JAKARTA, investor.id - Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta, Sabtu, (2/11/2024) untuk merumuskan berbagai langkah strategis demi memajukan prestasi cabang olahraga berkuda pada level nasional dan internasional. Munaslub ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Kerja Nasional PP PORDASI.

Ketua Umum PP PORDASI 2024-2028, Aryo P.S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa dalam Munaslub yang digelar hari ini memiliki beberapa agenda penting, antara lain penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi serta perumusan program-program pembinaan khususnya di daerah.

Untuk mewujudkan misi tersebut, PP PORDASI akan melakukan sejumlah langkah strategis dalam empat tahun ke depan. Pertama, memfasilitasi pembangunan infrastruktur dan venue olahraga berkuda di Indonesia yang saat ini belum berstandar internasional. Keberadaan venue berstandar dunia diperlukan agar seluruh agenda kejuaraan sejalan dengan Federasi Olahraga Berkuda Internasional (Fédération Équestre Internationale). Kedua, PP PORDASI akan mendorong pembangunan kandang kuda (stable) dan menyalurkan bantuan kuda pejantan ke semua pengurus provinsi (Pengprov) khususnya kuda pacu dan equestrian sehingga pembinaan berkuda di daerah akan lebih maju. Selain itu, program ini sekaligus untuk mendukung kampanye kesejahteraan hewan (animal welfare) yang menjadi perhatian serius PP PORDASI dan presiden.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Dua konglomerat tanah air yakni Aguan dan Boy Thohir telah menyampaikan komitmennya membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah di tanah air.

Komitmen pertama diajukan oleh Aguan yang berencana membangun rumah gratis di Tangerang berupa rumah susun untuk warga yang membutuhkan.

Kemudian menyusul Boy Thohir yang berkomitmen akan membangun hunian gratis di wilayah Kalimantan Selatan.

Berikut profil dua konglomerat yang bakal jadi donatur rumah gratis program 3 juta rumah pemerintah

1. Sugianto Kusuma alias Aguan

Bos pengembang raksasa Agung Sedayu Group Aguan menjelaskan, pihaknya menggelontorkan dana senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi MBR tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).

Lebih lanjut, Aguan mengaku proses konstruksi bakal berlangsung selama 1 tahun. Dia menargetkan proyek tersebut bakal rampung pada kuartal III/2025.

Sugianto Kusuma adalah pendiri perusahaan properti Agung Sedayu Group (ASG) yang mengembangkan proyek perumahan, pertokoan, apartemen, dan kawasan niaga hingga kawasan industri, yakni Sedayu Square, Green Sedayu Biz Park Cakung, dan Green Sedayu Biz Park Daan Mogot.

Sepak terjang Aguan dalam mengelola bisnis membuatnya masuk dalam deretan sembilan naga atau The Gang of Nine.

Aguan memulai karirnya dengan turut serta membangun perusahaan properti, yakni Grup Agung Podomoro bersama dengan Trihatma Kusuma Haliman, dan kemudian membangun bisnis properti bersama Agung Sedayu atau ASG yang semula merupakan perusahaan kontraktor untuk rumah pertokoan atau ruko.

ASG dan Aguan terbilang sukses dalam merintis bisnis pada segmen ruko, mereka lantas melanjutkan ekspansi pada bisnis properti komersial. Proyek yang membesarkan nama ASG salah satunya adalah pembangunan Harco Mangga Dua pada 1991.

Aguan kemudian mengembangkan bisnis properti ASG dengan konsep one stop living dan membuat ASG lebih dikenal sebagai pengembang kawasan hunian terintegrasi.

Beberapa produk kondang yang kemudian mereka luncurkan di antaranya adalah Taman Anggrek Residence, Kelapa Gading Square, Puri Mansion, Ancol Mansion, Grand Galaxy, hingga Green Sedayu Biz Park.

2. Garibaldi Thohir alias Boy Thohir

Tak hanya Aguan, konglomerat batu bara Garibaldi Thohir alias Boy Thohir bakal turut serta urun tangan merealisasikan program 3 juta rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) itu bakal membangun hunian di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan demikian, daerah tersebut bakal menjadi prioritas pembangunan rumah gratis yang bakal digarap ke depan.

Namun demikian, Ara menyebut, saat ini pihaknya masih mendalami kajian tersebut. Pasalnya, bila pembangunan itu dilakukan tanpa pendalaman dikhawatirkan hanya bakal membentuk aset idle.

Sebagai kakak dari Erick Thohir, Boy Thohir sendiri merupakan konglomerat di Indonesia, di mana dirinya merupakan CEO dan pemegang saham penting Adaro Energy, salah satu eksportir batubara terbesar di dunia.

Bahkan, dirinya tercatat menjadi orang terkaya ke-15 di Indonesia dengan harta kekayaan sebesar US$3,45 miliar atau setara dengan Rp51,8 triliun.

Boy Thohir lahir di Bandar Lampung pada 1 Mei tahun 1965. Sejak kecil dia sudah diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Tapi, berkat kerja keras sayang Ayah, di mana dirinya berani untuk memulai kariernya sebagai karyawan Astra. Alhasil, dengan kiprahnya yang bagus, membuat dia dipercaya menjadi pimpinan dari Grup Astra, alhasil membuat nasib keluarga sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik.

Dia sudah bercita-cita mengikuti jejak sang Ayah, melakoni hidup sebagai seorang entreprenuer.

Boy menceritakan, selain sang Ayah, dia pun mendapat dorongan kuat untuk menjadi pengusaha dari sang Ibu yang memiliki insting bisnis tajam.

Pada 1991 dia terbesit untuk mendirikan bisnis properti. Sayangnya, usaha itu tidak berjalan mulus. Beberapa kali dirinya mengalami kegagalan dalam pembebasan lahan.

Pada 1997, Boy pun memulai bisnis multifinance atau kredit motor yang bernama PT WOM Finance. Atas strategi jitu, Boy akhirnya mampu melewati fase kritis itu. Bahkan, di 2003, Pria kelahiran Jakarta tersebut sukses mengantarkan WOM Finance melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Setelah berbagai macam kebangkrutan yang dirinya alami, membuat Boy Thohir terus mengasah kemampuannya dalam berbisnis. Pada 2005, Boy pun memberanikan diri untuk terjun ke bisnis tambang batu bara hingga kini dirinya dikenal sebagai sosok paling berperan dalam membangun kejayaan PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang mengoperasikan pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia (di Kalimantan Selatan) dan bertujuan menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara.

Adaro pun sukses dan tercatat sebagai salah satu dari 50 perusahaan terbaik versi Forbes tahun 2018. Adaro sendiri sudah 30 tahun lebih suplai untuk PLN.

KOMPAS.com - Jika sedang di daerah Karangasem Bali bisa berkunjung ke wisata alam selain pantainya.

Gembleng Waterfall merupakan air terjun yang cukup populer didatangi turis mancanegara dan lokal.

Tempat yang sejuk di tengah hutan dengan pemandangan menakjubkan ini cocok dijadikan lokasi healing sejenak.

Simak daya tarik Gembleng Waterfall di Karangasem, bisa dijadikan referensi liburan.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Daya tarik gembleng waterfall karangasem

Gembleng Waterfall merupakan alternatif wisata selain pantai di Pulau Dewata, mempunyai keindahan air terjun dengan kolam alami ala infinity pool.

Daya tarik keunikan infinity pool alami pada Gembleng Waterfall ini populer untuk dikunjungi wisatawan mancanegara dan lokal.

Sebelum menikmati kolam alaminya untuk berenang, harus melakukan trekking yang cukup mudah, berupa 60 anak tangga.

Pemandangan dari atas infinity pool Gembleng Waterfall menakjubkan, tampak Gunung Agung dari kejauhan, persawahan, perbukitan, dan pepohonan hijau dapat dinikmati sambil berendam di kolam alaminya.

Selain berenang, pengunjung dapat mengabadikan momen pada spot foto dengan latar belakang eksotis dan estetik, salah satunya jembatan kayu di Gembleng Waterfall.

Gembleng Waterfall merupakan tempat suci untuk masyarakat Hindu, tradisi melukat atau upacara pembersihan diri masih sering dilakukan. Oleh karena itu beberapa kesempatan Gembleng Waterfall ditutup untuk umum.

Fasilitas wisata di Gembleng Waterfall terdapat area parkir, toilet, kamar ganti, spot foto, dan warung makanan.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kebijakan Ocean Big Data milik Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, hanya untuk mencari sumber daya laut. Meskipun begitu, Trenggono dalam pemaparannya tentang kebijakannya itu mengklaim hal tersebut adalah upaya mengawasi perairan laut Indonesia.

"Tapi apakah itu tujuannya untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap perizinan semua aktivitas pesisir dan kelautan? Saya kira ini untuk melihat sumber daya apa yang bisa diekstraksi selain dari pasir laut," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, kebijakan Ocean Big Data akan berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Bhima mengatakan, setelah data lokasi perairan yang ada di laut terpenuhi, maka wilayah itu akan dieksploitasi sumber dayanya. "Nah jadi saya enggak lihat itu ada kebutuhan nano-satellite dan sebagainya itu untuk melakukan monitoring secara efektif," ucap dia.

Bhima mengatakan, dalam mewujudkan kebijakan Ocean Big Data pasti menggunakan anggaran yang cukup besar. Menurutnya, langkah yang diambil KKP tentang kebijakan itu akan tertuju pada peningkatan eksploitasi sumber daya laut. "Tapi dengan anggaran yang tentunya besar untuk melakukan big data ocean accounting dan lain-lain, ini lebih kearah untuk melakukan peningkatan ekstraksi sehingga PNBP dari sektor kelautannya bisa lebih besar," tutur Bhima.

Dia menyatakan, dalam studi yang dilakukan Celios, belum menemukan perkiraan anggaran yang bakal dikeluarkan KKP untuk kebijakan Ocean Big Data lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk kementerian itu belum dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Bhima berharap, KKP tidak salah mengambil kebijakan untuk kelautan Indonesia. Menurutnya, kebijakan Ocean Big Data seharusnya dapat digunakan pemerintah untuk pengelolaan sumber daya mentah yang ada di laut. "Apakah ekstraksinya adalah pemanfaatan dari sisi sumber daya yang belum diolah? Tapi saya pikir kalau hanya berhenti pada big data dan ocean accounting, ini hanya jatuhnya pada ekstraksi sumber daya mentah saja," ujarnya.

Menurut Bhima, apabila kebijakan Ocean Big Data telah berjalan, KKP tidak hanya berhenti pada big datanya saja. Dia mengatakan, hal tersebut agar hasil sumber daya laut bisa mendorong devisa ekspor di bidang produksi perikanan tangkap. "Tapi pengolahan pasca, hasil ikan tangkapan, hasil rumput laut, diolah bagaimana bisa mendorong devisa ekspor. Sebenarnya minus kita ada di sananya, bukan hanya sekedar oh titik ini ada potensi A, B, C, D dan lain-lain," ucap Bhima.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, Brand-brand Asli Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif sekaligus mampu bersaing secara kompetitif bahkan dengan Brand-brand multinasional di berbagai kategori produk.

Tidak hanya itu, ekonomi yang mulai stabil menjadi trigger bagi Brand-brand peluang bisnis franchise dan kemitraan untuk semakin ekspansif membuka cabang dengan skema kerjasama yang menarik bagi calon mitranya.

Hal ini terungkap dari gelaran BRAND INDONESIA SUMMIT yang diselenggarakan oleh Media INFOBRAND Group (INFOBRAND.ID & FRANCHISEGLOBAL.COM) berkerja sama dengan Indonesia Brand Community (IBC), yang mengusung tema “Building a Strong National Brand”.

Selain menghadirkan narasumber yang expert di bidangnya masing-masing, seperti: Prof Agus W Soehadi, Profesor Marketing dan Guru Besar Universitas Prasetya Mulya. Kemudian, Arto Soebiantoro, Brand Activist & Founder Gambaran Brand, dan Tri Raharjo, Chairman Indonesia Brand Community (IBC) & CEO TRAS N CO Indonesia. Brand Indonesia Summit kali ini juga memberikan apresiasi BRAND INDONESIA EXCELLENCE AWARD 2024 & TOP OPPORTUNITY CHOICE AWARD 2024.

Brand Indonesia Excellence Award 2024

Untuk keempat kalinya INFOBRAND.ID kembali bekerjasama dengan TRAS N CO Indonesia memberikan apresiasi atas pencapaian Brand-brand lokal yang unggul dalam membangun popularitas brand, keterpilihan dan kepuasan konsumen di ranah digital melalui penghargaan Brand Indonesia Excellence Award 2024.

Menurut Susilowati Ningsih, CEO Media INFOBRAND Group, kehadiran brand lokal yang mampu bersaing ini bukan hanya sekadar mencerminkan keunggulan produk, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional yang semakin kuat. Keunggulan brand lokal ini, diperoleh melalui inovasi, kreativitas, dan keberanian untuk menjawab kebutuhan pasar.

“Brand lokal berhasil membuktikan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi, baik di dalam negeri maupun secara global. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa brand lokal bukan hanya sekadar alternatif, tetapi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia,” kata Susilowati Ningsih,

Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia, menyatakan pihaknya telah melakukan riset Brand Indonesia Excellence untuk mengukur bagaimana brand lokal membangun popularitas dan kepuasan konsumen di ranah digital.

“Riset tersebut kami lakukan melalui pendekatan digital research yang mengacu kepada tiga parameter penilaian, yaitu: Digital Brand Asset Aspect, Digital Brand Awareness Aspect dan Digital Consumer Review & Rating Aspect,” jelasnya.

Adapun, brand-brand yang berhasil memenagkan penghargaan Brand Indonesia Excellence Award 2024 kali ini adalah: MUSCLE FIRST, NATUR-E, DETOSLIM, JEVARINE, OLAIF, dan lain sebagainya.

TOP Opportunity Choice Award 2024.

Penghargaan TOP Opportunity Choice Award 2024 merupakan sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan oleh FRANCHISEGLOBAL.COM kepada bisnis franchise dan kemitraan yang telah berhasil dalam membangun brand, menciptakan peluang dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

”TOP Opportunity Choice Award sebagai bentuk apresiasi kepada bisnis Franchise dan Kemitraan yang telah berhasil membangun brand, menciptakan peluang, dan mengembangkan bisnisnya, sehingga menjadi peluang bisnis franchice dan lisensi yang berpotensi,” jelas Susilowati Ninigsih.

Penilaian TOP Opportunity Choice Index dilakukan dengan menggunakan pendekatan Desk Research. Proses penilaian dilakukan terhadap Bisnis-bisnis yang membuka peluang usaha franchise dan kemitraan di Indonesia berdasarkan 3 parameter penilaian, yaitu; Brand Popularity Aspect, Brand Interest Aspect dan Business Development Aspect.

Sedangkan untuk pemenang TOP Opportunity Choice Award 2024 diantaranya adalah: SHOP & DRIVE, DEPO AIR MINUM BIRU, BURGER BANGOR, KEBAB TURKI BABA RAFI dan lain sebagainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang International Modest fashion Festival (IN2MF) 2024 resmi dibuka pada Rabu (30/10/2024).

Dikutip dari Tribunnews, Sabtu (2/11/2024), IN2MF hadir dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, yang diprakarsai Bank Indonesia. Kegiatan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) hingga 3 November 2024.

Ketua Dewan Penasihat Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) Ririn Perry Warjiyo mengatakan, IN2MF penting bagi desainer sebagai wadah yang membawa warisan budaya Indonesia ke kancah global.

“Indonesia memiliki kekayaan wastra yang luar biasa, mulai dari batik, tenun, hingga songket, yang tidak hanya memukau namun juga sarat akan cerita dan makna mendalam dari warisan leluhur kita,” ungkap Ririn.

Ia optimis melalui kolaborasi ini, modest fashion Indonesia akan semakin dikenal dan diterima secara global.

Fashion enthusiast dan penggiat modest fashion Dara Arafah menuturkan, kehadiran di ISEF dan IN2MF ini memberikan kesan mendalam.

“Ini pertama kalinya aku hadir di IN2MF, dan sangat menginspirasi melihat industri fesyen dalam dan luar negeri bergabung di sini. Harapannya, ini bisa mendorong perkembangan industri fesyen dalam negeri menuju pasar internasional,” ujar Dara.

IN2MF menjadi magnet utama bagi ratusan desainer dari dalam dan luar negeri. Acara ini meliputi fashion show, pameran, diskusi, seminar, hingga business matching, yang menegaskan posisi Indonesia di panggung fesyen internasional.

ISEF 2024 tidak hanya menjadi panggung bagi modest fashion, namun juga menghadirkan seminar dan talkshow berstandar internasional, business matching, International Halal Showcase, Tabligh Akbar, Muslim Travel Expo, Indonesia International Islamic School and Education Expo (IN2ISE), serta Halalicious Culinary Festival.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang International Modest fashion Festival (IN2MF) 2024 resmi dibuka pada Rabu (30/10/2024).

Dikutip dari Tribunnews, Sabtu (2/11/2024), IN2MF hadir dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, yang diprakarsai Bank Indonesia. Kegiatan berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) hingga 3 November 2024.

Ketua Dewan Penasihat Persatuan Istri Pegawai Bank Indonesia (PIPEBI) Ririn Perry Warjiyo mengatakan, IN2MF penting bagi desainer sebagai wadah yang membawa warisan budaya Indonesia ke kancah global.

“Indonesia memiliki kekayaan wastra yang luar biasa, mulai dari batik, tenun, hingga songket, yang tidak hanya memukau namun juga sarat akan cerita dan makna mendalam dari warisan leluhur kita,” ungkap Ririn.

Ia optimis melalui kolaborasi ini, modest fashion Indonesia akan semakin dikenal dan diterima secara global.

Fashion enthusiast dan penggiat modest fashion Dara Arafah menuturkan, kehadiran di ISEF dan IN2MF ini memberikan kesan mendalam.

“Ini pertama kalinya aku hadir di IN2MF, dan sangat menginspirasi melihat industri fesyen dalam dan luar negeri bergabung di sini. Harapannya, ini bisa mendorong perkembangan industri fesyen dalam negeri menuju pasar internasional,” ujar Dara.

IN2MF menjadi magnet utama bagi ratusan desainer dari dalam dan luar negeri. Acara ini meliputi fashion show, pameran, diskusi, seminar, hingga business matching, yang menegaskan posisi Indonesia di panggung fesyen internasional.

ISEF 2024 tidak hanya menjadi panggung bagi modest fashion, namun juga menghadirkan seminar dan talkshow berstandar internasional, business matching, International Halal Showcase, Tabligh Akbar, Muslim Travel Expo, Indonesia International Islamic School and Education Expo (IN2ISE), serta Halalicious Culinary Festival.

Dengan sinergi ini, IN2MF di ISEF 2024 tidak hanya menampilkan karya-karya kreatif, namun juga memperkuat posisi Indonesia dalam industri fashion global yang berkelanjutan dan inklusif.

Selama periode Januari hingga Agustus 2024, nilai ekspor komoditas modest fashion Indonesia tercatat mencapai 760,8 juta dollar AS, atau meningkat sebesar 7,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Penulis: Rina Ayu Panca Rini | Editor: Wahyu Aji)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews dengan judul: IN2MF 2024: Setiap Wastra Mengandung Cerita Budaya

Jakarta: Google Maps lebih dari sekadar alat penunjuk jalan. Platform ini menyimpan berbagai fitur tersembunyi yang mungkin belum banyak dikenal, tetapi bisa sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Mau hemat kuota? Atur perjalanan bareng teman? Atau mengingat kembali semua tempat yang pernah kamu kunjungi? Semua bisa dilakukan dengan trik-trik berikut. Artikel ini membahas fitur unik Google Maps yang membuat pengalaman perjalanan kamu makin seru, praktis, dan tentunya lebih canggih!

Hemat Kuota dengan Offline Maps

Menggunakan Google Maps dalam perjalanan memang mudah, tetapi memerlukan banyak data. Fitur Offline Maps membantu kamu tetap terarah meski tanpa koneksi internet.

Caranya, cukup buka Google Maps saat kamu masih terhubung ke Wi-Fi, pilih area yang ingin kamu simpan, dan unduh peta tersebut. Ketika kuota atau sinyal lemah, kamu tetap bisa menggunakan petunjuk arah. Ini ideal buat yang bepergian ke area terpencil atau yang ingin menghemat penggunaan data.

Temukan Spot Lokal Favorit dengan Fitur “Explore”

Ingin tahu tempat-tempat seru yang populer di kalangan warga lokal? Fitur Explore di Google Maps memungkinkan kamu menemukan rekomendasi terbaik di area yang kamu kunjungi. Kamu bisa mencari kafe, restoran, atau bahkan tempat wisata yang belum pernah diketahui.
Selain menampilkan ulasan dan rating, fitur ini juga menampilkan popularitas suatu tempat berdasarkan jam tertentu. Jadi, kamu bisa datang di waktu yang tepat untuk menghindari keramaian atau justru menikmati suasana ramai.
Baca juga: Cara Edit Lokasi Tempat Usaha atau Rumah Di Google Maps dengan Mudah

Tracking Lokasi Kendaraanmu di Parkiran

Siapa yang tidak pernah lupa lokasi parkir di tempat ramai? Dengan Tracking Lokasi Parkir, Google Maps menyimpan lokasi kendaraanmu secara otomatis. Setelah parkir, cukup tekan "Save your parking" di aplikasi, dan Maps akan menandai lokasinya.

Saat ingin kembali, kamu hanya perlu membuka Maps untuk melihat titik parkir. Praktis banget buat kamu yang sering parkir di mal atau tempat dengan banyak kendaraan.

Perjalanan dalam Grup dengan “Share Your Location”

Kalau kamu sering bepergian dalam grup, Share Your Location adalah fitur wajib yang memudahkan perjalanan. Dengan mengaktifkan fitur ini, kamu bisa berbagi lokasi secara real-time dengan teman atau keluarga.

Teman-temanmu bisa melacak posisimu di peta tanpa harus menelepon atau mengirim pesan berkali-kali. Selain itu, fitur ini juga sangat berguna ketika kamu berada di tempat ramai dan sulit menemukan satu sama lain, misalnya di festival atau konser.

Timeline: Memori Tempat yang Pernah Dikunjungi

Timeline adalah fitur yang memungkinkan Google Maps menyimpan seluruh rute dan tempat yang pernah kamu kunjungi. Buka fitur ini di pengaturan, dan kamu akan melihat riwayat perjalanan lengkap, lengkap dengan waktu dan jarak.

Cocok untuk mengenang kembali perjalanan liburan atau sekadar memeriksa tempat-tempat mana saja yang sudah kamu datangi. Fitur ini juga memungkinkan kamu mengedit detail lokasi, seperti memberi nama pada tempat yang ingin dikenang.

Rute Ramah Lingkungan: Hemat Waktu dan Energi
Jika kamu peduli dengan lingkungan atau ingin lebih hemat bahan bakar, Google Maps sekarang menawarkan Rute Ramah Lingkungan. Dengan memilih opsi ini, Maps akan mengarahkan kamu pada jalur yang mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, sering kali menghindari rute dengan kemacetan tinggi atau jalan berbukit.

Selain itu, rute ini membantu kamu mengurangi jejak karbon sambil tetap menghemat waktu perjalanan.

(Muhammad Reyhansyah)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, investor.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan Green Zakat Framework yakni sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik zakat.

Kerangka ini didesain untuk memahami zakat tidak hanya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Peluncuran Green Zakat Framework yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (2/11/2024), ditandai dengan penandatangan kerja sama oleh Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan M. Arifin Purwakananta, dan Senior Vice President ESG Group Bank Syariah Indonesia (BSI) Rima Dwi Permatasari.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Ketua Dewan Penasihat WZWF yang juga Pimpinan BAZNAS RI, Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan, Prof (HC). Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, Sekretaris Jenderal World Zakat and Waqf Forum (WZWF) Datuk Dr. Mohd Ghazali bin Mohd Noor, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kemenag RI Waryono Abdul Ghafur.

Deputi I BAZNAS RI M. Arifin Purwakananta mengatakan, Green Zakat Framework ini bertujuan untuk mendorong perubahan paradigma zakat yang peduli lingkungan.

"Melalui program ini, zakat diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan lingkungan, selaras dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab menjaga alam," kata dia.

Arifin menambahkan, melalui program ini masyarakat diajak untuk turut serta dalam gerakan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam isu-isu terkait ekonomi hijau, aksi iklim, dan pelestarian alam.

Menurut Arifin, program ini juga merupakan upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, juga akan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui instrumen zakat.

"Tidak hanya itu, para mustahik juga nantinya akan mendapatkan akses ke program pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kami berharap Green Zakat Framework ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat bahwa zakat tidak hanya bermanfaat untuk mustahik, tetapi juga dapat diarahkan pada program-program yang menjaga keseimbangan ekologi, seperti energi terbarukan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan," jelasnya.

Sementara itu, Senior Vice President ESG Group BSI Rima Dwi Permatasari mengatakan, peluncuran ini dalam rangka memperkuat citra sebagai pelopor zakat hijau yaitu mengedepankan zakat yang berwawasan lingkungan.

Di satu sisi, pihaknya menilai program Green Zakat Framework akan memberikan peningkatan terhadap relevansi zakat.

"Artinya dengan menghubungkan zakat dengan isu-isu lingkungan global, program ini dapat meningkatkan relevansi zakat di kalangan masyarakat modern. Tentunya kami berharap kolaborasi BSI dan BAZNAS ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakkat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Rima.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10%. Pihaknya menegaskan tidak segan mogok kerja, bila usulan kenaikan upah tidak dituruti. Said menyatakan kenaikan upah 1,58% di tahun 2024 itu hanya untuk mengejar angka inflasi.

Sesuai catatan detikcom, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sebelum menetapkan upah minimum. Sebab penetapan upah minimum harus mengacu peraturan yang ada.

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

Jadi berapa UMP Jakarta tahun depan jika naik 10% seperti tuntutan buruh?

Sebagai informasi, di 2024 ini UMP Jakarta berada di angka Rp 5.067.381. Maka, dengan hitungan kasar jika ditambahkan 10%, UMP Jakarta tahun depan akan menjadi sebesar Rp 5.574.119, atau naik Rp 506.738.

Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan hitungan kasar. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah biasanya menggunakan formula khusus, seperti tahun 2023 misalnya.

Formula yang digunakan biasanya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua komponen itu dihitung dan kemudian ditetapkan oleh kepala daerah di setiap wilayah.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," beber Yassierli.

(fdl/fdl)

JAKARTA, investor.id – Ada 10 saham dengan kerugian terbesar dalam sepekan. Sebab, merugi dari 17% hingga 44% dalam sepekan (28 Oktober – 1 November 2024). Saham-saham tersebut juga masuk daftar top losers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) tercatat sebagai saham paling merugi. Saham BDKR terjungkal sebesar 44,6% dan memimpin top losers selama pekan ini. Harganya ambles menjadi Rp 545 dari Rp 985 pada pekan lalu.

Diikuti, saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) terpuruk 37,5% menjadi Rp 230, PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) ambles 26,4% menjadi Rp 197, PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) jatuh 23,3% menjadi Rp 210, PT Buana Listya Tama Tbk (BULL) terkoreksi 23,1% menjadi Rp 106, dan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (AMOR) terpangkas 21,2% menjadi Rp 795.

Kemudian, penurunan saham PT Sunindo Pratama Tbk (SUNI) jatuh 19,7% menjadi Rp 815 dan PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) tergelincir 19,4% menjadi Rp 195, PT Pulau Subur Tbk (PTPS) turun 17,9% menjadi Rp 87, dan PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) melemah 17,8% menjadi Rp 3.350.

Pada periode yang sama, IHSG anjlok 2,46% ke level 7.505 dari 7.694 pada penutupan pekan lalu.

Kapitalisasi pasar bursa juga jatuh 2,2% menjadi Rp 12.601 triliun dari Rp 12.888 triliun pada pekan lalu.

Penurunan juga terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian Sebesar 5,4% menjadi Rp 11,31 triliun dari Rp 11,96 triliun pada pekan lalu. Rata-rata volume transaksi harian juga ambles 21,39% menjadi 21,47 miliar saham dari 27,3 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Tidak hanya itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turun sebesar 7,6% menjadi 1,26 juta kali dari 1,37 juta kali pada pekan lalu.

Net Sell Asing

Pada perdagangan Jumat (1/11/2024), investor asing mencatatkan transaksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 114,9 miliar. Hal itu membuat nilai beli asing (net buy) investor asing sepanjang tahun berjalan ini semakin berkurang menjadi Rp 38,2 triliun.

Sementara itu, pemodal berpesta. Sebab, barisan saham ini mencatatkan lompatan dari 28% hingga 152% selama sepekan. Alhasil, saham-saham tersebut menduduki top gainers.

Cuan saham PT Jakarta International Hotels dan Developments Tbk (JIHD) melompat paling tinggi dan memimpin top gainers. Sebab, JIHD melejit 152,6% dan harganya menjadi Rp 6.000 dari Rp 950 pada pekan lalu.

Diikuti saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melonjak 140,7% menjadi Rp 260, PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) meningkat 102,9% menjadi Rp 7.000, PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA) meningkat 68,3% menjadi Rp 10.100, dan PT Golden Flower Tbk (POLU) terkerek 58,8% menjadi Rp 985.

Kemudian, saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) melesat 52,2% menjadi Rp 1.355, PT Sekar Laut Tbk (SKLT) naik 47,9% menjadi Rp 256, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) melambung 41,7% menjadi Rp 214, PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) menguat 30,4% menjadi Rp 120, PT Bank Artha Graha Tbk (INPC) menanjak 28,6% menjadi Rp 157.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merilis persandingan materi muatan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang dimaknai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 168/PUU-XXI/2023.

Berikut ini isi perbandingannya:

NO	NORMA LAMA	NORMA BARU
	Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.	Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan, in casu Menteri Tenaga Kerja.
	Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.	Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 4 Lampiran UU 6/2023 Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
	Pasal 56 ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran UU 6/2023 Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja.	Pasal 56 ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 12 Lampiran UU 6/2023 Jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 (lima) tahun, termasuk jika terdapat perpanjangan.
	Pasal 57 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran UU 6/2023 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.	Pasal 57 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 13 Lampiran UU 6/2023 Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
	Pasal 64 ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran UU 6/2023 Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 64 ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 18 Lampiran UU 6/2023 Menteri menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya.
	Pasal 79 ayat (2) huruf b UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU 6/2023 Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.	Pasal 79 ayat (2) huruf b UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU 6/2023 Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi: b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
	Pasal 79 ayat (5) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU 6/2023 Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.	Pasal 79 ayat (5) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 25 Lampiran UU 6/2023 Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
	Pasal 88 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Pasal 88 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.
	Pasal 88 ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Pasal 88 ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan.
	Pasal 88 ayat (3) huruf b UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: b. struktur dan skala upah;	Pasal 88 ayat (3) huruf b UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 27 Lampiran UU 6/2023 Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: b. struktur dan skala upah yang proporsional;
	Pasal 88C UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pasal 88C UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum, penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara. penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. termasuk gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten/kota.
	Pasal 88D ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.	Pasal 88D ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh.
	Pasal 88F UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).	Pasal 88F UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 28 Lampiran UU 6/2023 Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2). Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” mencakup antara lain bencana alam atau non-alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 90A UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran UU 6/2023 Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh di Perusahaan.	Pasal 90A UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 31 Lampiran UU 6/2023 Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.
	Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 33 Lampiran UU 6/2023 Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas.	Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 33 Lampiran UU 6/2023 Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan produktivitas, serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
	Pasal 95 ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran UU 6/2023 Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.	Pasal 95 ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran UU 6/2023 Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan
	Pasal 98 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 39 Lampiran UU 6/2023 Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan.	Pasal 98 ayat (1) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 39 Lampiran UU 6/2023 Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.
	Pasal 151 ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU 6/2023 Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pasal 151 ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU 6/2023 Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
	Pasal 151 ayat (4) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU 6/2023 Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	Pasal 151 ayat (4) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 40 Lampiran UU 6/2023 Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan maka Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
	Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6/2023 Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:	Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6/2023 Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
	Pasal 157A ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran UU 6/2023 Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.	Pasal 157A ayat (3) UU 13/2003 dalam Pasal 81 angka 49 Lampiran UU 6/2023 Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya, sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PPHI.