang dibangun di lantai dua Masjid Al Ihsan di Jalan Al Ihsan, RT 003 RW 010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

Sadar sewaktu-waktu bisa rubuh dan menimpa rumahnya, sejumlah warga pun ingin tower tersebut dirobohkan atau dipindahkan agar tidak lagi berada di atas masjid.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelapa Gading, resah dan khawatir dengan adanya tower telekomunikasi yang dibangun di Masjid Al Ihsan, Jalan Al Ihsan RT 003 RW 010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Tower telekomunikasi tersebut dibangun di lantai dua masjid. Dengan ketinggian 20 meter, menara penangkap sinyal itu telah melebihi tinggi tower masjid.

Warga setempat kemudian melapor ke dinas terkait. Namun, karena tidak kunjung menemukan titik terang, warga akhirnya mengadu ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Warga tak diberi penjelasan

Warga sekaligus Ketua RT 003 Wisnu Broto (70) mengatakan, pihak pengelola tidak memberikan penjelasan atau informasi apapun berkait pembangunan tower saat meminta izin kepada warga.

Bahkan, pihak pengelola juga tidak menemui warga secara langsung untuk meminta tanda tangan persetujuan. Justru, pengurus masjid yang membantu perizinan itu.

"Pengurus masjid itu yang sudah sesepuh, karena melihat figur dia itu, kami memberi izin. Dia sudah membawa list beberapa warga yang setuju," imbuh Wisnu.

Setelah pembangunan selesai, warga setempat tidak menyangka tower tersebut ternyata melebihi ketinggian menara masjid.

"Belum ada (yang menolak saat awal persetujuan), nah setelah itu dibangun karena tinggi sekali 20 meter baru ada penolakan," ucapnya.

Warga setempat, terutama yang rumahnya berdekatan dengan masjid, khawatir jika suatu saat tower telekomunikasi tersebut roboh dan memakan korban.

Pengelola tower berdalih

Dalam pembahasan dengan Komisi A DPRD, hadir pula perwakilan dari pengelola tower, perwakilan Wali Kota Jakarta Utara, pihak Satpol PP, Dinas Cipta, Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara, Pihak PTSP DKI Jakarta, pihak kelurahan dan Kecamatan Pegangsaan Dua.

Di hadapan para dewan, perwakilan pengelola bernama Punto mengatakan, mereka telah mengajukan perizinan mendirikan tower telekomunikasi pada akhir tahun 2023.

"Bukan tidak mau mengurus izinnya, pada akhir tahun pun kami sudah proses pengajuan, Pak, karena IMB itu ada di PTSP...," kata Punto yang belum menyelesaikan ucapannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua langsung menyelak. Ia menegaskan, wilayah tersebut tidak masuk zona perizinan mendirikan menara (tower).

Apapun alasannya, kata Inggard, tower tersebut tidak akan bisa diberi izin dibangun di atas masjid karena di luar zona pembangunan menara.

Inggrad menyebut bakal ada permainan uang dalam mengurus perizinan, jika pihak pengelola masih "ngotot" mendirikan tower di atas masjid itu.

"Jangan berusaha melegalkan hal yang tidak legal. Jadi kalau Anda bilang sudah mengurus izin, kan pertama dilihat zonanya tidak boleh. Ngapain diurus? Pakai duit ngurusnya?" tegas Inggard.

Tidak ada izin

Setelah dinas terkait melakukan pengecekan dan menyegel menara itu, baru diketahui bahwa pihak pengelola tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon mengatakan, tower telekomunikasi itu dibangun pada 2023. Namun, hingga kini, tak mengantongi izin.

"Warga khawatir soal potensi roboh, kemudian mereka melapor ke dinas terkait dan dari situ diketahui bahwa tower itu tidak mempunyai IMB," kata Simon saat ditemui di gedung DPRD Jakarta, Selasa.

Selain tidak memiliki IMB, kata Simon, tower tersebut juga dibangun di luar zona menara. Perizinan tidak akan diberikan jika tower berdiri di luar zonanya.

"Mereka (pihak pengelola tower) tidak boleh membangun di zona itu kalau tidak dalam zonanya. Mana bisa tower itu melampaui masjid, menurut saya juga tidak pas juga dari sisi estetika," kata Simon.

Tower diminta dibongkar

DPRD DKI Jakarta memberikan waktu satu pekan kepada pengelola untuk membongkar tower tak berizin tersebut.

"(Dalam seminggu) harus dibongkar memang. Di situ zonanya tidak boleh digunakan untuk pasang menara. Harusnya dari awal mereka sudah tahu," kata Inggard.

Inggard menegaskan, pembangunan tower apapun tidak akan bisa mendapatkan izin karena lokasinya di luar zona pembangunan tower.

"Kalau memang sudah tidak bisa zona itu untuk berdiri menara, kenapa dipaksain? Kan katanya mau diurus izinnya, lah sudah enggak bisa, orang zonanya bukan itu dari awal," jelasnya.

Sebab itu, Inggard menyebut, bakal ada permainan uang jika memaksakan proses perizinan pembangunan tower di luar zonanya.

"Mau ngurus apa kalau enggak pakai duit?" tegas Inggard.