Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beledi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dikarenakan insentif tax holiday mampu menarik investasi.

Hal ini terlihat proporsi investasi yang masuk dari pemberian insentif tax holiday sebesar 25% dari realisasi investasi.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2022, belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir memang menunjukkan tren peningkatan.

Misalnya saja pada tahun 2023 belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp 6,3 triliun, meningkat lagi pada 2024 sebesar Rp 7,16 triliun dan 2025 sebesar Rp 8,01 triliun.

Jakarta: SIUP, atau Surat Izin Usaha Perdagangan, dulunya merupakan syarat penting bagi usaha dari skala mikro, kecil, menengah dan hingga besar agar bisa beroperasi secara legal di suatu wilayah. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, peran SIUP sudah tidak lagi diwajibkan bagi pendirian usaha.

Walaupun sudah tidak diwajibkan, SIUP pernah menjadi persyaratan penting dalam dunia usaha dan tetap dapat memberikan wawasan berharga bagi para wirausahawan di Indonesia.

Melansir dari laman Sahabat Pegadaian terdapat penjelasan lengkap arti dari SIUP, berikut penjelasan lengkapnya.

Apa itu arti SIUP

SIUP adalah surat izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk pelaku usaha di bidang perdagangan dan jasa, termasuk perorangan, firma, koperasi, CV, PT, BUMN, dan badan usaha lainnya.
Kepemilikan SIUP memberi perlindungan hukum bagi usaha, sementara usaha tanpa SIUP berisiko dikenai sanksi sesuai pasal 106 Undang-Undang Perdagangan.

SIUP tidak lagi berlaku sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan. Kini, sebagai pengganti, pelaku usaha cukup memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), yang mulai diberlakukan sejak Mei 2018 untuk mempermudah administrasi usaha.

Baca juga: Ini Pengertian NIB? Legalitas yang Wajib Dimiliki Pelaku ...

SIUP digantikan oleh NIB

Dengan digantinya SIUP oleh NIB, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa terhambat oleh proses perizinan yang rumit, serta memperoleh perlindungan hukum yang memungkinkan mereka beroperasi dengan lebih aman.

Lalu, pada perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah menciptakan iklim usaha yang lebih baik, memudahkan wirausahawan dalam memulai dan menjalankan usaha, serta meningkatkan daya saing dan inovasi di dunia bisnis.

Baca juga: Ini Cara Mendirikan Usaha Berbadan Hukum Biar Semakin Berkembang

Cara membuat SIUP

Melansir dari Kemenko Perekonomian terdapat langkah-langkah untuk membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) di Indonesia. Berikut langkahnya di bawah ini.

1. Persiapkan dokumen yang diperlukan
   Sebelum mengajukan SIUP, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen berikut:
   •Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
   •NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemohon atau badan usaha.
   •Akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum) atau surat keterangan usaha (untuk usaha perorangan).
   •Surat izin domisili usaha dari kelurahan atau kecamatan.
   •Rencana usaha yang mencakup jenis usaha dan lokasi.
2. Setelah memiliki dan melengkapi data tersebut, kunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah Anda dan isi formulir permohonan SIUP yang disediakan.
3. Setelah mengajukan permohonan, pihak DPMPTSP akan memverifikasi dokumen dan informasi yang Anda berikan.
4. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, SIUP akan diterbitkan. Anda akan menerima SIUP dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh DPMPTSP.
5. Beberapa daerah mungkin mengenakan biaya untuk penerbitan SIUP. Pastikan untuk menanyakan biaya yang berlaku. (Muhammad Rizky H).

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Lemari di kamar tidur cenderung menjadi salah satu tempat penyimpanan terbesar di rumah. Dengan banyaknya ruang penyimpanan, lemari kamar tidur dapat menjadi tempat pembuangan barang-barang yang mungkin tidak seharusnya ada di sana.

DikutipReal Simple, barang-barang ini seharusnya disingkirkan dari lemari kamar tidur agar ruangan tampak lebih luas. Jika kekurangan ruang penyimpanan di rumah, kamu mungkin perlu mempertimbangkan beberapa tips ini.

Barang yang tidak boleh disimpan di lemari kamar tidur

1. Sepatu

Hord menyarankan agar kamu menyimpan sepatu berat, seperti sepatu bot dekat pintu masuk rumah. Pilah juga tempat penyimpanan sepatu di lemari kamar tidur untuk sepatu khusus untuk acara tertentu.

2. Tas tangan

Peletakkan barang-barang di tempat yang akan digunakan, seperti tas tangan hanya digunakan saat kamu bepergian. Pendiri perusahaan penataan rumah The Tribalist, Jill Czarnik menyarankan apabila koleksi tas terlalu banyak untuk lemari pintu masuk rumah, pilih untuk menyimpan tas yang biasa dipakai sehari-hari di sana dan simpan tas yang jarang digunakan di lemari kamar tidur.

3. Pakaian luar dan aksesoris

Mantel, jaket, hingga aksesoris, seperti topi perlu disimpan di tempat yang akan digunakan di area pintu masuk, ruang penyimpanan, atau lemari mantel. Kamu bisa sisakan lebih banyak ruang di lemari kamar tidur untuk barang-barang lainnya.

4. Makanan

Makanan yang disimpan dapat mengundang serangga masuk ke lemari. Hal ini bisa merusak pakaian sehingga jauhkan makanan dari lemari. Jika perlu menyimpan sejumlah makanan, pilihlah makanan kaleng atau gunakan wadah plastik kedap udara.

5. Produk kecantikan

Produk-produk ini bisa saja tumpah atau pecah sehingga berpotensi merusak pakaian yang disimpan. Cobalah cari tempat penyimpanan di kamar mandi untuk perlengkapan mandi, seperti sampo hingga parfum. Pakar organisator profesional Jamie Hord menyarankan untuk menggunakan wadah penyimpan supaya tetap aman dari tumpahan.

Baca juga: 10 Desain Kamar Anak Estetik

6. Cucian kotor

Keranjang pakaian memang masuk akal untuk diletakkan di dalam atau di dekat lemari. Namun, Hord memperingatkan agar tidak meletakkan keranjang pakaian di dalam lemari agar terhindar dari bau apek.

Coba pertimbangkan untuk membeli keranjang dengan tutup untuk menutupi sebagian bau apek, mencuci pakaian lebih sering, atau memindahkan keranjang ke tempat yang lebih terbuka atau ruang cuci.

7. Sekumpulan barang

Jika barang-barang setumpuk permainan papan hingga produk pembersih tidak dapat menemukan tempat lain, Hord mengatakan buatlah area di lemari sehingga barang-barang acak tidak tercampur dengan pakaian bersih.

Kamu bisa menggunakan tempat sampah di bagian bawah lemari untuk menyimpan produk pembersih ataupun menggunakan rak di bagian atas lemari untuk permainan papan.

8. Pakaian yang tidak dikenakan

Czarnik menyarankan jangan ragu menyingkirkan barang-barang yang tidak terpakai. Tujuannya agar tidak menghabiskan tempat di lemari. (Theresia Vania Somawidjaja)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendorong penggunaan bibit padi unggul guna meningkatkan produktivitas dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

"Melalui optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat turut melejitkan produktivitas beras nasional," kata Arief dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Arief menyatakan bahwa optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat mempercepat peningkatan hasil panen beras nasional dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dia mengaku bahwa dirinya telah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifili Hasan (Zulhas) telah meninjau lahan yang dikelola PT Sang Hyang Seri (SHS) dan ID FOOD di Subang, Jawa Barat, sebagai pusat produksi benih padi unggul.

Arief menekankan pentingnya pengembangan pusat pembenihan padi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung target swasembada pangan nasional yang lebih cepat.

"Dengan benih padi terbaik yang ditanam oleh petani, maka dapat menentukan skala produktivitas saat panen nantinya. Target swasembada pangan pun (akan) semakin cepat tercapai," ujarnya.

Pusat benih SHS di Subang saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektare, yang diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Dengan benih padi unggul yang dikelola secara baik oleh petani di lahan itu, Arief yakin bahwa produktivitas panen dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.

Peningkatan produktivitas ini diperkirakan mampu mengangkat produksi nasional hingga 20 persen, sehingga potensi impor beras dapat ditekan secara signifikan.

"Jika semakin banyak petani menanam dengan benih dari sini, dapat bantu melejitkan produksi nasional sampai 20 persen. Impor pun bisa kita hindari," jelasnya.

Arief memastikan pemerintah juga turut mengupayakan penyerapan hasil panen oleh Bulog untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara berkelanjutan.

Dia menyebutkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas padi nasional pada 2023 mencapai 52,85 kuintal per hektaree, meningkat dari 51,28 kuintal per hektaree pada 2020.

Peningkatan produktivitas ini memerlukan adanya standby buyer, seperti Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil produksi dan menjaga kestabilan harga di pasaran.

"Tentunya dengan adanya eskalasi produksi yang progresif tersebut, harus ada standby buyer untuk membantu penyerapannya," ucap Arief.

Arief juga memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga stok CPP yang akan dipergunakan untuk program-program intervensi pemerintah, termasuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2025.

Ia menambahkan, penyerapan beras oleh Bulog untuk stok CPP dilaporkan berjalan dengan baik, menunjukkan progres positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 masih berlangsung dan diperkirakan akan dilanjutkan hingga Desember, sebagai bagian dari upaya kontinuitas pemerintah membantu keluarga kurang mampu lewat program bantuan pangan beras 10 kg.

Bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Arief juga menyebutkan bahwa realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Bulog sampai minggu keempat Oktober, telah mencapai 1,084 juta ton. Perolehan ini meningkat hingga 34,15 persen jika dibandingkan pada periode yang sama dalam dua tahun terakhir.

"Pada Januari-Oktober 2022 kala itu tercatat 808 ribu ton. Sementara Januari-Oktober 2023 di 895 ribu ton, sehingga telah terjadi peningkatan sebesar 21,03 persen," kata Arief.

(Dian Kusumo Hapsari)

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kekeh mendapatkan tambahan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

Bahlil mengatakan, penambahan saham ini akan meningkatkan porsi saham Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) dari 51% menjadi 61% dan kian memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan PTFI.

Terkait biaya tambahan saham 10% tersebut, Bahlil optimistis harganya tidak akan membebani anggaran pemerintah. Bahkan, opsi tanpa biaya tetap terbuka, tergantung pada hasil negosiasi antara pemerintah dan Freeport.

"Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport," ungkap Bahlil dikutip dari siaran pers, Minggu (3/11).

Bahlil melanjutkan, saat ini proses divestasi masih menunggu finalisasi dari pihak Freeport.

"Kami masih menunggu hasil finalisasi dari Freeport. Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham," ujar Bahlil.

Meski begitu, Bahlil memastikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, terlebih dengan kepemilikan pemerintah yang sudah lebih dari 50%.

"Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan bagus untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia," kata Bahlil.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia masih melakukan finalisasi rencana perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk kontrak yang berakhir pada 2041 mendatang.

"Terkait dengan perpanjangan IUPK, saat ini masih dalam proses finalisasi," kata VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia (PTFI) Katri Krisnati kepada Kontan, Kamis (24/10).

Meski demikian, Katri tak merinci lebih detail soal tahapan yang tengah berlangsung.

Sebelumnya, Freeport McMoran dalam laporan kuartal III 2024 memaparkan, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2024, PTFI berhak untuk mengajukan perpanjangan hak penambangan setelah tahun 2041.

PTFI pun disebut telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk mengajukan perpanjangan izin seperti kepemilikan fasilitas smelter terintegrasi yang telah beroperasi, kepemilikan saham dalam negeri melalui MIND ID minimal 51% dan perjanjian dengan Badan Usaha Milik Negara untuk tambahan kepemilikan saham PTFI sebesar 10%.

Syarat lainnya yakni komitmen untuk eksplorasi tambahan dan peningkatan kapasitas smelter yang masing-masing telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Permohonan perpanjangan dapat diajukan kapan saja sampai dengan satu tahun sebelum berakhirnya izin pertambangan khusus (IUPK) yang dimilikinya. PTFI saat ini sedang mempersiapkan pengajuan permohonannya. Sehubungan dengan permohonan perpanjangan PTFI, FCX sedang berupaya mencapai kesepakatan dengan MIND ID mengenai perjanjian jual beli pengalihan pada tahun 2041 atas tambahan 10% kepemilikan di PTFI," ungkap President and Chief Executive FCX Kathleen Quirk, dikutip dari Laporan Kuartal III 2024, dikutip Rabu (23/10).

Perpanjangan izin operasi ini dinilai akan memberikan kepastian investasi untuk keberlanjutan operasi skala besar di Tambang Grasberg.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan 7 menteri ekonomi di bawah koordinasinya, lengkap dengan para wakil menteri.

Ketujuh menteri tersebut adalah Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Lalu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Airlangga mengatakan perkumpulan di Minggu ini merupakan tindak lanjut dari Retreat Kabinet Merah Putih di Magelang beberapa waktu lalu. Pembahasan menteri ekonomi itu mencakup putusan MK soal UU Cipta Kerja hingga aksesi Indonesia ke BRICS dan OECD.

"Pertama, terkait dengan keputusan MK. Pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Yassierli) segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong," katanya dalam Konferensi Pers di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (3/11).

Ia menegaskan UU Ketenagakerjaan juga terdampak dengan adanya pemisahan Kemnaker dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Airlangga menyebut ada konsekuensi dari pemisahan itu terhadap perundang-undangan.

Selain itu, menteri-menteri ekonomi di kabinet Presiden Prabowo Subianto juga membahas aksesi Indonesia ke berbagai organisasi dunia. Ini mencakup BRICS hingga OECD.

"Tentu ini yang akan terus didorong, dan juga proses aksesi (Indonesia) daripada BRICS, OECD, dan CPTPP," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga Cs tengah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP). Ini meliputi devisa hasil ekspor (DHE) hingga hapus buku dan hapus tagih utang UMKM.

Ada juga pembahasan mengenai rencana melanjutkan sejumlah insentif yang berlaku. Airlangga merinci cakupannya meliputi pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPNDTP) sampai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik.

Pemerintah juga tengah menggodok regulasi kredit usaha rakyat (KUR) serta kredit alat dan mesin pertanian (alsintan). Selain itu, ada usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi industri berbasis padat karya.

"Kemudian, beberapa program kerja juga disiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi (pekerja) platform. Serta integrasi daripada program siap bekerja dan Kartu Prakerja," jelasnya.

"Kemudian juga tentu dari segi kegiatan pariwisata akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," sambung Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga turut menyinggung concern Presiden Prabowo di sisi energi. Ini mencakup peningkatan lifting migas hingga pemanfaatan biofuel dan bioetanol yang lebih luas.

Selain itu, pemerintah sedang membahas subsidi energi tepat sasaran. Tugas ini dikomandani langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Tentu dari hasil pembahasan ini kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," tutup Airlangga.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) melaporkan kinerja menggembirakan baik dari segi penjualan maupun laba hingga kuartal III-2024.

Melansir laporan keuangannya di BEI Kamis (31/10), ACES membukukan laba sebesar Rp 574,22 miliar per kuartal III 2024, naik 18,19% year on year (yoy) bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 485,83 miliar.

Dengan begitu laba per saham dasar mencapai Rp 33,57 dari posisi yang sama tahun lalu Rp 28,4.

Sementara penjualan ACES naik 13,57% dari Rp 5,38 triliun di kuartal III 2024 menjadi Rp 6,11 triliun hingga periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Beban pokok penjualan mencapai Rp 3,2 triliun, melonjak dari Rp 2,84 triliun.

Alhasil laba kotor perusahaan mencapai Rp 3,09 triliun, dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,64 triliun.

Beban usaha ACES tercatat Rp 2,3 triliun, naik dari Rp 2,1 triliun. Pendapatan lain-lain juga naik dari Rp 97 miliar menjadi Rp 99 miliar. Kemudian beban lain-lain sebesar Rp 12,91 miliar, melonjak dari Rp 10,28 miliar. Laba usaha perusahaan mencapai Rp 748,11 miliar, naik dari Rp 622 miliar.

Dalam rinciannya, penjualan dari produk perbaikan rumah mencapai Rp 3,18 triliun per September 2024, naik dari Rp 2,91 triliun. Produk gaya hidup mencapai Rp 2,7 triliun, melonjak dari Rp 2,24 triliun. Produk permainan mencapai Rp 229,47 miliar, naik tipis dari Rp 224,9 miliar.

ACES memiliki total aset hingga September 2024 sebesar Rp 7,73 triliun, turun dari posisi per 31 Desember sebesar Rp 7,75 triliun. Total ekuitas perusahaan mencapai Rp 6,17 triliun per kuartal III 2024, turun dari Rp 6,18 triliun hingga tutup akhir tahun 2023.

ACES memiliki saldo kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp 1,72 triliun hingga 30 September 2024, turun dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 2,1 triliun.

IDXChannel—Simak cara setor tunai BRI tanpa kartu lewat aplikasi BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai tanpa kartu debit, layanan ini dapat diperoleh melalui aplikasi mobile banking BRImo.

Layanan setor tarik ini berguna bagi nasabah yang lupa membawa kartu debit, atau nasabah yang kartu debitnya telah kedaluwarsa namun belum sempat mengurus pembuatan kartu debit baru.

Setor tunai dan tarik tunai tanpa kartu ini hanya memerlukan nomor handphone dan pembuatan token. Token atau digit nomor rahasia ini dibuat secara acak melalui BRImo ketika nasabah mengambil layanan setor tarik.

Berikut ini adalah cara setor tunai BRI tanpa kartu lewat aplikasi BRImo dengan mudah, sebelumnya pastikan Anda telah mengunduh dan membuat akun serta registrasi di aplikasi BRImo.

1. Setor Tunai via BRImo

• Buka aplikasi BRImo
• Login dengan username dan password
• Pada beranda utama, klik menu ‘Setor & tarik tunai’
• Selanjutnya, klik ‘Setor tunai’
• Pilih rekening sumber dana
• Klik ‘Lanjutkan’
• Masukkan PIN BRImo
• BRImo akan memberikan kode atau token penyetoran tunai

2. Setor Tunai di ATM

Selanjutnya, datangi bilik ATM terdekat untuk menyetor tunai tanpa kartu. Anda harus memilih mesin ATM yang memfasilitasi layanan setor tunai dan tarik tunai, perlu diketahui tidak semua mesin ATM dilengkapi fitur ini.

• Kunjungi ATM terdekat
• Pada layar ATM, pilih ‘Transaksi tanpa kartu’
• Pilih menu ‘Setor tunai tanpa kartu’
• Masukkan kode token yang Anda dapatkan di BRImo
• Masukkan nomor handphone yang didaftarkan ke BRImo
• Masukkan uang pecahan Rp50.000 atau Rp100.000 ke mesin CRM
• Klik ‘Setor’ jika nominal pecahan sudah sesuai
• Pilih ‘Ya’ jika informasi transaksi sudah sesuai
• Cek bukti transaksi pada BRImo untuk pengecek keberhasilan transaksi, BRImo biasanya akan mengirimkan notifikasi atau dari struk yang diterbitkan mesin ATM

Itulah cara setor tunai BRI tanpa kartu lewat aplikasi BRImo.

(Nadya Kurnia)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan kembali merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 202, para eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dari sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

"Itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya tiga bulan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan berapa lama eksportir diwajibkan untuk menyimpan DHE dengan aturan yang akan direvisi. Yang jelas, jangka waktunya akan lebih lama dari yang berlaku saat ini.

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Sedang dirapatkan, kemudian nanti setelah siap nanti kita akan umumkan. Sedang dibahas, lebih lama (jangka waktunya) tentunya. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," imbuhnya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, kebijakan mendorong para eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri membuahkan hasil. Namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diterima KONTAN, total DHE SDA yang masuk ke sistem keuangan Indonesia senilai Rp 43,9 miliar di periode Januari hingga April 2024.

Dana itu ditempatkan pada instrumen, baik bank berupa rekening khusus dan time deposit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hingga Term Deposit (TD) Valas DHE di BI.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Makamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

"Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/6/2024).

Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insetif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

"Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," jelasnya.

Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prekerja.

Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

"Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," terangnya.

Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

"Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat," lanjutnya.

Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

"(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS," jelasnya.

Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejor pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindaklanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

"Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ucap Airlangga.

Terakhir, ketigabelas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

"Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP," pungkasnya.

(ada/das)

JAKARTA, investor.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sukses mencapai target pengumpulan zakat Rp1 triliun (tidak termasuk dana titipan) pada triwulan ketiga tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp882 miliar.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Meningkatnya jumlah penghimpunan tak lepas dari kinerja menyeluruh mulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran zakat yang bermanfaat bagi penerima zakat atau mustahik," ujar Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat untuk BAZNAS seluruh Indonesia, yang mana menargetkan Rp41 triliun hingga akhir 2024 nanti. Sementara tahun 2025, BAZNAS menargetkan Rp50 triliun. Capaian semacam itu sekaligus juga memperkuat pendistribusian kepada orang-orang yang berhak menerima manfaat zakat," lanjutnya.

Kiai Noor bersyukur, lembaga yang dipimpinnya yang kini berusia 23 tahun ini mendapat kepercayaan dari masyarakat luas untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, sehingga semakin banyak rakyat kurang mampu yang menerima manfaat.

“Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kita selalu berusaha menyusun program yang matang, dimulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga pendistribusian. Kita susun dengan baik dan transparan. Dengan begitu, apa yang disalurkan melalui BAZNAS, bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Kiai Noor mengungkapkan, dana zakat yang terkumpul melalui BAZNAS disalurkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti beasiswa, santripreneur, pembiayaan UMKM, microfinance, dan lain-lainnya.

“Program-program pemberdayaan ini dapat mengubah status masyarakat yang dari awalnya penerima manfaat menjadi pemberi manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si., CFRM., mengatakan, "Alhamdulillah keberhasilan BAZNAS dalam mencapai target pengumpulan zakat sebesar Rp1 triliun (di luar dana titipan) ini merupakan tangga sejarah pengelolaan zakat yang terekam dalam kerja OPZ di Indonesia."

Menurutnya, BAMUIS BNI mencapai pengimpunan Rp1 miliar (1993), BAZIS DKI mencapai Rp10 miliar (2021), Dompet Dhuafa Rp100 miliar (2008), dan tahun 2024 ini BAZNAS RI mencapai Rp1 triliun.

"Beberapa strategi juga dilakukan BAZNAS dalam mencapai keberhasilan ini. Pertama, BAZNAS berfokus pada perluasan literasi dakwah zakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat. Kedua, optimalisasi kerja fundraiser menjadi kunci dalam memperluas jaringan dan efisiensi penghimpunan ZIS," kata Rizaludin.

Lebih lanjut Rizaludin menambahkan, ketiga yakni memperkuat layanan muzaki dengan memberikan layanan kemudahan berzakat melalui berbagai platform. Keempat, digitalisasi. Hal ini juga menjadi prioritas untuk mempermudah akses dan transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

"Tidak hanya itu, kelima, BAZNAS juga memaksimalkan branding lembaga untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional," ujar Rizaludin.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta - Meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan salah satunya dari energi biomassa membuat para produsen wood pallet memperluas penanaman pohon gamal. Pohon tersebut merupakan bahan baku wood pallet yang salah satunya digunakan sebagai bahan bakar penggantu batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Salah satu produsen yang menggeber penanaman wood pallet yakni PT Biomasa Jaya Abadi di Gorontalo. Bersama kedua mitranya, PT Bayan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), menanam sebanyak 25.500 pohon gamal di area seluas 5 hektare. BTL pertama kali menanam gamal pada 20 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, jumlah pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 11.014.500 pohon di area seluas ±2.145 hektare.

Direktur BJA Group Burhanuddin mengatakan, penanaman pohon gamal yang ke-11 juta ini untuk mengembangkan bioenergi dan menjaga pelestarian lingkungan. Melalui langkah nyata ini, BJA Group mewujudkan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya energi di masa depan.

"Dalam setiap pohon gamal yang ditanam, kita menanam komitmen untuk menghijaukan masa depan kita semua dan membangun lingkungan kita serta menanam harapan untuk masa depan yang berkelanjutan sebagai sumber penghidupan anak negeri di Kabupaten Pohuwato," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman Terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 tahun sekali.

Di samping merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Saat ini BJA bersama IGL dan BTL telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.130 orang, setara dengan 27% dari jumlah tenaga kerja di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja asal Pohuwato mencapai sekitar 76% dari total karyawan sedangkan jumlah tenaga kerja asal Provinsi Gorontalo mencapai 85%. Dari penghasilan yang diperoleh karyawan BJA Group, perputaran uang di Pohuwato mencapai lebih dari Rp4 miliar per bulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(rrd/rir)