Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartanto telah mengusulkan beberapa insentif prioritas untuk dilanjutkan pada 2025, salah satunya insentif PPN 1% untuk mobil listrik. Hal ini diyakini akan membuat pasar mobil listrik di Indonesia terus tumbuh pada masa mendatang.

Pakar Otomotif sekaligus Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, insentif PPN 1% untuk pembelian mobil listrik berpotensi mendorong produksi mobil tersebut di Indonesia.

Apalagi, syarat utama pemberian insentif ini adalah mobil listrik yang bersangkutan harus diproduksi langsung di Indonesia dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.

Insentif PPN tentu akan mendorong peningkatan TKDN pada mobil listrik yang beredar di Indonesia sekaligus memacu pertumbuhan industri komponen lokal. “Dengan adanya kepastian insentif tersebut, pasar akan terjamin, sehingga produsen semakin berkomitmen untuk memproduksi mobil listrik di dalam negeri,” ujar dia, Selasa (5/11).

Keberadaan insentif PPN 1% juga akan berdampak positif berupa penurunan biaya produksi yang pada akhirnya akan memicu inovasi baru dari para produsen mobil listrik. Tak ayal, peluang persaingan pasar yang makin ketat jadi terbuka lantaran adanya pengembangan model-model mobil listrik baru pada tahun depan.

“Bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi basis produksi mobil listrik,” tutur dia.

Walau demikian, Yannes mengingatkan agar pemerintah juga perlu melakukan langkah komprehensif yang lebih sistemik dan terstruktur untuk pengembangan industri mobil listrik.

Hal ini dimulai dengan penyederhanaan birokrasi untuk menarik investor baru, meningkatkan kemampuan industri komponen mobil listrik lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya baterai, dan membangun klaster industri mobil listrik untuk memudahkan akses produsen ke jaringan distribusi.

Pemerintah juga diharapkan mampu memberi insentif tambahan baik fiskal dan nonfiskal seperti tax holiday, keringanan bea masuk impor mesin produksi, dan subsidi riset dan pengembangan mobil listrik.

“Jika diimplementasikan dengan baik, maka langkah lanjutan dari insentif ini akan membuat penjualan mobil listrik makin melesat,” pungkas dia.

Pakar otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu memprediksi target penjualan mobil 1,1 juta unit tahun ini yang ditetapkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bakal meleset.

"Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa faktor positif, target penjualan 1 juta unit tampaknya akan meleset," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/9).

Untuk mencapai target itu, kata dia, butuh penjualan rata-rata sekitar 110 ribu unit per bulan dalam empat bulan terakhir tahun ini.

Dia bilang hal itu secara logika membutuhkan keajaiban perekonomian, mengingat kondisinya saat ini belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat masih tertekan.

Saat ini total pengiriman dari pabrik ke dealer alias wholesale dari awal tahun hingga Agustus 2024, mengutip data Gaikindo baru mencapai 560.619 unit.

Kendati lesu tahun ini, penjualan sempat disulut pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Juli lalu yang membuat penjualan menggeliat.

"Namun secara keseluruhan, penjualan masih jauh dari yang diharapkan," tuturnya.

Di samping itu Yannes memprediksi penjualan mobil di tahun ini hanya akan tembus 850-950 ribu unit, mengingat kondisi ekonomi sedang tidak terlalu 'hijau'.

Bahkan, kendati penjualan mobil diguyur insentif pun, butuh subsidi yang luar biasa untuk meledakkan penjualan rata-rata secara nasional 70 ribu-an hingga 100 ribu-an unit per bulan.

Subsidi pemerintah untuk penjualan motor listrik Rp7 juta per unit sudah habis sejak Rabu (4/9). Lalu bagaimana jadinya kalau motor listrik tak dapat subsidi lagi?

Pakar otomotif sekaligus akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai kalau program subsidi tak dilanjutkan maka akan berdampak pada sulitnya industri motor listrik berkembang.

Kata dia program subsidi ini merupakan dorongan oleh pemerintah agar mempercepat peralihan ke energi hijau, buka didorong pasar.

"Jangan dilepaskan ke hukum pasar. Kalau dilepaskan ke hukum pasar, pada saat industrinya masih prematur, baru mulai melangkah ini dijamin dia akan sulit tumbuh berkembang," kata dia di program AutoBizz CNBC Indonesia, Rabu (4/9).

Kuota subsidi motor listrik saat ini sudah habis menurut informasi dari situs Sisapira. Sejauh ini realisasi subsidi sudah diberikan untuk 60.700 unit sepanjang 2024.

Pendaftaran pun ditutup, sementara itu masih ada 21.465 unit pendaftar yang sudah masuk sistem dan sekarang posisinya menggantung.

Kuota subsidi untuk 60 ribuan unit pada tahun ini sebenanarya sudah dikurangi dari target awal 600 ribu unit untuk 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Kuota dibuat lebih rendah dinilai dari catatan pemberian subsidi pada 2023 yang cuma mencapai 11.532 unit sementara target 200 ribu unit.

Kementerian Perindustrian memutuskan kuota pada 2024 awalnya hanya 50 ribu unit, kemudian pada Agustus lalu ditambah 10 ribuan unit sehingga totalnya menjadi 60 ribu unit.

"Ada tambahan 10 ribu on top dari 50 ribu yang telah terealisisi," kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Putu Juli Ardika.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu memprediksi pembatasan BBM subsidi, Pertalite dan Biosolar, akan membuat masyarakat frustrasi.

Yannes menyoroti berbagai hal seputar pembatasan BBM subsidi, salah satunya penerapan QR Code dari Pertamina. QR Code ini nantinya akan memilah warga mana saja yang boleh mengisi BBM subsidi dan yang tidak di SPBU.

Penerapan QR Code di SPBU dan proses pendaftaran yang makan waktu lama, dikatakan Yannes bisa menimbulkan gejolak, terutama pada tahap awal implementasi kebijakan pembatasan.

"Proses pendaftaran dan verifikasi yang rumit atau memakan waktu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan frustrasi bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang familiar dengan teknologi atau memiliki akses terbatas ke internet," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/8).

Ketidakpuasan dan frustrasi dia sebut juga dapat meluas hingga memicu aksi protes atau unjuk rasa, terutama jika masyarakat merasa proses pembatasan tidak adil atau justru merugikan.

"Kelompok-kelompok yang merasa paling terdampak, seperti masyarakat berpenghasilan rendah mungkin akan lebih rentan terhadap gejolak sosial yang berpotensi terjadi," tururnya.

Lebih lanjut ia memprediksi akan ada antrean panjang di SPBU lantaran ada potensi kesulitan memproses pemindaian QR code. Hal ini disebut juga bisa menambah frustrasi dan ketidakpuasan di masyarakat.

Yannes meminta kepada pemerintah untuk membuat gugus tugas yang bisa memantau secara ketat proses pembatasan BBM subsidi dan mampu menanggulangi masalah yang terjadi dengan cepat dan benar.

Selain itu Yannes juga menyoroti potensi penyebab masalah pembatasan makin runyam, yakni kurangnya informasi jelas, termasuk soal kriteria penerima subsidi.

"Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif dan efektif tentang kebijakan pembatasan BBM subsidi, termasuk proses pendaftaran, kriteria penerima subsidi, dan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini," tuturnya.

Pertamina Patra Niaga kini semakin giat meminta warga mendaftar QR Code untuk pembelian BBM subsidi ketika regulasi pembatasan sudah diberlakukan.

Kepala Seksi Komunikasi Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Taufiq Kurniawan di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu (28/8), menjelaskan proses verifikasi hingga mendapatkan QR Code setelah pendaftaran memakan waktu tujuh hari.

"Pendaftaran itu terbuka di seluruh Indonesia sehingga kami ajak daftar secepatnya karena verifikasi untuk satu kendaraan itu kurang lebih tujuh hari," kata dia.

Cara mendaftar QR Code yaitu melalui situs https://subsiditepat.mypertamina.id/. Warga perlu menyiapkan berbagai dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Data-data itu akan dicocokkan dengan dokumen kendaraan melalui proses verifikasi, jika diterima maka QR Code akan diberikan.

Pembatasan BBM subsidi kemungkinan bakal dilakukan pada 1 Oktober, menurut pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Sebelum itu, proses sosialisasi akan dilakukan pada September.

Bahlil menjelaskan payung hukum penerapan pembatasan BBM subsidi bakal berupa peraturan menteri (Permen) ESDM.

Hal ini memastikan dasar regulasinya bukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak seperti sudah disiapkan sebelumnya.

"Memang ada rencana begitu (1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, kan itu ada waktu sosialisasi," ujar Bahlil di Kompleks DPR RI pada Selasa (27/8).