Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Sistem pajak canggih Coretax System akan meluncur tahun depan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan implementasi sistem Coretax akan membawa perubahan besar dalam pelaporan pajak di Indonesia.

Suryo menyebut, sistem ini akan menyediakan pre-populated SPT, atau formulir pajak yang telah terisi otomatis, untuk mempermudah proses pelaporan.

"Jadi memang apabila Coretax sudah diimplementasikan, semua pelaporan dilakukan melalui Coretax, dan pelaporan pun juga sebetulnya diberikan kemudahan karena kita siapkan pre-populated SPT," kata Suryo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Bagi wajib pajak badan yang menerbitkan bukti potong dan bukti pungut pajak, laporan tersebut akan dihasilkan otomatis oleh sistem, sehingga wajib pajak hanya perlu memverifikasi data sebelum melaporkannya.

Suryo juga menyoroti pentingnya kesiapan wajib pajak, terutama untuk wajib pajak badan, dalam menghadapi perubahan sistem ini. Sebagai upaya untuk memfasilitasi transisi, Ditjen Pajak akan memberikan edukasi secara berkelanjutan.

Mengingat jumlah wajib pajak badan lebih sedikit dibanding wajib pajak orang pribadi, Suryo akan menginstruksikan semua kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjangkau wajib pajak badan guna menjelaskan dan memberikan gambaran terkait pengisian SPT melalui Coretax.

"Jadi kami minta seluruh kantor kami di seluruh Indonesia untuk bisa reaching out Wajib Pajak Badan, bercerita dan menyampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan pada waktu menyampaikan SPT melalui Coretax yang akan kita implementasikan ke depan," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai meluncurkan Coretax System pada tahun depan.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa implementasi sistem Coretax akan membawa perubahan besar dalam pelaporan pajak di Indonesia.

Suryo menekankan bahwa sistem ini akan menyediakan pre-populated SPT, atau formulir pajak yang telah terisi otomatis, untuk mempermudah proses pelaporan.

"Jadi memang apabila Coretax sudah diimplementasikan, semua pelaporan dilakukan melalui Coretax, dan pelaporan pun juga sebetulnya diberikan kemudahan karena kita siapkan pre-populated SPT," kata Suryo dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Bagi wajib pajak badan yang menerbitkan bukti potong dan bukti pungut pajak, laporan tersebut akan dihasilkan otomatis oleh sistem, sehingga wajib pajak hanya perlu memverifikasi data sebelum melaporkannya.

Suryo juga menyoroti pentingnya kesiapan wajib pajak, terutama untuk wajib pajak badan, dalam menghadapi perubahan sistem ini. Sebagai upaya untuk memfasilitasi transisi, Ditjen Pajak akan memberikan edukasi secara berkelanjutan.

Mengingat jumlah Wajib Pajak Badan lebih sedikit dibanding Wajib Pajak Orang Pribadi, Suryo akan menginstruksikan semua kantor pajak di seluruh Indonesia untuk menjangkau Wajib Pajak Badan guna menjelaskan dan memberikan gambaran terkait pengisian SPT melalui Coretax.

"Jadi kami minta seluruh kantor kami di seluruh Indonesia untuk bisa reaching out Wajib Pajak Badan, bercerita dan menyampaikan kira-kira apa yang akan dilakukan pada waktu menyampaikan SPT melalui Coretax yang akan kita implementasikan ke depan," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berubah. Ini setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak itu tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Nah, dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Aturan ini berlaku efektif 1 Januari 2025 dan mencabut 42 regulasi terkait.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Nah, dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Di sisi lain, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pajak korporasi atau tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia menilai tax holiday mempunyai peranan penting karena dapat mengerek investasi yang masuk.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu adalah 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara," kata Rosan usai rapat koordinasi Kemenko Perekonomian, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Rosan menyebut lebih dari 100 negara yang menerapkan pajak minimum global sebesar 15%. Apabila Indonesia tidak memungut pajak minimum global 15% kepada perusahaan asing, dia menerangkan negara asal perusahaan tersebut yang akan memungutnya.

Dia pun telah mensosialisasikan terhadap calon investor asing terkait pajak minimum global tersebut. Meski begitu, dia bilang pemerintah juga menawarkan sejumlah insentif lain kepada perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

"Tapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain, yang kita sudah melakukan adjustment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga Tax Holiday 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain," terangnya.

Dia menekankan pajak minimum global hanya berlaku untuk perusahaan asing. Namun, perusahaan domestik bisa tetap mengajukan permohonan insentif tax holiday yang diperpanjang hingga tahun depan.

"Tetapi kepada yang perusahaan domestik, terima Tax Holiday, itu tidak usah khawatir. Karena yang menarik itu kan 15% adalah negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan Tax Holiday yang ada," terangnya.

IDXChannel - Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan dua alasan dilanjutkannya kebijakan tax holiday oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kebijakan tax holiday memiliki peran penting dalam hal investasi.

"Tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25 persen," ujar Rosan di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Meski demikian, kebijakan tax holiday tetap mengikuti aturan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen yang sudah diberlakukan lebih dari 100 negara. Sebab, jika Indonesia tidak menerapkan pajak, negara asal investor yang akan memungut pajak.

"Kita sampaikan bahwa memang apabila Global Minimum Tax (GMT) ini diberlakukan, kalau kita tidak memungut pajak 15 persen, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi azas manfaatnya tidak di kita," kata Rosan.

Namun, Rosan mengatakan perusahaan domestik tidak perlu khawatir atas GMT 15 persen tersebut, karena hanya diterapkan kepada investor asing.

"Jadi ini sebenarnya untuk mendorong untuk domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penerima tax holiday," kata Rosan.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan delapan menteri ekonomi. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Dalam paparan Airlangga, ada sekitar 13 hal yang dibahas dalam rakortas hari ini. Adapun menteri yang hadir dalam rapat tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

Pembahasan pertama, mengenai keputusan dari Makamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Airlangga pemerintah akan segera menindaklanjuti dengan menyusun regulasi baru.

"Menteri ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong. Dan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada konsekuensi dari perubahan nomenklatur pemisahan Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI, sehingga tentu ada konsekuensi terhadap perundang-undangan juga," kata dia dalam konferesi pers di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/6/2024).

Kedua, membahas terkait arahan Prabowo terkait dengan devisa hasil ekspor. Pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindaklanjut untuk menggenjot devisa negara. Ketiga, pemerintah sedang disiapkan kebijakan untuk membantu UMKM mendapatkan kredit dari Himbara yaitu RPP Hapus Buku dan Hapus Tagih dari bank.

Keempat, pemerintah berencana melanjutkan sejumlah insetif untuk kelas menengah, diantaranya Pajak Penambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik, mobil listrik, dan properti.

"Kemudian juga penyelesaian beberapa terkait dengan regulasi kredit usaha rakyat Kredit Alsintan dan juga sedang akan diusulkan, usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya," jelasnya.

Kelima, pemerintah juga akan menyiapkan terkait dengan revisi dari jaminan kehilangan pekerjaan dan regulasi integrasi daripada program siap bekerja dan kartu prekerja.

Keenam, dari sisi perindustrian, dibahas juga persoalan pengawasan dalam larangan terbatas (lartas) pada impor, fasilitas pelabuhan impor dan harga gas bumi.

"Tertentu untuk beberapa sektor industri dan pemerintah akan membuat gugus tugas atau task force untuk pembahasan secara detail," terangnya.

Ketujuh, pemerintah akan menggodok kebijakan agar UMKM dalam negeri bisa naik kelas dengan bisa ekspor produknya ke pasar internasional. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kedelapan, program-program seperti KUR, Mekar, dan Makmur, diyakini akan terus didorong dari Kementerian BUMN. Kesembilan, tak lupa hilirisasi juga tetap akan digenjot.

"Kita akan terus mendorong hilirisasi, termasuk pengembangan daripada hilirisasi aluminium di Kalimantan Barat," lanjutnya.

Kesepuluh, dari segi energi, pemerintah berkomitmen untuk peningkatan lifting migas, pemanfaatan yang lebih luas terhadap biofuel, bioethanol. Pemerintah juga sedang membahas skema subsidi tepat sasaran oleh Kementerian ESDM.

"(Kesebelas) terkait dengan investasi, terkait dengan tax holiday, ini sudah dari Kementerian Keuangan sudah keluar tentunya ini bisa lebih diefektifkan. Tentu perbaikan dari OSS terutama dengan Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan, ATRBPN, dan juga PU PR, beserta 18 Kementerian lain yang terintegrasi dalam sistem OSS," jelasnya.

Keduabelas, dibahas pula mengenai program untuk menggejor pariwisata Indonesia. Dalam bahasan ini diperlukan tindaklanjut terkait dengan harga tiket pesawat yang harus lebih kompetitif.

"Nah itu tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," ucap Airlangga.

Terakhir, ketigabelas, pemerintah akan mendorong sejumlah perjanjian dagang yang masih belum rampung. Salah satunya yakni perjanjian dagang dengan Uni Eropa.

"Perjanjian-perjanjian yang diminta untuk diakselerasi yaitu EU dengan EU-CEPA, kemudian juga dengan Kanada dan Peru, nah tentu ini yang akan terus didorong dan juga proses aksesi daripada BRICS, OECD, dan CPTPP," pungkasnya.

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak pendapatan negara dari sektor pajak. Gimana dampak kenaikan tarif PPN tersebut terhadap sektor otomotif?

Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengungkapkan, pada prinsipnya Toyota selalu mendukung kebijakan pemerintah. Toyota juga paham jika pemerintah membutuhkan pemasukan yang banyak dari sektor pajak.

"Kita ikut pemerintah, peraturannya kayak gitu. Kan nanti kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain ya," ungkap Nandi kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, belum lama ini

"Kita juga memahami bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan ya," sambung Nandi.

Nandi menambahkan, kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan tidak terlalu berpengaruh karena karakter konsumen Indonesia yang bisa melakukan penyesuaian. Tapi meski begitu, kenaikan PPN 12% bisa saja mengganggu market otomotif di Tanah Air.

"Pasti ada guncangan, (tapi) orang kita kan cenderung fleksibel. Tapi sampai level tertentu, mungkin akan mengalami gangguan market cukup besar. Nah ini yang sebenarnya kita perlu pikirkan bersama ya," ungkapnya lagi.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, tujuan pemerintah mendapatkan pemasukan lebih banyak dengan menaikkan PPN menjadi 12%, belum tentu bisa tercapai.

"Misalnya pemerintah menaikkan PPN, belum tentu hasil finally revenue-nya akan naik. Bisa saja karena PPN dinaikkan, justru ekonominya akan menciut, finally tax revenue-nya juga akan menurun," terang Bob.

Lanjut Bob menambahkan, pemerintah bisa belajar dari kondisi saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020 silam. Saat itu pemerintah memberi relaksasi pajak untuk mobil baru. Tapi pajak yang disetorkan pemerintah angkanya naik.

"Pengalaman kita waktu Covid-19, pemerintah ngasih insentif untuk otomotif. Tapi finally tax yang kita bayar ke pemerintah naik. Nah oleh karena itu kan kita beberapa kali juga komunikasi ke pemerintah, bahwa industri ini perlu dikasih relaksasi," jelas Bob.

"Jadi yang saya khawatirkan, kalau PPN naik itu justru finally tax revenue-nya akan turun. Kalau ekonomi sudah turun, ongkos untuk naikinnya itu lebih gede lagi. Jadi harus berhati-hati banget," terang Bob.

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Reporter: Rashif Usman | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pendapatan dan laba bersih emiten produsen tolak angin, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) melonjak hingga dua digit pada kuartal III-2024.

Melansir laporan keuangan per 30 September 2024, SIDO membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 778,11 miliar. Laba tersebut tumbuh 32,65% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari Rp 586,57 miliar.

Lonjakan laba bersih SIDO salah satunya ditopang oleh kenaikan penjualan sebesar 11,24% YoY menjadi Rp 2,62 triliun hingga kuartal III-2024. Pada periode yang sama di 2023, penjualan SIDO sebesar Rp 2,36 triliun.

Rinciannya penjualan jamu herbal dan suplemen berkontribusi sebesar Rp 1,54 triliun atau naik 6,17% YoY. Penjualan segmen makanan dan minuman mencapai Rp 986,04 miliar.

Terakhir segmen farmasi berkontribusi sebesar Rp 95,28 miliar selama periode Januari-September 2024. Raihan tersebut melonjak 11,56% secara tahunan dari Rp 85,41 miliar.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat bahwa kinerja keuangan SIDO sudah sesuai dengan prediksi analis, di mana kinerja penjualan mampu tumbuh di atas 10%. Namun, secara kuartalan kinerja SIDO cenderung turun.

"Adanya penguatan penjualan ini membuat laba bersih SIDO mengalami kenaikan," kata Azis kepada Kontan, Selasa (29/10).

Azis menyampaikan, secara prospek SIDO masih bisa tumbuh positif ke depannya. Namun, SIDO masih menghadapi tantangan berupa daya beli lokal yang belum pulih.

Analis NH Korindo Sekuritas Ezaridho Ibnutama melihat bahwa pasar ekspor bakal mendorong pertumbuhan kuat bagi SIDO ke depannya meski ada tantangan global.

Selama periode sembilan bulan pertama tahun ini, penjualan ekspor SIDO tumbuh 75% YoY dan menyumbang 8% dari total pendapatan penjualan.

"Produk Tolak Angin Care menunjukkan pertumbuhan penjualan yang solid dibandingkan dengan Tolak Angin. Filipina menjadi pasar ekspor kunci baru yang muncul bagi kedua bagi SIDO, setelah Nigeria," tulis Ezaridho dalam risetnya, Senin (28/10).

SIDO juga akan mulai memasarkan produknya di Vietnam dan Kamboja pada kuartal IV-2024. Di sisi lain, SIDO juga mengantisipasi penerapan sugar tax sebesar 2,5% pada Desember 2024.

Pada kuartal IV-2024, Ezaridho juga menyebutkan bahwa SIDO tidak akan menurunkan harga jual rata-rata (average selling price) untuk mengatasi lemahnya daya beli konsumen di pulau Jawa. Tapi, perusahaan akan mendiversifikasi portofolio produknya.

NH Korindo Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk saham SIDO dengan target harga sebesar Rp 750 per saham.

Sementara itu, Kiwoom Sekuritas merekomendasikan netral untuk saham SIDO dengan target harga Rp 630 per saham.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) mencatatkan pertumbuhan total aset tahunan Kantor Luar Negeri (KLN) sebesar 14,55% secara tahunan (yoy) pada kuartal III-2024. Pertumbuhan ini terjadi di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global.

Direktur Wholesale & International Banking BNI Agung Prabowo mengatakan, di tengah kondisi gejolak yang dipengaruhi berbagai faktor seperti inflasi, perubahan kebijakan suku bunga global dan juga ketidakpastian geopolitik, kinerja kantor luar negeri BNI tetap menunjukkan ketahanan yang kuat.

"Hal ini dibuktikan oleh keberhasilan BNI yang mencatatkan pertumbuhan total aset year on year (yoy) pada kuartal III 2024 sebesar 14,55%," kata Agung, dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal III 2024 BNI, disiarkan secara daring, Jumat (25/10/2024).

Meskipun menghadapi tantangan eksternal, menurutnya, kantor luar negeri BNI terus beradaptasi dengan strategi diversifikasi portfolio, pengelolaan risiko yang hati-hati dan penguatan layanan berbasis teknologi. Upaya ini membantu mempertahankan pertumbuhan yang stabil meskipun dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Agung menambahkan, salah satu sektor yang menjadi penopang utama kinerja kantor luar negeri (KLN) BNI adalah sektor korporasi internasional, terutama dalam bisnis loan, pembiayaan perdagangan atau trade finance, energi, infrastruktur dan manufaktur.

"Pertumbuhan pada sektor-sektor ini didorong oleh peningkatan permintaan dari perusahaan multinasional dan klien-klien lokal di negara-negara tempat BNI beroperasi," ujarnya.

Sejalan dengan pertumbuhan total aset ini, sampai dengan periode kuartal III 2024, earnings before tax kantor luar negeri BNI juga mengalami pertumbuhan sebesar 59,13% year on year (yoy).

Di samping itu, BNI juga tidak menampik kemungkinan pembukaan KLN baru. Agung mengatakan, terakhir pada September 2024 BNI telah meresmikan kantor perwakilan baru di pusat bisnis di Sydney, Australia. Kehadirannya melengkapi jaringan global BNI di kota-kota strategis dunia seperti di Singapura, Hongkong, Tokyo, London, Seoul, New York dan Amsterdam.

"Dalam memperluas jaringan internasional kami melihat adanya potensi besar yang masih dapat digarap terutama di negara-negara dengan prospek bisnis yang menjanjikan. Jadi sebelum membuka kantor baru di luar negeri tentunya kita melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk memastikan potensi pasar dan kebutuhan nasabah di lokasi tersebut," ujar dia.

Dalam perluasan jaringan internasional, lanjut Agung, BNI mengidentifikasi peluang berdasarkan jumlah diaspora Indonesia di negara tujuan, besar investasi negara tersebut di Indonesia, volume perdagangan, jumlah perusahaan yang berbisnis dengan Indonesia, dan jumlah perusahaan Indonesia di negara tersebut.

"Pembukaan kantor baru akan didasarkan pada hasil kajian yang mendalam terkait potensi pasar dan relevansinya terhadap penguatan bisnis BNI di luar negeri. Fokus utama adalah meningkatkan kinerja kantor-kantor luar negeri yang sudah ada sekaligus memperluas layanan sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi," katanya.