REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merespons penunjukan Muhammad Yunus sebagai penasihat utama pemerintah sementara Bangladesh pada Selasa (13/8/2024) lalu. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian ini dipercaya mengemban amanah ini setelah negara itu bergejolak.

Pada Kamis (8/8/2024), pemimpin berusia 84 tahun ini telah diambil sumpahnya sebagai kepala pemerintahan sementara menggantikan Sheikh Hasina yang mengundurkan diri dan kabur keluar negeri karena tidak mampu mengendalikan situasi dan keamanan dalam negeri akibat adanya gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh mahasiswa.

Anwar Abbas mengatakan, meskipun Yunus hanya menjadi pemimpin peralihan dengan tugas menghantarkan Bangladesh untuk mempersiapkan Pemilu, tetapi hal itu tidak bisa dilepaskan dengan dedikasinya selama ini kepada bangsa dan negaranya.

"Salah satu hal yang sangat menarik dan dihargai tidak saja oleh rakyat Bangladesh tapi juga oleh masyarakat dunia yaitu komitmennya untuk membela orang miskin sehingga akhirnya Yunus dan Grameen Bank dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian tahun 2006 atas kerja mereka bagi menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah," ujar Buya Anwar, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (12/8/2024).

Menurut Anwar, hal itu menunjukkan bahwa Yunus lewat Grameen Bank yang dibinanya telah mampu mengangkat harkat dan martabat orang miskin terutama kaum perempuan. Mereka pun bisa keluar dari kemiskinan yang selama ini telah melilit dan menghimpit kehidupan.

"Bahkan tidak hanya sampai di situ Yunus juga telah berhasil menumbuhkan kembali kekuatan dan kepercayaan diri masyarakat lapis bawah tersebut untuk bangkit dan mengatasi masalah yang mereka hadapi," ucap Ketua PP Muhammadiyah ini.

Atas dasar itulah, tambah dia, para tokoh mahasiswa, tentara dan rakyat serta para politisi di negara tersebut sepakat untuk meminta Yunus Memimpin bangladesh walau hanya untuk sementara.

"Karena mereka tahu dan percaya Yunus adalah sosok pemimpin yang tulus yang sangat cinta kepada rakyat dan bangsanya terutama mereka-mereka yang hidupnya termarginalkan," kata Buya Anwar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, mengungkapkan, saat ini Kemlu RI sedang mengupayakan pemulangan jenazah WNI yang meninggal akibat kerusuhan di Bangladesh. Judha mengatakan, WNI yang menjadi korban tersebut berasal dari Semarang, Jawa Tengah.

"Sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya ada satu WNI kita yang menjadi korban meninggal dalam kerusuhan (di Bangladesh) tersebut dengan inisial DU, 50 tahun, asal Semarang. Saat ini kita sedang berupaya untuk memulangkan, melakukan repatriasi jenazah almarhum," kata Judha dalam pengarahan pers, Jumat (9/8/2024).

Dia mengungkapkan, proses repatriasi jenazah memang menghadapi sedikit kendala. Sebab manajemen pelayanan rumah sakit (RS) terganggu selama kerusuhan. Pihak RS pun memerlukan clearence dari pihak kepolisian untuk dapat memproses jenazah. "Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari belakangan pihak kepolisian tidak aktif di sana," ujar Judha.

Kendati demikian, Judha menambahkan, jenazah akan dimandikan Jumat ini. "Dari perkembangan terakhir, insya Allah pada hari ini jenazah akan kita mandikan, kemudian kita shalatkan, kita lakukan embalming, dan jika memungkinkan nanti akan kita pulangkan secepatnya insya Allah hari Senin atau Selasa minggu depan," ucapnya.

Dia mengatakan, berdasarkan pantauan KBRI Dhaka, situasi di Bangladesh sudah relatif lebih aman pascamundurnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. "Namun kami terus mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi-lokasi kerumunan massa, lokasi-lokasi demonstrasi yang ada di sana. Dari laporan yang kami terima, para WNI saat ini dalam kondisi baik," ungkap Judha.

Sebelumnya, Kemlu RI sudah mengumumkan terdapat satu WNI berinisial DU yang meninggal akibat kerusuhan di Bangladesh. Dalam keterangannya, Kemlu menyebut korban meninggal di daerah Jashore, 5 Agustus 2024 lalu.

"DU meninggal dunia akibat menghirup terlalu banyak asap karena hotel tempat almarhum menginap terbakar di tengah-tengah kerusuhan. DU baru saja tiba di Bangladesh tanggal 1 Agustus 2024 untuk kunjungan bisnis," ungkap Kemlu RI dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024) lalu.

Sejak bulan lalu, Bangladesh dibekap gelombang demonstrasi. Awalnya, unjuk rasa hanya dilakukan sekelompok mahasiswa. Mereka menentang aturan tentang penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang 30 persen kuotanya diperuntukkan bagi anggota keluarga veteran perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada 1971.

Para mahasiswa berpendapat aturan terkait kuota tersebut diskriminatif dan menguntungkan pendukung Partai Liga Awami yang diketuai Perdana Menteri Sheikh Hasina. Seiring waktu, aksi demonstrasi menentang aturan kuota 30 persen PNS untuk keluarga veteran perang kemerdekaan semakin meluas dan menjalar ke beberapa kota di luar Dhaka, yakni Barsial, Sirajganj, Magura, Comilla, dan Feni.

Para demonstran kemudian menuntut Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur. Sekitar 100 orang sudah dilaporkan tewas sejak pecahnya aksi protes bulan lalu.