Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa masa depan pertanian Indonesia berada di Papua. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan.

Zulhas yang juga mantan Menteri Perdagangan di era Kabinet Indonesia Maju itu menjelaskan bahwa untuk terciptanya swasembada pangan, wilayah Papua dinilai cocok untuk sektor pertanian. Terlebih, Zulhas mengungkap bahwa Pulau Jawa terus mengalami penurunan lahan.

“Masa depan Indonesia di pertanian di mana? Di Papua, sekarang sudah dilakukan secara serius,” kata Zulhas dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap agar Indonesia memiliki 2 juta hektare sawah di Papua dalam lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan lima tahun ke depan kita bisa buka pertanian sawah 2 juta, perkebunan tebu 600–1 juta. Mudah-mudahan, jadi masa depan kita di sana. Pertanian padi, pertanian tebu, jagung itu ada di Papua,” ujarnya.

Menurutnya, lahan yang terletak di Papua harus dioptimalkan, termasuk untuk sektor pertanian. “Kita punya Kalimantan, baru bikin ibu kota, ributnya sudah nggak habis-habis. Kita punya Papua yang begitu luas, tetapi kita tidak optimalkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut bahwa Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-citra swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bsia terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut jutaan impor besar yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran kebtuuhan dalam negeri yang masih minim. Jika tidak, kata dia, maka akan terjaid fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Adapun, sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” ujarnya.