Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, membantah laporan WSJ yang mengklaim perusahaan tersebut sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) terkait dugaan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. 

Laporan itu menyebutkan bahwa otoritas AS menyelidiki kemungkinan penggunaan Tether stablecoin USDT oleh pihak ketiga untuk membiayai perdagangan narkoba, terorisme, dan aktivitas pencucian uang. 

Selain itu, Departemen Keuangan AS diduga mempertimbangkan sanksi terhadap perusahaan itu karena Tether stablecoin USDT banyak digunakan oleh entitas yang masuk daftar sanksi, termasuk Hamas dan pedagang senjata Rusia.  

Namun, Paolo Ardoino, CEO Tether, dengan cepat menepis klaim tersebut. Ardoino menegaskan bahwa perusahaannya tidak sedang diinvestigasi dan menilai laporan WSJ sebagai spekulasi yang tidak berdasar. 

“Seperti yang kami sampaikan kepada WSJ, tidak ada indikasi bahwa Tether sedang diselidiki. WSJ hanya mengulang isu lama,” jelasnya, Sabtu (26/10/2024).  

Pihaknya juga mengecam WSJ karena pelaporannya yang dinilai tidak bertanggung jawab dan menyebarkan ketidakpastian.

“Kisah-kisah ini didasarkan pada spekulasi murni, meskipun Tether telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang adanya penyelidikan semacam itu terhadap perusahaan,” sebagaimana dinyatakan dalam klarifikasi resminya.

Pihak tether menekankan bahwa laporan WSJ mengabaikan kerja sama ekstensif perusahaan dengan penegak hukum untuk memberantas aktivitas kriminal. 

Tether menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka telah bekerja sama dengan 180 lembaga di 45 yurisdiksi dan berhasil membekukan lebih dari 1.850 dompet Tether stablecoin USDT yang terlibat dalam aktivitas ilegal. 

Perusahaan juga memblokir transaksi senilai lebih dari US$225 juta dan memulihkan hampir US$114 juta sebelum ada perintah resmi.  

Pada September 2024, perusahaan tersebut memperkuat langkah antikejahatan dengan membentuk External Investigations Unit, yang terdiri dari mantan aparat penegak hukum, jaksa, dan analis forensik. 

Perusahaan yang mengeluarkan Tether stablecoin USDT tersebut menyayangkan pihak WSJ yang secara sembrono mengklaim hal tersebut.

“Artikel tersebut juga dengan sembarangan mengabaikan keterlibatan Tether yang terdokumentasi dengan baik dan luas dalam kerja sama dengan penegak hukum untuk memberantas pelanggar yang berusaha menyalahgunakan Tether dan cryptocurrency lainnya,” tuturnya.

Selain dampak hukum dan ekonomi, tuduhan ini juga memicu spekulasi adanya motif politik. Howard Lutnick, CEO Cantor Fitzgerald, dikenal sebagai pendukung Donald Trump dan memiliki hubungan bisnis dengan Tether. 

Dampak ini mengingatkan pasar pada gejolak yang terjadi ketika Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao, didakwa melanggar undang-undang pencucian uang, yang juga mengguncang pasar saat itu.  

Di tengah situasi ini, Ardoino menegaskan kembali bahwa Tether akan tetap beroperasi secara transparan dan mendukung stabilitas pasar kripto. 

Dengan klarifikasi ini, pihaknya berharap dapat meredakan kekhawatiran pasar dan memulihkan kepercayaan terhadap Tether stablecoin USDT di tengah situasi yang tidak pasti. [dp]