Jakarta - Meningkatnya penggunaan energi baru terbarukan salah satunya dari energi biomassa membuat para produsen wood pallet memperluas penanaman pohon gamal. Pohon tersebut merupakan bahan baku wood pallet yang salah satunya digunakan sebagai bahan bakar penggantu batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Salah satu produsen yang menggeber penanaman wood pallet yakni PT Biomasa Jaya Abadi di Gorontalo. Bersama kedua mitranya, PT Bayan Tumbuh Lestari (BTL) dan PT Inti Global Laksana (IGL), menanam sebanyak 25.500 pohon gamal di area seluas 5 hektare. BTL pertama kali menanam gamal pada 20 Mei 2022 lalu. Hingga saat ini, jumlah pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 11.014.500 pohon di area seluas ±2.145 hektare.

Direktur BJA Group Burhanuddin mengatakan, penanaman pohon gamal yang ke-11 juta ini untuk mengembangkan bioenergi dan menjaga pelestarian lingkungan. Melalui langkah nyata ini, BJA Group mewujudkan dan memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan sumber daya energi di masa depan.

"Dalam setiap pohon gamal yang ditanam, kita menanam komitmen untuk menghijaukan masa depan kita semua dan membangun lingkungan kita serta menanam harapan untuk masa depan yang berkelanjutan sebagai sumber penghidupan anak negeri di Kabupaten Pohuwato," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pohon gamal merupakan tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk diolah menjadi wood pellet oleh BJA. Tanaman gamal termasuk tanaman Terubusan yang dapat dilakukan 4 hingga 5 kali panen dalam satu kali tanam dengan siklus panen 4 tahun sekali.

Di samping merupakan sumber bahan baku energi baru terbarukan, gamal juga merupakan tanaman yang sangat signifikan untuk menjaga konservasi karena tumbuh cepat dengan densitas 5.000 pohon per hektare atau jarak tanam 2x1 meter dan penyebaran perakaran yang luas.

Saat ini BJA bersama IGL dan BTL telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1.130 orang, setara dengan 27% dari jumlah tenaga kerja di Pohuwato. Dari jumlah tersebut, jumlah tenaga kerja asal Pohuwato mencapai sekitar 76% dari total karyawan sedangkan jumlah tenaga kerja asal Provinsi Gorontalo mencapai 85%. Dari penghasilan yang diperoleh karyawan BJA Group, perputaran uang di Pohuwato mencapai lebih dari Rp4 miliar per bulan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

(rrd/rir)

Jakarta -

Menyambut tingginya antusiasme para jurnalis dalam berpartisipasi pada ajang PLN Journalist Award (PJA) 2024, PT PLN (Persero) memperpanjang masa pendaftaran yang semula berakhir pada 31 Oktober 2024 menjadi 14 November 2024.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan perpanjangan masa pendaftaran dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis untuk mengirimkan karya terbaiknya dalam PJA 2024.

"Melihat antusiasme yang begitu tinggi dari insan pers dalam mengikuti PLN Journalist Award, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi para jurnalis yang belum sempat mengirimkan karyanya. Kami memperpanjang batas waktu pendaftaran hingga 14 November," ujar Darmawan, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Darmawan menyampaikan, PLN Journalist Award 2024 merupakan wadah untuk mengapresiasi jurnalis yang memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi hingga pelosok negeri.

Dengan tema 'Salurkan Energi Bersih, Wujudkan Kolaborasi', PLN telah menyiapkan total hadiah sebesar Rp 480 juta bagi para pemenang PJA 2024.

"Kegiatan ini adalah bentuk penghargaan PLN kepada para jurnalis yang konsisten mendukung penyebaran informasi mengenai sektor energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia," kata Darmawan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menjelaskan bahwa kompetisi di PJA 2024 terbagi dalam enam kategori, yaitu karya tulis hard news, feature, audio visual, video berita, foto cerita, dan foto tunggal.

PLN Foto: dok. PLN

"Kami menyiapkan total hadiah Rp 480 juta untuk tiga pemenang di setiap kategori. Pendaftaran masih tersisa 2 minggu, sehingga kami mengajak seluruh jurnalis di Indonesia untuk ikut serta," kata Gregorius.

Adapun ketentuan kompetisi ini adalah peserta harus merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jurnalis, baik tetap maupun lepas (freelance), dan bekerja di media massa lokal, nasional, cetak, online, atau televisi.

Gregorius menegaskan bahwa tidak ada biaya pendaftaran dan peserta yang berminat dapat langsung mengisi formulir melalui tautan yang disediakan serta melengkapi berkas yang dibutuhkan.

"Karya jurnalistik yang didaftarkan harus telah dipublikasikan antara 1 Januari 2024 hingga 14 November 2024. Batas waktu pengiriman karya diperpanjang hingga 14 November 2024, pukul 23.59 WIB," pungkasnya.

Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait PJA 2024, dapat mengakses tautan berikut: https://web.pln.co.id/pln-journalist-award-2024.

(prf/ega)

Jakarta -

Digitalisasi merupakan salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah saat ini sebagai enabling factor untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi, termasuk di dalamnya untuk membangun kualitas SDM unggul melalui layanan ibu dan anak.

Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Plt Muhammad Taufiq mengungkapkan digitalisasi dalam penanganan stunting yang berfokus kepada layanan ibu dan anak, mampu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam memperoleh data, dengan demikian keputusan dan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Di samping itu tentunya dengan digitalisasi akan peningkatan akses dan penyebaran informasi terkait kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan secara lebih luas dan cepat.

Dia juga mengingatkan bahwa teknologi hanya merupakan alat untuk mencapai keberhasilan, namun hal yang tidak kalah penting adalah para pimpinan-pimpinan birokrasi yang memiliki mindset kolaboratif, dan kemampuan berpikir holistik serta customer centris, dan apabila kedua hal tersebut dapat digabungkan dengan baik maka transformasi digital di dalam birokrasi akan segera terwujud.

"Seminar ini merupakan sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antara Indonesia dan Jepang dalam memperkuat digitalisasi layanan publik, terutama dalam mendukung kesehatan ibu dan anak serta mengatasi permasalahan stunting," kata dia dalam siaran pers, ditulis Rabu (30/10/2024).

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo menjelaskan dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat memerlukan adanya pendekatan lintas sektor, kolaborasi antar pemerintah, serta penguatan kapasitas aparatur hingga peningkatan literasi digital masyarakat.

Seminar ini akan menghasilkan beberapa alternatif rekomendasi yang dapat dipelajari kita bersama diantaranya dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, pemanfaatan big data secara efektif untuk kebijakan berkualitas serta penguatan kolaborasi berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan dan teknologi sehingga membawa dampak nyata bagi masyarakat, ujarnya,

Deputy Director International Affairs Office Ministry of Internal Affairs and Communications Japan Tagashira Shinji dalam kesempatan itu menyampaikan, knowledge exchange ini dilaksanakan dalam rangka menjawab berbagai tantangan dalam administrasi lokal yang dihadapi kedua negara selama ini, hal ini juga sebagai upaya mempererat hubungan serta memupuk pertukaran pengetahuan antara Jepang dan Indonesia.

"Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ada beberapa kebijakan penting seperti pengembangan sistem makan siang sekolah, dimana terkait dengan tema-tema yang akan dipresentasikan hari ini, jadi topik-topik seperti kesehatan ibu dan anak adalah tema yang penting bagi kedua belah pihak. Kami bukan hanya menyampaikan pengetahuan dan praktik baik dari Jepang ke Indonesia melainkan juga mendapatkan ilmu di Indonesia untuk dapat diterapkan di Jepang," pungkasnya.

Minister Embassy of Japan in Indonesia, Hoshin Daisuke menyebutkan bahwa Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan yaitu negara maritim yang dikelilingi oleh laut dan kaya akan sumber daya alam dan kami terus mendorong adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman di berbagai bidang seperti industri ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan dan budaya.

"Seminar ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian isu masalah yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah dan akan menjadi kesempatan yang mengarah pada pertukaran informasi yang berkelanjutan di masa depan untuk membangun fondasi administrasi yang kuat baik di Jepang maupun di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut hadir narasumber dari Pemerintah Daerah di Indonesia dan Jepang. Director for Child-raising Support Division, Kitakyushu City, Nakahara Naoko, yang memaparkan tentang kegiatan kesehatan ibu dan anak berbasis buku kesehatan ibu dan anak serta inisiatif transformasi digital /DX di Kota Kitakyushu. Kemudian ada Director of Children Welfare Department Hirakata City, Tanaka Yuko yang mempresentasikan "Masa Depan Pangan dan Anak: Makna Keberadaan Kantin Anak di Kota Hirakata, Prefektur Osaka"

(kil/kil)

Jakarta -

Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

(fdl/fdl)

Jakarta: Polri mendalami dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Hal itu dilakukan karena Benny tak bisa menjelaskan sosok T, pengendali judi online di Kamboja.

"Konsekuensi hukum nanti kita lihat, kita lihat nanti, analisis kembali apakah keterangan-keterangan itu bisa dilihat apakah itu menyebarkan berita dan lain sebagainya, ini tentu saja akan kita dalami," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 5 Agustus 2024.

Djuhandani menyebut pihaknya tidak menemukan bukti sosok T. Walau sudah memeriksa Benny dua kali.
“Tidak ada bukti bahkan inisial T pun tidak bisa disebutkan oleh yang bersangkutan,” kata jenderal bintang satu itu.

Baca juga: Polri: Benny Dapat Informasi Sosok T dari Orang yang Sudah Meninggal

Djuhandhani menjelaskan, pada pemeriksaan pertama Senin, 29 Juli 2024 lalu, Benny diberikan sekitar 23 pertanyaan oleh penyidik. Namun, dalam pemeriksaan dengan 23 pertanyaan itu, Benny tidak mengungkap sosok T.

Oleh karenanya, pemeriksaan dilanjutkan pada hari ini Senin, 5 Agustus 2024. Malah, dalam pemeriksaan lanjutan ini Benny disebut meralat sumber informasi terkait T. Pada pemeriksaan pertama, disebut informannya adalah pekerja migran di Kamboja. Namun, pada pemeriksaan kedua sumbernya disebut Ketua BP2MI Serang, Banten.

"Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah Ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal," beber Djuhandhani.

Menurut Djuhandhani, selama dua kali pemeriksaan, Benny tidak bisa menjelaskan sosok T tersebut.

"Kami pertanyakan terkait inisial T. yang bersangkutan tidak bisa menjawab siapa itu Mr T,” pungkas Djuhandani.

(ABK)