REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara terkait polemik pelepasan jilbab Petugas Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. Menurut dia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu.

Cak Imin mempertanyakan tindakan BPIP yang memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab. Padahal, menggunakan jilbab merupakan hak warga dalam berekspresi sesuai agama dan keyakinannya.

"Kok ada larangan jilbab dalam Paskibraka? Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, kesukarelaan tak pernah akan terjadi ketika ada atasan dan bawahan dalam sebuah lembaga. Menurut dia, para Paskibraka putri yang melepas jilbab pasti karena adanya tekanan dari BPIP.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa," kata Cak Imin. Karena itu, Cak Imin menuntut Kepala BPIP Yudian Wahyudi untuk mundur.

Menurut dia, aturan yang dibuat oleh Yudian sangat tidak mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, pemaksaan untuk melepas jilbab juga dinilai mencederai rasa keadilan dan persatuan.

"Itu keadilan dan konstitusi harus mutlak. Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu," kata dia.

Cak Imin mengatakan, pihaknya bukan ingin mengambil alih BPIP. Lebih dari itu, pihaknya ingin seluruh pemimpin bangsa, terutama BPIP, tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.